Maju Terus

Laporan Akhir Tahun 2011 : Meriam Peninggalan Sejarah di Pendopo Indramayu

2011-12-19T21:30:00.007+07:00

Senin, 19 Desember 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Laporan Akhir Tahun 2011

Meriam Peninggalan Sejarah di Pendopo Indramayu

MENGAMATI MERIAM – Beberapa wartawan, Jumat (16/12/2011) sore, mencoba mengamati dan berfose di senjata berat meriam bersejarah peninggalan penjajahan Belanda sekitar Abad XVI. Dalam meriam yang diduga terbuat dari besi campur baja itu, tertulis 1768 dengan beberapa tulisan yang diduga berbahasa Belanda.(Satim)*** Foto-foto : Satim/Ekspedisi Humaniora Online

Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu

2011-11-23T19:31:00.005+07:00

Rabu, 23 November 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA

Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu

DINAS CIPTA KARYA – Kondisi Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada suatu sore. Gambar diambil Jumat (8/7/2011) sore. (Satim)*** Foto : Satim

Adun Sastra Ketua PWI Indramayu

2011-11-23T19:14:00.003+07:00

Selasa, 22 November 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA

Adun Sastra Ketua PWI Indramayu

Adun Sastra SH, Ketua PWI Perwakilan Indramayu Periode 2011-2014. Adun terpilih dalam Konferensi PWI Perwakilan Indramayu yang digelar di Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Kamis (10/11/2011) siang. (Satim)*** Foto : Satim

Meja Gambar Dulu Yang Sudah Berlalu

2011-11-18T18:57:00.005+07:00

Jumat, 18 November 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

MEJA GAMBAR DULU – Meja gambar dulu yang kini sudah berlalu karena tak digunakan lagi. Tampak dalam gambar yang diambil Selasa (15/11/2011) siang, seorang karyawan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tengah mencoba menggunakan meja gambar bermerk MUTOH itu. (Satim)*** Foto-foto : Satim/satimterus.blogspot.com

Meja Gambar Dulu Yang Sudah Berlalu

INDRAMAYU, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE – Keberadaan meja gambar untuk para arsitek, saat ini tampaknya sudah banyak ditinggalkan oleh penggunanya. Berkat kecanggihan teknologi, telah mengubah gaya para perancang bangunan yang sebelumnya menggunakan meja gambar hodrolik dan yang banyak digunakan merk MUTOH, kini beralih ke komputer dengan menggunakan program desainer sistem Auto Cad. Seperti tampak dalam gambar, keberadaan meja gambar di Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tampaknya sudah tak digunakan lagi. Para perancang bangunan yang berada di ruangan Bidang Perencanaan pada Dinas Cipta Karya Kota Mangga itu, saat ini sudah pada beralih ke komputer. Konon, selain praktis, ekonomis, serta tidak menguras banyak tenaga. (Satim)*** Foto-foto : Satim/satimterus.blogspot.com

Jejak Teks Proklamasi di Cirebon

2011-08-20T19:08:00.004+07:00

Sabtu, 20 Agustus 2011 - 01:26:08 WIB

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Jejak Teks Proklamasi di Cirebon

Oleh : Sukardi

PROKLAMASI Cirebon dikumandangkan 2 hari lebih awal dari proklamasi yang dibacakan di Pegangsaan Timur Jakarta. Jika Proklamasi Jakarta dibacakan oleh seorang arsitek yaitu Ir. Soekarno, maka Proklamasi Cirebon dibacakan oleh seorang dokter yaitu dr. Soedarsono. Bunyi teks proklamasi yang dibacakan di Cirebon relatif berbeda dengan teks proklamasi yang dibacakan di Jakarta. Teks proklamasi yang dibacakan di Cirebon terdiri dari 300 kata yang pada dasarnya menggambarkan penderitaan rakyat di pemerintahan Jepang dan rakyat Indonesia tidak mau diserahkan ke tangan pemerintah kolonial lain. Demikian komentar Sutan Sjahrir saat ditanya tentang bunyi teks Proklamasi Cirebon yang dia susun (bersama aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia lainnya).

Informasi proklamasi Cirebon yang dibacakan dan dihadiri oleh 150 orang dengan mengambil tempat tepat di tugu berwarna putih dengan ujung lancip menyerupai pensil dekat Alun-alun Kejaksan tersebut bisa dibaca dalam buku Sjahrir, "Peran Besar Bung Kecil" terbitan Majalah Tempo (edisi Desember 2010). Meski teks Proklamasi Cirebon itu --menurut penuturan Sjahrir sendiri-- hilang, sehingga otensitas peristiwa Proklamasi Cirebon tidak bisa terekam dengan baik seperti halnya Proklamasi Jakarta. Tetapi paling tidak ada satu indikasi kuat bahwa proklamasi kemerdakaan Indonesia memang murni dari aspirasi rakyat Indonesia, bukan pemberian penjajah Jepang atau Belanda. Proklamasi Jakarta merupakan akumulasi dan desakan rakyat segenap penjuru Tanah Air tentang kebutuhan menghirup udara bebas dari tekanan bangsa lain.

Dan menurut beberapa sumber, proklamasi yang dikumandangkan di Jakarta atau di Cirebon tersebut terjadi tepat pada saat rakyat Indonesia sedang melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadhan. Proklamasi kemerdekaan republik ini terjadi ketika mayoritas penduduknya sedang memperbanyak tadarus, bersalatul lail, memperbanyak sedekah serta pelaksanaan ritus-ritus keagamaan lainnya.

Fakta Proklamasi Cirebon yang dikumandangkan 2 hari sebelum Proklamasi Jakarta dan dibaca oleh seorang dokter makin meneguhkan tesis bahwa Cirebon memang layak disebut sebagai kota revolusi dengan masyarakat yang terdidik. Pasalnya, latar belakang keberadaan padepokan milik Sunan Gunung Jati yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, kanuragan dan kemandirian dalam berbisnis dan kemudian berlanjut dengan pendirian pondok-pondok pesantren oleh para keturunannya, sedikit banyak membentuk kultur masyarakat yang berani menghadapi risiko dibantai Jepang karena menyatakan kemerdekaan. Bukan rahasia kalau pendudukan Jepang yang hanya beberapa tahun jauh lebih bengis dibandingkan dengan penjajahan Belanda yang mencapai ratusan tahun.

Keberanian wong Cerbon memproklamirkan kemerdekaan tidak lepas dari adanya berkah Tuhan yang melimpah turun pada bulan Ramadhan serta kecerdasan para pemimpin masyarakat ketika itu dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Perintah iqro (membaca) yang menjadi perintah awal kenabian dan yang turun pada bulan Ramadhan tidak dipahami hanya sebatas membaca teks agama, tetapi juga membaca dan memahami konteks masyarakat. Para aktivis atau pemimipin bisa memberikan pandangan serta meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan ritus-ritus agama, keselamatan jiwa, kelanjutan keturunan, pengembangan akal budi serta harta mereka tidak akan bisa dijalankan secara optimal apabila masih dalam tekanan penjajah.

Belajar dari sejarah

Perayaan proklamasi tahun ini kebetulan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan ibadah puasa, persis seperti ketika pertama kali teks proklamasi dibacakan. Nuansa euforia berbalut kebangsaan yang kental tak pelak akan lebih terasa dibandingkan dengan perayaan proklamasi selain bulan Ramadhan. Perayaan proklamasi di bulan Ramadhan dipastikan minus dari hura-hura yang menghabiskan dana belasan, bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Pentas musik yang tak jarang dibarengi dengan liukan pinggul para penyanyi seksi diiringi pelototan mata anak-anak dan sorot birahi tanpa kendali dari para pemuda karena pengaruh alkohol relatif berkurang.

Segenap elemen warga negara memang seharusnya bisa melakukan perenungan lebih baik atas makna kemerdekaan yang direbut dengan darah, harta dan nyawa tersebut. Setelah lebih dari setengah abad merdeka, apakah semua orang yang hidup di bawah bendera republik ini sudah merdeka secara utuh? Apakah perlindungan negara terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan kepada semua warganya sudah memadai?

Membincang negara berarti secara otomatis membicarakan persoalan pemerintah, wilayah dan rakyat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah pemerintah sudah mengoptimalkan layanannya kepada masyarakat, apakah masyarakat sudah menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, apakah pemerintah dan rakyat memiliki ketahanan untuk mempertahankan wilayah, dan berbagai pertanyaan lain yang muaranya berpangkal pada sinergitas antara pemerintah dan rakyat?

Secara substantif, musuh sebelum dan sesudah dibacakan teks proklamasi relatif sama, yakni ancaman terhadap keberadaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, bedanya jika sebelum proklamasi musuhnya lebih konkret yaitu serdadu Jepang atau Belanda. Sementara pascaproklamasi bentuk ancamannya lebih kompleks dan beragam. Bercermin dari kesuksesan proklamasi di mana antara para pemimpin pergerakan dan rakyat bersatu, maka supaya berhasil menghadapi musuh bersama sekarang ini, perlu dibangun kolaborasi harmonis serta kesamaan sudut pandang antara rakyat dengan para pemimpinnya, baik pemimpin formal yang ada di birokrasi pemerintahan atau pemimpin non formal yang ada di masyarakat.

Ancaman terhadap keberadaan agama, bisa jadi berasal dari paham atau ideologis komunis serta tindakan pengeboman tempat-tempat ibadah. Ancaman terhadap keberadaan keturunan, bisa berbentuk penyebaran virus HIV atau kehidupan seks bebas. Ancaman keberadaan harta, dalam bentuk korupusi dana rakyat, pencurian, perampokan serta penjarahan, dan sebagainya.

Kolaborasi dan kesamaan persepsi terhadap ancaman ini akan menumbuhkan sikap saling menghargai yang berujung pada kohesivitas antara para tokoh dan masyarakatnya terhadap berbagai perilaku yang mengancam kemaslahatan negara. Persoalan penyebaran virus HIV tidak hanya menjadi urusan kementerian kesehatan dan LSM peduli AIDS tetapi juga menjadi urusan para tokoh agama dan masyarakat luas. Perlawanan terhadap koruptor yang merampok dana-dana rakyat tidak hanya menjadi urusan kementerian hukum dan LSM tetapi juga menjadi urusan tokoh agama dan masyarakat luas. Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya harus mulai menjadi garda terdepan dengan menggunakan bahasa yang lebih vulgar dalam menyuarakan penentangan terhadap penyimpangan sosial yang terjadi di negeri ini seraya memberikan solusi.

Kolaborasi dan kesamaan persepsi akan berdampak pada berjalannya mekanisme sistem sosial yang memiliki nilai-nilai luhur keindonesiaan di tengah masyarakat. Resistensi masyarakat terhadap perilaku dan ajakan kelompok yang akan menggoyahkan sendi-sendi negara--seperti pendirian Negara Islam Indonesia misalnya---akan lebih kuat. Regulasi yang dibuat pemerintah akan selalu berpihak kepada rakyat secara luas. Para pejabat akan terjauh dari perilaku yang merugikan rakyat dengan memperkaya diri atau kelompok politiknya, dan para aktivis LSM akan cepat melakukan audensi atau kritik kepada para pejabat pemerintah yang dianggap menyimpang.

Kalau semua pemimpin dan rakyat sudah menyadari peran dan posisinya masing-masing maka kesejahteraan masyarakat pun akan lebih terjamin. Kue pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, dan perayaan proklamasi pun tidak lagi menyisakan jeritan anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa mengenyam sekolah karena mahhalnya biaya pendidikan. Momentum perayaan proklamasi di bulan Ramadhan tahun ini bisa menjadi titik awal untuk menggapai kondisi tersebut. Wallahu a'lam.***

*) Sukardi, guru SMA Negeri 4 Kota Cirebon

Source : Kabar Cirebon.com, Sabtu, 20 Agustus 2011 - 01:26:08 WIB

Masjid Agung Indramayu Simbol Kejayaan Islam di Pantura

2011-08-14T13:10:00.003+07:00

Minggu, 14 Agustus 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Masjid Agung Indramayu Simbol Kejayaan Islam di Pantura

TRANSPORTASI dan perdagangan di Kabupaten Indramayu pada zaman dulu, terutama di era kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1900-an, tertumpu di sepanjang aliran Sungai Cimanuk. Melalui jalur itulah, tata niaga lokal terkonsentrasi, dan menjadi pusat perekonomian terpenting di kawasan pantura kala itu.

Perdagangan beras dan komoditi pokok masyarakat lainnya, seperti jagung, palawija, rempah-rempah, dan lain-lain, setiap harinya dilakukan oleh masyarakat pribumi maupun pendatang dalam suasana kekeluargaan.

Tingginya intensitas perdagangan pada saat itu membuat sebagian besar warga pribumi yang beragama Islam, berinisiatif membangun sebuah langgar atau musala dengan ukuran kecil mungil. Saat itu tahun 1937, langgar terletak di tepi Sungai Cimanuk.

Tujuan dibangunnya langgar tersebut untuk memberikan sarana beribadah bagi penganut agama Islam di kawasan tersebut.

Keberadaan langgar yang saat itu belum bernama, cukup membantu ibadah masyarakat Indramayu, serta sejumlah pedagang asal Cina atau Tiongkok yang kerap menjalankan aktivitas niaga di sana.

Seiring perkembangan waktu, langgar kecil tersebut mulai dipugar, dan dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Pemugaran langgar tersebut tidak terlepas dari peran sentral seorang mualaf asal Tiongkok bernama Tjoe Teng. Tanah seluas 1 hektare milik Tjoe Teng yang terhampar di sisi langgar tersebut, dihibahkan secara sukarela untuk kepentingan pembangunan langgar.

Bahkan Tjoe Teng yang saat itu sangat terkenal sebagai juragan atau saudagar kaya dengan berbagai jenis usaha baik beras maupun komoditi lainnya, ikut menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pemugaran hingga pembangunan langgar.
Tjoe Teng pun menurut sejumlah saksi sejarah saat itu, memiliki komitmen yang cukup besar untuk membangun tempat ibadah yang representatif, meski ia merupakan mualaf atau pemeluk baru agama Islam.

Sikap dermawan sang mualaf asal Tiongkok ini membuat warga pribumi sangat menghormatinya, dan menganggap Tjoe Teng sebagai penduduk pribumi, bukan seorang pendatang dari negeri Tiongkok. Bahkan oleh warga setempat, Tjoe Teng sering disebut-sebut sebagai tokoh dermawan
"Riwayat pembangunan Masjid Agung Indramayu tidak terlepas dari peran Tjoe Teng yang menghibahkan tanah miliknya, dan membangun langgar menjadi masjid," ungkap pengurus DKM Masjid Agung Indramayu, Saprudin.

Selain mendapatkan bantuan dari Tjoe Teng, sang saudagar kaya, masyarakat sekitar pun ikut membantu baik dengan tenaga maupun materi. Pokoknya, saat itu kepedulian masyarakat setempat sangat tinggi untuk membangun sarana ibadah tersebut.

Singkat cerita, setelah dibangun secara gotong royong, Masjid Agung Indramayu pun berdiri cukup besar di zamannya. Bahkan, Masjid Agung Indramayu menjadi pusat ibadah kaum muslimin dan muslimat Indramayu dalam menjalankan ibadah.

