Drs. H. Odang Kusmayadi, MM Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Indramayu.
(Foto : Satim)
Wartawan Kecewa, Sulit Ketemu
Kadis Pendidikan
INDRAMAYU – Secara umum, suasana Ujian Nasional (UN) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat berlangsung tertib, aman, dan lancar. Juga belum meletup adanya kasus kebocoran soal-soal Ujian Nasional. Ini terlihat berkat kerjasama semua pihak, termasuk aparat kepolisian yang begitu ketat menjaga barang-barang cetakan rahasia berisi soal-soal Ujian Nasional, dan petugas pun ikut mengawal pembagian soal-soal ujian ke sekolah-sekolah, termasuk mengawal lembar jawaban yang disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional yang ada di Sub Rayon Ujian Nasional yang tersebar di delapan titik se wilayah Kabupaten Indramayu.
Meski Ujian Nasional tingkat SLTP di Kota Mangga itu berlancar lancar, dan belum ditemukan kasus kebocoran jawaban soal sejak Senin (27/4) hingga Kamis (30/4), namun sejumlah wartawan media cetak di Indramayu merasa kecewa atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli, MSi yang terkesan sulit untuk ditemui wartawan. Tidak ada penjelasan pasti kesibukan apa yang tengah digarap Suhaeli di dalam ruangannya itu pada Senin (27/4), Selasa (28/4), Rabu (29/4), dan Kamis (30/4).
Padahal, para wartawan mendatangi Suhaeli karena ada hal-hal yang akan dikonfirmasikan seputar ratusan murid SMP Negeri, SMP PGRI, dan MTsN yang tidak mengikuti Ujian Nasional tahun 2009. Berdasarkan data SubdinDikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dari 25.466 murid SLTP yang terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional, ternyata sebanyak 382 murid SLTP tidak hadir sejak digelarnya Ujian Nasional yang berlangsung empat hari, Senin (27/4) hingga Kamis (30/4) tersebut.
Keterangan yang dihimpun ToeNTAS News, beragam alasan yang memicu calon peserta Ujian Nasional tidak hadir. Ada yang sudah kawin, ikut orangtuanya ke luar daerah mencari nafkah, bahkan berada di penampungan TKI/TKW. Sebagian lagi, konon, ada yang sudah diberangkatkan oleh perusahaan PJTKI ke Arab Saudi, dan negara Asia lainnya.
Beberapa kalangan menilai, fenomena itu merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Pendidikan di negeri ini. “Dinas Pendidikan mestinya harus menjalin kerjasama dengan semua pihak, untuk menekan dan mencegah anak usia sekolah terjebak dalam hal-hal yang di luar kewajibannya seperti terkena dampak lingkungan yang tidak sehat, atau alasan-alasan klasik akibat tekanan ekonomi keluarga dan sebagainya. Anak usia sekolah atau di bawah umur perlu diproteksi sungguh-sungguh,” kata Dadang Kuswanda, pemerhati masalah sosial di Bumi Wiralodra.
Menurutnya, masih beratnya beban orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena pihak sekolah negeri kurang konsekuen, tidak transparan, serta komitmennya cenderung lemah dalam mengelola dana pendidikan dari pemerintah. Dampaknya, bagi masyarakat ekonomi lemah masih keberatan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan selanjutnya.
“Kalau mau jujur, dana BOS itu untuk apa saja ? Mengapa masih saja ada pungutan yang macam-macam seperti SPP di SMP ? Kalau begini terus, jangan-jangan yang sekolah nantinya hanya orang-orang kaya saja. Wah ! Bisa parah nasib anak cucu kita,” ujarnya.
Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Odang Kusmayadi, MM mengatakan, kritikan masyarakat itu sangat baik untuk memperbaiki lembaga pendidikan negeri di daerahnya. Namun menyangkut banyaknya siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional tahun 2009 ini, Odang diduga menutup-tutupi “borok” di sejumlah sekolah dengan alasan belum tahu datanya seperti apa.
“Kami belum memperoleh data lengkap tentang siswa SLTP yang tidak mengikuti Ujian Nasional. Namun secara umum, Ujian Nasional SLTP berlangsung lancar tanpa kasus kebocoran soal. Ujian Nasional ini dipantau langsung para pemantau independen, polisi, dan Irjen Pendidikan Pusat,” tutur Odang Kusmayadi, Kamis (30/4) di kantornya. (Satim/Joko K) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar