Memberikan kuota 20 persen bagi siswa miskin untuk masuk rintisan sekolah berstandar internasional atau RSBI bukanlah solusi yang tepat

Kuota Siswa Bukan Solusi RSBI

Mengganggu Psikologi Siswa

JAKARTA - Memberikan kuota 20 persen bagi siswa miskin untuk masuk rintisan sekolah berstandar internasional atau RSBI bukanlah solusi yang tepat. Sebab, akar masalahnya bukan kuota, melainkan diperbolehkannya RSBI memungut dana dari orangtua siswa tanpa batas.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia M Dimyati mengingatkan, sekolah yang membuka kelas reguler dan kelas rintisan internasional bersamaan dalam satu sekolah harus mempertimbangkan dampak psikologis pada anak.

”Coba bayangkan bagaimana perasaan anak-anak 20 persen itu yang tidak punya laptop atau handphone canggih, sementara mayoritas anak membawa. Ini kan memunculkan kasta baru,” kata Dimyati, Jumat (4/6).

Jika situasi ini terus berlanjut, lama-kelamaan siswa bisa minder dan akan menemui kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pemerintah seharusnya menciptakan pendidikan yang egaliter dan tidak kapitalis.

Akan lebih baik apabila pemerintah membuat satu sekolah unggulan saja dengan biaya penuh dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga tidak akan mencolok diskriminasi antara siswa kaya dan miskin.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan di Bandung mengatakan, kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah pembiayaan, tetapi kemampuan siswa.

”Seharusnya, seluruh biaya ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Sekolah tidak perlu lagi memungut dana dari masyarakat karena kucuran dana yang diperoleh sudah sangat besar,” kata Iwan. Jika sekolah menganggap dana yang diperoleh belum mencukupi, mestinya menyusun prioritas kebutuhan.

Tidak memungut

Di Papua, dana RSBI didukung penuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekolah tidak boleh lagi memungut dana dari masyarakat.

”Meski terasa berat bagi daerah, Papua membutuhkan terobosan untuk memajukan pendidikan,” kata Ketua Komisi E DPRD Papua Max Mirino.

Selain memberikan kesempatan luas bagi siswa miskin berpotensi, guru-guru juga ditingkatkan kualitasnya, antara lain, dengan diwajibkan kursus Bahasa Inggris.

”Seluruh biayanya ditanggung pemerintah provinsi,” kata Max Mirino.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, RSBI diperbolehkan memungut biaya dari orangtua meski telah menerima dana dari APBN dan APBD. Pungutan itu digunakan untuk biaya operasional pengembangan kapasitas menuju standar kualitas sekolah berstandar internasional (SBI). (LUK/CHE) ***

Source : Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:02 WIB

Evaluasi Status RSBI

Evaluasi Status RSBI

Penggunaan Bahasa Inggris Tidak Lantas Disebut Internasional

JAKARTA - Pemerintah harus mengevaluasi pemberian status rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI pada sejumlah sekolah. Sebab kenyataannya, antara label dan kualitas jauh berbeda. RSBI sekarang ini lebih banyak hanya berupa label.

”Saya khawatir label internasional hanya menjadi strategi marketing yang membohongi masyarakat. Pemerintah pusat jangan lepas tangan dengan menyatakan pungutan dana di RSBI hasil kesepakatan komite sekolah. Masak pemerintah tidak punya kekuatan untuk mengendalikan sekolah?” kata anggota Komisi X DPR, Dedy Suwandi Gumelar, dari PDI-P di Jakarta, Kamis (3/6).

Dedy mengatakan, dirinya kerap menerima keluhan dari masyarakat yang merasa terkecoh karena label RSBI, ternyata kualitasnya jauh dari bayangan masyarakat. Label RSBI diberikan pada sekolah yang proses belajar-mengajarnya menggunakan dwibahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

”Tidak bisa jika hanya memakai bahasa Inggris kemudian sekolah itu diberi label RSBI. Yang penting itu, kualitasnya,” kata Dedy.

Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati (PPP), mengatakan, pemberian status RSBI tidak dilandasi obyektivitas yang matang, termasuk kualitas guru dan sarana-prasarana yang memadai.

Lebih parah lagi, RSBI memungut dana cukup tinggi pada orangtua siswa. ”RSBI sudah mendapat dana dari APBN dan APBD. Mengapa harus minta lagi dari masyarakat? Pungutannya pun tidak kecil,” kata Reni.

