Dua Sisi Wajah Pers

Senin, 07 Februari 2011
JAJAK PENDAPAT KOMPAS

Dua Sisi Wajah Pers

Oleh : SULTANI

Di tengah sinisme publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara belakangan ini, simpati publik terhadap pers tetap tinggi. Meskipun demikian, kepentingan komersial pers diduga lebih menonjol dibandingkan dengan aspek pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.

Keberhasilan media massa memberitakan perkara-perkara korupsi, mafia hukum, mafia pajak, dan berbagai kasus kejahatan lainnya merupakan pencapaian tertinggi pers dari segi jurnalistik. Rakyat menjadi tahu yang terjadi dalam penyelenggaraan negara selama ini.

Pers masih dipandang sebagai lokomotif yang mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan negara yang selama ini telah porak poranda oleh perilaku korup. Dalam sorotan pers, praktik korupsi dan mafia hukum yang melibatkan para penyelenggara negara kini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan dukungan teknologi yang semakin canggih sebuah isu yang muncul akan segera menyebar dengan cepat melalui media yang bersifat online yang berbasis elektronik (seperti internet, televisi, dan radio) dan media yang berbasis cetak (seperti surat kabar, majalah, dan tabloid).

Cepatnya pergerakan informasi melalui media massa ini membuat pengungkapan kasus korupsi dan praktik-praktik kejahatan lainnya menggelinding seperti bola salju. Perkara korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia menjadi informasi yang selalu hangat bagi publik lantaran hampir setiap bulan muncul pemberitaan kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Kepercayaan masyarakat kepada media massa terlihat, antara lain, dalam kasus penahanan 19 anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Kasus ini menggelinding setelah Agus Tjondro membeberkannya kepada media. Begitu juga dalam dugaan adanya mafia hukum di Mabes Polri yang terungkap setelah mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji membocorkannya kepada pers. Kasus terakhir yang sempat menggemparkan negeri ini adalah ketika media memberitakan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh mantan pegawai pajak Gayus Tambunan yang diduga sebagai bagian dari mafia pajak di negara ini.

Rentetan pengungkapan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pers mampu mengungkap aib penyelenggaraan negara yang selama ini disembunyikan dari publik. Pers melalui media massa telah menyampaikan informasi yang faktual kepada publik tentang bobroknya penyelenggaraan negara sehingga publik menjadi tahu yang sebenarnya telah terjadi dengan negara ini.

Dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu terungkap, publik mengapresiasi langkah-langkah pers dalam memberitakan perkara-perkara korupsi untuk mendorong pemerintah agar proaktif menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melilit bangsa ini. Sebagian besar (64,8 persen) responden mengakui, pers telah berperan dalam mendorong pemerintah/negara untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan para penyelenggara negara.

Tingginya apresiasi publik terhadap peran media ini mencerminkan harapan masyarakat kepada pers sebagai saluran untuk mendorong penegakan hukum dan terciptanya pemerintahan yang bersih di negara ini. Harapan tersebut bisa dilihat dari kepercayaan bahwa pers tetap konsisten untuk menyelamatkan agenda-agenda penting kenegaraan. Sebut saja agenda penegakan hukum yang selama ini masih kurang maksimal. Dalam pandangan publik, media massa masih berkomitmen untuk menyelamatkan agenda penegakan hukum ini.

Setidaknya, 55,7 persen responden dalam jajak pendapat Juli 2010 melihat isu-isu penanganan perkara-perkara hukum yang diangkat media massa sudah memadai dalam mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum.

Sebagai saluran bagi publik untuk mengontrol kinerja pemerintah, pers juga dinilai sudah cukup memberi ruang bagi publik untuk beropini. Bahkan, dalam jajak pendapat kali ini, 63,7 persen responden memberi apresiasi kepada pers yang telah memberitakan munculnya gerakan-gerakan sipil yang kritis melawan lambannya penanganan kasus-kasus korupsi. Upaya ini dipandang sudah memadai dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengontrol kinerja lembaga-lembaga negara.

Kepentingan komersial

Meskipun kepercayaan publik terhadap lembaga pers cukup tinggi, publik juga menangkap kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan pada kehidupan media massa saat ini. Orientasi pers dalam pola pemberitaan menyiratkan kentalnya kepentingan komersial dalam penyajiannya. Hal tersebut ditangkap oleh 57,1 persen responden jajak pendapat ini. Kecenderungan itu disebabkan oleh munculnya berbagai orientasi pemberitaan yang cenderung ”provokatif” dalam beberapa peristiwa. Termasuk dalam pemberitaan mengenai bencana alam, upaya komodifikasi terhadap peristiwa kerap sulit dihindarkan. (Litbang Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 07 Februari 2011