"Bahkan, setiap tahunnya, Masjid Agung menjadi tempat salat ied bagi sebagian masyarakat Indramayu," katanya.

Budayawan Indramayu, Fuzail Ayad Syahbana, menjelaskan, berdasarkan sejumlah saksi sejarah Masjid Agung berupa foto-foto tempo dulu yang diperolehnya dari kantor arsip Hindia Belanda, Masjid Agung memiliki satu ciri khas pada konstruksi bangunannya yang mirip Masjid Demak.

Fuzail Ayad menambahkan, penyebaran Islam di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. "Kecenderungan tersebut sangat kuat dari arsitektur bangunan Masjid Agung Indramayu yang menyerupai Masjid Demak hingga saat ini," tuturnya.(Odox/"KC") ***

Source : kabar-cirebon.com, Rabu, 10 Agustus 2010 - 01:02:19 WIB

SMK Unggulan Dikembangkan di 10 Titik Koridor Ekonomi

2011-08-05T18:12:00.002+07:00

Jumat, 05 Agustus 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Dua di Antaranya di Bandung

SMK Unggulan Dikembangkan

di 10 Titik Koridor Ekonomi

JAKARTA, (PRLM), EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Program pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan dikembangkan di sepuluh titik di daerah koridor ekonomi. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mencatat, dua di antaranya berada di Bandung.

Daerah koridor ekonomi lainnya dalam pengembangan SMK unggulan itu antara lain Palembang, Palangkaraya, Wonogiri, Situbondo, Probolinggo, dan Denpasar. “Sifatnya itu memperbesar SMK yang sudah ada,” ujar Direktur Pembinaan SMK Kemdiknas Joko Sutrisno dalam keterangan pers di Kantor Kemdiknas Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).

Sementara itu, menyinggung jumlah peminat SMK, Joko mengungkapkan, angkanya menunjukkan peningkatan persentase dari tahun ke tahun. Tahun ini, peningkatannya mencapai 15 persen. “Sedangkan, paling tinggi terjadi pada 2008 dan 2009,” katanya seraya menuturkan pada tahun itu lompatannya bahkan mencapai 30 persen.

Lebih jauh, Joko mengatakan, mengenai tren peminat SMK sendiri mendaftar pada jurusan informatika dan otomotif. Namun, belakangan juga teknologi bangunan menunjukkan peningkatan.

Sebelumnya, Joko memaparkan, saat berlangsung Pekan Produk Kreatif Indonesia 2011 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu, sebanyak 27 SMK turut berkiprah, terdiri dari 22 SMK peserta pameran dan 5 SMK mengisi tarian.

Dalam ajang itu, selain menampilkan stan otomotif, juga dikenalkan karya batik dan teknik pembuatan batik tulis yang terkendali dengan komputer. (A-94/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Kamis, 14 Juli 2011

Subsidi Biaya Pendidikan : Nuh: Rp 2,9 Triliun untuk Siswa Miskin

2011-08-05T09:10:00.005+07:00

Jumat, 05 Agustus 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Subsidi Biaya Pendidikan

Nuh: Rp 2,9 Triliun untuk Siswa Miskin

Indra Akuntono | Inggried | Jumat, 22 Juli 2011 | 17:54 WIB

Ilustrasi. (M.LATIEF)***

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) siap menggelontorkan subsidi biaya pendidikan sekitar Rp 2,9 triliun untuk siswa miskin tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 yang telah ditetapkan oleh DPR sekitar Rp 11,7 triliun, beberapa hari lalu.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjelaskan, anggaran tersebut baru dapat dicairkan pada Agustus tahun ini. Ia mengungkapkan, dana tersebut akan disalurkan melalui beberapa program dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan atau selambat-lambatnya tidak melewati akhir tahun 2011.

"Ini bukan beasiswa prestasi. Kriteria penerimanya adalah siswa miskin dan kami tidak berani menyalurkannya lebih dari empat bulan, kami takut sudah sudah melewati tahun anggaran," kata Nuh kepada wartawan saat membuka workshop forum wartawan pendidikan, Jumat (22/7/2011), di Jakarta.

Adapun program yang telah disiapkan oleh Kemdiknas adalah beasiswa yang difokuskan agar selesai dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan mengingat saat ini bertepatan dengan tahun ajaran baru. Untuk itu, selanjutnya Kemdiknas akan berkonsultasi dengan Komite Pendidikan Nasional (KPN), yang dimpimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono.

"Kami akan segera berkonsultasi dengan KPN supaya program ini mendapat dukungan semua kalangan," ujarnya.(Kompas.com)***

Source : Kompas.com, Jumat, 22 Juli 2011

Ada 12 Komentar Untuk Artikel Ini.

Rasul Hamidi

Senin, 1 Agustus 2011 | 18:50 WIB

DASAR PEMBENTUKAN KPN TIDAK JELAS Ketua Umum LSM PMPN, Rasul Hamidi mempertanyakan dasar pembentukan Komite Pendidikan Nasional (KPN). Beliau terkejut dengan adanya istilah baru dalam dunia pendidikan seperti KPN. Dia kenal istilah itu setelah membaca warta di edukasi-kompas.com yang berjudul, “Nuh: Rp 2,9 Triliun untuk Siswa Miskin” tertanggal 22 Juli 2011. “Saya sudah mencari tahu dasar pembentukan KPN melalui telepon maupun datang langsung ke biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan…

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

indah gultom

Rabu, 27 Juli 2011 | 17:35 WIB

Wah, baik juga ya pemerintah kita Indonesia. sampai miliaran lho untuk pendidikan. Tapi, koq gak nyampek ke anak2 kurang mampu ya?? wah, Pak, masih dikantongin ya uangnya. gak berat Pak?? emang gak cukup gajinya ya perbulan... ckckck, gimana nasib generasi selanjutnya kalau begini terus?

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Agung

Rabu, 27 Juli 2011 | 12:18 WIB

kenyataannya rakyat tetap ditarik biaya sekolah yg semakin tidak terjangkau. Duitnya sudah pasti belok ke kantong partainya si menteri. menteri laknat

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Bambang Ariyanto

Rabu, 27 Juli 2011 | 11:52 WIB

Dari menteri 2,9 Trilliun untuk seluruh penduduk indonesia. Kalau masih harus dikorting dulu ... sampai murid miskin tinggal berapa rupiah ya?

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Wong Dermayu Asli

Rabu, 27 Juli 2011 | 11:44 WIB

ngga yakin sampe...paling di sunat dulu...najis ...!!!

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Pembukaan Kongres Basa Sunda ke-9 di Cipayung, Bogor

2011-07-12T12:03:00.005+07:00

Selasa, 12 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Pembukaan Kongres Basa Sunda ke-9 di Cipayung, Bogor

Senin, 11/07/2011 - 19:33

SEKELOMPOK penari sedang membawakan tarian di atas panggung pada pembukaan kongres basa sunda ke 9 di Cipayung, Bogor, Senin (11/7/2011). (irwan natsir/"prlm")***

Source : pikiran-rakyat.com, Senin, 11 Juli 2011

Komentar Berita

Ua Pardja (not verified) on Selasa, 12/07/2011 - 11:24

Basa Sunda teh mangrupikeun asset nasional kedah dipiara, ayeuna kasedek pisan ku basa asing, urang Sunda ayeuna utamina ano anom teu tiasa pisan nyarios oge nyerat dina Basa Sunda ditingali teh hoyong nganggo namung seueur anu lepat, abdi kaleresan ti generasi anu kapungkur anu nuju di Sakola Dasar masih tiasa ngaos buku Taman Sekar sareng buku Taman Pamekar nyaeta buku pedoman dina diajar basa sunda dina waktos harita, kukituna saur urang Melayu mah menghimbau hayu urang piara bsa Sunda ieu supados ulah dugi ka ical ti tanah Sunda!

Soal Prita, Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan

2011-07-11T17:34:00.005+07:00

Senin, 11 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA

Soal Prita, Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan

Sandro Gatra | Heru Margianto | Senin, 11 Juli 2011 | 10:38 WIB

Prita Mulyasari (kiri) bersama suaminya memberi salam kepada sejumlah pengunjung dan wartawan usai menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kamis (4/6/2009). Ia didakwa dugaan mencemarkan nama Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Di tingkat kasasi, permohonan kasasi jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan hakim PN Tangerang yang memvonis bebas Prita dikabulkan. Terancam penjara, Prita mengajukan peninjauan kembali. (TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA)***

TERKAIT:

JAKARTA, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Chaerul Amir mengatakan, pihaknya menunggu salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pidana Prita Mulyasari sebelum melakukan eksekusi putusan.

"Setelah menerima dan mempelajari isi putusan itu, kami baru mengambil sikap," kata Chaerul ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/7/2011). Chaerul ditanya tentang eksekusi putusan Prita.

Chaerul menjelaskan, dia tidak dapat memastikan kapan salinan diterima. Biasanya, kata dia, MA segera memberikan salinan putusan kasus-kasus yang menarik perhatian publik melalui Pengadilan Negeri Tangerang (PN Tangerang). "Mudah-mudahan minggu ini diterima," kata dia.

Chaerul tak mau berspekulasi ketika ditanya apakah Prita akan ditahan. Pasalnya, ujarnya, pihaknya tak tahu apa yang diperintahkan MA dalam putusan. Pihaknya hanya tahu dari pemberitaan bahwa MA menerima kasasi jaksa penuntut umum.

"Kan bisa saja (kasasi) diterima semuanya atau sebagian. Ini yang kami belum tahu. Makanya kami baru mengambil sikap setelah menerima dan mempelajari putusan," tutur Chaerul.

Seperti diberitakan, kasus ini berawal dari kekecewaan Prita terhadap pelayanan RS Omni Internasional, Tangerang, saat dirawat tahun 2008. Dia kemudian menuliskannya melalui surat elektronik. RS Omni menggugat Prita karena dianggap mencemarkan nama baik.

PN Tangerang memenangkan gugatan perdata RS Omni dengan putusan membayar kerugian meteriil sebesar Rp 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian immateriil.

Prita sempat ditahan jaksa di Lapas Wanita Tangerang. Dia lalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. PN Tangerang kemudian memvonis bebas Prita dari gugatan pidana.

Jaksa lalu mengajukan kasasi atas putusan itu. MA menerima permohonan kasasi tersebut. Akibatnya, Prita terancam menjalani sisa masa penahanannya selama lima bulan. Prita memohon dirinya tidak lagi ditahan. Ia akan mengajukan peninjauan kembali.(Kompas.com)***

Source : Kompas.com, Senin, 11 Juli 2011

Ada Komentar Untuk Artikel Ini.

widigdo sumarno

Senin, 11 Juli 2011 | 15:33 WIB

Hanya di indonesia, Hukum bisa di atur sesuai dengan kemampuan uang dan jabatan .

Tanggapi Komentar

Andy

Senin, 11 Juli 2011 | 15:11 WIB

Hebat nih Bu Prita dalam menggunakan media. Jangan-jangan Sarjana komunikasi nih. hehehehhee Ahli PR.

Tanggapi Komentar

Siti Wardhani

Senin, 11 Juli 2011 | 14:53 WIB

Sangat JANGGAL, MA sudah berbicara ke media tentang Putusan Kasasi yg menyalahkan Ibu Prita beberapa hari yg lalu. Tapi mengapa salinan putusan kasasi kok...belum juga diterima PN Tangerang, Kejaksaan dan Pengacara korban...? Ada apa ya...?

Tanggapi Komentar

Bupunsu

Senin, 11 Juli 2011 | 14:31 WIB

Makanya pilih rumah sakit yang bener.... jangan yang masuk rumah sakit yang kayak gitu dong, pilih yang bersahabat

Tanggapi Komentar

yopie adon

Senin, 11 Juli 2011 | 13:40 WIB

ternyata ngeri hidup di indonesia... yang benar malah salah... yang salah malah benar.. negeri dengan hukum rimba....

Tanggapi Komentar

Terkait Maraknya Pungutan PSB : Mendiknas Akan Bentuk Tim dan Turun ke Daerah

2011-07-10T10:48:00.003+07:00

Minggu, 10 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Terkait Maraknya Pungutan PSB

Mendiknas Akan Bentuk Tim dan Turun ke Daerah

Sabtu, 09/07/2011 - 16:00

BANDUNG, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Kementrian Pendidikan Nasional akan membentuk tim dan turun ke daerah untuk menindaklanjuti kasus pungutan yang marak terjadi di hampir semua sekolah terutama tingkat SD dan SMP di sejumlah daerah.

Jika terbukti ada yeng memungut saat pendaftaran siswa baru, Kemdiknas meminta sekolah segera mengembalikan pungutan tersebut kepada orang tua dan meminta Kepala Daerah memberikan sanksi tegas.

“Kita akan turun, cek langsung, supaya katahuan mana yang benar-benar memungut dan mana yang tidak. Kita akan tindak. Intinya di tingkat pendidikan dasar tidak boleh memungut biaya apapun. Apapun itu tidak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru, termasuk sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah,” kata Mendiknas M. Nuh yang ditemui usai acara Peringatan 91 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jln. Ganesa Bandung, Sabtu (9/7). (A-157/kur)***

Source : pikiran-rakyat.com, Sabtu, 9 Juli 2011

Komentar Berita

wedus gembel (not verified) on Sabtu, 09/07/2011 - 20:53

Jangan pungutan saja ,tapi juga kinerja guru yang semau gue , yang nota bene UN banyak contekan masal itu lho .
Diknas sdh menutup mata tentang kebobrokannya sendiri seolah2 yang plng bener sendiri.

Mendiknas : Pungutan tanpa Tanda Bukti Merupakan Pelanggaran Berat

2011-07-10T10:45:00.001+07:00

Minggu, 10 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Mendiknas : Pungutan tanpa Tanda Bukti Merupakan Pelanggaran Berat

Sabtu, 09/07/2011 - 16:04

BANDUNG, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Mendiknas M. Nuh menegaskan, modus baru yang kini dilakukan sekolah dengan tidak mengeluarkan bukti pembayaran merupakan pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan tidak transparannya sekolah dalam penggunaan keuangan sekolah.

“Ini bukan sodakoh jumatan. Setiap biaya yang dikeluarkan harus ada bukti dan tanda terimanya. Makanya saya mohon kepada masyarakat jika dimintai iuran minta juga tanda terimanya,” ungkapnya. (A-157/kur)***

Source : pikiran-rakyat.com, Sabtu, 9 Juli 2011

Komentar Berita

bejo (not verified) on Sabtu, 09/07/2011 - 21:00

Kura-kura dalam perahu , seorang mentri sampai tidak tau emang kerjanya makan gaji yang dari masyarakat.
Kalau mau menindak jangan NGOMONG_NGOMONG sudah tau di indonesia lobak jiga oray,klu ngomong2 pasti moal ketemu permasalahannya.

