Maju Terus

Sabtu, 09 Januari 2010

Percepatan UN Membuat Panik

Percepatan UN Membuat Panik

Materi Pelajaran Harus Selesai Februari

JAKARTA - Percepatan penyelenggaraan ujian nasional SMP/SMA/SMK sederajat dari biasanya April menjadi Maret 2010 membuat panik sebagian murid dan guru. Hal ini disebabkan pemberitahuan soal percepatan ujian nasional dinilai sangat mendadak.

Percepatan ujian nasional (UN) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pada 13 Oktober 2009, atau sepekan sebelum masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu I berakhir.

Selain dinilai mendadak, sosialisasi peraturan tersebut juga tidak optimal. Akibatnya, banyak guru dan kepala sekolah yang mengetahui adanya percepatan UN tersebut pada November, menjelang tes akhir semester ganjil.

”Percepatan ujian nasional tersebut memang sekitar satu bulan, tetapi program pengajaran yang sudah disusun menjadi kacau. Semestinya, evaluasi memang diserahkan kepada guru yang lebih mengetahui kondisi siswa,” kata Suparman, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).

Sejumlah sekolah segera menyusun ulang materi pelajaran kepada murid agar bisa disampaikan menjelang ujian nasional pada Maret 2010. Namun, tidak mudah memadatkan materi pelajaran yang semestinya disampaikan selama satu semester.

”Kami terpaksa memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah serta memadatkan materi pelajaran,” kata Cucu Saputra, Kepala SMA Negeri 4 Bandung.

Sebagai contoh, materi pelajaran yang seharusnya disampaikan dalam empat kali pertemuan dipadatkan dalam satu kali pertemuan saja.

Selain itu, sebanyak 350 siswa sekolah tersebut yang akan mengikuti ujian nasional setiap Sabtu selama delapan jam dibekali penguatan pada enam mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.

Di SMA Negeri 66 Jakarta, sepekan tiga kali, siswa mendapatkan tambahan pelajaran 1,5 jam seusai pulang sekolah untuk persiapan UN. Langkah yang sama dilakukan sejumlah sekolah di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.

Sejumlah guru di Yogyakarta dan Surabaya mengatakan, materi pelajaran yang seharusnya selesai Maret dipadatkan dan harus selesai Februari 2010. Selain itu, siswa juga dilatih mengerjakan soal-soal UN berdasarkan soal tahun lalu dan kisi-kisi yang diberikan untuk UN 2010.

Sejumlah sekolah lainnya memilih menggandeng pengelola bimbingan belajar untuk latihan mengerjakan soal sepekan tiga kali. Selain itu, beberapa siswa lainnya ikut bimbingan belajar di luar jam sekolah.

Jangan saling ”veto”

Sejumlah praktisi, pengamat pendidikan, dan anggota DPR mengatakan, semestinya penilaian UN jangan saling ”veto”. Dalam kriteria kelulusan siswa, ada empat hal yang dipertimbangkan. Pertama, menyelesaikan seluruh program pendidikan di sekolah; kedua, persyaratan akhlak, budi pekerti, dan tata krama; ketiga, lulus mata ujian di sekolah; dan keempat, lulus ujian nasional.

”Kalaupun UN lulus, tetapi anaknya nakal di luar batas kewajaran, tetap saja tidak lulus,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.

Meski demikian, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR menilai empat syarat kelulusan siswa mestinya tidak saling memveto. Anggota Fraksi PDI-P tersebut, Dedy S Gumelar, Puti Guntur Soekarno Putri, dan Utut Adianto, menilai penentuan kelulusan siswa mesti dinilai dengan mengombinasikan keempat syarat tersebut dengan pembobotan dan tidak saling memveto.

”Selama standardisasi pendidikan secara nasional belum tercapai, kami menolak hasil UN sebagai penentu kelulusan. Mestinya evaluasi kelulusan siswa itu bisa dilakukan seperti pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional seperti di SD,” kata Dedy ”Miing”.

