Selasa, 08 Februari 2011

TRADISI ADAT NGAROT LELEA : Menemukan Jodoh di Tengah Sawah

TANAH AIR

Menemukan Jodoh di Tengah Sawah

Selasa, 08 Februari 2011/ 04:14 WIB

Ekspedisi Humaniora

Salah satu tradisi dalam pesta ngarot di Desa Lelea,Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, adalah keluarga dan kerabat peserta ngarot memberi uang jajan kepada peserta, saat mereka diarak. (FOTO-FOTO: KOMPAS/TIMBUKTU HARTHANA)***

Oleh Siwi Yunita Cahyaningrum dan Timbuktu Harthana

Upaya masyarakat Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mempertahankan ”ngarot” adalah prestasi besar dalam pelestarian tradisi yang telah melembaga selama 354 tahun. Tapi, pergeseran pemaknaan dan tujuan asasi ritual koloni agraris ini pun tampaknya tak terelakkan.

Ritual pewarisan nilai-nilai luhur dan praktik hidup bercocok tanam telah lumer, beralih wujud menjadi seremonial berburu belahan jiwa sebagai pendamping hidup. Jejaka dan gadis desa yang dulunya diamanati untuk meneruskan denyut nadi pertanian, kini condong hanya bersuka-cita menikmati pesta lajangnya sembari berkedipan mata mencari jodoh.

Ngarot memang identik dengan hadirnya gadis-gadis belia dan pemuda-pemuda tangguh karena pesertanya adalah muda-mudi Desa Lelea. Umumnya, usia peserta sekitar 13-20 tahun, atau sudah akil balik dan masih lajang. Tapi, ada pula yang usianya lebih.

Pesta tanam yang dihelat tiap akhir tahun, atau menjelang tanam musim rendeng, ini dikenal dengan pesta kasinoman. Orang tua dan kerabat biasanya memberi kesempatan pesta dengan menyelipkan uang kepada peserta ketika diarak keliling desa.

Jumlah uang yang diberikan-kata Eri (40), warga Desa Tamansari, Rabu (22/12), beragam. ”Biasanya Rp 5.000 atau Rp 10.000. Terkadang, seorang remaja bisa mengumpulkan lebih dari Rp 100.000,” ujarnya.

Uang tersebut, lanjut Eri, umumnya dipakai untuk midang (mejeng) dan jajan makanan atau kebutuhan sandang di pasar kaget, yang tiap tahun kian riuh di pesta ngarot. Di pasar itu, benar-benar menikmati pesta mereka, selain hiburan tari dan musik yang digelar di balai desa semalam suntuk.

Dikumpulkan

Keluarga di Desa Lelea yang memiliki anak gadis atau laki-laki yang telah akil balik biasanya diminta secara sukarela mengikutsertakan anak-anak mereka dalam ritual ngarot. ”Muda-mudi itu dikumpulkan dan dipertemukan,” papar Daeng Sukaraja (51), warga Desa Lelea.

Ia menambahkan, awal mula berkumpulnya kaum muda itu adalah untuk bercocok tanam bersama. ”Bergotong-royong mengolah tanah, mengairi sawah, hingga menanam padi,” tambah Daeng.

Tradisi ini, lanjutnya, dimulai sekitar tahun 1646, oleh Ki Kapol, petani yang disegani warga desa. ”Dalam kesempatan itu, semua pemuda dan pemudi Desa Lelea dipertemukan dan diajak bertani bersama. Tujuannya, mempersatukan orang-orang desa yang rumahnya, waktu itu, berjauhan. Dari acara itu jadinya mereka saling kenal,” kata Daeng lagi.

Selama hampir dua pekan, puluhan bujang dan gadis itu bertemu dan bekerja sama. Para bujang mencangkul, membajak, dan mengairi sawah, sedangkan para gadis menyiapkan makan siang dan menanami sawah dengan bibit padi. Sawah yang mereka olah adalah warisan dari Ki Kapol, seluas 2,61 hektar, yang disebut juga sawah kasinoman.

Jatuh cinta

Berawal dari pertemuan di tengah sawah, dilanjutkan perkenalan, pesta setelah tanam padi (ngarot) kemudian ada yang berujung pernikahan. Ibarat lintah di sawah yang turun ke kali, cinta beberapa remaja Lelea bermula dari mata lalu bersemi di hati.

Anggapan pesta cari jodoh terbentuk juga karena dalam ngarot para gadis dan jejaka saling dihadap-hadapkan, saling memandang. Bahkan, dulu, penari ronggeng kethuk mengajak mereka berjoget agar saling kenal-yang tak jarang kemudian saling jatuh cinta.

Metode cari jodoh ala konvensional ini tak kalah ampuhnya dengan memanfaatkan jasa kontak jodoh di media cetak atau lewat jejaring situs dunia maya.

Yuni (35), misalnya, bercerita, dia mendapatkan jodoh saat mengikuti ngarot pada usia 15 tahun. Meski saling bertetangga, namun dia merasa cocok dengan suaminya ketika bertemu di pesta ngarot.

”Saya dua kali ikut ngarot. Umur 14 tahun dan 15 tahun. Tapi umur 16 tahun, saya tidak ikut lagi karena sudah menikah. Suami saya dulu juga ikutan ngarot,” ujar Yuni.

Tak sedikit, warga Lelea yang sudah menetap di kecamatan lain membawa anak gadis atau lelakinya mengikuti ngarot. Hal ini masih diperbolehkan, asalkan orang tua remaja itu asli penduduk Lelea.

Sesepuh Desa Lelea, Samian (70-an), yang juga mantan kuwu, mengatakan, ritual ngarot sebenarnya tidak tepat disebut sebagai pesta mencari jodoh. ”Karena, inti tradisi ini adalah mengajarkan cara bertani yang baik kepada generasi muda. Tapi, tak dimungkiri, banyak peserta yang akhirnya menikah (yang ketemu jodoh di pesta itu),” ujarnya.

Pergeseran pemaknaan ngarot tampaknya masih berlangsung. Sekarang ini tak hanya ada perubahan usia peserta, tapi juga perubahan tujuan asasi dari tradisi tersebut.

Usia peserta bisa dibilang tergolong sangat belia, sekitar 10-14 tahun, pelajar SD dan SMP. ”Padahal, dulu, usia pesertanya benar-benar usia yang siap nikah atau bekerja, sekitar 16-18 tahun,” kata Samian.

Lebe Sukardi, Ketua RT 12 RW 3 Desa Lelea, menambahkan, remaja sekarang cenderung enggan dan malu mengikuti tradisi ngarot. ”Rasa sukarela melibatkan diri dalam kegiatan warisan leluhurnya sudah susut,” katanya.

Alasan gengsi, tidak gaul, ataupun malu ditonton orang karena berdandan dan harus berkebaya, tak jarang dilontarkan untuk menolak ikut ritual itu. ”Dulu, seorang remaja bisa ikut ngarot 3-5 kali, atau sampai dia menikah. Tapi sekarang hanya 1-2 kali saja.

Para sesepuh Desa Lelea mengkhawatirkan, tradisi ini sirna 100 atau 200 tahun ke depan, karena tak ada lagi muda-mudi yang bersedia diarak keliling desa.

”Sepatutnya, dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan juga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Indramayu lebih agresif melestarikan tradisi ini. Jika luput, esensi tradisi ini akan menguap tergilas roda kereta modernisasi,” kata Daeng mengingatkan.***

Source : Kompas, Sabtu, 15 Januari 2011 | 04:14 WIB

Senin, 07 Februari 2011

Dua Sisi Wajah Pers

Senin, 07 Februari 2011
J
AJAK PENDAPAT KOMPAS

Dua Sisi Wajah Pers

Oleh : SULTANI

Di tengah sinisme publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara belakangan ini, simpati publik terhadap pers tetap tinggi. Meskipun demikian, kepentingan komersial pers diduga lebih menonjol dibandingkan dengan aspek pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.

Keberhasilan media massa memberitakan perkara-perkara korupsi, mafia hukum, mafia pajak, dan berbagai kasus kejahatan lainnya merupakan pencapaian tertinggi pers dari segi jurnalistik. Rakyat menjadi tahu yang terjadi dalam penyelenggaraan negara selama ini.

Pers masih dipandang sebagai lokomotif yang mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan negara yang selama ini telah porak poranda oleh perilaku korup. Dalam sorotan pers, praktik korupsi dan mafia hukum yang melibatkan para penyelenggara negara kini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan dukungan teknologi yang semakin canggih sebuah isu yang muncul akan segera menyebar dengan cepat melalui media yang bersifat online yang berbasis elektronik (seperti internet, televisi, dan radio) dan media yang berbasis cetak (seperti surat kabar, majalah, dan tabloid).

Cepatnya pergerakan informasi melalui media massa ini membuat pengungkapan kasus korupsi dan praktik-praktik kejahatan lainnya menggelinding seperti bola salju. Perkara korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia menjadi informasi yang selalu hangat bagi publik lantaran hampir setiap bulan muncul pemberitaan kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Kepercayaan masyarakat kepada media massa terlihat, antara lain, dalam kasus penahanan 19 anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Kasus ini menggelinding setelah Agus Tjondro membeberkannya kepada media. Begitu juga dalam dugaan adanya mafia hukum di Mabes Polri yang terungkap setelah mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji membocorkannya kepada pers. Kasus terakhir yang sempat menggemparkan negeri ini adalah ketika media memberitakan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh mantan pegawai pajak Gayus Tambunan yang diduga sebagai bagian dari mafia pajak di negara ini.

