ANGGARAN PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2009

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. (Foto:Satim)

Pendidikan Indramayu Didanai Rp 468,72 Miliar

INDRAMAYU – Anggaran Pendidikan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 sebesar Rp 468,72 miliar (37,65 %) dari total APBD Rp 1,4 triliun.

Dana sebesar itu untuk belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Rp 425,32 miliar (86,70 %), dan belanja langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Rp 62,35 miliar termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 17,01 miliar (13,30 %).

Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) mengatakan, anggaran tersebut merupakan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan yang dikendalikannya selama dua periode berjalan (2000 – 2005 dan 2005 – sekarang). “Saya minta masyarakat Indramayu sekolah semua. Jangan sampai ada yang tidak sekolah karena alasan biaya pendidikan mahal. Sekolah gratis, biayanya ditanggung pemerintah,” kata Yance seusai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5) di Pendopo Bupati Indramayu.

Janji sekolah gratis untuk pendidikan dasar sembilan tahun pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2009/2010 ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli, MS.i mengatakan, puhaknya siap mrngawal sekolah gratis di semua jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMPN/MTsN di wilayah Kabupaten Indramayu.

Bahkan setiap SD, SMP, dan MTsN diwajibkan memasang spanduk sekolah gratis, atau berbunyi “Di Sekolah ini Tidak Dipungut Biaya” dan wajib dipasang menjelang penerimaan murid baru. Jika masih ada berani memungut kepada orangtua murid, pihaknya mengancam akan membekukan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Melanggar aturan kami, akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dana BOS-nya pun tidak kami cairkan !,” tandas Suhaeli yang disebut-sebut masih sudaranya penguasa Kota Mangga itu.

Suhaeli memerintahkan, agar sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah unggulan pun, jangan sampai memungut biayanya terlalu mahal. “Kalau melanggar, kami akan menindaknya ! Oleh karena itu, semua pihak pun berhak untuk mengawasi jalannya pendidikan di Kabupaten Indramayu ini,” ujarnya. ( Satim ) ***

HET Pupuk Bersubsidi di Indramayu

HET PUPUK BERSUBSIDI

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008

Tentang

HARGA ECERAN TERTINGGI

(HET)

PUPUK BERSUBSIDI

1. Pupuk Urea.............................................. : Rp 1.200/Kg.
2. Pupuk ZA................................................ : Rp 1.050/Kg.
3. Pupuk Superphos................................... : Rp 1.550/Kg.
4. Pupuk NPK, Phonska............................ : Rp 1.750/Kg.
5. Pupuk NPK, Pelangi............................... : Rp 1.830/Kg.
6. Pupuk NPK Kujang................................ : Rp 1.586/Kg.
7. Pupuk Organik....................................... : Rp 500/Kg.

*). Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Tahun 2009.

Obyek Wisata Water Park Bojongsari Indramayu

Kondisi obyek wisata Water Park Bojongsari, Indramayu. (Foto:Satim)

Water Park Bojongsari

Terancam Jadi “Bangkai”

INDRAMAYU – Jika tidak segera digarap maksimal pada tahun 2009 ini, nasib seonggok bangunan obyek wisata “Water Boom” dan “Water Park” Bojongsari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat terancam menjadi “bangkai” besi tua dan sejumlah bangunan lainnya yang sudah ada kemungkinan roboh karena tidak terurus lagi.

“Saya memperkirakan, kalau saja tak segera direhab dan pembangunan sarana obyek wisata lainnya di kawasan Waduk Bojongsari itu tidak digarap tahun ini, pemerintah cuma buang-buang duit rakyat namun tanpa arti apa-apa. Bangunan yang dirancang untuk Water Park itu, nantinya kemungkinan akan menjadi bangkai besi tua dan berbau indikasi korupsi,” kata Duliman, Ketua Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu, Rabu (6/5), di kantornya.

Prediksi Duliman itu didasarkan pada realita di lapangan, bahwa uang APBD Kabupaten Indramayu yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah yang digulirkan secara bertahap dalam tender, proses pemilihan langsung (Pilsung) dan Penunjukkan Langsung (Juksung) terhadap perusahaan tertentu yang digulirkan sejak tahun 2006, 2007, dan 2008.

Tak hanya Duliman yang mengomentari pembangunan obyek wisata tersebut ternacam menuai masalah yang berkepanjangan. Namun beberapa masyarakat pun menyangsikan keberhasilan proyek Water Park Bojongsari sebagai obyek wisata unggulan dan meraih keuntungan bagi daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah Setempat (PADS).

“Dari awal, pembangunan proyek tersebut diduga bermasalah dan kurang mengikuti teknis konstruksi, sehingga tidak sedap dipandang, rawan banjir, dan seluruh bangunannya terancam cepat rusak serta roboh. Kalau sudah demikian, apanya yang mau dijual kepada publik agar mau berwisata ke Water Park Bojongsari Indramayu ?. Kalau konstruksi awalnya saja diduga sudah salah, dampaknya akan menuai permasalahan tersendiri atas bangunan tersebut,” ungkap Soenarto ST, pemerhati obyek wisata yang kini mengaku tengah mengembangkan karirnya di Surabaya.

Bohongi Publik

Jika harus berbicara jujur, Trisna Hendarin, ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu kepada wartawan media lokal pada Oktober 2008 mengatakan, bahwa awal Januari 2009 obyek wisata Water Park Bojongsari siap diresmikan Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin. Maksud Trisna, awal Januari 2009 itu masyarakat umum sudah bisa menikmati wisata Bojongsari yang paling dibanggakan Trisna ketika itu.

Namun, pernyataan Trisna itu ternyata meleset. Jangankan siap diresmikan dan dioperasikan untuk umum, kondisi banguan obyek wisata Water Park Bojongsari terkesan masih amburadul. Khayalan Trisna, ia tampaknya ingin mengadopsi Water Boom dan Water Park yang ada di Bumi Serpong Damai (BSD) untuk diterapkan di Indramayu sebagai salah satu obyek wisata unggulan.

“Tapi kalau kenyataannya seperti sekarang, bangunannya terkesan masih amburadul ditemani rerumputan dan kemungkinan sarang ular yang ada di sana, boleh jadi Trisna telah membohongi publik. Buktinya, sampai sekarang tidak jelas kapan ibyek wisata Water Park itu akan dibuka,” tutur Karwita (53), pedagang makanan ringan yang jauh-jauh hari telah minat berjualan di tepi jalan yang hendak memasuki pintu gerbang obyek wisata itu.

Kemudian sumber lain mengungkapkan, bangunan dan sarana Water Park yang berada di balik lingkaran tembok beton itu, konon, saat ini banyak dihuni “makhluk halus” dan terkesan angker. Tidak menutup kemungkinan, semakin tidak jelas peresmiannya, konon, semakin terkesan lebih angker lagi. Apalagi awalnya merupakan kawasan rawa yang dihuni sejumlah hewan melata, seperti ular dan lain-lain.

