KEKERASAN : DPRD DKI Jakarta Ajukan Hak Interpelasi

Dengan peralatan seadanya, warga mencopot besi kerangka tempat duduk bus milik polisi dan satpol PP yang dibakar massa dalam kerusuhan Koja, Jakarta Utara, Kamis (15/4). Banyak warga datang ke lokasi kerusuhan untuk mencari besi-besi bekas, terutama dari bangkai mobil yang dibakar warga. (Kompas/Wisnu Widiantoro)***

KEKERASAN

DPRD Ajukan Hak Interpelasi

JAKARTA - Setelah melakukan dua kali rapat dalam sehari, DPRD DKI Jakarta akhirnya mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis (15/4) di Jakarta Pusat. DPRD juga membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran mengenai kekerasan dalam penertiban makam Mbah Priuk di Koja, Jakarta Utara.

Rapat pertama adalah rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi. Dalam rapat itu disepakati mengenai perlunya hak interpelasi untuk meminta keterangan gubernur mengenai kekerasan yang terjadi di Koja.

Hasil rapat pimpinan itu kemudian dilanjutkan dalam rapat paripurna. Semua fraksi, kecuali Fraksi Partai Golkar, setuju diambilnya hak interpelasi. Fraksi Partai Golkar tidak memberikan suara karena sedang rapat internal.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, hampir seluruh anggota ingin mendengarkan keterangan dari Gubernur Fauzi Bowo terkait kekerasan yang terjadi. Selain itu, satuan polisi pamong praja juga dinilai sudah bertindak berlebihan dalam melakukan kekerasan.

”Undangan sudah kami kirimkan dan rapat paripurna akan kami gelar pada Jumat,” kata Ferrial.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Muhammad Sanusi mengatakan, DPRD akan meminta kepada gubernur untuk menjelaskan siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus kekerasan tersebut. Siapa pun yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian itu harus dicopot dari jabatannya.

”Kekerasan tidak hanya terjadi para warga, tetapi juga pada anggota DPRD. Dua anggota DPRD mengalami luka-luka karena dilempar dan dikeroyok anggota satpol PP. Kami akan menggugat pemerintah secara pidana dan pada jalur politik,” kata Sanusi.

DPRD akan menanyakan siapa yang memesan penertiban itu dan dari mana anggarannya. Jika ada yang membiayai selain APBD, DPRD akan menanyakan siapa penerimanya dan pengelola anggarannya.

”Jika PT Pelindo II yang memesan dan membiayai penertiban yang berujung bentrok ini, DPRD juga akan memanggil Pelindo. Semua pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan agar jelas,” kata Sanusi.

DPRD juga akan menanyakan kerugian pemprov setelah banyak mobil satpol PP dirusak massa.

Sementara itu, tim pencari fakta DPRD yang diketuai Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana sudah bergerak untuk mencari fakta. Lunggana mengatakan, timnya terdiri atas delapan orang, satu orang setiap fraksi.

”Kami akan mencari keterangan dari semua pihak yang terlibat dan menjadi saksi kekerasan tersebut. Hasil dari tim pencari fakta akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan DPRD selanjutnya,” kata Lunggana. (ECA) ***

Source : Kompas, Jumat, 16 April 2010 | 03:56 WIB