Rentetan pengungkapan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pers mampu mengungkap aib penyelenggaraan negara yang selama ini disembunyikan dari publik. Pers melalui media massa telah menyampaikan informasi yang faktual kepada publik tentang bobroknya penyelenggaraan negara sehingga publik menjadi tahu yang sebenarnya telah terjadi dengan negara ini.

Dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu terungkap, publik mengapresiasi langkah-langkah pers dalam memberitakan perkara-perkara korupsi untuk mendorong pemerintah agar proaktif menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melilit bangsa ini. Sebagian besar (64,8 persen) responden mengakui, pers telah berperan dalam mendorong pemerintah/negara untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan para penyelenggara negara.

Tingginya apresiasi publik terhadap peran media ini mencerminkan harapan masyarakat kepada pers sebagai saluran untuk mendorong penegakan hukum dan terciptanya pemerintahan yang bersih di negara ini. Harapan tersebut bisa dilihat dari kepercayaan bahwa pers tetap konsisten untuk menyelamatkan agenda-agenda penting kenegaraan. Sebut saja agenda penegakan hukum yang selama ini masih kurang maksimal. Dalam pandangan publik, media massa masih berkomitmen untuk menyelamatkan agenda penegakan hukum ini.

Setidaknya, 55,7 persen responden dalam jajak pendapat Juli 2010 melihat isu-isu penanganan perkara-perkara hukum yang diangkat media massa sudah memadai dalam mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum.

Sebagai saluran bagi publik untuk mengontrol kinerja pemerintah, pers juga dinilai sudah cukup memberi ruang bagi publik untuk beropini. Bahkan, dalam jajak pendapat kali ini, 63,7 persen responden memberi apresiasi kepada pers yang telah memberitakan munculnya gerakan-gerakan sipil yang kritis melawan lambannya penanganan kasus-kasus korupsi. Upaya ini dipandang sudah memadai dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengontrol kinerja lembaga-lembaga negara.

Kepentingan komersial

Meskipun kepercayaan publik terhadap lembaga pers cukup tinggi, publik juga menangkap kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan pada kehidupan media massa saat ini. Orientasi pers dalam pola pemberitaan menyiratkan kentalnya kepentingan komersial dalam penyajiannya. Hal tersebut ditangkap oleh 57,1 persen responden jajak pendapat ini. Kecenderungan itu disebabkan oleh munculnya berbagai orientasi pemberitaan yang cenderung ”provokatif” dalam beberapa peristiwa. Termasuk dalam pemberitaan mengenai bencana alam, upaya komodifikasi terhadap peristiwa kerap sulit dihindarkan. (Litbang Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 07 Februari 2011

Taring Media Massa di Ranah Politik

Senin, 07 Februari 2011
KEBEBASAN BEREKSPRESI

Taring Media Massa di Ranah Politik

Media massa di Indonesia selama 12 tahun terakhir berkembang sangat pesat. Tak dapat dimungkiri, media massa saat ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Lebih dari itu, media semakin jelas menunjukkan taringnya dalam mengawal, bahkan mengubah, kebijakan publik.

Di tengah kebebasan ekspresi berpendapat saat ini, media massa semakin leluasa menjalankan perannya, terutama dalam melakukan kontrol sosial. Kini publik dapat dengan mudah mengakses dan menyaksikan gemuruh aktivitas politik. Ruang-ruang politik, yang sebelumnya hanya dapat diakses secara terbatas oleh kelompok yang juga terbatas, saat ini dapat dengan mudah dijangkau publik secara langsung. Paling tidak, publik dapat dengan leluasa menyimak berbagai pertunjukan politik lewat beragam media informasi, baik melalui televisi, surat kabar, atau media elektronik.

Perubahan pola pemberitaan, terutama televisi, pun tampak mencolok selama beberapa tahun terakhir. Publik kerap disuguhi informasi yang disajikan secara telanjang, apa adanya. Salah satunya adalah sidang Mahkamah Konstitusi (3/11/2009) yang memutar rekaman percakapan Anggodo Widjojo yang disiarkan secara langsung oleh televisi. Esoknya, hampir semua media cetak dan elektronik juga menerbitkan transkrip lengkap rekaman berisi percakapan yang ditengarai rekayasa kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Tayangan langsung televisi berdurasi 4,5 jam itu memungkinkan masyarakat untuk menilai secara obyektif bagaimana hukum diperjualbelikan. Contoh lain adalah ketika masyarakat menyaksikan perilaku politisi di gedung DPR yang ditayangkan secara langsung dan utuh saat digelar rapat paripurna membahas kasus Century. Media saat ini menjadi pintu yang membuka akses bagi publik untuk menyaksikan secara langsung proses hukum yang sebelumnya tertutup bagi kelompok terbatas.

