UN SLTP Kab. Indramayu

Drs. H. Odang Kusmayadi, MM Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Indramayu.

(Foto : Satim)

Wartawan Kecewa, Sulit Ketemu

Kadis Pendidikan

INDRAMAYU – Secara umum, suasana Ujian Nasional (UN) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat berlangsung tertib, aman, dan lancar. Juga belum meletup adanya kasus kebocoran soal-soal Ujian Nasional. Ini terlihat berkat kerjasama semua pihak, termasuk aparat kepolisian yang begitu ketat menjaga barang-barang cetakan rahasia berisi soal-soal Ujian Nasional, dan petugas pun ikut mengawal pembagian soal-soal ujian ke sekolah-sekolah, termasuk mengawal lembar jawaban yang disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional yang ada di Sub Rayon Ujian Nasional yang tersebar di delapan titik se wilayah Kabupaten Indramayu.

Meski Ujian Nasional tingkat SLTP di Kota Mangga itu berlancar lancar, dan belum ditemukan kasus kebocoran jawaban soal sejak Senin (27/4) hingga Kamis (30/4), namun sejumlah wartawan media cetak di Indramayu merasa kecewa atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli, MSi yang terkesan sulit untuk ditemui wartawan. Tidak ada penjelasan pasti kesibukan apa yang tengah digarap Suhaeli di dalam ruangannya itu pada Senin (27/4), Selasa (28/4), Rabu (29/4), dan Kamis (30/4).

Padahal, para wartawan mendatangi Suhaeli karena ada hal-hal yang akan dikonfirmasikan seputar ratusan murid SMP Negeri, SMP PGRI, dan MTsN yang tidak mengikuti Ujian Nasional tahun 2009. Berdasarkan data SubdinDikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dari 25.466 murid SLTP yang terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional, ternyata sebanyak 382 murid SLTP tidak hadir sejak digelarnya Ujian Nasional yang berlangsung empat hari, Senin (27/4) hingga Kamis (30/4) tersebut.

Keterangan yang dihimpun ToeNTAS News, beragam alasan yang memicu calon peserta Ujian Nasional tidak hadir. Ada yang sudah kawin, ikut orangtuanya ke luar daerah mencari nafkah, bahkan berada di penampungan TKI/TKW. Sebagian lagi, konon, ada yang sudah diberangkatkan oleh perusahaan PJTKI ke Arab Saudi, dan negara Asia lainnya.

Beberapa kalangan menilai, fenomena itu merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Pendidikan di negeri ini. “Dinas Pendidikan mestinya harus menjalin kerjasama dengan semua pihak, untuk menekan dan mencegah anak usia sekolah terjebak dalam hal-hal yang di luar kewajibannya seperti terkena dampak lingkungan yang tidak sehat, atau alasan-alasan klasik akibat tekanan ekonomi keluarga dan sebagainya. Anak usia sekolah atau di bawah umur perlu diproteksi sungguh-sungguh,” kata Dadang Kuswanda, pemerhati masalah sosial di Bumi Wiralodra.

Menurutnya, masih beratnya beban orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena pihak sekolah negeri kurang konsekuen, tidak transparan, serta komitmennya cenderung lemah dalam mengelola dana pendidikan dari pemerintah. Dampaknya, bagi masyarakat ekonomi lemah masih keberatan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan selanjutnya.

“Kalau mau jujur, dana BOS itu untuk apa saja ? Mengapa masih saja ada pungutan yang macam-macam seperti SPP di SMP ? Kalau begini terus, jangan-jangan yang sekolah nantinya hanya orang-orang kaya saja. Wah ! Bisa parah nasib anak cucu kita,” ujarnya.

Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Odang Kusmayadi, MM mengatakan, kritikan masyarakat itu sangat baik untuk memperbaiki lembaga pendidikan negeri di daerahnya. Namun menyangkut banyaknya siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional tahun 2009 ini, Odang diduga menutup-tutupi “borok” di sejumlah sekolah dengan alasan belum tahu datanya seperti apa.