Dari keterangan yang dihimpun ToeNTAS News, sejak awal Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) agak kecewa melihat kondisi obyek wisata Water Park itu. Konon, karena tidak sedap dipandang dan kurang memiliki “magnet” yang bisa mengundang rasa penasaran para wisatawan. Muncul niatan, bahwa kelanjutan pembangunan dan pengelolaannya akan diserahkan ke pihak swasta, ironisnya, hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan mengenai calon investornya. Ujung-ujungnya, masih duit rakyat lagi yang digulirkan untuk tahap lanjutan pembangunannya.

Trisna Hendarin kini tidak memimpin Kantor Budpar karena dilikuidasi berubah nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Ia saat ini sebagai Kabid Seni dan Budaya. Trisna mengatakan, pihaknya masih menjabat PPTK yang ikut menandatangani sejumlah proyek lanjutan obyek wisata Water Park itu.

“Pembangunan Water Park itu masih dilanjutkan pada tahun 2009 ini. Namun alokasi anggarannya baru sekitar dua miliar rupiah,” ungkapnya.

Ketika banyak yang mempertanyakan soal jadwal peresmian sebagaimana yang pernah diucapkan Trisna setahun lalu, Trisna lalu memundurkan agenda peresmian obyek wisata itu yang semula awal Januari 2009 namun batal, kini ia menjadwalkan peresmiannya dan dibuka untuk umum pada awal Oktober 2009 mendatang. Benarkah ? (Satim/Joko K) ***

Jaringan SIAK Disdukcapil Indramayu

Tower untuk jaringan SIAK tengah dipasang. (Foto:Satim)

Jaringan SIAK Siap Dioperasikan

INDRAMAYU – Sistem pelayanan perkantoran masa kini membutuhkan pelayanan yang serba cepat, akurat dan transparan. Masyarakat pun membutuhkan pelayanan seperti itu, namun dengan biaya yang serendah-rendahnya. Keakuratan data pun agaknya sangat dibutuhkan oleh siapa pun.

Tantangan seperti itu tampaknya harus dijawab segera. Kalau tidak, pelayanan publik akan menerima kritikan, dan mungkin saja berbentuk cacian dari sebagian orang ketika berhadapan pelayanan publik. Sebagian kalangan menilai, kisruh Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu, salah satu pemicunya diduga karena kurangnya keakuratan data dan transparansinya masih diragukan. Ini mengingat, informasi kependudukan masih menggunakan sistem manual dan belum memaksimalkan jaringan internet Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kabupaten Indramayu, sebagai daerah yang tengah disetting Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin yang sudah dua periode berjalan memimpin daerahnya tengah digenjot untuk segera tercapainya kemajuan dan kemakmuran, tampaknya tengah membutuhkan sebuah jaringan informasi canggih seputar pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Transparansi informasi kependudukan, sangat dibutuhkan pada saat ini. Sehingga jaringan SIAK harus segera dioperasikan dan dimaksimalkan demi kepuasan publik,” kata Danusi, SH, Kabid Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu, Selasa (5/5), di kantornya.

Menurutnya, jaringan SIAK itu sangat penting dan dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Dan ketika Senin (4/5) ToeNTAS News memantau pemasangan tower di samping Disdukcapil Kabupaten Indramayu itu, Danusi mengatakan, tower tersebut untuk mempercepat jaringan on-line SIAK ke semua kecamatan yang dikendalikan pihak kantornya.

Sebelumnya, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan Teknis (PPTK) Disdukcapil Kabupaten Indramayu, Monoisman, SH mengungkapkan, jaringan on-line SIAK itu rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat ini. “Langkah tersebut sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan publik dan lebih transparan yang berkaitan dengan kependudukan,” ujarnya. (Satim/Joko K)***

Mesin Porporasi Peninggalan Belanda di Indramayu

Mesin Porporasi Peninggalan Belanda. (Foto:Satim)

PORPORASI JAMAN BELANDA – Mesin porporasi buku dan karcis retribusi peninggalan penjajahan Belanda yang dibuat sekitar tahun 1815, kini masih tersimpan rapih dan digunakan setiap hari untuk membolongi karcis retribusi dan buku-buku laporan keuangan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Mesin porporasi retribusi dengan kode seri “RIM” yang bermakna “Retribusi Indramayu” itu berada di gudang penyimpanan aneka barang cetakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu. Tampak dalam gambar, Toto (42), petugas porporasi retribusi tengah mengoperasikan mesin buatan Belanda tersebut. (Satim) ***

Hutan Kota Indramayu

HUTAN KOTA - Sejak Tahun 1990-an, Hutan Kota Indramayu berupa tanaman kayu putih sudah ada. Namun hingga kini kondisinya belum ideal sesuai hukum lingkungan, karena kurang dari 30 persennya dari luas wilayah dan pemukiman penduduk Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Meski Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2002 sudah mempertegas tentang Hutan Kota, sayangnya, keberadaan Hutan Kota Indramayu masih kurang luas, dan belum diseting menjadi kawasan wisata. (Satim) ***

CAT TEMBOK MURAH – Duduga karena cat tembok murah, Saprorudin, seorang wartawan Harian Pelita mengeluh. Pasalnya, jaket yang ia pakai pada kotor gara-gara punggungnya menempel di tembok perkatoran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rencananya, Senin (4/5) itu ia mau wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, Ir. H. Rosyid Hakim terkait proyek perikanan yang diduga bermasalah. Gagal bertemu Kepala Dinas Perikanan, jaket Saprorudin malah kotor karena cat tembok yang diduga murah, sehingga dicolek pun catnya menempel di tangan. (Satim) ***

Dzikir Akbar Alun-Alun Indramayu

K.H. Arifin Ilham tengah memimpin Dzikir Akbar di Indramayu. Arifin duduk didampingi Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin. (Foto : Satim)

Mata Bupati Indramayu dan Istrinya

“Berkaca-kaca”

INDRAMAYU – Sesuatu yang kurang lumrah di tempat umum, bisa saja terjadi. Bisa dibayangkan, bagaimana jadinya jika seorang istri bupati “menangis” di tempat umum yang dihadiri oleh ribuan massa. Namun ini benar-benar terjadi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Senin (4/5) pagi, istri Bupati Indramayu sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indramayu, Ny. Hj. Anna Sophana di tengah-tengah ribuan massa mengeluarkan air mata.

Beberapa wartawan menyaksikan, pagi itu Anna Sophana benar-benar menangis. “Bukan Ibu Anna saja yang menangis, namun ratusan bahkan ribuan massa lainnya terlihat matanya berkaca-kaca. Itu memperlihatkan keseriusan yang amat dalam,” komentar Saprorudin, wartawan salah satu harian ibukota.

Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin pun terlihat khusyu dan matanya berkaca-kaca pada Senin (4/5), pagi itu yang duduk bersama ribuan massa yang didominasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Kabupaten Indramayu.

Begitulah sekelumit kisah suasana Dzikir Akbar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan pengurus Mesjid Agung Indramayu, Senin (4/5) di Alun-alun Pemkab Indramayu.