Gempuran pemberitaan, yang kerap disajikan secara utuh dan dramatis, tak ayal mengubah perilaku dan pola konsumsi masyarakat terhadap media. Minat publik dalam mengonsumsi berita tampak cukup besar. Kesimpulan ini setidaknya tampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang diselenggarakan 20-22 November 2010, tentang konsumsi media masyarakat. Lebih dari separuh responden yang menyatakan bahwa sajian berita menjadi menu yang paling mereka minati saat menonton televisi atau membaca, baik lewat surat kabar atau media elektronik.

Tak heran, ketika apresiasi dan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara menurun, media massa menjadi tumpuan terakhir publik untuk mengambil peran sebagai alat kontrol dalam proses penyelenggaraan negara. Kekuatan pers untuk menggerakkan persepsi publik demikian besar. Hal ini tergambar dari setiap gempuran pemberitaan atas skandal atau isu yang melibatkan lembaga negara, kerap disusul dengan hasil survei yang menunjukkan kemerosotan persepsi publik yang signifikan atas lembaga tersebut.

Di tengah situasi inilah, media memegang peran yang demikian strategis. Mengutip Ellis S Krauss (Democracy and the Media, 2000), media massa di ranah politik dan demokrasi memiliki kekuatan untuk menjalankan empat fungsi pentingnya. Pertama, fungsi media sebagai pengawas (watch dog) terhadap proses pemerintahan melalui ekspose berita tentang kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan pemerintah.

Media juga dapat berperan sebagai penjaga (guard dog) dengan menjalankan fungsinya menyampaikan informasi dan panduan penting yang berpengaruh terhadap penilaian dan keputusan politik masyarakat. Media massa mengambil peran penunjuk jalan (guide dog) dengan menjalankan fungsinya mendidik dan menginformasikan masyarakat soal kebijakan publik. Terakhir, media massa sangat mungkin menjadi peliharaan (lap dog). Dalam hal ini, media menjadi alat penguasa (termasuk pemilik modal) berkomunikasi dengan rakyat untuk memobilisasi dukungan terhadap segala kebijakan, otoritas, dan kinerja institusinya. (Suwardiman/Litbang Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 07 Februari 2011

Gelaran Seni Budaya Cirebon Meriahkan Malam Penutupan Camping ST Setia

Gelaran Seni Budaya Cirebon

Meriahkan Malam Penutupan Camping ST Setia

Minggu, 06/02/2011 - 21:52

VOKALIS ST 12, Charly menari bersama pemain sintren pada acara penutupan perkemahan ST Setia disaksikan Bupati Cirebon, H. Dedi Supardi dan Ketua DPD KNPI, H. Diding Karyadi, Minggu (6/1), di Setu Patok, Kab. Cirebon.***(Shanty/”KC”)

CIREBON, Ekspedisis Humaniora - Gelaran beragam kesenian Cirebon meramaikan malam puncak kegiatan camping ST Setia, Minggu (6/2) malam, di Bumi Perkemahan Situ Patok Kabupaten Cirebon.

Selain tari topeng dan ronggeng bugis, malam gelaran seni ST Setia juga diramaikan satu kesenian yang nyaris terancam punah Sintren. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Cirebon, H. Dedi Supardi, Pemimpin Redaksi Kabar Cirebon, Diding A Karyadi dan Charly ST 12.

Malam gelaran seni budaya Cirebon bertajuk "Budaya Cirebon Bersama Charly" tersebut tidak hanya mampu menyuguhkan hiburan bagi peserta camping tetapi juga warga sekitar. Terlebih, Bupati Cirebon, H. Dedi Supardi dan Charly ST 12 sempat turun panggung dan berjoget bersama penari sintren.

Vokalis kelompok musik ST 12, Charly mengungkapkan, kegiatan Budaya Cirebon Bersama Charly tak lain digelar sebagai upaya memperkenalkan budaya Cirebon kepada peserta camping.

Selain itu lanjut Charly, kekayaan budaya Cirebon dengan ragam keseniannya, saat ini nyaris terancam punah karena nyaris tak pernah tersentuh. "Sayang sekali kalau kekayaan budaya Cirebon dengan kesenian yang unik dan khas ini harus tenggelam. Jadi selain sebagai ajang hiburan, gelaran Budaya Cirebon Bersama Charly juga dimaksudkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Cirebon," ujarnya.