“Kami belum memperoleh data lengkap tentang siswa SLTP yang tidak mengikuti Ujian Nasional. Namun secara umum, Ujian Nasional SLTP berlangsung lancar tanpa kasus kebocoran soal. Ujian Nasional ini dipantau langsung para pemantau independen, polisi, dan Irjen Pendidikan Pusat,” tutur Odang Kusmayadi, Kamis (30/4) di kantornya. (Satim/Joko K) ***

Diduga Gara-gara Kawin dan Jadi TKW

Panitia Ujian Nasional Sub Rayon I Indramayu. (Foto : Satim)

Ratusan Murid SLTP

Batal Ikut Ujian Nasional

INDRAMAYU – Sebuah “tamparan” secara tidak langsung dilayangkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lantaran masih banyak murid setingkat SLTP yang berhenti sekolah karena buru-buru kawin, dan menjadi TKI/TKW ke luar negeri. Selain karena alasan ekonomi orangtua, namun yang lebih fatal lagi orangtua dan lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sesuai amanat Undang-Undang.

Pemantauan ToeNTAS News selama berlangsungnya Ujian Nasional tingkat SLTP, betapa banyaknya siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang tidak hadir untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) Tahun 2009 yang digelar selama empat hari sejak Senin (27/4) hingga Kamis (30/4). Dari 25.000 lebih siswa yang terdaftar sebagai peserta UN, tidak tanggung-tanggung, yang tidak ikut ujian nasional jumlahnya mencapai ratusan murid yang tersebar di SMP Negeri, SMP PGRI, MTsN, dan sekolah setara SMP lainnya lantaran diduga kawin, dan menjadi TKW ke luar negeri.

Sejumlah keterangan dari pihak pendidik, masyarakat, dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menyebutkan, banyaknya murid setingkat SLTP yang batal mengikuti UN, konon, karena berbagai faktor. Ada yang kawin, ikut dengan neneknya di luar daerah, bahkan sebagian besar karena terpaksa menjadi TKW dengan alasan faktor ekonomi. Meski sejumlah sekolah menawarkan pendidikan gratis, namun senjata demikian ternyata belum ampuh juga.

Fenomena “mengenaskan” demikian seperti diungkapkan Drs. Edi Suwardi, Kepala SMP PGRI Sindang, Indramayu. “Sebanyak 51 murid kami tidak ikut Ujian Nasional Tahun 2009 ini. Mayoritas berhenti sekolah karena kawin di bawah umur dan menjadi TKI/TKW. Kami benar-benar sedih,” ungkap Edi, Senin (27/4), di kantornya.

Menurutnya, berbagai upaya pencegahan telah ia lakukan, seperti pembinaan siswa dan pendekatan dengan orangtuanya, agar anaknya tetap sekolah jangan buru-buru kawin. Bahkan ia lakukan dengan gigih menjalin hubungan dengan pemerintahan desa setempat, camat, dan sejumlah pihak untuk mencegah kawin di bawah umur bagi anak-anak yang masih usia sekolah.

Sampai-sampai ia berani untuk menggelar pendidikan di empat titik di Kecamatan Arahan, Cantigi, Sindang, dan Kebon Kelapa dengan pusat pengedali pendidikan di SMP PGRI Sindang. Maksud Edi, ia ingin mempermudah jangkauan masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar sembilan tahun.

“Hasilnya hingga kini belum maksimal. Tapi kami tak putus asa, tetap berjuang untuk memperbanyak siswa-siswa SMP PGRI Sindang ini,” tuturnya.

Ketidakikutsertaan 51 murid SMP PGRI Sindang dalam UN 2009, tergolong ranking tertinggi murid yang batal menamatkan pendidikan tingkat SLTP di wilayah Kabupaten Indramayu. Sedangkan sekolah sederajat lainnya yang absen UN masih di bawah angka itu. Ini seperti yang dialami MTsN di bawah naungan Seksi Majelis Pendidikan Agama Islam (Mapendais) Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.

Tidak sedikit pula murid MTsN yang gagal ikut UN. “Alasannya klasik, yakni kawin dan menjadi TKI/TKW. Kondisi demikian amat bersebarangan dengan program pemerintahan Bupati Yance yang mengutamakan pendidikan. Namun harus bagaimana lagi, realitanya seperti itu,” ucap Ace Sukarya, Seksi Data Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Mapendais, Selasa (28/4), di kantornya.

Fenomena “kelabu” dalam UN SLTP itu, ternyata mengejutkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang ditangani melalui Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah (KasubdinDikmen) di dinas tersebut. KasubdinDikmen, Drs. H. Odang Kusmayadi, MM mengatakan, pihaknya akan meminta data dan keterangan dari sejumlah sekolah setara SLTP yang sejumlah siswanya tidak mengikuti UN.