Kembalikan kepada guru

Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan mengatakan, proses penentuan kelulusan peserta didik sepenuhnya mesti dikembalikan kepada pendidik karena para guru itulah yang paling mengetahui kemampuan peserta didik. ”Persoalan UN bukan cuma kecurangan. Tetapi merampas hak anak serta mereduksi makna pendidikan menjadi menilai skor ujian,” kata Ade.

Suparman menilai dua opsi yang ditawarkan Presiden untuk menyempurnakan UN itu lebih baik digabung. UN tetap jalan, tetapi penilaian kelulusannya menggunakan model pada masa Ebtanas yang mengakomodasi semua proses penilaian pembelajaran. Selain itu, UN ulangan bagi siswa yang belum berhasil lulus tetap dilaksanakan.

”Cara seperti itu akan lebih berperspektif anak, lebih pedagogis, dan adil. Perubahan kebijakan itu membutuhkan keinginan baik yang kuat dari pemerintah,” ujar Suparman.

Deni Wahyudi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mengatakan, mesti ada langkah maju dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik soal UN. Keinginan Presiden untuk tidak menjadikan UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan harus bisa dibuktikan supaya ada perbaikan dalam pendidikan.

”Kita perlu mencari model evaluasi belajar yang lebih adil bagi pelajar,” kata Deni.

(ELN/KOR/THY)***

Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

agus @ Sabtu, 9 Januari 2010 | 12:24 WIB
Percepatan UN akan memberanguskan pendidikan. Sudah super jeniuskah anak-anak Indonesia untuk mengakses materi 1 semester dalam kurun waktu 2.5 bulan?

dody @ Sabtu, 9 Januari 2010 | 09:38 WIB
gimn indonesia mau maju bosss.. bukanny tugas siswa itu belajar, ko takut UN.kalau takut berarti gak belajar. anehnya lagu mahasiswa ikut2an,bkanny mendkng UN.

dhuy @ Sabtu, 9 Januari 2010 | 09:35 WIB
ujian sebagai parameter, seharusnya itu dipahami semua elemen, ujian hidup datang tiba2,selayaknya kita terima dengan hati besar,tidak harus diperdebatkan,

Wagiran Suwito @ Sabtu, 9 Januari 2010 | 08:57 WIB
Setuju pendapat untuk tidak saling menveto! Sebaiknya UN untuk sekolah yang sudah memenuhi standar nasional, yang belum perlu cara lain.

Source : Kompas, Sabtu, 9 Januari 2010 | 03:50 WIB

Sebanyak 300 Puskersmas Akan Memperoleh Dana Bantuan Masing-masing Rp 100 Juta

Fogging

Pet u g a s melakukan fogging untuk mengantisipasi penyebaran nyamuk Aides aigepty di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jumat (8/1). Warga diminta mewaspadai perkembangbiakan nyamuk penyebar penyakit demam berdarah dengue ini di awal musim hujan. (Foto : Kompas/Bahana Patria Gupta)***

LAYANAN KESEHATAN

Segera Luruskan Fungsi Puskesmas

JAKARTA - Program pemerintah memberikan dana bantuan operasional kesehatan guna memberdayakan pusat kesehatan masyarakat hendaknya didahului dengan pemulihan dan pelurusan fungsi puskesmas yang dianggap mulai melenceng. Pemberian bantuan juga harus sesuai dengan kebutuhan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan meningkatkan kinerja 8.500 puskesmas di bidang pelayanan kesehatan promotif dan preventif meliputi program Keluarga Berencana, gizi, imunisasi, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit dengan bantuan operasional kesehatan (BOK). Pada 2010 semua puskesmas tersebut mendapatkan Rp 10 juta dalam satu tahun untuk biaya operasional. Di antara 8.500 puskesmas itu, ada 300 puskesmas yang mendapatkan Rp 100 juta pada 2010.

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Muhammad mengatakan, Jumat (8/1), puskesmas berangkat dari gagasan menyehatkan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, fungsi puskesmas seharusnya tidak kuratif (bersifat menyembuhkan orang sakit), tetapi menekankan pada program yang bersifat promotif dan preventif (promosi hidup sehat serta pencegahan penyakit).