Karena tingginya pungutan terhadap orangtua siswa, hanya orang kaya yang bisa masuk RSBI. ”Ini jelas-jelas melanggar prinsip nondiskriminasi dalam pendidikan,” ujar Dedy.

Praktisi pendidikan Darmaningtyas mengatakan, anak-anak miskin juga berhak mendapat pendidikan bermutu baik seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka berhak sekolah di sekolah negeri yang gurunya dibayar negara dan biaya operasionalnya dari pajak warga negara. ”Jangan lagi mereka dibebani pungutan tinggi,” ujarnya.

Pungutan

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, penetapan jumlah pungutan telah ditetapkan di tingkat komite sekolah sehingga kebijakan setiap sekolah akan berbeda-beda. Pemerintah tidak bisa terburu-buru membuat regulasi karena justru dikhawatirkan akan mematikan semangat dan daya inovasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Suyanto menambahkan, tidak semua sekolah berlabel RSBI dan SBI mahal. Bahkan, sebagian besar RSBI dan SBI di daerah lain, selain DKI Jakarta, justru murah karena tidak semua murid harus mengeluarkan biaya. ”RSBI dan SBI yang mahal hanya ada di DKI Jakarta,” kata Suyanto seusai bertemu dengan kepala sekolah RSBI dan SBI se-Jawa dan Bali, Kamis sore.

Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Mujito mengatakan, Mendiknas akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan RSBI menyediakan kuota 20 persen bagi siswa miskin. (LUK/CHE)***

Source : Kompas, Jumat, 4 Juni 2010 | 04:54 WIB

Ada 7 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Sonny @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 00:42 WIB
Label RSBI jadi sarana bagi kepala sekolah memungut dari orang tua siswa. Pak dirjen jgn hanya terima laporan di atas kertas, tapi turun dan lihat.

Sonny @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 00:38 WIB
Label RSBI atau SSN bagi sekolah jadi sarana bagi pejabat sekolah untuk memungut lebih banyak dari orang tua. Bpk Suyanto jgn hanya duduk sj.Jalan, bpk! n lihat

Dino Sudana @ Jumat, 4 Juni 2010 | 16:10 WIB
Pak Suyanto, Bohong besar kalau RSBI di daerah tdk mahal. RSBI di kota kecil Trenggalek di Jawa Timur sudah diplesetkan Rintisan Sekolah BERTARIF Internasional.

Udo Z Karzi @ Jumat, 4 Juni 2010 | 15:46 WIB
Pernyataan pejabat Kemendiknas kian menggelikan saja. Turunlah ke lapangan. RSBI/SBI di mana pun memungut uang jut-jutan dari ortu siswa. Masih juga berkilah?

ADAM @ Jumat, 4 Juni 2010 | 10:01 WIB
buat apa pintar omong inggris kalo ilmu eksak jeblog, orang luar hargai orang pintar eksak bukan pintar omong

SEKOLAH INTERNASIONAL : Kursi Saja Dibedakan...

Petugas memeriksa persyaratan administrasi para lulusan SLTP yang akan mendaftar menjadi siswa kelas internasional di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) SMA Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (11/5). (KOMPAS/WAWAN H PRABOWO)***

SEKOLAH INTERNASIONAL

Kursi Saja Dibedakan...

Oleh LUKI AULIA

Kastanisasi dalam dunia pendidikan di negeri ini bukanlah delusi, melainkan benar-benar nyata. Meski terus dibantah oleh para penyelenggara negara, kenyataan di lapangan berbicara lain: kastanisasi memang ada! Ironisnya, hal itu terjadi di sekolah yang dikelola negara dan ditopang kebijakan resmi pemerintah.

Tengoklah fasilitas sekolah-sekolah negeri yang diberi label rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) ataupun yang telah berstatus sekolah bertaraf internasional (SBI). Begitu pun layanan pendidikan yang diberikan, serba full, meminjam ungkapan yang dipopulerkan penyanyi kondang (alm) Mbah Surip.

Di lingkungan internal RSBI saja perbedaan fasilitas yang diterima siswa kelas internasional dan kelas reguler amat mencolok. Apatah lagi dibandingkan dengan sekolah reguler. Anak-anak dari sekolah dan/atau kelas reguler bagaikan masyarakat paria di tengah ”masyarakat bentukan” yang berlabel internasional itu.

Di SMP Negeri 19 DKI Jakarta, misalnya, perbedaan itu sudah terlihat dari kursi yang digunakan. Siswa kelas reguler ”hanya” duduk di kursi kayu yang keras dan kaku. Siswa kelas internasional? Mereka lebih nyaman duduk di kursi plastik dengan rangka stainless steel, dan meja terpisah, seperti yang kerap ditemui di tempat-tempat bimbingan belajar.