Peserta Dzikir Akbar pria mengenakan peci dan baju muslim (koko) putih, sedangkan para kaum Hawa mengenakan baju muslim dan berjilbab serba putih. “Sambil berdzikir saya sampai menangis sambil minta pengampunan atas dosa-dosaku selama ini. Setelah itu hatiku merasa plong,” ujar Ny. Windu, pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu seusai acara dzikir.

Acara Dzikir Akbar itu dipimpin K. H. Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Adzikro Perum Mampang Indah II Pancoran Mas Depok, Jakarta Selatan. Konon, Dzikir Akbar itu telah dirancang sejak lama, mengingat Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) menginginkan sebuah acara untuk bersyukur dan berintrosfeksi diri yang diikuti oleh ribuan massa.

“Rasa syukur itu demi kedamaian, kemajuan, dan kemakmuran masyarakat Indramayu. Bersyukur karena Pemilu Legislatif 2009 berjalan lancar dan kondusif, serta ikut mendoakan para calon wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan, semoga mampu mengemban dan menjalankan amanat serta aspirasi rakyat Indramayu,” tutur H. Syafruddin, BA, yang disebut-sebut sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Dzikir Akbar kepada para wartawan seusai acara.

Adapun tema yang disuguhkan panitia dalam acara Dzikir Akbar yang didominasi para pejabat, dan pelajar Kabupaten Indramayu itu berbunyi “Tasyakur Bini’mah adalah Sarana Menyatukan Kembali Perbedaan Menuju Ukhuwah Basyari’ah dan Wathoniyah Dalam Suasana Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera.” (Satim/Joko K) ***

Syukuran Kemenangan Caleg Golkar Indramayu

Acara Syukuran Haji Uryanto

“Diramaikan” Para Kontraktor

INDRAMAYU – Ramai di halaman perkantoran dan niaga milik H. Uryanto Hadi, SH, SE, seorang pengusaha dan kini terpilih kembali menjadi anggota wakil rakyat di DPRD Kabupaten Indramayu hasil Pemilu Legislatif 2009 pada Kamis (9/4) silam. Begitulah kesan yang disampaikan warga yang melintasi Jalan Veteran dan Letnan Wargana Sekober, Indramayu pada hari Minggu (3/5) siang hingga menjelang petang.

Meski tidak mengundang semua warga di Blok Sekober, namun suasana ramai tampak di sana. Maklum, yang hadir mayoritas didominasi sejumlah kontraktor yang diduga telah memenangkan sejumlah tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada beberapa pelelangan yang telah digelar sejak beberapa bulan lalu.

Ketika ditanya dari sekian pengusaha jasa konstruksi yang hadir, salah seorang kontraktor mengatakan, hari Minggu (3/5) ini di halaman H. Uryanto memang tengah digelar acara syukuran “proyek”. Kalau ini benar, ada hal yang wajar jika penyanyi organ tunggal disaweri beberapa kontraktor yang ikut berjoget. Lembaran lima puluh ribuan dan puluhan ribu tak sungkan-sungkan “disalamkan” kepada penyanyi organ tunggal.

Diantara sekian kontraktor, ada H. Maman yang disebut-sebut pengusaha sukses di Kota Mangga Indramayu, H. Wahyudi Sugirah (Mas Didit) yang juga termasuk pengusaha senior Indramayu yang berjoget bersama H. Uryanto. Kemudian Hadir pula kontraktor lainnya, seperti H. Ruslani, Bambang, Imam, Nawi, Harry Syamsuri, Zaenal, Mulyadi Cahya, Samlani, Gempayanto, serta sejumlah kontraktor lainnya yang terlihat ceria bersama alunan penyanyi dan musik organ tunggal yang ,konon, sengaja digelar H. Uryanto dengan spanduk warna kuning bertuliskan “Syukuran Pemenangan Partai Golkar H. Uryanto Hadi, SH, SE “ bergambar Partai Golkar No. 23 dan foto H. Uryanto Hadi, SH, SE.

Satpam Gapensi juga turut menjaga lokasi acara. Namun sehari sebelumnya, H. Uryanto mengatakan, bahwa pada hari Minggu (3/5), dirinya akan menyelenggarakan acara syukuran atas kemenangan Partai Golkar dan dirinya, sehingga ia bisa duduk kembali sebagai anggota Parlemen Bumi Wiralodra Indramayu untuk periode 2009-2014.

“Jadi merupakan acara syukuran atas kemenangan saya, yang masih dipercaya oleh rakyat untuk duduk kembali di kursi Dewan berdasarkan perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu,” ujarnya. ( Satim ) ***

SMP Terbuka 1 Indramayu

Siswa SMP Terbuka 1 Indramayu sedang praktek keterampilan bordir (foto satim)

SMP Terbuka 1 Indramayu

Siap Berlaga di Tingkat Nasional

INDRAMAYU – Ketika warga banyak ekonomi lemah yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), di wilayah Kabupaten Indramayu telah berdiri SMP Terbuka 1 Indramayu. Sekolah ini menjamin murid bisa belajar dengan gratis tis, namun fasilitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri lainnya. Fasilitas sama, namun murid-muridnya dijamin tidak dipungut biaya sepeser pun.

Konon, para orangtua siswa jangan pusing-pusing menyekolahkan anaknya di SMP Terbuka 1 Indramayu. Meski hari belajarnya sama dengan sekolah biasa, namun siswa SMP Terbuka 1 Indramayu belajarnya pada sore hari.

“Biar pagi harinya para siswa barangkali membantu orangtuanya mencari nafkah. Karena SMP Terbuka 1 Indramayu lebih memprioritaskan pada anak-anak kalangan masyarakat miskin agar mereka tetap sekolah demi masa depannya,” kata Makrus, Wakil Kepala SMP Terbuka 1 Indramayu kepada ToeNTAS News di kantornya, belum lama ini.

Menurutnya, jaminan kualitas pendidikan SMP Terbuka 1 Indramayu sama dengan SMP Negeri 1 Indramayu. Karena selama ini, baik ruang belajar, sarana bermain, sarana olahraga, perpustakaan, komputer dan para guru-gurunya didominasi dari para guru SMPN 1 Indramayu.

Hanya ada kelebihan lain di SMP Terbuka 1 Indramayu, yakni dilengkapi dengan perangkat musik bagi siswa yang hobi musik, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana keterampilan yang bisa menunjang siswa untuk kreatif , berjiwa wiraswasta, dan mandiri agar bisa menunjang ekonomi keluarganya.

“Program keterampilan yang tengah kami seriusi saat ini, adalah di bidang menjahit dan bordir. Kami telah menggandeng pihak ketiga untuk mendidik dan mencetak para siswa kami agar terampil, kreatif, dan mampu mengerjakan beragam corak dan model bordir sesuai pesanan konsumen,” ungkap Makrus.