Di tempat yang sama Bupati Cirebon, H. Dedi Supardi menuturkan, ditampilkannya beragam budaya Cirebon dalam malam penutupan camping ST Setia tentu saja memberikan kebanggaan tersendiri.

Hal ini, menurut Dedi, merupakan langkah yang harus terus didukung sebagai upaya pelestarian budaya Cirebon. "Ini terobosan luar biasa, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon saya tentu sangat berharap kegiatan yang digagas Charly ST 12 ini akan menjadi inspirasi bagi musisi lainnya untuk terus mengangkat budaya daerah. Karena tanpa kegiatan seperti ini ancaman kepunahan seni budaya Cirebon bukan hanya omong kosong, " tegasnya.

Dedi menambahkan, pihaknya juga sangat memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut. Pasalnya, Charly ST 12 ternyata memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian seni budaya Cirebon. Dalam kegiatan tersebut selain kesenian Cirebon, Charly ST 12 juga memberikan hiburan dengan menyanyikan sederet tembang hitnya. (C-14/C-11/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 06 Februari 2011

Komentar Berita

  • sirojul (not verified) on Minggu, 06/02/2011 - 22:53

cik atuh, gelar budaya cirebonan teh kudu sering2 di bandung...pan kultur jabar keneh...promosikeun oge atuh masakah cirebon, nasi jamblang, empal gentong, di bandung sebagai kota parwisata..

Pemerintah Harusnya Mengatur Biaya Pendidikan PTN

Pemerintah Harusnya

Mengatur Biaya Pendidikan PTN

Minggu, 06/02/2011 - 16:44

BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Ketua Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) Jawa Barat Sali Iskandar menuturkan, semestinya pemerintah mengatur lebih rinci terkait penetapan biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab jika tidak, biaya yang dipatok PTN dikhawatirkan akan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat kecil.

"Saya sejujurnya kecewa dengan pernyataan pemerintah yang menyerahkan sepenuhnya biaya pendidikan kepada PTN. Bagaimana ini? Untuk kami, swasta walaupun dibebaskan tidak mungkin akan seenaknya karena akan berpengaruh pada minat masyarakat, tetapi di negeri akan seperti apa pendidikan kita ini. Yang mampu mungkin tidak masalah, tetapi yang kurang mampu?" ujarnya.

Jika pemerintah terus membiarkan hal ini, kata Sali, maka PTN ibaratnya ular berkepala dua. Bahkan meski jalur mandiri akan dihilangkan, sama saja bohong jika tidak ada aturan mengenai biaya. "Masa seperti itu, penerimaan nasional tetapi biaya seperti jalur mandiri. Padahal seluruh fasilitas seperti gedung, ruang kelas, dan fasilitas lainnya pemerintah yang menyediakan, tetapi masyarakat masih harus menanggung biaya lagi dan itu sangat besar," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sali menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah untuk membuat aturan mengenai pembiayaan ini. Termasuk pembiayaan jalur mandiri yang masih diselenggarakan oleh sejumlah PTN. "Fasilitas dari negara, seharusnya masyarakat tidak perlu bayar lagi," tuturnya.

Selain itu, Sali juga mempertanyakan penghasilan yang diterima oleh dosen yang statusnya sebagai PNS di PTN. Sebab semestinya, kata dia, PNS tidak diperbolehkan menerima penghasilan lainnya di luar gaji dia sebagai seorang PNS. "Apakah itu dibenarkan double-double seperti itu," ucapnya. (A-157/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 06 Februari 2011

UGM Yakini Jalur SNMPTN Semakin Baik

UGM Yakini Jalur

SNMPTN Semakin Baik

Minggu, 06/02/2011 - 15:46

BANDUNG, Ekspedisis Humaniora - Seperti halnya Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membuka 100 persen penerimaan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Universitas Gadjah Mada pun mulai tahun ini melakukan hal yang sama. Sebanyak 7.150 mahasiswa baru di 68 program studi akan diterima melalui SNMPTN. Jumlah tersebut akan diterima melalui jalur undangan sebanyak 41 persen dan jalur ujian tertulis sebanyak 59 persen.