Nad (not verified) on Sabtu, 09/07/2011 - 19:34

Knapa ya di negeri ini orang kalau dibohongi justru sukacita, tertawa, mengucapkan terima kasih lagi. Apa saya dibohongi? atau membohongi? atau tidak tahu? itu bohong. Kasihan bangsaku, atau tidak peduli dibohongi, yang penting tercapai maksudku.
Ahh... pura pura gak tahu aku ini..

abe (not verified) on Sabtu, 09/07/2011 - 17:20

mOal aya nu daekeun Kepala sekolah atawa guru-guru di sakola mana bae oge upama narima "titipan" make kwetansi. Sarua jeung nembongkeun bebelet. Soalna tadi tea ceuk si akang pungli.com, mah sudah menjadi rahasia umum...

Pungli.com (not verified) on Sabtu, 09/07/2011 - 16:51

Sudah menjadi rahasia umum pembayaran tanpa kwitansi mah... contohnya uang bangunan sekolah, apalagi di sekolah negeri pavorit. Rupanya sekolah tidak malu untuk mengajarkan ketidakjujuran,,, puncaknya ada sekolah SD (SD DAGEL di Surabaya)yang mengajarkan cara2 korupsi kecil2an alias mencontek, dan orang tua ikut2an mendukung. Hal itu terjadi mungkin karena sejak masuk sekolah sudah dimulai dengan pungutan2 liar dan orang tua diminta tau sama tau saja atas ketidakjujuran ini yang penting saling memenuhi kebutuhan. Saran: bangun lagi sekolah2 baru, seperti SD inpres jaman dulu, mungkin sekarang SMP dan SMA inpres. Jangan sampai orang2 ngantri masuk sekolah. Tingkatkan dan ratakan kualitas pendidikan dengan rotasi guru2 dan kepala sekolah, sehingga akhirnya tidak ada sekolah2 negeri pavorit, karena semuanya bagus.

Terkait Korupsi Nazarudin di Kemdiknas, Mendiknas Review Pengadaan

2011-07-10T10:43:00.000+07:00

Minggu, 10 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Terkait Korupsi Nazarudin di Kemdiknas,

Mendiknas Review Pengadaan

Sabtu, 09/07/2011 - 18:15

BANDUNG, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Terkait dugaan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat, Nazarudin di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh mengatakan Kemendiknas akan mereview seluruh pengadaan barang dan jasa di Kemendiknas selama lima tahun terakhir.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kontrol internal agar terlihat mana pengadaan yang bermasalah dan tidak. "Tidak peduli itu projeknya si A atau si B, kita akan periksa semua. Kemdiknas akan bekerjasama dengan penegak hukum. Sebab korupsi di pendidikan itu bukan korupsi biasa melainkan korupsi generasi,” katanya. (A-157/A-88)***

Source pikiran-rakyat.com, Sabtu, 9 Juli 2011

Kemiskinan : Gubuk 2 x 3 Dihuni Janda dan 6 Anaknya

2011-07-09T11:43:00.004+07:00

Sabtu, 9 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Kemiskinan

Gubuk 2 x 3 Dihuni Janda dan 6 Anaknya

K25-11 | Kistyarini | Jumat, 8 Juli 2011 | 10:12 WIB

Gubung bambu berukuran 2x3 yang menjadi tempat tinggal Darmawati dan enam anaknya. (K25-11)***

TERKAIT:

POLEWALI MANDAR, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — Di tengah berbagai kasus korupsi oleh para pejabat yang mendera Indonesia, jutaan warga Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Hal itu seperti juga dialami Darmawati, janda dengan enam anak di Dusun Mangaramba, Kelurahan Takatidung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Bantuan beras untuk masyarakat miskin raskin sebesar 5 kg tidak cukup untuk sebulan. Menjelang pemilu atau pemilukada, bantuan beras sering datang. Namun setelah peristiwa politik usai, bantuan beras pun berhenti mengalir.

Darmawati dan keenam anaknya tinggal di sebuah gubuk berukuran 2 x 3 meter yang berdinding bambu dan beratap rumbia. Gubuk yang sekilas mirip kandang ayam itu pemberian tetangga yang bersimpati kepada mereka.

Bisa dibayangkan repotnya hidup berdesakan di gubuk sempit seperti ini. Gubuk sempit itu menampung semua kegiatan mereka. Dari memasak sampai tidur dengan alas selembar tikar robek.

Irma, anak kedua Darmawati, mengaku tidur dengan ibu dan adik-adiknya di satu tempat. "Tidurnya tidak enak, biasa jatuh dari lantai kalau tidur," ujar Irma.

Dulu Darmawati memiliki rumah warisan orangtuanya. Namun, rumah itu akhirnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupannya morat-marit sejak dia bercerai dengan suaminya yang menikah dengan perempuan lain tiga tahun silam.

Sejak itulah tanggung jawab Darma makin bertambah. Tak hanya berperan mengurus dan menyusui anak-anaknya, tetapi juga harus membanting tulang mencari nafkah.

"Saya cuma bisa jadi buruh tani rumput laut. Upahnya tidak seberapa dan biasanya tidak cukup untuk beli beras. Anak saya semuanya tidak sekolah karena kami tak punya biaya," tutur Darmawati. Selama sehari bekerja mengikat bibit rumput laut, Darmawati mendapat upah Rp 10.000.

Tak sedikit tetangga yang berempati dengan keluarga ini. Mereka kerap memberi beras atau bantuan apa saja.

Jangankan menyekolahkan dan membeli seragam untuk anak-anaknya, membeli beras pun Darmawati harus berutang kepada tetangga.

Bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebesar 5 kg tidak cukup untuk sebulan. Menjelang pemilu atau pemilukada, bantuan beras sering datang. Namun setelah peristiwa politik usai, bantuan beras pun berhenti mengalir.(Kompas.com)***

Source : Kompas.com, Jumat, 8 Juli 2011

Ada Komentar Untuk Artikel Ini.

Natiestaat

Sabtu, 9 Juli 2011 | 10:35 WIB

wah, itu harus cepat dibantu! kasian sekali... sebelum keduluan satu rombongan yang bantu tapi sebenarnya ada motif agama segala, maklum, mereka ini suka banget bantu orang miskin & bodoh, karna yang kaya & pintar udah pada pindah agama... :-))

Tanggapi Komentar

bayu bisma

Sabtu, 9 Juli 2011 | 10:27 WIB

ada kasus di india, dimana sang janda bisa menuntut ganti rugi materi dari mantan suami apabila perceraian diakibatkan kesalahan pihak pria.

Tanggapi Komentar

Siliwangi

Sabtu, 9 Juli 2011 | 09:45 WIB

yang kaya` bgini jangan ngarep pemerintah deh.. pasti bikin sakit hati. mending kita aja yang bantuin secara nyata lebih berasa daripada para pemimpin lalim di atas sana yang minta ini minta itu.. tunjangan komunikasi aja 12 juta.. ampun dah..ini mau buat tempat tinggal aja kudu dapat hibah dari tetangganya...

Tanggapi Komentar

Rebalomez

Sabtu, 9 Juli 2011 | 09:38 WIB

Sepertinya jauh dari kata Merdeka,,,,

Tanggapi Komentar

alex Purba

Sabtu, 9 Juli 2011 | 09:24 WIB

Mari kita doakan supaya ibu ini mendapatkan jalan hidup yg lebih baik lagi.. (http://lexmove.blogspot.com/)

Tanggapi Komentar

Bunderan Kijang Yang Masih Dikenang

2011-07-07T18:52:00.003+07:00

Kamis, 07 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Bunderan Kijang Yang Masih Dikenang

Foto : Satim/Maju Terus

BUNDERAN KIJANG – Keberadaan Bunderan Kijang di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, karena di tengahnya berdiri patung Kijang, tampaknya masih memberikan kenangan hingga kini. Perempatan jalan yang tak jauh dari jantung Kota Mangga itu, membagi empat jalur, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Pahlawan, Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Jenderal Sudirman. Kepadatan lalu lintas di Bunderan Kijang Indramayu itu pada jam kerja sekitar pukul 06.30 WIB dan pada jam bubar kerja sekitar pukul 14.00 WIB. Gambar Bunderan Kijang diambil, Senin (27/06/2011) sekitar pukul 16.15 WIB.(Satim)***

2011-07-06T12:57:00.007+07:00

Rabu, 06 Juli 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

DEWAN PERS

Media Jangan Hanya Kejar Kecepatan

K16-11 | Nasru Alam Aziz | Selasa, 5 Juli 2011 | 19:18 WIB

Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Dewan Pers, saat mengisi pelatihan Profesionalisme Jurnalis Media Cetak dan Elektronik, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (5/7/2011). (K16-11/Kompas.com)***

TERKAIT:

MALANG, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — Saat ini tak jarang media hanya mengedepankan kecepatan, bukan ketepatan. Namun, hal itu cenderung mengabaikan kode etik jurnalistik.

Menurut Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Dewan Pers, Agus Sudibyo, hal tersebut banyak dilakukan oleh media online dan sejenisnya. "Kecepatan boleh dikedepankan, tetapi harus tetap mengutamakan verifikasi dan konfirmasi dalam pemberitaan. Kalau hal tersebut terjadi, dikhawatirkan akan merusak citra media yang bersangkutan," ungkap Agus, Selasa (5/7/2011), di hadapan para wartawan yang mengikuti "Pelatihan Profesionalisme Jurnalis Media Cetak dan Elektronik" di Kota Malang, Jawa Timur.

Agus mengatakan, kalau media sudah melupakan kode etik jurnalistik, tak akan lama media tersebut akan ditinggal oleh pembacanya. "Tinggal menunggu waktu saja masyarakat akan mulai tidak percaya terhadap media tersebut," katanya.

Menurut Agus, saat ini kepatuhan media terhadap kode etik jurnalistik sangat rendah. Hal itu terjadi karena tuntutan media untuk lebih mengutamakan kecepatan semata. "Kadang pelaku pers menganggap enteng dalam hal konfirmasi dan verifikasi data yang diperolehnya saat membuat berita. Padahal, hal itu dapat merugikan pihak narasumber," katanya.

Agus membeberkan laporan yang masuk ke Dewan Pers tahun 2011 terkait narasumber yang merasa dirugikan oleh media, jumlah totalnya mencapai 512 pengaduan.

Ketua Komisi Hubungan antar Lembaga Dewan Pers, Bekti Nugroho, yang juga pemateri dalam pelatihan tersebut, mengemukakan bahwa godaan yang terus menghantui para jurnalis adalah menerima suap. "Menerima amplop bagi jurnalis itu yang menurut saya berat dihindari bagi jurnalis. Seharusnya, sudah bukan saatnya lagi jurnalis mau menerima amplop," tuturnya. ***

Source : Kompas.com, Selasa, 5 Juli 2011 | 19:18 WIB

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini.

udajon

Rabu, 6 Juli 2011 | 11:39 WIB

kompas.com salah satu yang sangat lebay dalam menyampaikan berita, terutama untuk judul-judul berita contoh judul tentang dibukanya google+, padahal baru di buka untuk US, tapi judulnya seolah-olah sudah untuk semua, selain itu seperti berita pelatihan teroris, di beritakan seolah-olah terjadi tapi, ujung-ujungnya ada embel-embel pelatihan,simulasi....

Tanggapi Komentar

mochamad-hilman sukagalih

Selasa, 5 Juli 2011 | 21:04 WIB

pers online mungkin jg tmsuk kompas.com mengutamakan kecepatan dan judul yg bombastis; tatakrama,tatabahasa jarang diindahkan

Tanggapi Komentar

Terjadi di Cirebon : Benda Pusaka Keraton Kasepuhan Hilang

2011-06-30T08:58:00.005+07:00

Kamis, 30 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Benda Pusaka Keraton Kasepuhan Hilang

LEMAHWUNGKUK, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Pencurian benda pusaka kembali terjadi di Kota Cirebon. Benda pusaka milik Keraton Kasepuhan yang merupakan peninggalan Sultan Sepuh X Keraton Kasepuhan, diketahui hilang sejak Jumat (26/6) lalu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Kabar Cirebon, Rabu (29/6), benda pusaka berupa mata tombak berusia ratusan tahun tersebut hilang dari tempat penyimpanannya di Museum Keraton Kasepuhan. Mata tombak tersebut raib dari tempat pajangan di lemari, diperkirakan antara hari Rabu (22/6) sampai Jumat (26/6) pekan kemarin. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan menukar mata tombak tersebut dengan mata tombak lain yang sudah disiapkan.

Raibnya benda pusaka keraton tersebut diketahui saat petugas pemandu keraton mencurigai bentuk tombak yang ada di tempat pajangan. Pemandu yang setiap hari melihatnya, sangat hapal semua koleksi yang dipajang di museum, hingga bisa mengetahui bahwa mata tombak yang ia lihat palsu.

Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Lurah Keraton Kasepuhan. Namun karena Sultan Keraton Kasepuhan, P.R.A. Arief Natadiningrat, yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Senusantara 2011, sedang ada kegiatan di Silatnas di Bandung, lurah tidak berani melaporkan hal itu.

Sultan Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurut Arief, berdasarkan dugaan sementara, pelaku melakukan pencurian tersebut antara hari Rabu sampai Jumat pekan lalu, berdasarkan kecurigaan petugas atas perilaku dua warga sekitar yang diduga sebagai pelakunya.

"Saya baru sampai ke Cirebon Selasa sore, dan baru tadi pagi (kemarin, red) lurah melaporkan temuan itu kepada saya. Menurut keterangan lurah, terduga pelaku dua orang. Satu orang yang masuk museum mengenakan jaket hitam, sedangkan yang seorang lagi mengajak ngobrol petugas. Bisa saja, mata tombak itu disimpan di jaketnya. Tapi untuk memastikannya, kami serahkan kepada polisi," terang Arief.

Arif meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pencurian tersebut. Pasalnya, menurut Arief, ada kemungkinan pencuriannya juga terkait dengan kehilangan benda-benda pusaka milik Keraton Keprabonan.

Menurut Sultan, mata tombak palsu yang dipajang di museum, ternyata termasuk benda kuno juga. "Mata tombak penggantinya juga termasuk benda kuno, hanya bukan milik Keraton Kasepuhan," tambahnya.

Ditarik

Dikatakan Sultan, begitu mendapat laporan soal kehilangan itu, sejumlah koleksi benda pusaka yang disimpan di lemari pajang yang tidak terkunci di museum, langsung ditarik ke ruang Dalem Arum. Begitu juga sejumlah benda pusaka yang dipajang di sejumlah ruangan, langsung ditarik, dan disimpan di Dalem Arum.

Arief mengkau, pihaknya sudah menyerahkan identitas terduga pelaku kepada pihak kepolisian. "Siapa tahu, komplotan itu sama dengan pelaku yang mencuri benda pusaka milik Keprabonan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota, Ajun Komisaris Besar A. Edi Suheri, membenarkan laporan tentang hilangnya benda pusaka mata tombak milik Keraton Kasepuhan tersebut. Pihaknya sudah menerjunkan tim identifikasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna kepentingan penyelidikan.