”Di puskesmas, dokter, misalnya, tidak dituntut harus menunggui poliklinik, tetapi lebih berperan dalam memberdayakan masyarakat agar mampu hidup sehat. Di Jakarta, ada puskesmas yang sudah seperti rumah sakit. Kalau nanti diberikan dana, dikhawatirkan malah dipakai untuk penyediaan obat yang tentunya juga tidak akan cukup,” ujarnya. Jika hanya membagi-bagi dana saja, pemerintah terkesan populis dan hal tersebut tidak menyelesaikan masalah.

Menurut dia, langkah awal ialah memonitor dan kemudian meluruskan kembali jalannya puskesmas setelah itu dihitung keperluan anggarannya guna memenuhi kebutuhan di setiap daerah yang pasti berbeda.

Pemerintah

Juga perlu menerapkan tolok ukur keberhasilan puskesmas dalam menjalankan programnya. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga sangat penting karena puskesmas berada di wilayah kewenangan pemerintah daerah.

Tidak boleh buat gaji

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam acara pemaparan Program Kementerian Kesehatan 2010 mengatakan, bantuan kepada puskesmas dan pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan cerminan dukungan Kementerian Kesehatan untuk memberdayakan masyarakat.

BOK berdasarkan studi awal mengenai biaya yang digunakan oleh puskesmas. ”Biaya yang digunakan sekitar Rp 400 juta per tahun. Sekitar 30 persen biaya operasional diperhitungkan besarannya Rp 100 juta yang diberikan secara terbatas kepada 300 puskesmas sebagai uji coba,” ujarnya.

Puskesmas yang mendapatkan dana lebih besar tersebut tersebar di tujuh kawasan, yakni Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bantuan tersebut hanya untuk operasional menjalankan upaya-upaya preventif dan promotif kesehatan.

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kesehatan Kementerian Kesehatan Budihardja Singgih mengatakan, pada tahap awal, 300 puskesmas dijadikan uji coba untuk mengetahui besaran biaya operasional yang dibutuhkan agar puskesmas beroperasi optimal.

BOK di luar pengadaan alat dan sejenisnya. Kegiatan operasional puskesmas meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaksanaan program. (INE)

Source : Kompas, Sabtu, 9 Januari 2010 | 03:17 WIB

Spirit Perlawanan dan Perubahan Sikap

Mekah Almukharomah

Tawaf mengelilingi Kabah di lingkungan Masjidil Haram, Mekkah, tak pernah berhenti. Setiap saat umat Islam melakukan tawaf di tiga lantai yang disiapkan di lingkungan Masjidil Haram.(Foto : Kompas/Subhan SD)***

KEAGAMAAN

Spirit Perlawanan dan Perubahan Sikap

Oleh Subhan SD

Keagamaan Sepekan silam jemaah haji kelompok terbang terakhir tiba di Indonesia. Sebagai perjalanan ibadah, sekitar 207.000 anggota jemaah Indonesia pada musim haji 2009 atau 1430 Hijriah ini diharapkan bisa menyemai nilai-nilai haji seperti solidaritas, kesetaraan, perdamaian, kasih sayang, perjuangan, serta perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik. Hal-hal itu terasa sangat dibutuhkan ketika bangsa ini terus-menerus diguncang prahara kegamangan moral. Subhan SD

Sebagai dimensi ritual personal, ibadah haji telah melahirkan pengalaman rohani yang luar biasa bagi seorang Muslim. Namun, dimensi sosiologis-politis haji juga begitu kuat dan telah melahirkan transformasi intelektual yang menimbulkan spirit baru di kalangan komunitas Muslim. Bahkan, haji menjadi motor penggerak perubahan sikap dan perilaku, yang dalam catatan sejarah mampu menjadi motor pergerakan sosial.

Haji merupakan forum pertemuan umat Islam sedunia. Berbagai bangsa menyatu dalam lautan tawaf mengelilingi Kabah, beriringan dalam rombongan sai antara Safa dan Marwah, melebur dalam wukuf di Arafah, hingga bergandengan bersama dalam melawan ”kejahatan” di Jamarat Mina. Pertemuan umat Islam sedunia itu, dengan membawa kultur dan pengetahuan masing-masing, telah memberikan warna baru dalam pergaulan sesama Muslim. Bukan hanya dalam pemahaman kebudayaan yang multiras, tetapi juga ideologi secara politis.