Kebid Humas UGM Suryo Baskoro saat dihubungi dari Bandung Sabtu (5/2) menuturkan, alasan yang melatarbelakangi hingga akhirnya UGM memutuskan untuk sepenuhnya SNMPTN karena melihat kualitas ujian tertulis di SNMPTN semakin baik. Apalagi tiga PTN yakni UGM, UI, dan ITB menjadi PTN yang ditunjuk untuk menyusun soal. "Artinya pengalaman tiga PTN selama ini dalam hal seleksi juga sudah terbukti baik, makanya kami berkeyakinan SNMPTN lebih baik," ujarnya. (A-157/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 06 Februari 2011

Sabtu, 05 Februari 2011

Undangan Berdasarkan Akreditasi Sekolah

SNMPTN

Undangan Berdasarkan Akreditasi Sekolah

JAKARTA, Ekspedisi Humaniora - Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan dibuka 1 Februari hingga 12 Maret 2011 dan pendaftaran dilakukan secara online ke laman http://undangan.snmptn.ac.id.

”Jalur ini hanya terbuka untuk siswa berprestasi yang direkomendasikan kepala sekolah. Jalur undangan ini tidak termasuk jalur penelusuran minat dan bakat, seperti pemenang olimpiade sains, olahraga, serta seni tingkat nasional maupun internasional,” kata Ketua Umum Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 Herry Suhardiyanto di Jakarta, Sabtu (29/1).

Tersedia 165.034 kursi di perguruan tinggi negeri pada SNMPTN 2011. Kuota jalur undangan 53.850 kursi atau 33 persen. Sementara SNMPTN jalur ujian tertulis/keterampilan 111.184 kursi atau 67 persen.

Herry, yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan, SNMPTN lewat jalur undangan yang tadinya hanya untuk SMA/MA/SMK/MAK berakreditasi A dan B kini terbuka juga untuk sekolah berakreditasi C. Namun, kuota siswa yang boleh mendaftar lewat jalur undangan ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah.

Sekolah dengan akreditasi A dengan jenis kelas akselerasi semua siswa bisa ikut SNMPTN jalur undangan. Sekolah terakreditasi A dengan jenis kelas RSBI/unggulan bisa mengirimkan 75 persen siswa terbaik di sekolah tersebut.

Sementara sekolah terakreditasi A dengan jenis kelas reguler diberi kuota 50 persen dari siswa terbaik. Sekolah berakreditasi B mendapat jatah 25 persen terbaik. Sekolah berakreditasi C hanya mendapat kuota 10 persen terbaik.

”Kami tidak semata mempertimbangkan nilai rapor. Namun, perguruan tinggi juga melihat reputasi sekolah,” kata Musliar Kasim, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, yang juga Rektor Universitas Andalas, Padang. (ELN)***

Source : Kompas, Senin, 31 Januari 2011

KOMENTAR

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini.

  • Dr.H.Y. Padmono, M.Pd.

Senin, 31 Januari 2011 | 19:42 WIB

Ya semoga anak-anak terbaik mendapat tempat terbaik

Balas tanggapan

NISN Kewenangan Disdik Kab/Kota

Jelang SNMPTN 2011

NISN Kewenangan Disdik Kab/Kota

Sabtu, 05/02/2011 16.05 WIB

BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Terkait belum dimilikinya Nomor Induk Siswa Nasional oleh siswa-siswi SMA Kota Bandung, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Hilman menuturkan, penomoran siswa melalui NISN ini merupakan kewenangan kabupaten/kota. Kalau siswa di Kota Bandung belum memiliki NISN maka Disdik Kota Bandung harus segera menyelesaikannya.

"Ini menjadi perhatian juga bagi panitia SNMPTN. Tetapi saya kira kabupaten/kota lain sudah memiliki NISN ini," katanya. (A-157/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Jumat, 04/02/2011 - 18:03

Komentar Berita

  • Utama (not verified) on Jumat, 04/02/2011 - 18:50

itu yang harus diperhatikan DISDIK Kota Bandung anak kls 1-3 SD dari Kota Bandung yang akan mutasi ke kota Cimahi tidak memiliki NISN dgn alasan belum dilaporkan ke DISDIK Kota Bandung dari sekolah asalnya, sehingga ketika di tanyakan persyaratan itu, terjadi salah paham dari orang tua siswa yg mengatakan mutasi ke Sekolah di Kota Cimahi itu dipersulit, mungkin hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari DISDIK Kota Bandung ke masing2 sekolah sehingga banyak orang tua murid yg menanyakan kpd pihak sekolah asal harus mengurus sendiri di DISDIK Kota Bandung.