Seperti halnya benda pusaka Keraton Keprabonan yang beberapa hari lalu hilang, Edi menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan, terlebih barang tersebut adalah benda pusaka.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk teliti dan tidak mau begitu saja menerima atau membeli barang-barang seperti keris atau pedang," katanya.
Terkait penyelidikan tujuh benda pusaka milik Keraton Keprabonan yang hilang, menurut Edi, pihaknya akan memeriksa tiga orang sebagai saksi. Mereka merupakan keluarga Keraton Keprabonan. (C-14)***

Source : kabar-cirebon,com, Kamis, 30 Juni 2011 - 04:17:59 WIB

Lima Pusaka Kaprabonan Hilang

2011-06-29T18:03:00.007+07:00

Rabu, 29 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA

Lima Pusaka Kaprabonan Hilang

CIREBON, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE – Komplotan pencuri spesialis benda-benda pusaka kembali beraksi. Kali ini mereka melakukan aksinya di Keraton Kaprabonan Jl. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Sebanyak lima buah benda pusaka yang dikramatkan milik Keraton Kaprabonan yakni terdiri dari keris, pedang, dan ypmbak hilang dicuri.

Data yang dihimpun Radar di lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa pencurian di keraton Kaprabonan Cirebon ini baru diketahui Kamis (23/6/2011) petang sekitar pukul 17:30 oleh Sultan Kaprabonan Pangeran Raja Ir. Hempi ketika akan berangkat ke Bandung untuk menghadiri pameran dan pertemuan para raja dan sultan se-Indonesia.

Sultan terkejut melihat sejumlah barang pusaka yang akan dibawa ke Bandung untuk dipamerkan sudah tidak ada di tempatnya yang tersimpan di ruang tengah keraton. Selanjutnya, Sultan memberitahukan kepada adiknya yakni Raden Hekaputra (47) perihal hilangnya benda-benda pusaka tersebut. Kemudian dilaporkan ke polisi.

Petugas Kepolisian dari Polres Cirebon Kota yang menerima laporan dengan cepat mendatangi lokasi kejadian dan olah TKP. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pengrusakan di sekitar TKP. Polisi menduga, pelaku adalah orang yang sudah mengetahui kondisi dan letak benda-benda pusaka tersebut.

“Pihak keraton sudah membuat laporan resminya. Langkah selanjutnya, laporan itu kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan,” jelas Kapolres Cirebon Kota AKBP Asep Edi Suheri Sik saat dokonfirmasi Radar, Kamis (23/6/2011).

Sementara itu, Edi (52), selaku abdi dalem keraton Kaprabonan Cirebon kepada Radar menuturkan, bahwa benda-benda yang dicuri itu terdiri dari 2 pedang, dua buah keris serta satu tombak Trisula Cangak dan tombak Trisula biasa.

“Benda-benda itu adalah benda cagar budaya yang sangat dikeramatkan di keraton Kaprabonan, dan merupakan benda sejarah cikal bakal berdirinya keraton Kaprabonan,” tuturnya.(rdh)***

Source : Radar Cirebon, Jumat, 24 Juni 2011

Penerimaan Siswa Baru : Jangan Takut Laporkan Pungli PSB!

2011-06-27T17:13:00.003+07:00

Senin, 27 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Penerimaan Siswa Baru

Jangan Takut Laporkan Pungli PSB!

Inggried | Senin, 27 Juni 2011 | 13:50 WIB

Ilustrasi : shutterstock

TERKAIT:

JAKARTA, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tengah berlangsung menjadi konsen para orangtua saat ini. Di samping memilih sekolah yang baik, tentunya dari sisi biaya juga menjadi hal yang telah dipersiapkan. Jika mendaftarkan anak di sekolah negeri, perlu diingat bahwa tidak ada pungutan yang dikenakan. Para orangtua diimbau untuk waspada serta tak terjebak oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan sekolah dan menarik sejumlah uang dengan janji anaknya akan diterima di sekolah yang dituju. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan, tak ada sumbangan pendidikan yang dikenakan bagi calon siswa di sekolah negeri. Bagaimana jika menemukan adanya praktik pungutan seperti itu?

"Yang harus dilakukan orangtua adalah jangan takut dan jangan mau. Cek orang ini siapa, bisa jadi ada orang yang memanfaatkan situasi. Kalau sampai ketemu praktik seperti ini, meminta sejumlah uang, laporkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta," kata Taufik kepada Kompas.com, Senin (27/6/2011).

Ia menegaskan, dalam formulir pendaftaran yang dilakukan secara online jelas tidak ada klausul mengenai besaran sumbangan pendidikan. Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah negeri dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

"Untuk sekolah negeri, pada dasarnya, layanan pendidikan bagi SD dan SMP secara standar sudah dipenuhi melalui BOS (bantuan operasional sekolah) dan BOP (bantuan operasional pendidikan) plus tambahan-tambahan yang lain karena biaya investasi seperti gedung, lab, sudah dilakukan pemerintah provinsi. Lainnya, untuk operasional seperti gaji sudah ditangani oleh pemprov juga. Sementara, kebutuhan personal siswa seperti seragam, buku, ya dipenuhi oleh orangtuanya," papar Taufik.

Jika terdapat program di luar standar yang telah ditetapkan pemerintah, Taufik menekankan, agar dibicarakan dengan pihak orangtua. "Program tersebut harus berbasis kebutuhan dan bukan keinginan," ujarnya.

Tak hanya itu, pihak sekolah juga harus mengajukan masukannya tentang program yang akan dilaksanakan dengan Komite Sekolah. Setelah dilakukan pembahasan antara sekolah dan Komite Sekolah, maka orangtua akan mendapatkan penjelasan dari Komite Sekolah.

Adukan di Posko Peduli Pendidikan

Selain mengadukan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, para orangtua juga bisa mengadukannya ke posko yang dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan. Posko yang dibuka di 12 provinsi ini menjadi sumber informasi dan pos pengaduan bagi orangtua siswa.

Selain itu, posko pengaduan ini juga akan memberikan bantuan advokasi pada orangtua siswa yang menghadapi kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan. Posko tersebut berada di Kantor Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan (APPI) sekaligus Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan atau menghubungi Jumono melalui saluran telepon di (021) 70791221.

Masyarakat juga dapat menghubungi Education Care (E-Care) dengan nomor telepon (021) 70623749, Garut Governance Watch (GGW) di (0262) 237323, MaTA Aceh di (0654) 43605, Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya di 081383690032 (Jamal), Lembaga Pendidikan Rakyat Antikorupsi (Perak Institute) Makassar di (0411) 453058, Gabungan Solidaritas Antikorupsi (GaSAK) Banda Aceh di 085261785854, dan Kantor Pattiro Semarang di (024) 8441357 dan 082134857927.(Kompas.com)***

Source : Kompas.com, Senin, 27 Juni 2011

Sisi Lain Wayang Kulit Oleh Dadang Kusnandar

2011-06-21T08:51:00.004+07:00

Selasa, 21 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Ilustrasi : Ist.

Sisi Lain Wayang Kulit
Oleh Dadang Kusnandar

KASET wayang kulit Cirebon bertajuk "Cungkring Kelangan Bapa" (Petruk Kehilangan Bapak) menemani perjalanan Cirebon Bandung pagi itu. Seni tradisi Cirebon yang dimainkan dalang Haji Mansur, tak hanya menghibur tetapi juga mendekatkan kami kepada wayang kulit. Guyon khas dalang yang disahuti nayaga, meski kadang out of context, ternyata tetap asyik didengar. Bayangkan, di tengah lakon tiba-tiba ada seloroh: Samson, Gatot Gaca Mancing, bahkan roti bakar.

Sedikitnya pemahaman tentang wayang kulit seketika menimbulkan dugaan adanya keberanian dalang melawan pakem wayang purwa. Padahal, menurut sang dalang, "Lakon carang itu karangan, saat mengarang tokohnya dari pakem namun alur cerita rekayasa dalang, sedangkan pakem itu galur". Kembali ke wayang kulit Cirebon dengan lakon carang. Sempat terlintas bahwa wayang kulit Cirebon merupakan modifikasi wayang golek Sunda dengan wayang kulit Jawa Tengah/Jawa Timur. Asumsi ini tampak pada hentak gendang dan tembang pesinden (sinden wayang kulit Cirebon pun bisa melantunkan lagu Sunda).

Secara terpisah dalang wayang kulit Wangi Indria mengatakan, ia tidak terlalu tahu sejarah wayang. Namun katanya, mungkin saja wayang kulit Cirebon merupakan modifikasi wayang golek dan wayang kulit. Ada pun tentang tembang yang dilantunkan sinden, kata dia, sinden Cirebon tidak menyerap sinden Sunda karena irama dan syairnya berseberangan. Menyoal seloroh nayaga yang selalu menyahuti dalang dalam pertunjukkan wayang kulit Cirebon, hal itu menunjukkan kreativitas seniman walaupun keluar dari konteks.

Jalan damai

Membaca database wayang kulit Cirebon, ada yang mengatakan kuatnya pengaruh Kerajaan Demak ketika Wali Sanga masih hidup. Data ini menunjukkan keterikatan wayang kulit Cirebon dengan dakwah agama Islam, khususnya di Jawa. Tidak hanya wayang, kesenian tradisi Cirebon selalu terpaut dengan ajaran agama. Islamisasi melalui kesenian merupakan jalan damai karena pengajaran dan pendidikan agama dilakukan dengan cara menghargai budaya lokal.

Wayang kulit Cirebon dengan tema cerita carangan, akhirnya boleh dikata sebagai kolaborasi seni tradisi. Tokoh wayang yang tampil pada pertunjukan seakan masuk ke dunia kini. Cukup menarik lakon wayang kulit yang dimainkan di Bandung Mei 2011 yang menceritakan Gatotkaca membawa laptop dan berkirim email, karena dalam kisah carangan ini ia berperan menjadi seorang wartawan. Lakon kolaborasi yang dimainkan H. Wakhudin, redaktur senior koran Pikiran Rakyat Bandung ini bahkan mempertemukan Yudhistira dengan Rama. Padahal menurut galur, Yudhistira dan saudara-saudaranya didapat pada Kisah Mahabarata, sementara episode Rama vs Rahwana ada pada lakon Ramayana.

Berbagai kolaborasi wayang kulit yang pernah dilakukan di Cirebon ternyata tidak sebatas pada penceritaan. Dalang Wowo Rudi (38 tahun) dari Desa Plumbon melakukan "kawin silang" wayang kulit dengan wayang wong. Dalang di balik tabir hanya bertutur cerita pewayangan, sedangkan di depan layar para penari wayang wong tampil memerankan penuturan sang dalang. Modifikasi dua wayang ini konon juga dilakukan seniman di sanggar Sekar Pandan Kota Cirebon.

Selain dia, dalang gaek Askadi Sastrasuganda dari Desa Cangkring Kabupaten Cirebon, memadukan wayang kulit dengan babad Cerbon. Lakon bertajuk "Tumancebing Kropak Agung" yang dipentaskan 10 tahun lalu itu, menggambarkan betapa dekatnya wayang kulit dengan syiar agama Islam. Bahkan para nayaga pun mengenakan busana Muslim, termasuk sinden.

Yang agak unik Wayang Puisi. Ide Abidin, Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon itu tampil tahun 2010 lalu di teras gedung kesenian Cirebon, Nyi Mas Rarasantang. Dayang memainkan wayang dan di sebelahnya sebuah puisi dibacakan. Yang belum ada, kolaborasi wayang kulit dengan sulap. Siapa tahu Limbad bisa dihadirkan pada sebuah lakon carangan wayang kulit.

Kreativitas

Lantaran tanpa kreativitas maka kesenian akan kehilangan jejak. Sudah pasti keberanian seniman mengelaborasi cerita, tokoh, atau alat musik yang mengiringi pentas diperlukan bagi jejak perjalanan kesenian berikutnya. Kesenian ke depan merupakan sejumlah bentukan dari berbagai anasir. Bukankah sulit mencari kesenian asli, bahkan pada seni tradisi? Bagaimana pun jika kita merunut muasal seni tradisi, hal itu adalah kolaborasi sejumlah kesenian dari beberapa tempat.

Begitulah sebagaimana diungkap Wangi Indria di atas, musisi/nayaga yang menyahuti dalang wayang dengan seloroh (celetukan) merupakan kreativitas seniman. Dan begitu pula kesenian tradisi ini terus dikembangkan berdasar kreativitas para awaknya. Sinergi antara dalang dengan pemusik jelas perlu, tidak sekadar untuk menghibur dan mengundang tawa. Akan tetapi dialog itu pun dimaksud bagi kedekatan hubungan emosional mereka. Meski kadang honorarium yang diterima pemusik jumlahnya kecil, namun soal honor pun sesekali meluncur dalam seloroh (celetukan) pentas wayang kulit Cirebon. Artinya tidak ada hal yang ditutupi. Dalang pun tidak marah, bahkan ia menyambut seloroh itu dengan seloroh pula.

Sisi lain wayang kulit Cirebon dalam pandangan sejarawan Raffan Hasyim juga terlihat pada busana yang melekat di tubuh wayang kulit. Katanya, jika ingin memeragakan busana pernikahan adat Cirebon, pelajari saja busana yang membalut wayang kulit Cirebon.

Ternyata masih banyak hal yang dapat diungkap dan dikembangkan dari wayang kulit Cirebon. Kuncinya tidak lain ialah kreativitas memadukan imajinasi dengan kecerdasan, namun tentu saja secara lebih mengoptimalkan penggunaan otak kanan.

*) Dadang Kusnandar, penulis lepas, tinggal di Cirebon.***

Source : kabarcirebon.com, Kamis, 16 Juni 2011 - 05:32:38 WIB

Pengumuman UN SD/MI Senin (20/6/2011)

2011-06-17T18:55:00.000+07:00

Jumat, 17/06/2011 - 17:26

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Pengumuman UN SD/MI Senin (20/6/2011)

Jumat, 17/06/2011 - 17:26

BANDUNG, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dede Hasan menuturkan, pengumuman kelulusan Ujian Nasional tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah akan diumumkan sesuai jadwal pada Senin (20/6) di masing-masing sekolah. Berbeda dengan kelulusan tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK, untuk kelulusan SD/MI, kata Dede, kelulusan tingkat SD/MI ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah.

“Sekolah yang berhak menentukan termasuk menentukan batas nilai kelulusan siswa. Dengan begitu antara satu sekolah dengan sekolah lain akan berbeda nilai standar kelulusannya,” kata Dede, Jumat (17/6). (A-157/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Jumat, 17/06/2011 - 17:26

Antisipasi Liburan Sekolah, PT KA Daop 5 Sediakan Tiket "Go Show"

2011-06-17T18:52:00.000+07:00

Jumat, 17/06/2011 - 18:21

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Antisipasi Liburan Sekolah, PT KA Daop 5 Sediakan Tiket "Go Show"

Jumat, 17/06/2011 - 18:21

PURWOKERTO, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Mengantisipasi liburan sekolah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto Jawa Tengah menyediakan layanan tiket “go show” luntuk segala kelas KA.

Layanan khusus tiket go show (dibeli ditempat). Hanya untuk Ka Purwojaya (kelas eksekutif), Sawunggalih Utama Pagi/ Malam (kelas Bisnis) serta Ka Ekonomi AC Bogowonto untuk tujuan Jakarta.