Keterampilan bordir yang dimiliki para siswa SMP Terbuka 1 Indramayu itulah, yang kemudian akan dilombakan di tingkat nasional dalam Lomba Keterampilan SMP Terbuka Tingkat Nasional pada Agustus 2009 mendatang. Dan SMP Terbuka 1 Indramayu merupakan akan mewakili Kabupaten Indramayu yang akan “berlaga” adu keterampilan melawan sejumlah SMP Terbuka lainnya se-Indonesia di Jakarta. ( Satim / Joko K )

Profil Nasib Wartawan Senior Indramayu - Resman. S

Resman S. (Foto : Satim)

30 Tahun Hidup di Tanah Perjanjian Bumi Wiralodra

INDRAMAYU – Mencari jalan hidup yang tenang dan nyaman, ternyata tidak mudah. Begitu berat dan sarat tantangan. Jakarta yang semula menjadi daerah tujuan hidup, ternyata harus diputuskan segera sebelum semuanya terlambat dan ujur dalam hidup ketidakpastian di ibukota Jakarta, yang sering dijuluki “Kejamnya Ibu Tiri tak Sekejam Ibukota”.

Kalau saja Ibukota Jakarta lebih nyaman dan menjadi lahan hidup yang lebih menjanjikan, seseorang mungkin saja akan memutuskan lebih baik mempertahankan hidup di Jakarta daripada harus pulang kampung tanpa hasil apa-apa. Fenomena tersebut ternyata dialami Resman S. yang pernah bertarung hidup di ibukota Jakarta.

Resman mengaku betapa pahit dan getirnya melakoni hidup di Jakarta, sebuah daerah baru sebagai tujuan perantauannya. Berangkat dari daerah kelahirannya, Batak, lalu hijrah mencari nafkah di pusat pemerintahan Republik Indonesia. Demi sesuap nasi, apa pun ia lakukan. “Yang penting tidak kelaparan. Sampai akhirnya saya harus menjadi sopir taksi dengan beban hidup yang tak ringan,” kata Resman.

Menjadi sopir taksi rupanya tidak nyaman. Setiap hari ia merasa seperti orang yang punya utang, selalu dikejar-kejar setoran oleh bosnya. “Setiap hari kepala pusing...,” ujarnya.

Singkat cerita, Resman mencari jalan hidup yang dengan merantau ke Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Meski singgah di daerah yang masih asing baginya, namun ia mengaku beruntung masih memiliki kelebihan lain, yakni “nekad” untuk menjadi wartawan sambil menjalin relasi dengan rekan-rekannya yang dulu sekampung. Jaringan beberapa koresponden Jakarta dan Bandung hingga Medan ia jalin, sehingga berhasil mengembangkan karirnya sebagai wartawan hingga kini. Meski akhirnya Resman masuk dalam deretan wartawan tertua di Indramayu pada saat ini. Lalu beberapa rekan seprofesinya menjuluki Resman tergolong wartawan senior di Bumi Wiralodra Indramayu.

Kini, tak terasa lagi Resman mengaku telah 30 tahun hidup di atas tanah perjanjian Bumi Wiralodra Indramayu. “Saya lahir 23 April 1956. Sekarang usiaku sekitar 53 tahun dan sudah diberkahi tiga orang anak. Saya sudah merasa betah hidup sekian lama di Indramayu dan menjadi warga Bumi Wiralodra. Jika kembali ke Batak atau Medan sana, belum tentu saya diterima oleh orang-orang sana. Budaya dan bahasa pantai Indramayu telah menyatu denganku,” kata wartawan yang “kenyang” makan asam garam memegang sejumlah media masa cetak terbitan ibukota itu.

Kini, buah perkawinan Resman dengan Tati Raharti, seorang guru Sekolah Dasar (SD) telah memiliki tiga buah hatinya yang telah besar-besar. Menjadi wartawan ia berhasil menguliahkan anak pertamanya, Diana Susanti di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan kini telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi guru di Indramayu.

Sedangkan anak keduanya, Boby Rahmat tengah menimba ilmu di Universitas Wiralodra Indramayu, dan anak ketiganya Dini Maulina masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Negeri Indramayu.

“Yang saya idam-idamkam hidup di tanah perjanjian Bumi Wiralodra ini, minta diterima sebagai warga Indramayu asli. Meski saya dilahirkan di Batak kata orang Indramayu, apa mungkin Otonomi Daerah ini warga Indramayu mengakui saya sebagai wong Dermayu ?,” ungkapnya. ( Satim ) ***

Tender Blanko KK DIsdukcapil Kab. Indramayu

Monoisman, SH, PPTK Disdukcapil Kab. Indramayu. (Foto : Satim)

Geger Kekosongan Blanko KK

Sedikit Terobati

INDRAMAYU – Suasana gudang barang-barang cetakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (2/5) terlihat sudah dipenuhi ratusan dus yang berisi barang cetakan. Sebelumnya, selama sekitar dua bulan, gudang itu nyaris kosong, dan pintu gudang pun terkunci rapat. Tidak terlihat petugas melayani barang-barang cetakan kepada para petugas kecamatan yang mengurusi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun sejak Sabtu (2/5) lalu, pintu gudang barang tersebut terbuka dan terlihat petugasnya sudah aktif kembali melayani para petugas pelayanan utusan kecamatan yang mengajukan permohonan blanko KK dan blanko KTP.

“Saya bersyukur, pelayanan KK dan KTP di kecamatan-kecamatan bisa normal kembali. Anak saya pun yang tengah membuat persyaratan untuk masuk Secapa Polri pun lancar kembali. Sebelumnya saya harus menunggu berminggu-minggu karena blanko KK habis,” kata Duliman (45), warga Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Sabtu (2/5).

Duliman mengaku sempat dibuat pusing gara-gara permohonan KK-nya sempat tersendat beberapa minggu akibat kekosongan blanko KK di pelayanan kependudukan yang ada di Kantor Kecamatan Sindang. Namun sekarang, ia sudah merasa lega setelah gudang barang cetakan Disdukcapil Kabupaten Indramayu yang dilihatnya sudah ada tumpukan barang cetakan “berharga” tersebut.

Sebelumnya, masyarakat dibuat resah akibat kekosongan permohonan surat resmi kependudukan itu. Pihak Disdukcapil yang disebut-sebut paling bertanggung jawab atas ketersediaan barang-barang cetakan berharga dimaksud, sempat “dicaci maki” sejumlah warga.

Namun, gara-gara sempat terjadi kekosongan blanko KK dan KTP yang paling berharga bagi warga Indramayu, beberapa pihak kini mulai menyelidiki dan memantau kegiatan Disdukcapil, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan tender pengadaan barang tersebut. Apalagi berturut-turut PT. SC memenangkan tender pengadaan barang-barang cetakan scurity printing itu.

“Saya jadi curiga. Jangan-jangan ada indikasi permainan monopoli dan dugaan rekayasa dalam penentuan pemenang lelang blanko KK dan KTP, sehingga pemenangnya itu-itu juga,” ujar Ivan Alvian, salah seorang pengusaha muda Indramayu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu, Drs. H. Cecep Suryana, MM melalui Monoisman, SH selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PPTK) mengatakan, sangat wajar apabila ada kecurigaan berbagai pihak.

