Dipo Alam Digugat Rp 101 Triliun
Penulis: Adi Dwijayadi | Editor: Erlangga Djumena
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:28 WIB
Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan, dirinya tidak pernah berniat memboikot media, namun hanya mengkritik pemberitaan sejumlah media.(KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES)***
TERKAIT:
JAKARTA, Ekspedisi Humaniora Online — Pernyataan boikot media yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya dilaporkan pidana oleh Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat ( 25/2/2011 ), dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun.
"Bahwa penggugat (Media Group) berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tergugat (Dipo Alam) yang telah mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa dasar hukum dan telah melanggar hak penggugat, baik secara kerugian materiil maupun immateriil," kata kuasa hukum Media Group, OC Kaligis, Sabtu (26/2/2011) di Jakarta.
Kaligis menjelaskan, pernyataan Dipo Alam yang mengimbau institusi pemerintah tidak memasang iklan pada dua media di dalam Media Group telah menimbulkan kerugian materiil. Ia menyebutkan soal turunnya pendapatan iklan MetroTV dan Media Indonesia dan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 1 triliun.
Secara immateriil, tutur pengacara kondang itu, Media Group mengalami kerugian waktu, tenaga, pikiran, dan pencemaran nama baik. Selain kepercayaan masyarakat menurun, usaha dua media tersebut juga terganggu yang nilainya tak terhitung. "Nilai kerugian immateriil klien kami mencapai Rp 100 triliun," ucap Kaligis.
Disebutkan dalam surat pendaftaran gugatan bernomor 81/PDT.G/ 2011 /PN.JKT.PST itu, alasan Media Group menggugat Dipo Alam adalah pada 21 Februari 2011 tergugat (Dipo Alam) mengeluarkan pernyataan sebagaimana dikutip di berbagai media cetak dan media elektronik yang menjatuhkan kredibilitas para penggugat (Media Group). Ada tiga bukti pernyataan Dipo Alam yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pertama, "Pokoknya saya katakan kalau mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang di-interview dalam prime time tidak usah datang."
Kedua, "Ini, kan, membuat investor lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap."
Ketiga, "Saya memberikan instruksi boikot itu kepada seluruh sekjen dan humas kementerian. Kita bukan alergi kritik. Boleh kritik, kita senangi dikritik. Tapi, isinya negatif dan akumulatif sehingga orang-orang menjadi mislead, that is wrong. Itu bukan mengkritik. Itu bukan kebebasan pers. Saya mengatakan boikot saja. Yang tidak boikot, saya perhatikan."
OC Kaligis menyayangkan Dipo Alam tidak menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur Pasal 1 Butir 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Kalau tidak berkenan dengan pemberitaan sebuah media, hendaknya gunakan hak jawab atau hak koreksi, bukan mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa dasar hukum yang menjatuhkan kredibilitas media di muka umum sehingga merugikan media itu," katanya.***
Source : Kompas.com, Minggu, 27 Februari 2011 | 09:28 WIB
Ada 29 Komentar Untuk Artikel Ini :
Minggu, 27 Februari 2011 | 17:44 WIB
Malu ah mengomentarinya
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 14:23 WIB
biar aja hal ini berproses. Dipo mau menyeimbangkan bandul jam informasi. kita tunggu saja
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 13:25 WIB
ealah...tetap aja pengacara yang ketiban untung..dari buntungnya orang lain
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 13:25 WIB
Semua punya kepentingan masing - masing, Pak Dipo , Metro TV, Media Indonesia,
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 13:22 WIB
heleh... lebay,,,, jaman kayak gini kok yg kayyak gtan di ributin,,, 101T wah bisa buat modal kampanye buat jd calon presiden tu,, heheh
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 13:17 WIB
Metro, MI makin lebay, anti kritik
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 13:11 WIB
Mantaaap....tambah ribut terus negeri ini, penuh dengan masalah kepentingan kelompok..
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 13:03 WIB
kebebasan yang kebablasan
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 12:51 WIB
Ini sih tuntutan yang tidak masuk akal deh !Seperti main2 aja, gak realistis!
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 12:40 WIB
jangan berlebihan, mulat sarisa saja.......
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 12:37 WIB
ini kayanya akan seru lagi.
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:59 WIB
hahaha 101triliun, dikira dipo alam mobarak kali pny duit segitu.