Ke empat kereta api ini merupakan kereta api komersial asal Daop 5.Tiket go show akan disediakan untuk keberangkatan setiap hari Minggu mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 10 Juli, serta khusus pada tanggal 24, 25,29 Juni dan tanggal 8, 9 Juli 2011 dengan selisih tarip sebesar Rp 15.000. untuk kelas eksekutif dan bisnis, serta Rp 5000. Untuk kelas ekonomi AC Bogowonto.

"Selisih tarip ini masih berada dalam rentang batas bawah dan batas atas tarip yang berlaku," kata Manager Humas PT KA Daop 5 Purwokerto Surono, Jumat (17/6).

Penjualan tiket go show akan dibuka pada pukul 08.00. untuk kelas eksekutif Purwojaya, dan 2 jam sebelum keberangkatan KA kereta api untuk KA Sawunggalih Utama Pagi/ Malam dan Bogowonto.

Untuk keperluan tiket go show ini, Daop 5 Purwokerto menyediakan 1 gerbong pada tiap kereta api tersebut dengan jumlah tempat duduk masing- masing 54 (eksekutif), 64 (bisnis), dan 80 tempat duduk (ekonomi AC).

Kebijaksanaan tiket go show ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penumpang yang bepergian mendadak masih dapat memperoleh tiket.

Di samping itu tiket go show juga dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak calo tiket yang sering memanfaatkan situasi jumlah penumpang. Dengan masih tersedianya tiket di loket, penumpang tidak perlu membeli pada calo dengan harga yang sangat tinggi. (A-99/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Jumat, 17/06/2011 - 18:21

Jakarta Fair Gelar Berita-Foto Terbaik

2011-06-11T08:51:00.005+07:00

Sabtu, 11 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Jakarta Fair Gelar Berita-Foto Terbaik

Imanuel More | Robert Adhi Kusumaputra | Sabtu, 11 Juni 2011 | 06:11 WIB

TERKAIT:

JAKARTA, MAJU TERUS EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — PT Jakarta International (JI) Expo mengadakan lomba liputan jurnalistik seputar penyelenggaraan Jakarta Fair 2011. Perlombaan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu berita jurnalistik dan karya fotografi.

Pihak JI Expo selaku penyelenggara Jakarta Fair menyatakan, kegiatan ini diadakan sebagai wujud apresiasi terhadap peran serta kalangan jurnalis dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan ajang yang untuk kedelapan kalinya diadakan oleh PT JI Expo.

Persyaratan yang ditentukan, antara lain, peserta haruslah merupakan jurnalis media cetak dan online, yang bekerja pada media lokal, nasional, dan internasional di Indonesia.

Untuk kategori berita, tulisan yang disertakan telah dipublikasikan di media dan bukan dalam bentuk hardnews atau opini. Setiap peserta diizinkan mengirimkan lebih dari satu tulisan.

Sementara untuk kategori fotografi, salah satu sisi hasil foto minimal berukuran 30 cm. Foto pemenang menjadi milik PT JI Expo dan yang akan digunakan untuk kepentingan promosi. Hak cipta tetap menjadi milik peserta.

Tema berbeda telah ditentukan untuk kedua kedua kategori yang dilombakan. Tema bagi pewarta tulis adalah "Jakarta Fair Kemayoran 2011 sebagai Ajang Pengembangan Industri Kreatif dan UMKM." Sementara itu, untuk pewarta foto, tema yang diangkat adalah "Pernak-pernik Kemeriahan Jakarta Fair Kemayoran 2011". Karya peserta harus disesuaikan dengan tema yang ditentukan.

Penyelenggara telah menyediakan hadiah menarik. Juara pertama kedua kategori itu akan mendapatkan satu sepeda motor. Juara kedua dan juara ketiga akan mendapatkan hadiah uang masing-masing sebesar Rp 7.500.000 dan Rp 5.000.000. Selain itu, ada hadiah kategori khusus sebesar Rp 5 juta bagi peserta dari media berbahasa Inggris.

Juri akan dipilih dari kalangan wartawan senior yang merupakan pemimpin redaksi sejumlah media dan beberapa fotografer senior.

Karya peserta sudah diterima panitia paling lambat 15 Juli 2011. Sementara pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah akan dilangsungkan di Expo Resto JI Expo Kemayoran pada 13 Agustus 2011. ***

Source : Kompas.com, Sabtu, 11 Juni 2011

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini.

Meguerre Ryan Bakkaru

Sabtu, 11 Juni 2011 | 07:29 WIB

Entar malem enaknye ke Djakarta Per yang dulunya mangkal di Monas (sekarang bebas dari Gresimon), sambil poto-poto siapa tau dapet hadiah 5 jeti

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Tahun Ajaran Baru, Kiriman Uang TKI Meningkat

2011-06-11T08:25:00.005+07:00

Sabtu, 11 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Biaya Pendidikan

Tahun Ajaran Baru, Kiriman Uang TKI Meningkat

Runik Sri Astuti | Inggried | Jumat, 10 Juni 2011 | 17:03 WIB

Ilustrasi : KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

TERKAIT:

MADIUN, MAJU TERUS EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE — Kiriman uang para tenaga kerja Indonesia asal Kota dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, meningkat tajam dalam dua bulan terakhir. Peningkatan ini diperkirakan terjadi karena tingginya permintaan uang dari keluarga buruh migran di kampung halaman menjelang tahun ajaran baru pendidikan. Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun Endang Sri Sundari mengatakan, kenaikan jumlah kiriman uang mencapai 25 persen dibandingkan dengan bulan-bulan normal. Kenaikan ini terjadi sejak Mei 2011 dan masih berlangsung hingga awal Juni ini. Diperkirakan, kiriman uang dari TKI akan terus meningkat hingga dua bulan ke depan mengingat bakal ada perayaan hari raya Idul Fitri di bulan Agustus mendatang.

Data yang dihimpun dari tujuh outlet pegadaian di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Madiun menunjukkan besarnya kiriman uang TK I pada Mei 2011 mencapai Rp 250 juta. Dibandingkan dengan nilai rata-rata transfer dana TKI pada bulan-bulan sebelumnya yang berada di kisaran Rp 200 juta, kenaikannya mencapai Rp 50 juta per bulan atau sekitar 25 persen.

Jika dilihat dari negara asal kiriman uang, paling besar berasal dari TKI yang bekerja di Arab Saudi, Hongkong, dan Malaysia. Dalam satu tahun, rata-rata kiriman uang dari para TKI yang melalui Pegadaian Madiun mencapai Rp 4 miliar.***

Source : Kompas.com, Sabtu, 11 Juni 2011

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini.

M. Arwani Munib

Jumat, 10 Juni 2011 | 17:44 WIB

terbukti keberangkatan mereka tidak lain hanya demi kemajuan dan terpenuhinya kebutuhan pendidikan generasi bangsa. piye pemerintah kapan semua sekolah geratis

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Master Plan PDAM “Tirta Darma Ayu” Kabupaten Indramayu

2011-06-10T19:01:00.002+07:00

Jumat, 10 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Master Plan PDAM “Tirta Darma Ayu” Kabupaten Indramayu

MASTER PLAN PDAM INDRAMAYU – Master plan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Darma Ayu” Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terpampang di ruangan tunggu Direktur Utama (Dirut) PDAM, sebuah perusahaan milik daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu. Gamvar diambil, Kamis (14/4/2011) siang. (Satim)*** Foto : Satim

Misteri Abad Pertengahan Mediterania

2011-06-10T09:29:00.003+07:00

Jumat, 10 Juni 2011

MAJU TERUS

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

B U K U

Misteri Abad Pertengahan Mediterania

Nurhadi BW

• Judul : Foucault’s Pendulum • Pengarang : Umberto Eco • Penerjemah : Nin Bakdi Soemanto • Penerbit : Bentang • Tahun : I, November 2010 • Tebal : xi + 691 halaman • ISBN : 978-602-8811-02-6

Umberto Eco bukannya tidak memiliki skenario dengan novel ini. Melalui tiga tokoh utama, dia mengisahkan rentang sejarah abad pertengahan dengan sentral Laut Tengah, khususnya terkait dengan kelompok-kelompok yang berperan dalam pergolakan sejarah.

Foucault’s Pendulum (Italia: Il Pendolo di Foucault) terbit pertama kali tahun 1988. Nama Foucault mengingatkan kepada tokoh filsafat kontemporer, Michel Foucault. Padahal, Foucault pada judul novel ini adalah nama penemu pendulum, yaitu Leon Foucault.

Nama Umberto Eco sendiri di Indonesia tidak kalah populer dibandingkan dengan Michel Foucault. Selain ahli bidang semiotik, sejarah abad pertengahan, dan kajian budaya kontemporer, Eco juga seorang novelis. Pria kelahiran Italia tahun 1932 ini telah menulis enam novel. Dua di antaranya telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, The Name of the Rose dan Boudolino.

Foucault’s Pendulum adalah novel kedua setelah The Name of the Rose (1980). Novel-novel Eco bukanlah novel yang linier menyajikan sebuah narasi seperti novel umumnya. Karya-karyanya berupa intertekstualitas, khususnya tentang sejarah abad pertengahan, sebuah rentang waktu dan wilayah yang tidak mudah dipahami, bahkan oleh orang-orang Eropa sendiri. Misal, untuk memahami novel The Name of the Rose perlu sebuah buku panduan tersendiri. Tampaknya, hal yang sama juga berlaku untuk Foucault’s Pendulum.

Knight Templar

Novel ini sebenarnya memiliki latar cerita pada akhir 1960-an di sekitar Milan, Paris, dan Brasil. Akan tetapi, paparan kisahnya merentang dalam waktu yang cukup panjang, mulai dari abad ke-11 hingga abad ke-20. Fokusnya adalah sepak terjang Knight Templar, ordo ksatria yang muncul pada masa perang salib di Jerusalem. Riwayat Knight Templar bukanlah kisah sederhana. Awalnya, kelompok pengawal para peziarah Eropa yang pergi ke Jerusalem hanyalah sebuah kelompok yang didirikan oleh sembilan orang. Lalu menjadi ordo yang kuat dan kaya, namun berseberangan dengan Vatikan. Akibatnya, diberangus. Setelah itu, muncul sebagai kelompok yang disebut dengan Iluminati atau Freemasonry. Kelompok ini sering dikaitkan dengan kekuatan rahasia yang menguasai dunia dan juga Teori Konspirasi.

Knight Templar tentu saja menjadi pilar utama yang menjadi jalinan kisah novel ini. Di Indonesia, kelompok ini mulai dikenal, antara lain, melalui The Da Vinci Code karya Dan Brown. Novel Brown yang diterbitkan pada tahun 2003 ini membahas tentang sejarah kehidupan Maria Magdalena dan kelompok Priory of Sion, nama lain Knight Templar.

Foucault’s Pendulum bukanlah novel yang menyajikan sebuah romansa tokoh-tokohnya ataupun sekadar novel detektif tentang sebuah pembunuhan dan dalangnya. Novel ini bersifat cerita berbingkai. Novel Eco mirip dengan yang dilakukan Brown pada karya-karyanya, termasuk The Da Vinci Code, meski dilihat dari tahun penerbitannya, novel Eco muncul jauh sebelum Brown. Novel Eco pun kaya dengan berbagai referensi sejarah abad pertengahan dan dipenuhi kutipan berbagai bahasa. Selain itu, juga bersifat simbolik; menggambarkan titik balik arah pergerakan sebuah pendulum, titik balik kekuasaan sejarah dunia.

Novel ini berpusar pada tiga tokoh yang mempelajari keberadaan dan sejarah sepak terjang Knight Templar. Ketiganya adalah Casaubon, Belbo, dan Diotallevi. Casaubon, narator, awalnya mempelajari Knight Templar guna menyelesaikan disertasinya pada akhir 1960-an. Sementara dua temannya, Belbo dan Diotallevi, adalah editor penerbit Garamond yang mendapatkan naskah tentang Knight Templar dari seorang kolonel bernama Ardenti.

Hampir sebagian besar novel berupa pengungkapan sepak terjang Knight Templar. Mulai dari pendiriannya oleh Huges de Payens dan Godfrey de Saint-Omer di Palestina pada 1119 hingga peristiwa pemberangusan dan pelarangan oleh Paus Clement V dan oleh Raja Perancis, Philip IV, pada 1312. Pimpinan Knight Templar kala itu, Jacques de Mollay, ditangkap dan dieksekusi di penjara Bastile. Revolusi Perancis (1879) yang berawal dari penjara Bastile konon sering dikaitkan sebagai bentuk balas dendam kelompok ini kepada Raja Perancis yang telah mengeksekusi De Mollay.

Dengan menuliskan sejumlah peristiwa yang terkait dengan Knight Templar sebagai benang merah dalam bentuk novel, Eco mengangkat tema tersebut menjadi sebuah diskursus. Tidak sedikit kritikus sastra yang meyakini sejumlah informasi yang diangkat Eco ini sebagai sebuah kebenaran sejarah, meski sejarah Knight Templar hingga Masonry sering kali gelap karena sifat kerahasiaan keanggotaan mereka. Fakta historis semacam ini juga dipergunakan oleh Dan Brown dalam trilogi novelnya (Angels and Demons, The Da Vinci Code, dan The Lost Symbol).

Tanpa mengetahui atau mengenali permasalahan yang terkait dengan Knight Templar, rasanya sulit untuk membaca novel ini. Untuk menjadi pembaca novel-novel semacam ini diperlukan pengetahuan yang mendasarinya. Eco memperlakukan calon pembacanya sebagai orang yang bukan awam terhadap informasi abad pertengahan di wilayah Mediterania itu.

Nurhadi BW,

Dosen FBS UNY, Lulus Program S-3 Sastra UGM, Yogyakarta

Source : Kompas, Minggu, 03 April 2011

TARLING DAN BAHASA JAWA BAGIAN BARAT

2011-05-26T07:37:00.004+07:00

Kamis, 26 Mei 2011
EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

FORUM BUDAYA

TARLING DAN BAHASA JAWA BAGIAN BARAT

Kesenian Indramayu - Tarling

TARLING, merupakan seni musik dan lagu yang pada awalnya di tampilkan dalam bentuk nyanyian (kiser) yang diiringi oleh gitar dan suling saja.
Indramayu adalah tempat lahirnya kesenian tarling pada abad ke 16, sejalan perkembangan jaman, kesenian tarling mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat. Saat ini tarling sudah dilengkapi dengan alat-alat musik yang modern, kendatipun demikian Tarling Klasik kasih banyak diminati oleh wisatawan.*** (Ilustrasi : Bloger Indramayu)***

FORUM BUDAYA

TARLING DAN BAHASA JAWA BAGIAN BARAT

Kesenian tradisi di Jawa Barat seperti terbelah menjadi dua, antara wilayah utara dan selatan. Kenyataan itu tidak bisa dimungkiri, tetapi bukan berarti menjurus pada perpecahan. Keanekaragaman budaya justru merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga agar lestari.