“Kami jelas terkejut. Namun kami masih toleran. Yang tidak sempat ikut Ujian Nasional tahun ini, masih bisa menyusul. Asal ada laporan segera dari pihak sekolahnya masing-masing. Jadi kesempatan Ujian Nasional masih ada dan terbuka bagi murid yang namanya sudah tercatat sebagai peserta Ujian Nasional,” tandas Odang kepada para wartawan, Selasa (28/4) di kantornya. ( Satim / Joko K )

Tender Disdukcapil Kab. Indramayu

Tender Pengadaan Blanko KTP

Diduga Bermasalah

INDRAMAYU – Kritikan terhadap tender Pengadaan Blanko KTP, KK, dan Akte Kelahiran yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dusdukcapil) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tampaknya belum berakhir. Beberapa pihak tertentu, tender itu diduga bermasalah. Meski Panitia Lelang yang ditangani Procurement Unit Terpusat di bawah kendali Bagian Pengendalian Program Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengumumkan PT. SC sebagai pemenangnya.

Pengusaha Muda Indramayu, Ivan Alfian tetap mempertanyakan dan mempermasalahkan kinerja Panitia Lelang termasuk Kuasa Pengguna Anggaran Disdukcapil sehingga tetap memenangkan PT. SC untuk kesekian kalinya. Ivan menilai, ada indikasi monopoli jika harus tetap memenangkan PT. SC berkali-kali.

Bagi Ivan, kecurigaan itu muncul manakala perusahaan tersebut berturut-turut memenangkan tender Pengadaan Blanko KTP dan surat-surat berharga di Disdukcapil Kabupaten Indramayu dalam tiga tahun terakhir. Jika keputusannya seperti itu, Ivan berkeyakinan, dugaan sudah mengarah pada monopoli.

“Karena saya yakin, sejumlah perusahaan terbatas yang memiliki scurity printing yang mengikuti tender, semuanya cukup baik dan lengkap dalam dokumen penawarannya. Mengapa hanya perusahaan itu saja yang dimenangkan ?,” kata Ivan balik bertanya.

Ditambah dengan permasalahan kekosongan blanko KK dan KTP yang terjadi di unti-unit pelayanan indentitas penduduk tersebut di sejumlah kecamatan, maka Ivan bertambah curiga. “Saya menduga ada unsur KKN dan monopoli yang selama ini dijalankan pihak Disdukcapil. Permasalahan itu jangan sampai semua pihak terlena,” ujarnya.

Ivan bahklan mengancam akan melaporkan pihak Panitia Lelang dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tender pengadaan blanko KTP ke pihak berwajib. Bukan hanya itu, Ivan pun akan melayangkan surat pengaduan gratifikasi dan dugaan monopoli ke pihak yang lebih berwenang.

Meski kemenangan PT. SC memicu wacana bermacam-macam di kalangan tertentu. Ironisnya, pihak Disdukcapil Kabupaten Indramayu tetap berdalih apa yang diputuskannya merasa benar sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya.

Konon, karena tiga perusahaan peserta lelang blanko KTP yang diajukan pihak panitia lelang dan dianggap layak menang untuk dipilih PPTK (Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan) dan Pengguna Anggaran (PA) di Disdukcapil Kabupaten Indramayu, sepakat untuk memenangkan PT. SC dengan pertimbangan penawaran harganya lebih rendah dibandingkan dengan lainnya.

“Jadi kami memenangkan PT. SC atas dasar pertimbangan harganya yang lebih rendah. Kalau kami dituduh KKN dan sebagainya, itu tidak benar. Penilaian kami realistis saja. Jadi kalau ada yang keberatan, mestinya harus dilakukan perusahaan yang ikut lelang pada masa sanggah. Anehnya, koq tidak ada surat sanggahan pada waktu itu,” jawab Cecep Suryana selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu melalui Monoisman, PPTK yang berkitan dengan tender tersebut, Senin (27/4), di kantornya.

Menurutnya, masa sanggah itulah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan peserta lelang yang merasa keberatan untuk melakukan sanggahan yang ditujukan kepada Panitia Lelang, PPTK, dan PA dalam tender pengadaan barang cetakan tersebut. ( Satim / Joko K )

Blanko KK Habis

Pengumuman blanko KK habis tertempel di kaca kantor pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Sindang. (Foto : Satim)

Kehabisan Blanko KK dan KTP

Resahkan Masyarakat

INDRAMAYU – Resah. Begitulah kenyataan yang dihadapai masyarakat di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sekitar empat bulan terakhir. Pasalnya, setiap warga yang mengajukan permohonan pergantian Kartu Keluarga (KK), atau yang membuat KK baru tidak kelar hari itu juga. Konon, karena blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blanko KK habis. Akibatnya, sejumlah warga yang mengajukan permohonan KTP dan KK yang ada di kantor kecamatan mengaku pada resah. Kegelisahan ini juga diakui para petugas pelayanan KTP dan KK yang ada di kecamatan-kecamatan.