Perjalanan haji telah melahirkan ikatan solidaritas yang lekat di dunia Islam dan kebangsaan, yang menggairahkan spirit keagungan Islam yang rahmatan lil alamin. Kekuatan haji secara ideologis-politis sangat kental saat perjalanan haji mulai diminati pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Haji menjadi semacam media baru perlawanan terhadap kolonialisme Barat (Eropa) yang menganeksasi negara-negara di Asia dan Afrika. Bahkan, perlawanan berlatar agama (Islam) yang dipimpin para haji bisa dikatakan menjadi prolog yang mendahului pergerakan nasional (kebangsaan).

Dalam kisah-kisah klasik sejarah pergerakan rakyat di Indonesia, peran kaum haji atau kaum putih menjadi pemompa semangat perlawanan dalam menentang kolonialisme sangatlah jelas. Kaum elite agama, khususnya para haji, telah melahirkan etos perlawanan dengan semangat kebangkitan agama (revivalisme). Sejarawan Sartono Kartodirdjo menyebutnya sebagai gerakan religio-politik. Pola perlawanan itu juga tumbuh subur dalam bingkai gerakan tarekat yang memperkuat radikalisasi agama.

Salah satu kisah yang sangat fenomenal adalah peran dominan haji sebagai penggerak dalam perlawanan sosial di Banten (1888), selain gerakan-gerakan sosial lainnya semisal peristiwa Cikande, Banten (1845), gerakan Haji Rifangi/Rifai di Jawa Tengah, atau skala lebih kecil perlawanan Haji Entong Gendut di Condet, Jakarta (1916), hingga merintis pergerakan nasional pada awal abad ke-20.

Perang Diponegoro (1825-1830) juga tak lepas dari peran Kiai Maja yang menjadi pemimpin spiritual penyuntik semangat perang agama. Bahkan tak perlu dipertanyakan lagi soal peran ulama dalam Perang Aceh (1873-1904) dalam mengobarkan perjuangan di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Perang Aceh merupakan perang tersulit yang ditumpas penguasa kolonial.

Saking takutnya penguasa kolonial hingga muncul ketakutan terhadap para haji (haji fobia). Bahkan, bukan hanya gerakan mereka yang ditakuti, simbol-simbol haji juga menjadi momok bagi penguasa kolonial. Misalnya saja, pascaperlawanan petani di Banten, Residen Banten meminta pemerintah kolonial agar memerhatikan pakaian haji. Memang, pengenaan pakaian haji sebagai simbol mereka yang telah pergi ke Mekkah menunaikan rukun Islam kelima makin tersebar luas di Banten. Kebiasaan pemakaian simbol itu dinilai potensi berbahaya karena mereka yang berpakaian haji sangat dihormati di kalangan masyarakat.

Komunikasi luas

Bagi Muslim, Mekkah merupakan pusat kosmis. Bukan hanya menjadi titik sentral beribadah dan kiblat bersujud, tetapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Haji telah mengukuhkan sistem komunikasi yang luas di dunia Islam. Tidak hanya tukar informasi dari belahan Islam di dunia lainnya, tetapi juga pertemuan gagasan-gagasan baru. Isu-isu pan-Islamisme menjadi sesuatu yang terbuka diterima kaum haji dari Indonesia. Kebangkitan pan-Islamisme semakin menguat ketika Barat terus melakukan penaklukan terhadap bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Pengalaman sosiologis haji memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, kultur, ilmu pengetahuan sesama Muslim dan seluruh penjuru dunia. Bahkan, di Mekkah, justru jemaah haji Indonesia bisa bertemu dan berkomunikasi di antara penduduk Nusantara seperti dari Jawa, Padang, Palembang, Banten, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Saat itulah para haji bisa mengetahui apa yang terjadi di wilayah lain di Nusantara. Snouck Hurgronje, penasihat masalah pribumi pemerintah kolonial Belanda yang pernah bermukim di Mekkah (1884-1885), menceritakan, para haji dari seluruh Nusantara kala itu justru membicarakan perlawanan rakyat Aceh.