“Tapi yang kami perbuat sesuai aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya tentang Pangadaan Barang dan Jasa. Kalau ada yang curiga, bagi kami merupakan hal yang wajar. Salah satu pemicunya, kemenangan PT. SC yang memenangkan tender berturut-turut, lalu dipicu oleh kekosongan blanko KK maupun KTP di beberapa kecamatan,” kata Monoisman, Sabtu (2/5), di kantornya.

Menurut Monoisman, pihaknya kini merasa sedikit terobati dan lega setelah blanko KK dan blanko KTP serta Akte Kelahiran sudah dikirim PT. SC selaku pemenang tender. Meski ia mengakui, dokumen kontraknya masih belum jadi saat itu. Namun karena dalam kondisi darurat, sehingga sejak Jumat (1/5), barang-barang cetakan surat berharga yang dibutuhkan masyarakat sudah sampai ke gudang Disdukcapil Kabupaten Indramayu. “Sehingga pelayanan KTP maupun KK di kecamatan-kecamatan lancar kembali,” tuturnya.

Dalam perkiraannya, untuk kebutuhan dua sampai tiga bulan ke depan diharapkan masih aman. Konon, karena blanko KK yang sudah diterima pihak Disdukcapil sudah sekitar 70.000 lembar, dengan satu dusnya berisi 500 lembar KK. Sedangkan nilai tender pengadaan barang cetakan blanko KK dan KTP tahun 2009 ini Rp 2 miliar lebih. ( Satim / Joko K ) ***

Problem Sekolah Gratis di Indramayu

Drs. Akil, M.Pd (Foto : Satim)

Akil : “Tidak Ada Sekolah Gratis,

Tapi Dibiayai Pemerintah”

INDRAMAYU – Iklan dan instruksi sekolah gratis, kadang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, tak sedikit pula sekolah yang masih memungut pembiayaan pendidikan dari para orangtua murid. Sedangkan, kemunculan iklan-iklan ajakan untuk sekolah dan ditanggung gratis itu sempat membahagiakan masyarakat, terutama keluarga miskin.

“Wajar kalau masyarakat masih bingung. Karena gencarnya iklan sekolah gratis di televisi dan media massa cetak. Namun masyarakat juga harus mengerti, bahwa pada prinsipnya sekolah gratis itu tidak ada. Yang ada biaya pendidikannya ditanggung pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,”kata Drs. Akil, MPd, Kabid Ekstrakurikuler (Eskul) Subdin Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu kepada wartawan, Sabtu (2/5) di kantornya.

Akil sengaja membedah pemahaman iklan sekolah gratis itu, karena banyaknya pertanyaan masyarakat yang mengaku merasa bingung atas kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis seperti yang sering diiklankan di media massa cetak maupun elektronik.

Menurutnya, di Indonesia tidak ada satu pun sekolah yang gratis-tis. Yang ada, biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. “Sedangkan dana pemerintahnya berasal dari rakyat juga yang sengaja dialokasikan untuk anggaran pembiayaan pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat sangat diringinkan, karena biaya pendidikannya ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Hal itu, kata Akil, pemerintah berusaha sekuat tenaga agar rakyatnya mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun secara nasional. Jadi biaya pendidikan mulai masuk SD hingga masuk ke SMP dan MTs tidak dibebankan kepada masyarakat, namun pembiayaannya ditanggung pemerintah. ( Satim / Joko K ) ***

Sekolah Gratis di Indramayu

Sekolah Pungut Biaya,

Dana BOS “Dicekal”

INDRAMAYU – Semua sekolah dari mulai Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) dilarang memungut biaya apapun dari siswa. Sekolah juga diwajibkan memasang spanduk bertema “Di Sekolah Ini Tidak Dipungut Biaya Sepeser pun”. Bunyi spanduk yang sering dikonotasikan bernada “gratis” itu, berlaku bagi SD, SMP, dan MTs dalam penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2009.

Bagi sekolah yang membandel atau “nakal” atas instruksi Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli, MSi sanksinya cukup tegas. Konon, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan “dicekal” alias tidak akan dicairkan.

“Kalau masih ada sekolah-sekolah SD, SMP, dan MTs yang memungut dana penerimaan murid baru maupun Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan sebagainya, dana BOS-nya tidak akan dicairkan. Biar kapok !,” tandasnya.

Hal itu ditegaskan Suhaeli seusai memimpin acara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2009 tingkat Kabupaten Indramayu yang dipusatkan di Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Indramayu, Sabtu (2/4) siang.

Suhaeli tidak memungkiri jika dalam penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2009 ini, masih ada sekolah yang masih memungut biaya. Seperti Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Unggulan, dan Sekolah Berstandar Nasional. “Namun pungutan itu kami himbau agar semurah mungkin. Jangan sampai terlalu membebani orangtua murid. Namun, murid-murid berprestasi dari keluarga miskin tetap harus digratiskan, biayanya ditanggung Pemda,” kata Suhaeli yang disebut-sebut masih saudaranya penguasa Kota Mangga Indramayu itu.

Namun demikian, keterangan Suhaeli itu masih disanksikan sejumlah kalangan orangtua, terutama dari keluarga miskin. Pemerhati sosial dan pendidikan Indramayu, Dadang Kuswanda menilai, penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tersebut merupakan angin segar bagi warga di Bumi Wiralodra Indramayu dalam menghadapi penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2009.

“Namun masyarakat jangan sampai terlena. Pelaksanaannya harus dipantau secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran, harus dilaporkan kepada pihak berwenang,” kata Dadang Kuswanda.

Di tempat terpisah, untuk mempertegas instruksinya itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Suhaeli akan mengirimkan suratnya ke sejumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Madsrasah Tsanawiyah yang tersebar di Kabupaten Indramayu. ( Satim / Joko K ) ***

Dugaan Korupsi Rp. 7.9 M

Korupsi di Dinas Pendidikan Indramayu

Cari “Tumbal”

Indramayu, SINAR PAGI- Dugaan kasus korupsi dana pendidikan program PPK IPM Tahun Anggaran 2006, hingga kini terus diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kendati belum diketahui siapa tersangka dalam perkara itu, namun opini public mencerminkan kaasus tersebut akan mengarah pada “dalangnya” yang kini diduga mulai kasak-kusuk mencari “kambing hitam” untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Menurut Slamet, Sraf Kasi Kesetaraan Dikmas Disdik Kabupaten Indramayu, saar dikonfirmasi Sinar Pagi mengatakan, dirinya tidak terlibat dalam perkara itu. Ia mengaku tidak pernah mengetahui soal aliran dana dan pengadaan barang saar program PPK IPM itu berjalan.

Dikatakan Slamet, statusnya hanya sebagai pesuruh dan tidak berperan penting terkait kegiatan PPK IPM Tahun Anggaran 2006 yang kini diperiksa oleh Kejati. “Saya saar itu hanya sebagai pesuruh yang hanya menerima tugas untuk mondar-mandir mengurusi proposal yang masuk ke Dikmas. Saya kemungkinan akan dipanggil terkait adanya tanda tangan penerimaan honor dan pelatihan. Tapi demi Tuhan saya tidak mengetahui soal aliran dana PPK IPM, sebab saya bukan bendahara, dan yang membuat saya tidak mengerti, kenapa saya seolah tertuduh sebagai tersangka kasus tersebut sehingga para wartawan dan LSM banyak mengincar saya. Padahal, kasus itu orang lain yang melakukan.”

Slamet merasa disudutkan oleh seseorang, sehingga opini public mengarah terhadap dirinya seolah-olah sebagai pelaku. Dijelaskannya, bahwa setumpuk berkas (data) terkait kasus tersebut telah disiapkan untuk membuka ‘tabir gelap’ yang selama ini menghantui jajaran Dikmas Dinas Pendidikan Indramayu. “Saya siap Mas, menghadapi hukum dan wartawan,” tandasnya.

Manurut Bajuri, mantan Bendahara Dikmas, saat dihubungi Sinar Pagi menjelaskan, pemeriksaannya di Kejati masih dalam status lidik. Terkait program PPK IPM Tahun Anggaran 2006 semua kegiatan diperiksa tidak hanya program AKF saja. Pihaknya juga membenarkan atas pemeriksaan beberapa penilik, penyelenggara dan Pinlak yang terlibat atau terkait PPK IPM dengan dana total keseluruhan mencapai Rp 7,9 miliar.

Dikatakan Bajuri, bahwa saar itu kapasitasnya hanya sebagai bendahara Dikmas, jadi pihaknya tidak begitu mengetahui banyak soal kegiatan tersebut. Termasuk soal peraturandalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang sehingga pada pelaksanaannya tidak dilelangkan. Dimintanya, agar wartawan untuk konfirmasi dengan Kasubdin Dikmas yang seharusnya bisa lebih mengetahui hal tersebut.

Sementara menurut mantan Kasubdin Dikmas Disdik Kabupaten Indramayu, Rasita, saat ditemui di kediamannya, pekan lalu, mengemukakan bahwa persoalan penggunaan anggaran pada program PPK IPM, ia mengaku tidak pernah tahu, sebab, pihaknya hanya selaku pimpinan kelembagaan berkaitan dengan perencanaan sampai pengeluaran anggaran itu ditangani oleh Satlak dan Pimpro yang sekarang disebut Kepala Seksi (Kasi).

“Tanggung jawab itu terutama pada Satlak sendiri. Saya sifatnya hanya mengevaluasi, memonitoring, dan mengawasi kegiatan di lapangan,” ujar Rasita.

Dijelaskannya, bahwa evaluasi dan monitoring yang dilakukannya tidak sampai pada pengawasan soal anggaran. Sebab, hal itu tanggung jawab pihak Pemda melalui Satlak yang ditunjuk melalui SK Bupati. Mengenai adanya pemeriksaan di Kejati, Rasita merasa tidak keberatan.*(Bambang/Siswo/Suwardi)

UN SLTP Kab. Indramayu

Drs. H. Odang Kusmayadi, MM Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Indramayu.

(Foto : Satim)

Wartawan Kecewa, Sulit Ketemu

Kadis Pendidikan

INDRAMAYU – Secara umum, suasana Ujian Nasional (UN) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat berlangsung tertib, aman, dan lancar. Juga belum meletup adanya kasus kebocoran soal-soal Ujian Nasional. Ini terlihat berkat kerjasama semua pihak, termasuk aparat kepolisian yang begitu ketat menjaga barang-barang cetakan rahasia berisi soal-soal Ujian Nasional, dan petugas pun ikut mengawal pembagian soal-soal ujian ke sekolah-sekolah, termasuk mengawal lembar jawaban yang disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional yang ada di Sub Rayon Ujian Nasional yang tersebar di delapan titik se wilayah Kabupaten Indramayu.

Meski Ujian Nasional tingkat SLTP di Kota Mangga itu berlancar lancar, dan belum ditemukan kasus kebocoran jawaban soal sejak Senin (27/4) hingga Kamis (30/4), namun sejumlah wartawan media cetak di Indramayu merasa kecewa atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli, MSi yang terkesan sulit untuk ditemui wartawan. Tidak ada penjelasan pasti kesibukan apa yang tengah digarap Suhaeli di dalam ruangannya itu pada Senin (27/4), Selasa (28/4), Rabu (29/4), dan Kamis (30/4).

Padahal, para wartawan mendatangi Suhaeli karena ada hal-hal yang akan dikonfirmasikan seputar ratusan murid SMP Negeri, SMP PGRI, dan MTsN yang tidak mengikuti Ujian Nasional tahun 2009. Berdasarkan data SubdinDikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dari 25.466 murid SLTP yang terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional, ternyata sebanyak 382 murid SLTP tidak hadir sejak digelarnya Ujian Nasional yang berlangsung empat hari, Senin (27/4) hingga Kamis (30/4) tersebut.

Keterangan yang dihimpun ToeNTAS News, beragam alasan yang memicu calon peserta Ujian Nasional tidak hadir. Ada yang sudah kawin, ikut orangtuanya ke luar daerah mencari nafkah, bahkan berada di penampungan TKI/TKW. Sebagian lagi, konon, ada yang sudah diberangkatkan oleh perusahaan PJTKI ke Arab Saudi, dan negara Asia lainnya.

Beberapa kalangan menilai, fenomena itu merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Pendidikan di negeri ini. “Dinas Pendidikan mestinya harus menjalin kerjasama dengan semua pihak, untuk menekan dan mencegah anak usia sekolah terjebak dalam hal-hal yang di luar kewajibannya seperti terkena dampak lingkungan yang tidak sehat, atau alasan-alasan klasik akibat tekanan ekonomi keluarga dan sebagainya. Anak usia sekolah atau di bawah umur perlu diproteksi sungguh-sungguh,” kata Dadang Kuswanda, pemerhati masalah sosial di Bumi Wiralodra.

Menurutnya, masih beratnya beban orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena pihak sekolah negeri kurang konsekuen, tidak transparan, serta komitmennya cenderung lemah dalam mengelola dana pendidikan dari pemerintah. Dampaknya, bagi masyarakat ekonomi lemah masih keberatan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan selanjutnya.

“Kalau mau jujur, dana BOS itu untuk apa saja ? Mengapa masih saja ada pungutan yang macam-macam seperti SPP di SMP ? Kalau begini terus, jangan-jangan yang sekolah nantinya hanya orang-orang kaya saja. Wah ! Bisa parah nasib anak cucu kita,” ujarnya.

Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Odang Kusmayadi, MM mengatakan, kritikan masyarakat itu sangat baik untuk memperbaiki lembaga pendidikan negeri di daerahnya. Namun menyangkut banyaknya siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional tahun 2009 ini, Odang diduga menutup-tutupi “borok” di sejumlah sekolah dengan alasan belum tahu datanya seperti apa.