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:57 WIB
benar tuh selama ini kayaknya media di indonesia terlalu propokatip dan negatip yg di mana semua itu membuat semakin membingungkan akan hal yg terjadi sebenarnya jangan 1 di bilank 2 donk kalo 1 ya satu kalo muat berita juga yg berimbang sehingga masyarakat jadi tahu yg sebenarnya SAYA DUKUNG DIPO ALAM ATAS PEMBOIKOTANNYA TERHADAP MEDIA MASA TERSEBUT 1000000%
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:48 WIB
Media itu mata masyarakat yang akan mencucuci otak masyarakat, maka berilah berita apa adanya jangan ditambah dan jangan dikurangi
Balas tanggapan
- mochamad-hilman sukagalih
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:36 WIB
haha.....meress ..???
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:05 WIB
Baguslah di tuntut, toh pake uang pemerintah juga, cuma yang perlu diperhatikan untuk prosesnya bisa berjalan atau ada deal lain, ini menurut saya hanya persoalan stategi menuju 2014 saja,.lets we look together
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:04 WIB
Diharapkan sama sama menjunjung tinggi hukum dalam persidangan sampai vonis oleh hakim. Jangan ada intervensi dari pihak manapun.
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 11:01 WIB
101 trilyun? APBD di provinsi terpadat di Indonesia saja ga sampai segitu amat. Ni pengacara waras ga sih?
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 10:48 WIB
Lho kok mata duitan..... lalu yang sewenag-wenang, arogan, preman dan segala macamnya itu siapa ya...???
Balas tanggapan
- Holil Soelaiman Soelaiman
Minggu, 27 Februari 2011 | 10:39 WIB
Apa tdk kebalik, seharusnya kedua media itu yang dituntut gr sekian karena banyaknya calon investor yang membatalkan investasinya di Ind. Masuknya investor di sektor real diharapkan dpt membuka lapangan kerja.
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 10:35 WIB
Orang seperti Kaligis memang msti dihadapi dengan kasar seperti Dipo. I like it
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 10:20 WIB
lumayan,,,, klo menang bisa buat kampanye 2014 NASDEM ,,,
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 10:12 WIB
OC kaligis ini selalu membela yang aneh2.
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:56 WIB
Kekayaan Dipo alam, mungkin lebih dari 101 trilyun, he he he he bisa bayar lah dia...................
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:55 WIB
Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kapabel.
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:53 WIB
setuju bang OC
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:45 WIB
Weleh.. weleh... sama-2 SALAH kok ribut, BOSAN. Yaa, plg2 cm cari sensasi, BOSAN. Sampai kpn pun, rebutan jd yg benar itu susah, BOSAN. Noh, noh, urusi rakyatmu yg lg susah shg kejahtan marak banget, BOSAN, BOSAN, dan BOSAN
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:43 WIB
101 triliun? darimana rumusnya? media seperti kebakaran jenggot...
Balas tanggapan
Minggu, 27 Februari 2011 | 09:40 WIB
lama2 si OC kaligis diboikot masyarakat juga.... tampa dibilang begitu sama Dipo juga media group sdh kehilangan kepercayaan masyarakat. memang belum tahu?!?!?!
Balas tanggapan
MENYATAKAN SIAP – Ribuan Pengawas Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Indramayu 2015, yang terdiri dari jajaran Pengawas Pemilu
Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS
menggelar apel Akbar di GOR Singalodra, Selasa (17/11/2015) siang..(
Indramayu, SATIM TERUS ONLINE - RIBUAN
pasukan Pengawas Pemilihan Bupati (Panwas Pilbup) 2015 Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat, menggelar apel Akbar dan menyatakan siap laksanakan tugas
secara mandiri dan tanpa intervensi pihak manapun.
Dan untuk pertama kalinya sepanjang
sejarah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu secara langsung, ribuan
Pangawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) di Kota Mangga menggelar aski
kebulatan tekad itu di GOR Singalodra Sindang, Kabupaten Indramayu, Selasa
(17/11/2015) siang.
“Ribuan Panwas Pilbup harus tetap
bersemangat, dan jalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, mandiri, dan lepas
dari segala bentuk intervensi pihak mana pun,” himbau Ketua Panwaslu Kabupaten
Indramayu, Sopandi dengan nada berapi-api dalam pengukuhan 3.000-an Pengawas
Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) se-Kabupaten Indramayu.
“Jika ada permasalahan, saya
harapkan cukup diselesaikan di Indramayu, dengan caraIndramayu, namun tidak
melanggar aturan,” pinta mantan wartawan salah sebuah koran harian itu.
.jpg){kind=small}
.jpg)
.jpg)
3.jpg)