Bukan hanya itu. Siswa kelas internasional juga memiliki ruangan khusus yang digunakan sebagai klinik, berikut dokter umum dan dokter spesialis gigi, yang siap sedia setiap Senin hingga Kamis. Siswa kelas reguler? Jauh panggang dari api!

Semua itu bukan tanpa harga. Siswa kelas internasional membayar jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang masuk ke kelas reguler. Ironisnya, ini yang jadi alasan pembenar sehingga fasilitas belajar yang disediakan pun berbeda.

Seperti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 DKI Jakarta, proses belajar-mengajar di kelas internasional memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang canggih. Untuk itu, guru yang mengajar di kelas internasional pun harus bisa menggunakan perangkat teknologi canggih tersebut saat mengajar di kelas.

”Mulai tahun ajaran baru Juli mendatang, SMK Negeri 6 hanya membuka kelas internasional Jurusan Multimedia, yakni Desain Grafis,” kata Yurnila Yani, Wakil Kepala SMK Negeri 6 DKI Jakarta.

Menurut dia, kelas internasional mau tidak mau berbeda dengan kelas reguler karena ada tenaga ahli yang didatangkan dari luar. ”Tenaga ahli atau guru outsourcing seperti itu, kan, juga harus dibayar,” kata Yurnila.

Diskriminatif

Meski perbedaan fasilitas dan layanan pembelajaran di kelas sangat mencolok, pihak sekolah mengaku tetap berusaha meniadakan perbedaan di antara keduanya pada kegiatan di lapangan atau luar kelas. Baik kelas reguler maupun kelas internasional sama-sama memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan lapangan. Taruhlah seperti kunjungan ke perusahaan-perusahaan atau lokasi wisata di dalam dan luar negeri. Hasil kunjungan kemudian dituangkan siswa dalam bentuk laporan perjalanan.

Hanya saja, tetap ada perbedaan di antara keduanya. ”Kalau siswa kelas SBI (internasional) tidak perlu bayar lagi karena sejak awal biayanya sudah lain. Sementara kelas reguler harus ditawarkan dahulu ke orangtua, bersedia atau tidak, karena setiap kegiatan lapangan ada biaya tambahan,” kata Zuskarwati, Koordinator Lapangan RSBI SMP Negeri 19 DKI Jakarta.

Banyaknya kegiatan dan fasilitas yang diberikan itu dijadikan alasan terkait mahalnya biaya masuk dan biaya bulanan di kelas internasional. Metode pembelajaran dwibahasa atau bilingual (bahasa Indonesia dan Inggris) juga menambah mahal biaya sekolah di kelas internasional, khususnya untuk membayar guru asing (native teacher) yang dihadirkan guna mengajar tiga mata pelajaran (Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris) seminggu sekali.

Biaya masuk di sekolah-sekolah berstatus RSBI umumnya Rp 8 juta-Rp 10 juta, sementara biaya bulanan Rp 450.00 hingga Rp 850.000. Kenyataan ini memperkecil peluang anak-anak dari keluarga tak berpunya untuk bisa ikut menikmati pendidikan berkualitas.

Bagi Utomo Dananjaya, Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina, kebijakan semacam ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemerintah berperilaku seperti di zaman penjajahan Belanda: membedakan masyarakat ningrat kaya dan miskin. ”Yang kaya diutamakan, yang miskin tidak diperhatikan. Perlakuan membedakan ini diskriminasi,” tuturnya.

Sebaliknya, Rully Azwar—Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar—menilai, pembedaan sekolah RSBI dan non-RSBI bukanlah bentuk kastanisasi. Menurut dia, pengategorian RSBI dan SBI itu justru upaya pemerintah untuk menggiring semua sekolah agar menjadi lebih baik.

”Ini hanya motivasi penggiring. Tidak ada masalah dengan RSBI atau SBI asalkan ada porsi 20 persen bagi anak dari keluarga kurang mampu. Jangan sampai anak yang berkualitas tidak bisa bersekolah hanya karena ia tak mampu,” kata Rully.

Akan tetapi, kenyataannya sekolah-sekolah berlabel RSBI kini lebih fokus meningkatkan fasilitas belajar semata untuk mengejar label internasional yang disandang. Bahkan, sejumlah sekolah mulai menghapus kelas-kelas reguler yang selama ini membebankan biaya lebih murah kepada siswanya.