Disdik Jabar Sosialisasikan SNMPTN

Jelang SNMPTN 2011

Disdik Jabar Sosialisasikan SNMPTN

Sabtu, 05/02/2011 - 16:05

BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 menggelar sosialisasi SNMPTN 2011 di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jln. Dr. Radjiman Bandung, Jumat (4/2). Sosialisasi diikuti oleh perwakilan sekolah dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Hadir menyampaikan informasi, Sekretaris Eksekutif Panlok Bandung Asep Gana Suganda, Ketua SNMPTN Panlok Bandung Prof. Husein Bahti, perwakilan dari sejumlah PTN, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Disdik Jawa Barat Asep Hilman, serta perwakilan dari Bank Mandiri. (A-157/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Jumat, 04/02/2011 - 18:48

Mendiknas: Penerbit Bebas Ajukan Buku untuk Dinilai

Mendiknas:

Penerbit Bebas Ajukan Buku untuk Dinilai

Sabtu, 05/02/2011 - 16:05

JAKARTA, Ekpedisi Humaniora - Kementerian PendidikanNasional (Kemdiknas) memberikan kebebasan kepada penerbit mengajukan bukunya untuk dinilai kelayakannya. Penilaian dilakukan oleh tim independen melalui proses evaluasi. Setelah ditetapkan layak, buku kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pengayaan di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan penjelasan tentang kontroversi buku seri SBY di Gedung Kemdiknas Jakarta, Jumat, (4/2). "Tidak ada larangan, siapapun penerbitnya boleh mengajukan. Apapun judulnya dan mengajukan siapapun sebagai figur utamanya. Itu kita bebaskan sepenuhnya. Monggo, tidak masalah kalau ada penerbit yang mengajukan tokoh X, Y, terus diajukan lolos, ya kita tawarkan," urai Mendiknas seperti dikutip Kominfo, Jumat (4/2).

Hadir pada acara tersebut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas Diah Harjanti, dan Anggota Tim Penilai Buku Bana Kartasasmita dari Institut Teknologi Bandung dan Siti Rohmah Nurhayati dari Universitas NegeriYogyakarta.

Menurut Mendiknas, setidaknya ada dua pertimbangan oleh penerbit dalam mengajukan bukunya untuk dinilai. Pertama, dari sisi substansi dan kedua dari sisi kelayakan bisnis. Buku pengayaan atau nonteks pelajaran di sekolah ini meliputi pengayaan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, buku referensi dan panduan pendidik.

Mendiknas juga menegaskan penilaian buku pengayaan berbeda dengan penilaian pada buku teks pelajaran yang harus merujuk kurikulum. "Pilihannya banyak dan memenuhi uji tim independen,"katanya.

Selama 2006-2010, jumlah buku nonteks pelajaran yang didaftarkan oleh penerbit sebanyak 27.029 judul. Setelah dinilai, jumlah buku yang layak digunakan sebanyak 2.403 judul terdiri atas 1.342 buku pengetahuan, 346 buku keterampilan, 248 buku kepribadian, 179 bukureferensi dan 168 panduan pendidik.

Sementara itu, Anggota Tim Penilai Buku Bana Kartasasmita dari Institut Teknologi Bandung mengatakan, buku pengayaan ditujukan untuk membantu pembaca agar gemar membaca dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Buku nonteks pelajaran juga harus memiliki ciri keindonesiaan, tidak mengandung unsuk SARA dan dapat dibaca lintas kelas. "Buku itu juga disesuaikan dengan pertumbuhan psikologis anak dalam proses belajar," katanya. (das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Sabtu, 05/02/2011 - 03:20

Minggu, 23 Januari 2011

UN 2011 SMA/SMK Digelar 18-21 April

UJIAN NASIONAL

UN 2011 SMA/SMK Digelar 18-21 April

Ilustrasi: UN untuk SMA/MK, SMALB, dan SMK dilaksanakan 18-21 April 2011, UN untuk SMP/MTs dan SMPLB: 25-28 April 2011, dan UN untuk SD/MI dan SDLB: 10-12 Mei 2011. (HERU SRI KUMORO/KOMPAS)***

TERKAIT:

BIAK - Pelaksanaan Ujian Nasional 2010/2011 bagi siswa SMA/SMK atau sederajat se-Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan dimulai serentak pada 18-21 April 2011.

"Kegiatan UN 2011 sedikit mengalami perubahan kebijakan di mana jika seorang siswa tak lulus UN 2011 maka yang bersangkutan bisa menempuh ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A (setara SD) paket B (setara SMP) sera paket C (setara SMA) atau mengulang kembali pada sekolah yang bersangkutan," ungkap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Biak, Kamaruddin SPd, Minggu (23/1/2011).

Sesuai kebijakan secara nasional jajaran kementerian pendidikan nasional pada pelaksanaan UN 2010/2011 tidak memberlakukan ujian mengulang bagi siswa tak lulus ujian nasional sebagaimana berlaku pada 2010.

Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional tak memberikan kesempatan ujian mengulang, lanjut Kamaruddin, maka peluang siswa yang tidak lulus UN diberikan solusi mengulang sekolah atau mengikuti pendidikan paket guna mencegah murid bersangkutan putus sekolah.