Bentuk kesenian tradisi khas Jabar daerah pesisir utara (pantura), di antaranya, tari topeng, sisingaan, sandiwara, dan tarling. Di antara kesenian tersebut, tarling adalah kesenian yang paling populer dan banyak penggemar. Selama ini kesenian tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan ancaman kepunahan.

Namun, tanpa upaya melestarikannya, ancaman kepunahan tetap ada. Apalagi, dikaitkan dengan sejarah kebudayaan Indonesia, tarling memiliki sejarah kebudayaan serba tanggung. Ada yang menyebut "di antara", di antara tradisional dan modern, antara desa dan kota, antara agraris dan industrial. Sebagai basisnya, posisi Indramayu juga di antara pusat-pusat kebudayaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta di Jawa Tengah, Bandung di Jawa Barat, dan Jakarta yang mewakili budaya modern. Banyak yang menggemari dan banyak pula yang menolak, bahkan merendahkan.

Sejak awal kelahirannya, sekitar tahun 1930-an, namanya bukan tarling. Baru setelah RRI sering menyiarkan jenis musik ini, Badan Pemerintah Harian (sekarang DPRD) pada tanggal 17 Agustus 1962 meresmikan tarling sebagai nama jenis musik tersebut. Tarling biasa disebut lagu Dermayonan atau Cerbonan. Tarling adalah akronim dari gitar dan suling karena sejarahnya bermula dari kedua jenis alat musik tersebut.

Kelebihan tarling yang tetap eksis adalah mampu berevolusi dari masa ke masa. Pada perkembangannya, tarling bisa dikolaborasikan dengan jenis musik lain selain suling, misalnya musik gamelan, dangdut, dan sekarang organ tunggal. Namun, evolusi yang berlebihan patut diwaspadai karena berpotensi merusak orisinilitasnya yang meliputi diksi serta cengkok, ciri khas tarling. Contohnya, ketika tarling dikreasikan menjadi musik disko atau rock.

Faktor bahasa

Di samping kelenturannya bisa berevolusi bersama berbagai jenis musik, faktor bahasa dalam lirik lagunya yang menggunakan bahasa Jawa Cirebon sangat memengaruhi eksistensi dan popularitas lagu tarling. Secara empiris, penggemar lagu tarling bukan sebatas masyarakat Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya, tetapi merambah ke Brebes, Tegal, dan Pemalang yang notabene termasuk wilayah Jawa Tengah. Tarling mengalahkan popularitas lagu khas Tegalan sendiri ataupun campur sari dari Jawa.

Soal bahasa, Jabar identik dengan bahasa Sunda. Padahal, tidak semua masyarakat Jabar berbahasa Sunda. Masyarakat Bekasi dan Depok yang tinggal di pinggiran Jakarta, misalnya, menggunakan bahasa Betawi. Masyarakat di sebagian pantura Jabar menggunakan bahasa Jawa Cerbonan. Bahkan populasinya cukup signifikan.

Menurut EM Uhlembeck (1964), bahasa Jawa terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu bahasa Jawa bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bahasa Jawa bagian barat, menurut pembagian Uhlembeck, meliputi dialek-dialek atau subbahasa Banten, Cirebon, Tegal, dan Banyumas. Bahasa Jawa Cerbonan adalah subbahasa yang persebarannya meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang.

Persebaran subbahasa Banten meliputi Serang, Cilegon, dan sebagian Tangerang. Subbahasa Tegalan mencakup daerah Brebes, Tegal, dan Pemalang. Subbahasa Banyumas meliputi Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Adapun subbahasa Cirebon meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang. Subbahasa Cirebon itulah yang berada di wilayah Jabar. Sebagai kelompok besar, bahasa Jawa bagian barat itulah yang turut berkontribusi bagi eksistensi dan popularitas tarling.

Bahasa Jawa bagian barat dikenal egaliter sesuai dengan budaya pesisir yang terbuka, tak mengenal tingkatan sebagaimana bahasa Jawa bagian tengah, di mana Solo (Surakarta) dan Yogyakarta menjadi pusatnya. Menurut Ajip Rosidi, bahasa Jawa bagian barat merupakan bahasa Jawa kuno. Adapun bahasa Jawa bagian tengah, lebih karena pengaruh kekuasaan Mataram abad ke-17 pada masa Sultan Agung, dibuat bahasa untuk lingkungannya, lingkungan keraton (Kompas, 3/10).

Pada subbahasa Banyumas, walaupun termasuk bahasa Jawa bagian barat, masyarakatnya kurang menggemari lagu tarling. Budayawan asal Banyumas, Ahmad Tohari, menyimpulkan bahwa masyarakat Banyumas merupakan masyarakat pinggiran yang ingin mendekat ke keraton. Maka, dalam berkesenian mereka cenderung terpengaruh oleh Solo atau Yogyakarta.

Tema kehidupan

Pengaruh unsur ekstrinsik dalam kesenian memang sangat besar. Selain faktor bahasa, kesenian tarling berkisah tentang kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir Jabar. Tema seperti nasihat, pegat-balen (kawin cerai), wayuan (poligami), demenan (cinta), masalah dalam rumah tangga lain atau penyakit masyarakat, misalnya mabok (minum minuman keras), maen (berjudi), dan madon (main perempuan), menjadi tema utama lagu-lagu tarling.

Selain tema yang menyentuh kehidupan sehari-hari dan bersifat universal, yang membedakan lagu tarling dan lagu Tegalan, misalnya, tarling menggunakan gaya bertutur yang subyektif. Sebagaimana lagu pop melankolis pada era 1980-an, pendengar atau penikmat cepat terhanyut. Sementara lagu Tegalan lebih obyektif dan tidak selalu berkisah tentang percintaan atau urusan domestik rumah tangga, tetapi sosial budaya khas Tegal. Pasar Senggol Tegal, Man Draup Tukang Becak, dan Tegal Keminclong adalah contohnya.

Dengan demikian, sebagai kesenian tradisi, tarling sangat kuat terkait dengan bahasa ibu, bahasa Cerbonan, dan mencerminkan budaya masyarakatnya. Melestarikan kesenian tarling adalah bagian dari upaya mempertahankan karakter bangsa, khususnya di pesisir utara Jabar.

SUMARNO,

Pemerhati Masalah Sosial Budaya; Tinggal di Tangerang, Banten

Source : Kompas, Sabtu, 23 Oktober 2010 | 15:44 WIB

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

Anggun Pratiwi

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 18:25 WIB

Mari kita lestarikan musik tarling,yg merupakan budaya jawa. . .musik tarling tidah norak melainkan eksistensi budaya yang menjadi ciri khas.

Balas tanggapan

TOKOH PERGERAKAN : IJ Kasimo dan Politik Bermartabat

2011-05-26T07:10:00.006+07:00

Kamis, 26 Mei 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

TOKOH PERGERAKAN

IJ Kasimo dan Politik Bermartabat

Ignatius Joseph Kasimo saat bertemu Presiden Soekarno. (ARSIP KOMPAS)***

TOKOH PERGERAKAN

IJ Kasimo dan Politik Bermartabat

Oleh ST SULARTO

NAMA Ignatius Joseph Kasimo (1900-1986) tidak setenar nama-nama tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya. Namun, ketika praksis berpolitik belakangan ini cenderung menjadi komoditas dan tempat mencari kedudukan, sosok Kasimo menjadi referensi aktual.

Bersama orang-orang seangkatan, seperti Natsir dan Prawoto, tujuan Kasimo berpolitik itu jernih, untuk rakyat dan bukan untuk dapat banyak honor,” kata sejarawan Anhar Gonggong seputar ketokohan IJ Kasimo dalam sejarah pergerakan kemerdekaan.

Kasimo memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai beginsel atau prinsip yang harus dipegang teguh. Berpolitik menjadi bermartabat.

Moto salus populi suprema lex (kepentingan rakyat hukum tertinggi), kata Jakob Oetama, Pemimpin Umum Harian Kompas, merupakan cermin etika politik yang nyaris jadi klasik dari tangan Kasimo. Masuk ke gelanggang politik merupakan panggilan hidup, sikap dan perbuatannya jauh dari motivasi memperkaya diri, keluarga, dan kelompok. Kasimo seorang negarawan sejati.

Menyambung Jakob Oetama, di mata Harry Tjan Silalahi, Kasimo adalah manusia berkarakter. Berkorban tanpa pamrih, hidup sederhana. Kesederhanaan menjadi kesalehan hidup. Karena itu, Kasimo dianugerahi umur panjang. Meninggal dalam usia 86 tahun, 1 Agustus 1986, tidak pernah korup berkat pendidikan Barat yang membedakan ”milikku” dan ”milik negara”, mine and yours.

Dari Jawa mengindonesia

Kalaupun kemudian Kasimo dikenal sebagai politisi Katolik, kata Jakob Oetama dan Harry Tjan Silalahi, bahkan dikenang sebagai Bapak Politik Umat Katolik Indonesia, iman Katoliknya memberi inspirasi, memperkuat sikap dan pandangan idealisme.

Meskipun selalu berpakaian Jawa lengkap, Kasimo lebur dalam upaya mengajak dan menyadarkan bahwa umat Katolik bukanlah umat Katolik di Indonesia, tetapi umat Katolik Indonesia bagian utuh dari kemajemukan bangsa Indonesia. ”Dari Jawa mengindonesia,” tegas Harry Tjan.

Lahir sebagai anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan Dalikem-Ronosentika, seorang prajurit Keraton Yogyakarta, Kasimo tampil memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Ia berjuang lewat Volksraad, lewat partai, tidak dengan menampilkan sikap sektarian, tetapi berdasar platform kebangsaan yang majemuk. Partai Katolik bukanlah partai konvensional, melainkan partai yang mendasarkan diri pada ajaran dan moralitas Katolik.

Mengenai posisi golongan Katolik, kata Daniel Dhakidae—Pemimpin Redaksi Majalah Prisma—di Hindia Belanda tahun 1930-an golongan Katolik dianggap seperti golongan ”paria” di India. Karena itu, kehadirannya tidak diperhitungkan.

Dalam kondisi demikian, peran pastor-pastor Belanda yang Katolik di Hindia Belanda menjadi serba salah. Pastor Frans van Lith SJ merupakan satu dari antara mereka yang bersimpati dan kemudian memihak orang bumiputra.

Menurut JB Sudarmanto yang melakukan penelitian tentang Kasimo, setahun setelah diangkat sebagai anggota Volksraad tanggal 19 Juli 1932, Kasimo melontarkan pernyataan, ”Tuan Ketua! Dengan ini saya menyatakan bahwa suku bangsa-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa.”

Kasimo juga ikut serta dalam Petisi Soetardjo yang diajukan pada 15 Juli 1936. Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, berkat diangkatnya Kasimo menjadi anggota penuh delegasi RI untuk perundingan dengan pihak Belanda dari Partai Katolik, dan Supeno dari Partai Sosialis, Belanda bersedia bertemu Indonesia di meja perundingan.

Bersama Kolonel AH Nasution, Kasimo—Ketua Partai Katolik (1924-1960)—menjalankan fungsi pemerintahan negara dengan membentuk Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD). Kerja sama erat dalam kedudukannya sebagai pejabat KPPD di Jawa dengan Markas Komando di Jawa lewat penandatanganan bersama menghasilkan banyak keputusan sebagai legalitas formal Pemerintah Pusat RI di Jawa ketika bergerilya semasa Clash II.

Partai politik, bagi Kasimo, merupakan sarana dan bukan tujuan. Itu pula yang menjadikan Kasimo berbesar hati menerima Partai Katolik RI yang dia dirikan berfusi ke Partai Demokrasi Indonesia tahun 1972.

Dosen Sejarah Gereja, RL Hasto Rosariyanto SJ, menggarisbawahi pendapat orang tentang kesamaan ketokohan Kasimo dan Cory Aquino. Mereka bertemu dalam kegiatan politik yang digerakkan oleh cinta tanah air, sederhana, dan jujur. Sebuah bentuk keluhuran yang di hari-hari ini menjadi amat mewah, terlebih saat berpolitik tidak lagi didasarkan atas keberpihakan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Akan tetapi, mengapa hingga kini IJ Kasimo belum juga dianugerahi gelar pahlawan nasional? Ya, mengapa belum? Dua seminar tentang Kasimo yang digelar pada 8 Oktober 2010 di Yogyakarta dan 12 Oktober 2010 di Jakarta merupakan salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut.***

Source : Kompas, Jumat, 8 Oktober 2010 | 03:45 WIB

Ada 5 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

alies amasat

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 02:01 WIB

semakin sempit berpikir akan semakin terbelakang bangsa ini. Kapan Indonesia bisa merajut kekuatan dari berbagai kelompok dalam masyarakatnya tanpa pandang bulu?

Balas tanggapan

an ismanto

Jumat, 8 Oktober 2010 | 12:40 WIB

Mentalitas primordialistik yang akut dan tidak konstruktif itulah yang menyebabkan kasimo belum juga memperoleh gelar pahlawan nasional. Mayoritas masyarakat menentang, pemerintah tidak berani mengoreksi penentangan tersebut karena tidak mau kehilangan popularitas di mata masyarakat. Perlu kemauan dan perwujudan politik yang tegas untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang punya andil dalam sejarah bangsa ini, sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang "meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya".

Balas tanggapan

Veronika widijati

Jumat, 8 Oktober 2010 | 10:41 WIB

Yang kita tunggu sebenarnya bukan sekedar diberinya gelar sebagai pahlawan nasional,atau tidak, tetapi lebih pada mengapa tidak tumbuh j.Kasimo-Jkasimo baru ? sudah sekerdil inikah kita ?? tentunya tidak bukan ?

Balas tanggapan

sudirman pratiwi

Jumat, 8 Oktober 2010 | 07:39 WIB

Mengapa belum diangkat menjadi pahlawan nasional? Ya karena bangsa ini belum mampu (masih cupet nalar) menghargai yang baik dan benar, bahkan cenderung digiring ke arah pengkotak-kotakan berdasar golongan dan keyakinan. Bahkan pemimpin bangsa saat ini nampak lembek di hadapan gerakan-gerakan yang memecahbelah kerukunan dan kedamaian yang dicita-citakan sebagai bangsa merdeka. Sayang seribu sayang

Balas tanggapan

Tikus Kantong

Jumat, 8 Oktober 2010 | 06:16 WIB

Kompas pura-pura gak ngerti jawabannya ya? Ya karena Kasimo itu dari golongan minoritas. Itu makanya Indonesia terpuruk dalam memajukan bangsanya, Masih sebagai masyarakat gerombolan, tidak berani berfikir secara gentle. dan bersikap fair play. WNI dihargai bukan karena prestasinya, tapi dilihat asal agama dan rasnya, dari mayoritas atau bukan.

Balas tanggapan

CAGAR BUDAYA

2011-05-17T21:05:00.001+07:00

Selasa, 17 Mei 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

CAGAR BUDAYA

RUU Disahkan, Uji Materi Disiapkan

JAKARTA, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Dihadiri 312 anggota DPR, Sidang Paripurna DPR, Selasa (26/10), mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cagar Budaya menjadi UU Cagar Budaya. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berjanji secepatnya menindaklanjuti UU Cagar Budaya tersebut. Sedangkan kelompok masyarakat pelestari wa- risan budaya secepatnya juga akan mengajukan judicial review terhadap undang-undang tersebut.