Peluang anak-anak tak mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas pun kian sulit. Mereka hanya bisa berharap....

Source : Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 03:04 WIB

Ada 19 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

donny @ Kamis, 3 Juni 2010 | 12:37 WIB
Inilah negeri para Bedebah, jadi para anak2 demang yang bisa sekolah persis jaman penjajahan dulu

arman @ Kamis, 3 Juni 2010 | 11:51 WIB
Bung Rully Azwar, mohon buka mata dan hati. tinggalkan nyamannya kursi, ruangan AC di gedung miring Senayan. lihat kenyataan di lapangan.

arman @ Kamis, 3 Juni 2010 | 11:49 WIB
buat saya, kebijakan pendidikan nasional semakin tidak jelas. Kontroversi pelaksanaan UN yang dipaksakan, dan kastanisasi dengan reguler-RSBI-SBI sangat nyata.

tonyburhanudin @ Kamis, 3 Juni 2010 | 10:58 WIB
mohon hapuskan pasal pendidikan nasional dari UUD45. Udah lama pemerintah mengabaikan kepentingan rakya kecil soal pendidikan. Ini negeri neolib KOK abis

ari @ Kamis, 3 Juni 2010 | 10:57 WIB
Miris, sedih, mau dibawa kemana negeri ini?...

ICW Laporkan Dugaan Korupsi

KEUANGAN SEKOLAH

ICW Laporkan Dugaan Korupsi

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan langsung atau block grant rintisan sekolah bertaraf internasional tahun 2007 sebesar Rp 500 juta. Indikasi korupsi berupa penggelembungan pengeluaran dan kuitansi fiktif yang merugikan negara.

”Ada 26 kuitansi yang sudah kami verifikasi dan ternyata fiktif. Misalnya, ada pengeluaran untuk katering. Setelah dicari alamatnya, ternyata tidak ada. Atau pembelian perlengkapan IT yang tidak sesuai jumlah barang dengan pengeluarannya,” kata peneliti senior ICW, Febri Hendri, ketika menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi itu ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Soedibyo, Rabu (2/6) di Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional dalam kurun waktu tahun 2006-2010 Kemendiknas telah menyubsidi 1.172 RSBI dengan total bantuan dana Rp 11,2 miliar.

Kepala Kejati DKI Jakarta Soedibyo mengatakan, kasus ini sudah mulai diselidiki sejak tahun 2009. Laporan yang diberikan ICW itu akan menjadi bahan atau bukti tambahan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus ini. ”Kasus ini akan ditangani hati-hati. Kami pasti akan selesaikan,” ujarnya. (LUK/Kompas) ***

Source : Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 02:56 WIB

Penggunaan Dana RSBI Kurang Transparan

Penggunaan Dana RSBI Kurang Transparan

RSBI Sudah Banyak Mendapat Bantuan Dana

JAKARTA - Sejumlah sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI kurang transparan dalam penggunaan dana. Orangtua murid berhak mengetahui tentang anggaran sekolah sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keluhan soal kurang transparannya penggunaan dana RSBI di sejumlah sekolah kerap diadukan orangtua siswa ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Mahalnya biaya masuk RSBI juga sering dikeluhkan orangtua.

Peneliti ICW, Febri Hendri, Selasa (1/6) di Jakarta, mengatakan, RSBI mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, dan juga memungut dana dari orangtua siswa. ”Untuk menghindari tudingan negatif, semestinya RSBI bersikap transparan,” kata Febri.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan, pengawasan terhadap pungutan RSBI harus diperketat, terutama menjelang penerimaan siswa baru. Jangan sampai status RSBI menjadi dalih untuk melakukan komersialisasi pendidikan.

Pengacara publik, David Tobing, mengingatkan, sekolah bisa terkena sanksi pidana jika melakukan pungutan dari orangtua padahal mereka sudah menerima subsidi dari pemerintah.

Libatkan daerah

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, mahalnya biaya di RSBI bisa dimaklumi karena standar RSBI di atas standar nasional dari segi sarana dan prasarana pembelajaran.

”Mahal dalam tanda petik untuk peningkatan kualitas,” kata Suyanto seusai rapat gabungan di Komisi X DPR.

Di Bandung, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, dasar pungutan yang dilakukan RSBI hingga saat ini masih beragam. Ada yang berdasarkan surat keputusan wali kota atau bupati, tetapi ada juga yang hanya berdasarkan surat keputusan kepala sekolah setelah mendapat persetujuan komite sekolah. ”Semestinya, ada dasar hukum yang kuat, misalnya dalam bentuk peraturan daerah,” kata Fasli Jalal.