Tak mengherankan, bila Snouck Hurgronje menyatakan, Mekkah merupakan tempat persemaian fanatisme keagamaan. Bagi sosok penting dalam penaklukan Islam di Indonesia itu, para haji ditanamkan rasa permusuhan terhadap penguasa kolonial di Tanah Air mereka. Bagi Belanda, hal itu amat membahayakan terlebih lagi jumlah haji Indonesia kian meningkat setiap tahun.

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, jumlah jemaah Indonesia sekitar 20 persen dari total jemaah. Pada 1915-1919, Belanda melarang perjalanan haji setelah Sultan Turki memproklamasikan seruan jihad. Namun, setelah diperbolehkan kembali pada 1920, jumlahnya meningkat hingga 40 persen. Orang Indonesia di Mekkah juga terbanyak di kalangan orang asing. Mereka dikenal sebagai ”orang Jawah”, sekaligus untuk menyebut orang Asia Tenggara. Sejak 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekkah setelah bahasa Arab. Di Mekkah, jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu menjadi perekat di antara orang Nusantara.

Perubahan sikap

Tak mengherankan, mereka yang pulang berhaji dipastikan diawasi penguasa kolonial. Langkahnya selalu dikuntit, bahkan sampai di desa-desa. Bahkan dalam perjalanan di kapal laut hingga aktivitas di Tanah Suci pun dimonitor. Penguasa kolonial berdalih, pengawasan itu untuk melindungi haji dari tindakan kriminal seperti penipuan hingga penyakit.

Meskipun karantina yang dibangun di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta, yang disebutkan sebagai pengawasan kesehatan menyusul wabah kolera di Mekkah, hal tersebut tak bisa menyembunyikan maksud-maksud politis di balik kebijakan karantina itu. Sistem karantina justru memudahkan pengawasan terhadap para haji.

Meskipun demikian, perjalanan rohani yang sudah pasti mampu mengalahkan keinginan duniawi ini tak membuat orang-orang Islam surut untuk pergi haji. Peringatan dari pemerintah kolonial, intaian petugas intelijen, lama dan beratnya kondisi perjalanan, atau mahalnya ongkos naik haji tak melemahkan semangat untuk berangkat ke Tanah Suci. Tidak heran, setiap tahun justru keberangkatan orang yang hendak berhaji semakin bertambah. Apalagi saat haji akbar (saat wukuf pada hari Jumat), jumlah mereka lebih banyak lagi.

Ratusan tahun silam spirit haji telah memberikan corak dan warna bagi perjalanan bangsa. Spirit haji seperti itu tampaknya sangat dibutuhkan saat ini ketika bangsa kita terus terpuruk dalam karut-marut persoalan yang nyaris tak terselesaikan, saat korupsi terus merajalela, saat tuding-menuding menjadi pemandangan lumrah, dan saat moral dan etika diabaikan.

Bangsa ini semestinya bisa memetik spirit haji untuk membangun terus silaturahim, memupuk kebersamaan dan kesetaraan, menggalang solidaritas, bukan justru saling cerca dan nyaman dalam kemunafikan. Perubahan sikap itu sangatlah krusial bila kita ingin bangsa ini maju.

Source : Kompas, Sabtu, 9 Januari 2010 | 02:46 WIB

Perhatian Kementerian pada Museum Minim

Pengunjung melihat beragam kerajinan perunggu tradisional koleksi Museum Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jumat (8/1). Pemerintah dan TMII kemarin mulai membuka Festival Museum Nusantara untuk menyemarakkan Tahun Kunjung Museum 2010.(Foto : Kompas/Lucky Pransiska)***

Perhatian Kementerian pada Museum Minim

Hanya Membangun, Biaya Perawatan Minim

JAKARTA, Ekspedisi Humaniora - Sejumlah kementerian membangun museum di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Namun, setelah membangun museum, perhatian dan kucuran dana kementerian pada museum-museum tersebut sangat minim. Pengelolaannya pun kurang profesional.

Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, ada 17 museum. Beberapa di antaranya dibangun kementerian. Namun, akibat minimnya kucuran dana dan pengelolaan yang kurang profesional, sebagian museum tersebut dikunjungi sedikit masyarakat.

Bahkan, ada museum yang kunjungannya kurang dari 5.000 orang per tahun. Di sisi lain, ada pula museum yang kurang terawat dan atapnya bocor.

”Pencanangan Gerakan Nasional Cinta Museum mulai 2010 menjadi tonggak untuk meningkatkan pengelolaan museum,” kata Direktur Permuseuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Intan Mardiana, di Jakarta, Jumat (8/1).

Direktur Utama TMII Sugiono pada acara pembukaan Festival Museum Nusantara menegaskan, pihaknya berusaha menjawab apa yang diinginkan masyarakat. Festival Museum Nusantara merupakan momentum awal bagaimana meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting budaya bangsa.

”Di luar, di negara-negara maju, museum-museum sangat mewah dan pengunjung antre. Di sini (Indonesia) dibayarkan masuk museum tak mau. Hal seperti ini sangat kita sayangkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Unit Kerja Departemen, kementerian negara dan BUMN, Badan Pengelola dan Pengembangan TMII Arief Djoko Budiono mengakui perhatian departemen, BUMN, dan kementerian negara terhadap museum-museum di kawasan TMII rata-rata sama. Belum optimal.

”Yang perlu dioptimalkan sehingga pengelolaannya lebih baik adalah soal organisasi, tata kerja, dan program kerja terkait divisi masing-masing. Keberadaan museum baru terbatas terawat. Belum menggali, meneliti, dan menambah koleksi. Dalam hal ini diharapkan keterpanggilan dan kepedulian, bagaimana departemen tergerak mengoptimalkannya,” kata Arief Djoko Budiono.

Dikatakannya, beberapa museum sudah menjadi unit pelaksana teknis dari kementerian sehingga keberadaan museum agak lebih baik. Adapun pihak TMII hanya sebagai fasilitator. Sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, mestinya keberadaan museum perlu mendapat perhatian yang seharusnya.

150 unit

Arief Djoko Budiono mengatakan, rumah-rumah tradisional dari 33 provinsi yang berjumlah sedikitnya 150 unit sebenarnya juga merupakan museum arsitektur rumah tradisional, yang menarik jadi bahan studi dan penelitian.

Selama Tahun Kunjung Museum 2010, pengelola TMII menargetkan pengunjung museum 2,5 juta dan jika digabung dengan pengunjung TMII sebanyak 7 juta orang. Festival Museum Nusantara akan diisi dengan berbagai kegiatan dan acara menarik, antara lain pameran, workshop, lomba, seminar, talk show dan bedah buku. (NAL)***

Source : Kompas, Sabtu, 9 Januari 2010 | 03:52 WIB

Negara dan Kegagalan Inkorporasi Budaya

Negara dan Kegagalan Inkorporasi Budaya

Oleh Faisal Kamandobat

Dalam bukunya, Imagined Community: Reflections of the Origin and Spread of Nationalism (1983) yang telah menjadi klasik itu, Benedict Anderson menegaskan pentingnya peran kapitalisme cetak dalam membentuk komunitas bayangan yang disebut sebagai bangsa atau nasion. Lewat kapitalisme cetak itulah berbagai peristiwa yang terjadi di sejumlah daerah dapat hadir secara simultan di hadapan para pembacanya sehingga di kepala mereka, para pembaca itu terbentuk pengalaman ”bersama” sebagai satu komunitas.

Dalam konteks masa lalu, komunitas pembaca itu adalah ”kaum terpilih” yang jumlahnya tidak lebih dari 10 persen dari keseluruhan penduduk di Hindia-Belanda. Mereka adalah para elite priayi dari sejumlah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang telah ter-Eropa-kan di lembaga pendidikan kolonial. Namun, meskipun jumlahnya kecil, mereka mampu menjadi pendiri dan penguasa di sebuah negara yang kemudian disebut Indonesia.