“Kami belum memperoleh data lengkap tentang siswa SLTP yang tidak mengikuti Ujian Nasional. Namun secara umum, Ujian Nasional SLTP berlangsung lancar tanpa kasus kebocoran soal. Ujian Nasional ini dipantau langsung para pemantau independen, polisi, dan Irjen Pendidikan Pusat,” tutur Odang Kusmayadi, Kamis (30/4) di kantornya. (Satim/Joko K) ***

Diduga Gara-gara Kawin dan Jadi TKW

Panitia Ujian Nasional Sub Rayon I Indramayu. (Foto : Satim)

Ratusan Murid SLTP

Batal Ikut Ujian Nasional

INDRAMAYU – Sebuah “tamparan” secara tidak langsung dilayangkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lantaran masih banyak murid setingkat SLTP yang berhenti sekolah karena buru-buru kawin, dan menjadi TKI/TKW ke luar negeri. Selain karena alasan ekonomi orangtua, namun yang lebih fatal lagi orangtua dan lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sesuai amanat Undang-Undang.

Pemantauan ToeNTAS News selama berlangsungnya Ujian Nasional tingkat SLTP, betapa banyaknya siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang tidak hadir untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) Tahun 2009 yang digelar selama empat hari sejak Senin (27/4) hingga Kamis (30/4). Dari 25.000 lebih siswa yang terdaftar sebagai peserta UN, tidak tanggung-tanggung, yang tidak ikut ujian nasional jumlahnya mencapai ratusan murid yang tersebar di SMP Negeri, SMP PGRI, MTsN, dan sekolah setara SMP lainnya lantaran diduga kawin, dan menjadi TKW ke luar negeri.

Sejumlah keterangan dari pihak pendidik, masyarakat, dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menyebutkan, banyaknya murid setingkat SLTP yang batal mengikuti UN, konon, karena berbagai faktor. Ada yang kawin, ikut dengan neneknya di luar daerah, bahkan sebagian besar karena terpaksa menjadi TKW dengan alasan faktor ekonomi. Meski sejumlah sekolah menawarkan pendidikan gratis, namun senjata demikian ternyata belum ampuh juga.

Fenomena “mengenaskan” demikian seperti diungkapkan Drs. Edi Suwardi, Kepala SMP PGRI Sindang, Indramayu. “Sebanyak 51 murid kami tidak ikut Ujian Nasional Tahun 2009 ini. Mayoritas berhenti sekolah karena kawin di bawah umur dan menjadi TKI/TKW. Kami benar-benar sedih,” ungkap Edi, Senin (27/4), di kantornya.

Menurutnya, berbagai upaya pencegahan telah ia lakukan, seperti pembinaan siswa dan pendekatan dengan orangtuanya, agar anaknya tetap sekolah jangan buru-buru kawin. Bahkan ia lakukan dengan gigih menjalin hubungan dengan pemerintahan desa setempat, camat, dan sejumlah pihak untuk mencegah kawin di bawah umur bagi anak-anak yang masih usia sekolah.

Sampai-sampai ia berani untuk menggelar pendidikan di empat titik di Kecamatan Arahan, Cantigi, Sindang, dan Kebon Kelapa dengan pusat pengedali pendidikan di SMP PGRI Sindang. Maksud Edi, ia ingin mempermudah jangkauan masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar sembilan tahun.

“Hasilnya hingga kini belum maksimal. Tapi kami tak putus asa, tetap berjuang untuk memperbanyak siswa-siswa SMP PGRI Sindang ini,” tuturnya.

Ketidakikutsertaan 51 murid SMP PGRI Sindang dalam UN 2009, tergolong ranking tertinggi murid yang batal menamatkan pendidikan tingkat SLTP di wilayah Kabupaten Indramayu. Sedangkan sekolah sederajat lainnya yang absen UN masih di bawah angka itu. Ini seperti yang dialami MTsN di bawah naungan Seksi Majelis Pendidikan Agama Islam (Mapendais) Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.

Tidak sedikit pula murid MTsN yang gagal ikut UN. “Alasannya klasik, yakni kawin dan menjadi TKI/TKW. Kondisi demikian amat bersebarangan dengan program pemerintahan Bupati Yance yang mengutamakan pendidikan. Namun harus bagaimana lagi, realitanya seperti itu,” ucap Ace Sukarya, Seksi Data Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Mapendais, Selasa (28/4), di kantornya.

Fenomena “kelabu” dalam UN SLTP itu, ternyata mengejutkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang ditangani melalui Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah (KasubdinDikmen) di dinas tersebut. KasubdinDikmen, Drs. H. Odang Kusmayadi, MM mengatakan, pihaknya akan meminta data dan keterangan dari sejumlah sekolah setara SLTP yang sejumlah siswanya tidak mengikuti UN.

“Kami jelas terkejut. Namun kami masih toleran. Yang tidak sempat ikut Ujian Nasional tahun ini, masih bisa menyusul. Asal ada laporan segera dari pihak sekolahnya masing-masing. Jadi kesempatan Ujian Nasional masih ada dan terbuka bagi murid yang namanya sudah tercatat sebagai peserta Ujian Nasional,” tandas Odang kepada para wartawan, Selasa (28/4) di kantornya. ( Satim / Joko K )

Tender Disdukcapil Kab. Indramayu

Tender Pengadaan Blanko KTP

Diduga Bermasalah

INDRAMAYU – Kritikan terhadap tender Pengadaan Blanko KTP, KK, dan Akte Kelahiran yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dusdukcapil) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tampaknya belum berakhir. Beberapa pihak tertentu, tender itu diduga bermasalah. Meski Panitia Lelang yang ditangani Procurement Unit Terpusat di bawah kendali Bagian Pengendalian Program Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengumumkan PT. SC sebagai pemenangnya.

Pengusaha Muda Indramayu, Ivan Alfian tetap mempertanyakan dan mempermasalahkan kinerja Panitia Lelang termasuk Kuasa Pengguna Anggaran Disdukcapil sehingga tetap memenangkan PT. SC untuk kesekian kalinya. Ivan menilai, ada indikasi monopoli jika harus tetap memenangkan PT. SC berkali-kali.

Bagi Ivan, kecurigaan itu muncul manakala perusahaan tersebut berturut-turut memenangkan tender Pengadaan Blanko KTP dan surat-surat berharga di Disdukcapil Kabupaten Indramayu dalam tiga tahun terakhir. Jika keputusannya seperti itu, Ivan berkeyakinan, dugaan sudah mengarah pada monopoli.

“Karena saya yakin, sejumlah perusahaan terbatas yang memiliki scurity printing yang mengikuti tender, semuanya cukup baik dan lengkap dalam dokumen penawarannya. Mengapa hanya perusahaan itu saja yang dimenangkan ?,” kata Ivan balik bertanya.