Proses pengesahan berlangsung singkat, hanya 16 menit, setelah Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi memberikan laporan singkat yang kemudian disusul pendapat akhir pemerintah, diwakili Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Sebelumnya, interupsi yang tak berkaitan dengan agenda sidang berlangsung selama lebih kurang 20 menit.

”Apakah RUU Cagar Budaya dapat disetujui untuk disahkan jadi UU Cagar Budaya?” tanya pimpinan sidang paripurna, Marzuki Alie, kepada wakil rakyat. Jawaban ”Setuju...,” kemudian membahana. Marzuki Alie pun mengetuk palu.

Jero Wacik kepada pers seusai sidang mengatakan, keputusan sidang paripurna ini menandai dimulainya babak baru pelestarian cagar budaya di Indonesia yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di masyarakat dan melibatkan secara luas pemangku kepentingan, khususnya di bidang cagar budaya dan kebudayaan.

”Secepatnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan menindaklanjuti UU Cagar Budaya ini, apakah dengan memberikan sertifikasi, membentuk lembaga, atau mengeluarkan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU Cagar Budaya tersebut,” ujarnya.

Menurut Jero Wacik, dalam penyelenggaraan pelestarian cagar budaya telah dilakukan orientasi kembali, antara lain pertama, bagi pemilik cagar budaya yang telah memenuhi kewajibannya diberikan hak berupa kompensasi dan insentif.

Kedua, dalam rangka mengetahui jumlah, jenis, bentuk, dan keberadaan cagar budaya secara nasional, dilakukan registrasi nasional. Ketiga, memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya. Keempat, pelanggaran terhadap pelestarian cagar budaya digolongkan pada kejahatan luar biasa dan oleh karena itu diperlukan hukuman yang lebih berat.

Heri Akhmadi menegaskan, perubahan mendasar dan substansi dalam RUU tentang Cagar Budaya ini, antara lain, paradigma pelestarian dinamis, pengelolaan yang berbasis masyarakat, orientasi kawasan, arkeologi di air, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesejahteraan rakyat.

Uji materi

Hampir seluruh masyarakat pelestari warisan budaya di berbagai daerah ataupun institusi kampus sepakat mengatakan, UU Cagar Budaya masih banyak kelemahan dan perlu disempurnakan.

”Kejar tayang pengesahan UU Cagar Budaya ini berpotensi mengancam keberadaan warisan budaya,” kata Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya Jhohannes Marbun.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama pelestari warisan budaya secepatnya akan mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU Cagar Budaya. Persoalan paling mendasar ada pada Pasal 1 Ayat 1.

Point tersebut, menurut Jhohannes, menegaskan lingkup pelestarian dan jaminan hukum dalam UU Cagar Budaya ini hanyalah warisan budaya yang sudah ditetapkan. Selain itu, banyak pasal lain yang dinilai merugikan cagar budaya. (NAL)***

Source : Kompas, Rabu, 27 Oktober 2010 | 04:17 WIB

Soal Bocor, UN Diulang

2011-04-26T19:47:00.005+07:00

Selasa,

26 April 2011

EKSPEIDI HUMANIORA ONLINE

Soal Bocor, UN Diulang

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh meninjau kesiapan soal ujian nasional SMP yang akan didistribusikan dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Senin (25/4). Ujian yang menjadi salah satu penentu kelulusan murid SMP tersebut berlangsung serentak mulai Senin kemarin. (KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO)***

GORONTALO, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Ujian nasional untuk siswa SMA dan madrasah Aliyah di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, terpaksa diulang untuk mata ujian Fisika karena terjadi kebocoran soal. Ujian yang seharusnya dilaksanakan Kamis (21/4) diulang sepekan berikutnya pada 28 April.

Polisi masih terus mengusut pihak yang membocorkan soal ujian tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kompas, kebocoran soal ujian untuk pelajaran Fisika diketahui dari laporan seorang guru SMA negeri kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengeluh karena diminta mengisi naskah soal Fisika oleh wakil kepala sekolahnya pada Rabu (20/4) atau sehari sebelum UN Fisika berlangsung.

Anggota DPRD Gorontalo bersama tim panitia UN dan polisi kemudian melakukan penyelidikan. Tidak ditemukan kerusakan segel pada naskah soal. ”Namun, naskah soal yang diserahkan sebagai bukti sama persis dengan naskah asli,” kata Ketua Panitia UN Provinsi Gorontalo Asna Aneta.

Setelah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, akhirnya ujian nasional Fisika dibatalkan dan dilakukan ujian susulan pada Kamis (28/4) pekan depan.

Ditunda akibat gempa

Di Provinsi Papua dan Papua Barat, pelaksanaan UN tingkat SMP diundur sehari, Selasa (26/4). Hal ini karena di kedua provinsi hari Senin (25/4) ditetapkan sebagai libur perayaan Paskah hari kedua.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMP se-Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Ferry Simatuw mengatakan, kemungkinan soal UN bocor relatif kecil karena model soal berbeda dengan daerah lain.

Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tiga SMP gagal menyelenggarakan UN hari pertama akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang wilayah itu, Senin. Orangtua yang panik menjemput paksa anak-anaknya karena khawatir terjadi gempa susulan dan tsunami.

Ketiga sekolah itu adalah SMP Negeri 1, SMPN 5, dan SMPN 10. Total peserta UN di ketiga sekolah itu sebanyak 823 siswa. ”Kami tidak bisa berbuat banyak karena orangtua menjemput ke sekolah dan memulangkan anak-anaknya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari Kasman Arifin.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, keterlambatan distribusi soal masih terjadi. Namun, secara umum penyelenggaraan UN SMP berjalan lancar. Begitu pula di kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Bandung, Purwakarta, Garut, Surabaya, Semarang, Padang, dan daerah lain.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan M Aman Wirakartakusumah mengatakan, sekolah yang menghadapi masalah dalam penyelenggaraan UN bisa menyelenggarakan UN susulan.(TIM KOMPAS)***

Source : Kompas, Selasa, 26 April 2011

KOMENTAR

Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini.

Mauli Siahaan

Selasa, 26 April 2011 | 11:12 WIB

Gimana bagi mereka yang jujur, tetapi harus mengulang, dimana letak keadilannya. Kesalahan orang lain harus ditimpakan kepada mereka yang jujur dan bekerja keras. Ingat pak Menteri, para pengawas, guru, dan sekolah ingin semua muridnya lulus dengan cara apapun sehingga akan menghalalkan segala cara. Hari ini (26/04/11) lewat sekilah info di RCTI diberitakan para murid yang sedang ujian nasional sedang asik menyontek tetapi dibiarkan oleh pengawas dengan pura-pura tidak melihatnya. Apakah dengan demikian masih terus mempertahankan UN dengan karakter orang-orang Indonesia seperti ini? Hanya membuang-buang uang yang begitu besar tanpa hasil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

UN itu tambah merusak moral, kecurangan tetap ada. UN adalah bukan sistem evaluasi yang tepat, anehnya pemerintaah bangga, katanya UN tambah bagus kecurangan berkurang. UN itu jangan untuk menentukan kelulusan berapapun prosentasenya, tapi hanya untuk mematakan.

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

Marno Sumarno

Selasa, 26 April 2011 | 16:35 WIB

Balas tanggapan

komarudin mangunjaya

Selasa, 26 April 2011 | 06:34 WIB

Pesan buat pak Menteri kalau nanti pak Menteri ikut diresufle atau tidak menjabat lagi apa sistem UNAS tidak berubah lagi..? saya amati selama Unas dipegang oleh pak menteri selalu berubah-rubah..contoh kemaren ada ujian ulang kalau peserta tidak lulus..sekarang sistem 40-60 UAS dan UNAS yang menjadi pertanyaan kenapa setiap ganti menteri sistem unas juga ikut berganti..??? apakah pak menteri tidak menyadari semua yang jadi korban siswa dan orang tua..mungkin pak menteri belum punya anak..??? Kami usul tolong kembalikan sistem UNAS kesekolah masing-masing seperti dulu karena otoritas pendidikan yang tau kepala sekolah bukan pak menteri

Balas tanggapan

« 1 2

UN 2011 SMA/SMK Digelar 18-21 April

2011-04-16T20:26:00.004+07:00

Sabtu, 26 April 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

UJIAN NASIONAL

UN 2011 SMA/SMK Digelar 18-21 April

Editor: Benny N Joewono

Ilustrasi: UN untuk SMA/MK, SMALB, dan SMK dilaksanakan 18-21 April 2011, UN untuk SMP/MTs dan SMPLB: 25-28 April 2011, dan UN untuk SD/MI dan SDLB: 10-12 Mei 2011. (HERU SRI KUMORO/KOMPAS)***

TERKAIT:

BIAK, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Pelaksanaan Ujian Nasional 2010/2011 bagi siswa SMA/SMK atau sederajat se-Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan dimulai serentak pada 18-21 April 2011.

"Kegiatan UN 2011 sedikit mengalami perubahan kebijakan di mana jika seorang siswa tak lulus UN 2011 maka yang bersangkutan bisa menempuh ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A (setara SD) paket B (setara SMP) sera paket C (setara SMA) atau mengulang kembali pada sekolah yang bersangkutan," ungkap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Biak, Kamaruddin SPd, Minggu (23/1/2011).

Sesuai kebijakan secara nasional jajaran kementerian pendidikan nasional pada pelaksanaan UN 2010/2011 tidak memberlakukan ujian mengulang bagi siswa tak lulus ujian nasional sebagaimana berlaku pada 2010.

Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional tak memberikan kesempatan ujian mengulang, lanjut Kamaruddin, maka peluang siswa yang tidak lulus UN diberikan solusi mengulang sekolah atau mengikuti pendidikan paket guna mencegah murid bersangkutan putus sekolah.

Untuk mendapatkan hasil maksimal pada pelaksanaan UN 2011 jajaran Disdik Biak melalui sekolah di berbagai jenjang pendidikan telah melakukan program pengayaan materi melalui les tambahan mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional 2011.

Dengan adanya les tambahan di setiap sekolah, diharapkan para siswa lebih siap menguasai materi pelajaran yang diberikan guru bidang studi bersangkutan serta mampu meraih prestasi persentase kelulusan siswa lebih besar pada 2011.

Sesuai jadwal Ujian Nasional 2011 untuk jenjang pendidikan SMA, SMALB, dan SMK berlangsung 18-21 April 2011, sementara jadwal UN Susulan SMA/MK, SMALB, dan SMK pada 25-28 April 2011, sedangkan Ujian Praktik Kejuruan untuk SMK paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UN.

Untuk jadwal Ujian Nasional SMP/MTs, SMP/MTs dan SMP luar biasa dimulai 25-28 April 2011 dan ujian susulan 3-6 Mei 2011, sementara jenjang pendidikan SD/MI sederajat berlangsung 10-12 Mei 2011 dan UN susulan 18-20 Mei 2011.

"Saya imbau siswa SD,SMP dan SMA/SMK se-kabupaten Biak Numfor yang mengikuti UN 2011 dapat meningkatkan frekuensi belajarnya serta memperbanyak latihan menjawab soal-soal mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional mendatang," harap Kamaruddin. ***

Source : Kompas,com, Minggu, 23 Januari 2011 | 11:00 WIB

Ada 3 Komentar Untuk Artikel Ini.

fatana septiyanti

Jumat, 25 Februari 2011 | 19:23 WIB

sejak dari smp, angkatan saya selalu yang menjadi korban kebijakan

Itha

Jumat, 18 Februari 2011 | 16:01 WIB

tidakkah ada keputusan yang konsisten mengenai pelaksanaan UN...?!

moh bakri

Senin, 24 Januari 2011 | 10:01 WIB

]kenapa kebijakan selalu berubah dan bikin bingung yang dibawah

Utomo Danandjaja : "Istigasah Menjelang UN"

2011-04-16T19:57:00.004+07:00

Sabtu,

16 April 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Istigasah Menjelang UN

Oleh Utomo Danandjaja

Istigasah menjelang ujian nasional adalah fenomena yang terjadi setiap tahun menjelang UN.

Kepala sekolah mengajak guru-guru mendampingi para siswa untuk mengikuti istigasah ini dua atau tiga hari, siang-malam, berturut-turut. Fenomena ini menggambarkan kondisi kejiwaan para kepala sekolah yang merasa terancam oleh kegagalan UN yang akan datang. Maka, fenomena istigasah adalah gambaran ketidakberdayaan individu-individu yang pada saatnya memunculkan hasrat untuk melarikan diri, berlindung pada doa istigasah.

Doa istigasah berarti meminta tolong kepada Tuhan, bersifat pribadi, tidak harus dengan suara keras. Doa istigasah oleh guru menggambarkan, guru tak yakin bahwa usaha yang dilakukan selama setahun mendampingi muridnya belajar mempersiapkan UN sudah cukup sehingga harus dilengkapi dengan doa. Alhasil, kegagalan UN yang mungkin terjadi tidak lagi menjadi tanggung jawab guru dan murid yang ujian, tetapi karena Tuhan tidak mau menolong guru dan murid-murid.

UN sudah menjadi ancaman, bukan saja bagi para murid, melainkan juga kepala sekolah dan guru-guru. Dan, rasa terancam ini ditularkan melalui istigasah bersama menjelang UN.

Padahal, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dua atau tiga hari dibutuhkan sebagai waktu tenang untuk menghadapi UN. Istigasah justru membangunkan rasa cemas muridmurid yang akan menghadapi UN. Para murid gelisah dan tak percaya diri dengan usaha yang sudah mereka lakukan bersama guru.

Mengapa UN bisa demikian mencemaskan, bukan hanya bagi murid, melainkan juga guru dan kepala sekolah? Bagi murid, UN terkait dengan persoalan masa depan, sedangkan bagi kepala sekolah dan guru, UN terkait dengan prestasi.

Pemerintah tidak paham

Sesungguhnya pada 2005 beberapa orangtua, murid, guru, dan pemerhati pendidikan yang menyadari bahwa UN menimbulkan kecemasan dan ketidakberdayaan telah mengadu ke pengadilan negeri. Mereka menggugat bahwa penyelenggaraan UN melanggar hak asasi anak. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan ini. Pemerintah justru naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan terakhir mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasasi ini pun ditolak Mahkamah Agung pada September 2009.

Namun, tahun 2010 Menteri Pendidikan Nasional tetap menyelenggarakan UN, bahkan mempertinggi tensi kecemasan dengan berbagai upaya melibatkan polisi sebagai pengawas dan para pejabat tinggi serta kepala dinas pendidikan wilayah menandatangani akta kejujuran. Janji akan berbuat jujur ini adalah bukti ketidakpahaman para pejabat pendidikan terhadap keputusan Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung tidak menyalahkan timbulnya kecurangan dalam UN, tetapi menunjukkan bahwa UN adalah praktik yang melanggar hak asasi anak, yaitu rasa aman. Seharusnya yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional bukan mencegah kecurangan dengan mengerahkan polisi dan janji para pejabat, melainkan menghapuskan kecemasan, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga guru dan kepala sekolah.