Sebagai keturunan priayi dari kerajaan-kerajaan pan-Nusantara, mereka (merasa) memiliki legitimasi budaya untuk menyatukan pluralitas geografis, historis, etnis, dan bahasa yang beragam lewat status dan peran mereka di sebuah negara yang baru lahir itu. Melalui mereka pula segenap manusia yang berbeda-beda (merasa) terpenuhi subyektivitasnya lewat lembaga kekuasaan yang baru itu.

Inkorporasi budaya

Namun ”pengertian” kultural itu bukan sesuatu yang gratis. Munculnya berbagai pemberontakan pascakemerdekaan adalah bukti legitimasi kultural lewat representasi elite di pemerintahan tidak cukup. Terdapat faktor lain yang lebih mendasar, yaitu berbagai pemberontakan itu terjadi karena konsep negara-bangsa yang baru lahir itu sangat berbeda dengan negara-negara (kerajaan dan kesultanan) yang berkuasa sebelumnya.

Negara-bangsa masih seperti sepatu yang baru dikenakan oleh masyarakat yang baru mengenal alas kaki karena itu belum sungguh-sungguh dipahami apalagi dibutuhkan. Negara-bangsa lahir lebih sebagai struktur dan bukan kultur. Tak seperti negara-bangsa, negara prakolonial bukan sekadar lembaga politik, melainkan juga lembaga kultural yang mampu meliputi seluruh rakyatnya.

Dengan kata lain, meminjam analisis Rudyansjah (2008), raja mampu menjadi mythical body, political body, sekaligus territorial body. Ia adalah ikon yang secara canggih mampu menyatukan segenap elemen yang melingkupi kebutuhan rakyatnya.

Demikian pula dengan Kesultanan Yogyakarta, Aceh, Banten, Makassar, Buton, pun Kerajaan Majapahit, Kutai, atau Sriwijaya. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik khusus dalam melakukan—meminjam istilah sejarawan Eropa Ernst Kantorowics (1957), ”inkorporasi” (incorporation) politik dengan kebudayaan sehingga negara bukan seperti rumah susun yang asing bagi para penghuninya yang tidak saling mengenal (seperti ilusi Anderson). Namun, sebuah rumah di mana mereka merasa terlibat dan paham; lahir, tumbuh, dan mati bersamanya. Dalam konteks ini, lembaga politik kuno itu secara kultural lebih jenius dibanding lembaga politik modern.

Pemisahan institusional

Salah satu hambatan negara-bangsa dalam melakukan inkorporasi budaya adalah ia lahir dalam situasi yang justru memecah inkorporasi itu. Antara lain dengan dilakukannya pemecahan institusional antara politik, ekonomi, dan kebudayaan sebagai dampak dari kepemilikan individu dalam kapitalisme.

Pemecahan institusional tersebut harus dilakukan agar individu menemukan ruang geraknya sehingga negara dan budaya harus dilokalisasi, baik secara kategoris maupun ontologis.

Argumen lain yang dikemukakan seputar pemisahan institusional tersebut adalah masing-masing institusi diasumsikan memiliki pola dan bahkan hukum (setidaknya dalam ekonomi liberal) yang mampu mengelola dan memperbaiki dirinya sendiri secara otonom. Atas dasar itulah negara cukup berperan sebagai pembuat dan pengawal regulasi. Adapun seniman, agamawan, tetua etnik cukup jadi penentu nilai hingga ekonom serta pebisnis dapat mengerakkan ekonomi secara leluasa tanpa hambatan kultural dan politik.

Dalam kenyataannya, argumen itu benar sejauh diletakkan di atas kertas. Yang terjadi sebenarnya adalah setiap institusi itu saling berhubungan secara dialektis untuk mencapai sebuah ”totalitas” kultural dan historis dengan negara bangsa sebagai wahananya.

Untuk itu ia harus meninggalkan premis ekonomi kapitalistik sebagai ”panglima” di dalam sebuah progress. Apa yang dilakukan China, India, dan Jepang atau bahkan Korea, menunjukkan bahwa ekonomi menemukan daya ledaknya manakala disulut oleh kekuatan budaya.