Untuk mendapatkan hasil maksimal pada pelaksanaan UN 2011 jajaran Disdik Biak melalui sekolah di berbagai jenjang pendidikan telah melakukan program pengayaan materi melalui les tambahan mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional 2011.

Dengan adanya les tambahan di setiap sekolah, diharapkan para siswa lebih siap menguasai materi pelajaran yang diberikan guru bidang studi bersangkutan serta mampu meraih prestasi persentase kelulusan siswa lebih besar pada 2011.

Sesuai jadwal Ujian Nasional 2011 untuk jenjang pendidikan SMA, SMALB, dan SMK berlangsung 18-21 April 2011, sementara jadwal UN Susulan SMA/MK, SMALB, dan SMK pada 25-28 April 2011, sedangkan Ujian Praktik Kejuruan untuk SMK paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UN.

Untuk jadwal Ujian Nasional SMP/MTs, SMP/MTs dan SMP luar biasa dimulai 25-28 April 2011 dan ujian susulan 3-6 Mei 2011, sementara jenjang pendidikan SD/MI sederajat berlangsung 10-12 Mei 2011 dan UN susulan 18-20 Mei 2011.

"Saya imbau siswa SD,SMP dan SMA/SMK se-kabupaten Biak Numfor yang mengikuti UN 2011 dapat meningkatkan frekuensi belajarnya serta memperbanyak latihan menjawab soal-soal mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional mendatang," harap Kamaruddin.(Ant)***

Editor : Benny N Joewono/ Source : Kompas.com, Minggu, 23 Januari 2011 | 11:00 WIB

Siswa Miskin Akan Dapat Bimbel Gratis

UJIAN NASIONAL

Siswa Miskin Akan Dapat Bimbel Gratis

Ilustrasi: Pemerintah didesak agar memperhatikan sisi pelajar dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu agar tidak lagi mengorbankan siswa sebagai subyek pendidikan.(Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir0***


TERKAIT:

MATARAM - Ratusan siswa miskin tingkat sekolah menengah pertama akan mendapatkan bimbingan belajar gratis dari pemerintah guna meningkatkan prestasi ujian nasional pelajar dari kalangan keluarga kurang mampu tersebut.

"Bimbingan belajar (bimbel) gratis itu adalah salah satu upaya kami terhadap siswa yang rentan tidak lulus ujian nasional (UN)," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H Zaenal Arifin, Minggu (23/1/2011).

Anggaran program Bimbel gratis untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN bagi siswa berasal dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mataram dan Kementerian Pendidikan Nasional.

BAZ Kota Mataram menyediakan anggaran untuk 311 siswa yang tersebar di delapan SMP/MTs negeri dan lima SMP/Mts swasta, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional menganggarkan untuk 13 sekolah SMP negeri dengan jumlah siswa kurang mampu yang dibelarkan sebanyak 60 siswa untuk setiap sekolah.

Pelaksanaan Bimbel akan dimulai secara serentak di seluruh sekolah pada 26 Januari 2011 dan berakhir 18 Februari 2011.

Proses pembelajaran dilakukan pada sore hari atau di luar jam pelajaran sekolah.

"Progam Bimbel mata pelajaran yang diujikan dalam UN akan evaluasi sejauh mana efektivitasnya. Evaluasi dijadwalkan selama dua hari yaitu 19-20 Februari 2011," kata Zaenal.

Instruktur yang ditugaskan untuk memberikan Bimbel, berasal dari para guru yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan peningkatan pemahaman kepada siswa yang akan mengikuti UN.

Jumlah instruktur tersebut sebanyak 44 orang. Mereka juga akan didampingi oleh pengawas pendidikan.

Seluruh guru dan pengawas pendidikan yang ditugaskan untuk memberikan bimbel kepada siswa kurang mampu tersebut akan diberikan dana bantuan operasional yang bersumber dari dana bantuan BAZ dan Kementerian Pendidikan Nasional.

"Para guru dan pengawas pendidikan ini nantinya akan keliling ke setiap sekolah untuk memberikan bimbingan belajar, jadi perlu dana operasional," ujar Zaenal.

Ia berharap dengan memberikan bimbingan belajar bagi siswa kurang mampu bisa mendongkrak tingkat kelulusan UN siswa SMP/Mts di Kota Mataram, yang pada 2009 lalu mencapai 99,81 persen atau hanya 13 siswa yang tidak lulus dari total peserta UN sebanyak 6.744 siswa.(Ant) ***

Editor : Benny N Joewono/ Source : Kompas.com, Minggu, 23 Januari 2011 | 12:09 WIB