Setiap tahun upaya yang dilakukan hanya mengantisipasi ancaman terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Namun, ragam antisipasi tersebut justru dirasakan sebagai ancaman yang mempertinggi kecemasan.

UN adalah pelaksanaan dari Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ”Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Adapun Pasal 58 Ayat (1) adalah pasal yang mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, bukan ”penilaian akhir penyelesaian jenjang pendidikan”. Di sana tertuang, ”Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Jadi, kebijakan UN sebagai keputusan Mendiknas tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung.

Walaupun tidak ada aturan hukumnya, UN bisa saja diselenggarakan sebagai evaluasi hasil belajar peserta didik secara nasional. Hanya saja, pola dan mekanisme penyelenggaraannya tidak boleh melanggar hak asasi anak (tidak menyebabkan kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak percaya diri).

Kecemasan yang ditimbulkan UN adalah karena UN sebagai alat evaluasi akhir peserta didik untuk pemberian ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar. Padahal, untuk memperoleh ijazah tersebut peserta didik harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (sekolah) yang terakreditasi, bukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional ataupun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kewenangan pendidik

Jadi, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Adapun evaluasi untuk memperoleh ijazah diselenggarakan oleh sekolah. Sebetulnya, berangkat dari pesan Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi ”Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional...”, memungkinkan Mendiknas menyelenggarakan UN tanpa menimbulkan rasa terancam atau takut bagi peserta didik.

Jadi, UN diselenggarakan bukan sebagai ujian penyelesaian suatu jenjang pendidikan. Sebab, mutu pendidikan tidak hanya ditentukan dari evaluasi peserta didik, tetapi juga harus dievaluasi lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Fungsi UN seperti yang sekarang ini terbatas pada pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Selain pilihan waktu untuk menghindari kesan penyelesaian sebuah jenjang satuan pendidikan, perbaikan UN perlu dilakukan pada alat ujinya, yaitu soal. Mutu soal harus dapat mengukur perkembangan kecerdasan.

Pada zaman ebtanas, bentuk soal bukan hanya pilihan ganda. Soal ujian sebanyak 50 soal yang terdiri dari 35 soal pilihan ganda, 5 soal pilihan salah atau benar, 5 soal melengkapi, dan 5 soal esai. Saat itu UN berada di bawah tanggung jawab Direktorat Evaluasi. Saat ini UN terdiri atas 50 soal pilihan ganda dan diselenggarakan oleh BSNP. Setelah ujian diselenggarakan oleh badan independen (BSNP), soal ujian bukannya makin bermutu, malah melanggar hak asasi anak.

Dalam kaitan ini, Mendiknas dituntut punya keberanian melakukan beberapa perubahan. Pertama, penyelenggaraan UN tidak dikaitkan dengan kelulusan penyelesaian suatu jenjang pendidikan. Kedua, UN tidak diselenggarakan pada akhir tahun dan kelas akhir pada satu jenjang pendidikan. Ketiga, UN tidak diembel-embeli ancaman yang menakutkan peserta didik.

Utomo Danandjaja,

Direktur Institute for Education Reform

Universitas Paramadina

Source : Kompas, Sabtu, 16 April 2011

KOMENTAR

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini.

heru santosa

Sabtu, 16 April 2011 | 16:44 WIB

Ujian Nasional sebaiknya diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui prestasi akademik tiap-tiap siswa di sekolah, jadi mestinya tidak lebih hanya sekedar "memotret' saja. Yang selanjutnya perbedaan 'potret akademik' tiap-tiap siswa/sekolah tersebut secara nasional oleh BSNP dipelajari, dibahas dan dianalisis, untuk diusahakan agar tidak terjadi disparitas yang tajam antar sekolah, antar kabupaten/kota, atau antar provinsi di wilayah NKRI. Hal ini dimaksudkan untuk pengendalian mutu pendidikan (akademik) secara nasional di mana masing-masing sekolah berikut siswanya memiliki sertifikat yang kedudukan dan fungsinya bisa semacam TOEFL dalam bahasa Inggris. Jadi UN harus independen dan sama sekali tidak perlu dikaitkan dengan kelulusan siswa. Dengan demikian maksud pemerintah untuk mengetahui prestasi akademik siswa secara nasional 'apa adanya' masih tetap bisa diwujudkan dan sekolah/siswa akan menghadapi UN secara apa adanya juga sama seperti mereka mau ujian TOEFL (karena tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun) sesuai kondisi masing-masing sekolah. Biarkan nantinya para orang tua siswa dan masyarakat yang menilai sekolah-sekolah mana yang unggul dan mana yang tidak. Perlu dicatat pola pikir orang tua siswa/masyarakat saat ini sudah jauh lebih maju.

Balas tanggapan

Lyha Ajaya

Sabtu, 16 April 2011 | 10:52 WIB

Ada fenomena panggung sandiwara, seakan-akan UN penting tapi masalah kebocoran dan bantuan pemda, dinas dan kepsek terhadap anak menghadapi ujian sdh rahasia umum turun temurun. Buktikan uji petik ya, agar dongkrat nilai terlihat. Siapa berani?

Balas tanggapan

Gentong Air Bersih di Indramayu

2011-04-12T17:40:00.003+07:00

Selasa,

12 April 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Gentong Air Bersih di Indramayu

GENTONG AIR BERSIH – Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu membangun sejumlah gentong air bersih di beberapa desa yang ada di Kota Mangga tersebut pada tahun 2010. Kini, nasib gentong air bersih dan sarana pelengkapnya siapa yang akan merawatnya ? Tampak dalam gambar, kondisi gentong air bersih yang ada di wilayah Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Gambar diambil, Sabtu (25/12/2010) sore. (Satim)*** Foto-foto : Satim

2010, Terdapat 1,3 Juta Anak Belajar di Madrasah

2011-04-10T18:20:00.004+07:00

Minggu,

10 April 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Upaya Meningkatkan Mutu Madrasah di Jabar

2010, Terdapat 1,3 Juta Anak

Belajar di Madrasah

BANDUNG, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Status madrasah yang mayoritas berstatus swasta membuat lembaga pendidikan ini sulit untuk meningkatkan mutunya. Jumlah madrasah swasta lebih banyak karena merupakan salah satu jalur pendidikan formal yang tumbuh dan berkembang dari inisiatif masyarakat. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Jabar, pada 2010 terdapat 1,3 juta anak yang sedang belajar di madrasah, sebanyak 11,5 persen di madrasah negeri dan 88,5 persen di madrasah swasta. Untuk itulah diperlukan peran aktif semua pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Demikian hal ini terungkap dalam diskusi yang bertema “Membangun Sinergi untuk Meningkatkan Mutu Madrasah di Jawa Barat", yang berlangsung di Aula Pikiran Rakyat, Jln. Soekarno-Hatta No. 147, Kota Bandung, Rabu (2/3). Pada diskusi ini hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Jabar Saeroji, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Nanat Fatah Natsir, Ketua YPM Salman Syarif Hidayat, Ketua Persatuan Guru Madrasah (PGM) Jabar Ubay Dilakhoiri, serta para pengelola dan guru madrasah se-Jabar. Diskusi ini merupakan kerjasama Shafira, Kanwil Kemenag Jabar, LPP Salman ITB, PGM, dan Pikiran Rakyat.

Saeroji mengungkapkan, perubahan pada diri peserta didik sangat ditentukan oleh mutu proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berjalan efektif dan bermutu tinggi jika ditangani oleh guru profesional yang berkualifikasi minimal sarjana. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak guru yang belum lulus S-1.

“Contohnya guru madrasah ibtidaiyah di Kota Bandung, 48,4 persennya belum lulus S-1. Mereka yang lulus diploma dan S-1 ternyata sebagian besar berlatar belakang pendidikan agama Islam, padahal lulusan pendidikan agama Islam bukan berarti guru madrasah,” kata Saeroji. (A-187/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Rabu, 02/03/2011 - 18:13

88,8 Persen Sekolah Tak Lampaui Mutu Standar

2011-03-29T18:23:00.004+07:00

Selasa,

29 Maret 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

88,8 Persen Sekolah Tak Lampaui Mutu Standar

JAKARTA, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Sampai saat ini, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Pada kondisi itu, pemerintah justru gencar menggelontorkan dana untuk menciptakan rintisan sekolah bertaraf internasional.

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah standar pelayanan minimal (SPM), sedangkan 48,89 persennya pada posisi SPM. Hanya 10,15 sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Pemerintah menggenjot rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI) 0,65 persen.

Kondisi itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Komisi X DPR di Jakarta, Senin (21/3) malam. Rapat membahas dana alokasi khusus, postur anggaran pendidikan 2010, persiapan ujian nasional, hingga SBI.

Pada jenjang pendidikan dasar, hingga kini layanan pendidikan mulai dari guru, bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku pelajaran dan pengayaan, serta buku referensi masih minim. Pada jenjang SD, baru 3,29 persen dari 146.904 sekolah yang masuk kategori sekolah standar nasional (SSN) atau sekolah ideal.

Sebanyak 44,84 persen layanan pendidikan SD bahkan di bawah SPM. Sebanyak 51,71 persen lainnya baru masuk kategori standar minimal.

Pada jenjang SMP, 28,41 persen dari 34.185 sekolah masuk kategori SSN. Lainnya, 26 persen SMP masuk kategori di bawah SPM dan 44,54 SMP memenuhi SPM.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar memuat ketentuan minimal yang harus dipenuhi sekolah. Untuk lokasi SD, misalnya, mesti terjangkau jalan kaki maksimal 3 kilometer. Sementara untuk SMP 6 km.

Dalam satu rombongan belajar SD, maksimal siswa 32 orang, sedangkan SMP 36 orang dan harus ada ruang kelas dilengkapi meja dan kursi sesuai jumlah siswa. Kenyataannya, banyak sekolah berjubel siswa dengan mebeler tak memadai.

Guru di SD minimal 6 orang. Di SMP, satu guru untuk tiap mata pelajaran. Itu pun belum bisa dipenuhi. Soal buku teks yang harus disediakan sekolah hingga kini belum terpenuhi.

Theresia EE Pardede (Fraksi Partai Demokrat) mempertanyakan kesenjangan tajam itu. ”Kalau buru-buru mengejar RSBI, kesenjangan makin tajam,” katanya.

Menurut Nurhasan Zaidi (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), jika sekolah di kategori SPM banyak, mesti ada skala prioritas. ”Lompatan ke RSBI menciptakan ketimpangan yang menjadi-jadi. Apalagi jika yang dikejar cuma agar siswa jago bahasa Inggris. Jepang justru menerjemahkan buku asing ke bahasa Jepang untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.

Mendiknas mengatakan, tiap sekolah harus naik kelas. ”Kami tetap mengembangkan SBI, tetapi tentu dengan jaminan mutu yang diawasi ketat,” kata Mohammad Nuh. (ELN)***

Source : Kompas, Rabu, 23 Maret 2011

Ada 3 Komentar Untuk Artikel Ini.

Fachrizal Daniel

Kamis, 24 Maret 2011 | 08:25 WIB

Konsep Pendidikan Nasional sebenarnya udah jelas dan terang benderang, namun implementasi yang masih gelap gulita (baca : meraba-raba)!

Balas tanggapan

UNTUNG PURNOMO

Rabu, 23 Maret 2011 | 08:02 WIB

RSBA saya kira lebih baik bagi dunia pendidikan di Indonesia, rintisan sekolah berstandar akhirat.

Balas tanggapan

Yan lim

Rabu, 23 Maret 2011 | 22:41 WIB

ga guna , harap surga akhirat tp ciptakan kebodohan di dunia . Uda ga zaman omg akhirat2 , emg maw ketinggalan trus .

Balas tanggapan

BOS : SDM Daerah Dinilai Tak Mampu Tangani

2011-03-29T18:19:00.003+07:00

Senin,

28 Maret 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SDM Daerah Dinilai Tak Mampu Tangani

JAKARTA, EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE - Demi percepatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, pemerintah pusat akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di daerah. Kemampuan daerah dinilai sumber keterlambatan penyaluran dana itu.

”Apa susahnya? Mekanisme ada, uang sudah di daerah, penerima, dan form pengisian jelas. Kalau mau, bisa dilembur, diajari. Pasti bisa. Tolong beri perhatian khusus BOS. Kalau tidak bisa, tanya daerah lain,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Selasa (22/3).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, tak alasan lambat menyalurkan dana BOS. Daerah yang lambat terancam sanksi administrasi. ”Tolong daerah segera mengacu ke Peraturan Mendiknas No 37/2010. Segera cairkan dan salurkan karena sudah di ambang pintu,” katanya.

Mendiknas membantah anggapan bahwa sumber persoalan pada perundang-undangan atau mekanisme penyaluran. Alasannya, semua data jelas, seperti data siswa, sekolah, dan nomor rekening sekolah. Tata cara penggunaan dana BOS pun dirinci pada Permendiknas No 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011. ”Masalah di penyaluran,” katanya.

Menurut Indonesia Corruption Watch, akar masalah keterlambatan penyaluran dana BOS justru berawal dari Permendiknas No 37/2010. Tercatat, hingga Selasa sore, baru 276 dari 497 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS ke sekolah.

Menurut Mendiknas, mekanisme baru itu mematuhi UU No 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011. Kewenangan pendidikan dasar di daerah karena fisik sekolah ada di daerah. (LUK)***

Source : Kompas, Rabu, 23 Maret 2011

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH : SDM Daerah Dinilai Tak Mampu Tangani

2011-03-28T08:44:00.003+07:00

Senin,

28 Maret 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

SDM Daerah Dinilai Tak Mampu Tangani

Menurut Mendiknas, mekanisme baru itu mematuhi UU No 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011. Kewenangan pendidikan dasar di daerah karena fisik sekolah ada di daerah. (LUK)***

Source : Kompas, Rabu, 23 Maret 2011

Perbaikan Pipa Bocor Sempat Mengganggu Jalur

2011-03-22T19:23:00.005+07:00

Selasa

22 Maret 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

Perbaikan Pipa Bocor Sempat Mengganggu Jalur

PERBAIKAN PIPA PDAM – Perbaikan pipa PDAM “Tirta Darma Ayu” Indramayu yang melintasi Jalan Bima Basuki Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat masih berlangsung hingga Selasa (22/3/2011) sore. Perbaikan pipa ini terlihat sempat mengganggu jalur lalu-lintas di wilayah itu. Dan tampaknya, sudah sekitar dua pekan revitalisasi pipa yang bocor tersebut belum rampung. Dalam gambar, terlihat para pekerja yang juga karyawan PDAM “Tirta Darma Ayu” Indramayu tengah bekerja. (Satim)*** Foto-foto : Satim

KANTOR BKP INDRAMAYU

2011-03-22T18:55:00.006+07:00

Senin

21 Maret 2011

EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE

KANTOR BKP INDRAMAYU – Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kantor ini terletak di Jalan Raya Terusan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu (dekat Terminal Sindang). (Satim)*** Foto-foto : Satim