Fenomena keresahan itu tergambar dari sejumlah warga yang tengah mengajukan permohonan pembuatan KTP dan KK di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Mereka mengaku, sudah sekian lama pengajuan indentitas keluarga tadi ia ajukan ke petugas pelayanan KTP dan KK. Namun hingga akhir bulan April 2009 belum selesai, dengan alasan blanko KK-nya habis.

“Kenyataannya seperti itu. Blanko KK katanya habis. Padahal, saya butuh segera untuk kepentingan kerja dan pembuatan Akte Kelahiran anak saya yang akan sekolah. Kalau begini terus, masyarakat jadi resah. Pelayanan prima yang selama ini dicanangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu, bisa-bisa hanya polesan lipstik saja,” kata Udin (43), warga di wilayah Kecamatan Sindang.

Keresahan yang dialami Udin ternyata diakui oleh sejumlah warga yang dikonfirmasi ToeNTAS News yang sejak Maret dan April melakukan pemantauan seputar pelayanan KTP dan KK di lapangan. Amini (35), warga Anjatan, Indramayu mengaku, dirinya sudah lama menguruskan KTP dan kartu KK belum selesai hingga akhir April 2009. Padahal, Amini butuh KK dan KTP baru untuk persyaratan menjadi TKW di Arab Saudi. “Saya butuh KTP dan KK segera,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi ToeNTAS News, para petugas pelayanan KTP dan KK umunya mengatakan, mereka hanya melayani saja. Sedangkan urusan ketersediaan blanko KTP dan KK menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu. Kantor-kantor pelayanan indentitas penduduk yang ada di kecamatan-kecamatan, konon, tergantung kiriman barang cetakan berharga tersebut dari pihak Disdukcapil.

“Kami sudah mengajukan permohonan segera blanko KTP dan KK kepada Disdukcapil. Tapi jawabannya, blanko KK habis. Tak sedikit pula warga yang yang marah-marah pada kami, tapi kami tak bisa berbuat apa-apa. Dampaknya, banyak warga yang menuding pelayanan KTP dan KK dalam Maret dan April 2009 ini sangat buruk,” tutur Cucu Awenda (32), petugas yang melayani pencetakan kartu KK dan KTP di Kecamatan Sindang, Sabtu (25/4) siang.

Cucu Awenda merasa khawatir jika kosongnya blanko KTP dan KK tidak segera diatasi pihak Disdukcapil Kabupaten Indramayu. “Karena akan mengganggu pelayanan publik, bahkan akan menjadi sorotan berbagai pihak,” ujarnya.

Beberapa pihak menduga, ada ketidakberesan dalam perencanaan dan realisasi pencetakan blanko KK dan KTP yang ditenderkan kepada pihak perusahaan tertentu yang memiliki scurity printing pada tahun 2008 lalu. “Kalau tidak ada indikasi yang mengarah pada macam-macam, tidak mungkin sampai kehabisan blanko KK dan KTP. Itu patut dicurigai, apalagi dengan memenangkan PT. SC berkali-kali, namun prakteknya setiap awal tahun masyarakat selalu resah karena kehabisan blanko KTP dan KK. Mengapa bisa terjadi ?,” komentar Ivan Alvian, seorang pengusaha muda Indramayu.

Kehabisan blanko KK dan KTP tampaknya telah memicu komentar beberapa kalangan. Ini diakui Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu, Cecep Suryana melalui Monoisman, PPTK yang menangani perencanaan dan yang berurusan dengan tender pengadaan barang-barang cetakan berharga seperti KTP dan KK. Namun Monoisman membantah tuduhan macam-macam terhadap kemenangan PT. SC dalam tender KK dan KTP pada pertengahan April 2009 lalu.

“Jadi tidak benar kemenangan PT. SC karena dugaan KKN dan monopoli. Panitia Lelang memenangkan PT. SC karena harganya rendah dibanding perusahaan sejenisnya yang ikut tender. Sedangkan kekosongan blanko KK maupun KTP akan kami upayakan awal Mei 2009 agar tersedia dengan menugasi PT. SC,” jawab Monoisman, Senin (27/4), di kantornya. ( Satim / Joko K )