Ditambah dengan permasalahan kekosongan blanko KK dan KTP yang terjadi di unti-unit pelayanan indentitas penduduk tersebut di sejumlah kecamatan, maka Ivan bertambah curiga. “Saya menduga ada unsur KKN dan monopoli yang selama ini dijalankan pihak Disdukcapil. Permasalahan itu jangan sampai semua pihak terlena,” ujarnya.

Ivan bahklan mengancam akan melaporkan pihak Panitia Lelang dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tender pengadaan blanko KTP ke pihak berwajib. Bukan hanya itu, Ivan pun akan melayangkan surat pengaduan gratifikasi dan dugaan monopoli ke pihak yang lebih berwenang.

Meski kemenangan PT. SC memicu wacana bermacam-macam di kalangan tertentu. Ironisnya, pihak Disdukcapil Kabupaten Indramayu tetap berdalih apa yang diputuskannya merasa benar sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya.

Konon, karena tiga perusahaan peserta lelang blanko KTP yang diajukan pihak panitia lelang dan dianggap layak menang untuk dipilih PPTK (Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan) dan Pengguna Anggaran (PA) di Disdukcapil Kabupaten Indramayu, sepakat untuk memenangkan PT. SC dengan pertimbangan penawaran harganya lebih rendah dibandingkan dengan lainnya.

“Jadi kami memenangkan PT. SC atas dasar pertimbangan harganya yang lebih rendah. Kalau kami dituduh KKN dan sebagainya, itu tidak benar. Penilaian kami realistis saja. Jadi kalau ada yang keberatan, mestinya harus dilakukan perusahaan yang ikut lelang pada masa sanggah. Anehnya, koq tidak ada surat sanggahan pada waktu itu,” jawab Cecep Suryana selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu melalui Monoisman, PPTK yang berkitan dengan tender tersebut, Senin (27/4), di kantornya.

Menurutnya, masa sanggah itulah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan peserta lelang yang merasa keberatan untuk melakukan sanggahan yang ditujukan kepada Panitia Lelang, PPTK, dan PA dalam tender pengadaan barang cetakan tersebut. ( Satim / Joko K )

Blanko KK Habis

Pengumuman blanko KK habis tertempel di kaca kantor pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Sindang. (Foto : Satim)

Kehabisan Blanko KK dan KTP

Resahkan Masyarakat

INDRAMAYU – Resah. Begitulah kenyataan yang dihadapai masyarakat di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sekitar empat bulan terakhir. Pasalnya, setiap warga yang mengajukan permohonan pergantian Kartu Keluarga (KK), atau yang membuat KK baru tidak kelar hari itu juga. Konon, karena blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blanko KK habis. Akibatnya, sejumlah warga yang mengajukan permohonan KTP dan KK yang ada di kantor kecamatan mengaku pada resah. Kegelisahan ini juga diakui para petugas pelayanan KTP dan KK yang ada di kecamatan-kecamatan.

Fenomena keresahan itu tergambar dari sejumlah warga yang tengah mengajukan permohonan pembuatan KTP dan KK di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Mereka mengaku, sudah sekian lama pengajuan indentitas keluarga tadi ia ajukan ke petugas pelayanan KTP dan KK. Namun hingga akhir bulan April 2009 belum selesai, dengan alasan blanko KK-nya habis.

“Kenyataannya seperti itu. Blanko KK katanya habis. Padahal, saya butuh segera untuk kepentingan kerja dan pembuatan Akte Kelahiran anak saya yang akan sekolah. Kalau begini terus, masyarakat jadi resah. Pelayanan prima yang selama ini dicanangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu, bisa-bisa hanya polesan lipstik saja,” kata Udin (43), warga di wilayah Kecamatan Sindang.

Keresahan yang dialami Udin ternyata diakui oleh sejumlah warga yang dikonfirmasi ToeNTAS News yang sejak Maret dan April melakukan pemantauan seputar pelayanan KTP dan KK di lapangan. Amini (35), warga Anjatan, Indramayu mengaku, dirinya sudah lama menguruskan KTP dan kartu KK belum selesai hingga akhir April 2009. Padahal, Amini butuh KK dan KTP baru untuk persyaratan menjadi TKW di Arab Saudi. “Saya butuh KTP dan KK segera,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi ToeNTAS News, para petugas pelayanan KTP dan KK umunya mengatakan, mereka hanya melayani saja. Sedangkan urusan ketersediaan blanko KTP dan KK menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu. Kantor-kantor pelayanan indentitas penduduk yang ada di kecamatan-kecamatan, konon, tergantung kiriman barang cetakan berharga tersebut dari pihak Disdukcapil.

“Kami sudah mengajukan permohonan segera blanko KTP dan KK kepada Disdukcapil. Tapi jawabannya, blanko KK habis. Tak sedikit pula warga yang yang marah-marah pada kami, tapi kami tak bisa berbuat apa-apa. Dampaknya, banyak warga yang menuding pelayanan KTP dan KK dalam Maret dan April 2009 ini sangat buruk,” tutur Cucu Awenda (32), petugas yang melayani pencetakan kartu KK dan KTP di Kecamatan Sindang, Sabtu (25/4) siang.

Cucu Awenda merasa khawatir jika kosongnya blanko KTP dan KK tidak segera diatasi pihak Disdukcapil Kabupaten Indramayu. “Karena akan mengganggu pelayanan publik, bahkan akan menjadi sorotan berbagai pihak,” ujarnya.

Beberapa pihak menduga, ada ketidakberesan dalam perencanaan dan realisasi pencetakan blanko KK dan KTP yang ditenderkan kepada pihak perusahaan tertentu yang memiliki scurity printing pada tahun 2008 lalu. “Kalau tidak ada indikasi yang mengarah pada macam-macam, tidak mungkin sampai kehabisan blanko KK dan KTP. Itu patut dicurigai, apalagi dengan memenangkan PT. SC berkali-kali, namun prakteknya setiap awal tahun masyarakat selalu resah karena kehabisan blanko KTP dan KK. Mengapa bisa terjadi ?,” komentar Ivan Alvian, seorang pengusaha muda Indramayu.

Kehabisan blanko KK dan KTP tampaknya telah memicu komentar beberapa kalangan. Ini diakui Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu, Cecep Suryana melalui Monoisman, PPTK yang menangani perencanaan dan yang berurusan dengan tender pengadaan barang-barang cetakan berharga seperti KTP dan KK. Namun Monoisman membantah tuduhan macam-macam terhadap kemenangan PT. SC dalam tender KK dan KTP pada pertengahan April 2009 lalu.

“Jadi tidak benar kemenangan PT. SC karena dugaan KKN dan monopoli. Panitia Lelang memenangkan PT. SC karena harganya rendah dibanding perusahaan sejenisnya yang ikut tender. Sedangkan kekosongan blanko KK maupun KTP akan kami upayakan awal Mei 2009 agar tersedia dengan menugasi PT. SC,” jawab Monoisman, Senin (27/4), di kantornya. ( Satim / Joko K )