Di Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi mengatakan, siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk RSBI asalkan lolos tes beberapa mata pelajaran dengan nilai minimal 8,5. Pemerintah kota juga akan memberikan subsidi.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki mengatakan, harus dipertimbangkan jika siswa miskin masuk RSBI maka akan terlihat pamer kekayaan dari sejumlah siswa kaya. Sebab nyatanya, RSBI memang sekolah elitis untuk keluarga kaya. (LUK/INA/CHE/Kompas)***

Source : Kompas, Rabu, 2 Juni 2010 | 02:59 WIB

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Susana @ Rabu, 2 Juni 2010 | 15:15 WIB
Mohon agar SMU yang tidak menyediakan kelas reguler di peringatkan. SMUN 1 dan 3 di Bogor tidak ada kelas reguler. Apakah SMU tsb untuk orang kaya saaja?

Tutup Sekolah Tak Penuhi Standar

Tutup Sekolah Tak Penuhi Standar

Dianggap Bisa Menurunkan Mutu Wilayah

YOGYAKARTA - Berdasarkan pemetaan hasil ujian nasional, sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu. Namun, jika sudah berkali-kali dibantu, tetapi masih belum bisa memperbaiki diri dan tetap jelek, lebih baik sekolah tersebut ditutup.

Wakil Presiden Boediono mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan seorang pelajar dalam dialog dengan komunitas pendidikan se-Yogyakarta di SMA Negeri Teladan I di Yogyakarta, Rabu (2/6).

Hadir dalam acara itu, antara lain, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Pakualam IX.

Menurut Wapres, ujian nasional (UN) tetap diperlukan untuk memetakan standar mutu pendidikan di suatu wilayah. Berdasarkan hasil UN bisa diketahui sekolah mana yang sudah memenuhi standar mutu dan mana yang belum memenuhi standar. ”Sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu, baik sarana dan prasarananya maupun mutu gurunya,” kata Boediono.

Wapres mengibaratkan UN sebagai alat diagnosis dokter untuk membantu tercapainya standar kualitas sekolah dan bukan untuk memberikan hukuman bagi sekolah yang belum memenuhi standar.

”Akan tetapi, kalau ada sekolah yang kuadrannya jelek terus-menerus, ya, lebih baik ditutup saja. Karena itu akan merusak standar mutu yang lebih besar lagi. Akan tetapi, selama masih bisa dibantu, ya, dibantu dulu agar ada pemerataan mutu sekolah,” kata Boediono.

Dalam UN 2010, ada tujuh SMA/MA yang siswanya tidak lulus 100 persen, meskipun sudah UN ulangan. Sekolah itu berada di tujuh provinsi, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Selain itu, ada 13.014 sekolah yang siswanya lulus 100 persen.

Menjawab pertanyaan pelajar lainnya soal komitmen pemerintah membantu siswa-siswa yang berprestasi, seperti menjuarai olimpiade internasional, Mohammad Nuh menyatakan, pemerintah akan memberikan beasiswa.

Bahkan, tambah Mohammad Nuh, Presiden meminta agar siswa-siswa berprestasi, seperti menjuarai olimpiade internasional, dibiayai didanai sampai mereka menyelesaikan program doktoralnya di mana pun universitas yang mereka inginkan.

”Harapannya, setelah mereka lulus, mereka mengabdikan ilmunya di Tanah Air,” demikian Nuh. (HAR/KOMPAS)***

Source : Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 03:33 WIB

2.856 Siswa Tidak Ikut Ujian Nasional Ulangan

Yogyakarta Tetap Pegang "Rekor" Ketidaklulusan

2.856 Siswa Tidak Ikut Ujian Nasional Ulangan

JAKARTA - Dalam ujian nasional utama SMA/MA tahun 2010, siswa tidak lulus paling banyak untuk Jawa berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni 23,7 persen. Setelah dilakukan UN ulangan, siswa tak lulus terbanyak tetap dari DI Yogyakarta, yakni 21,47 persen.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Senin (31/5) di Jakarta, mengatakan, ujian nasional ulang untuk tingkat SMA/MA diikuti 150.410 peserta di seluruh Tanah Air. Adapun siswa yang tidak lulus sebanyak 11.814 siswa atau 7,85 persen dari jumlah peserta.

Selain itu, ada 2.856 siswa yang juga tidak mengikuti UN ulangan dengan alasan atau tanpa alasan. Dengan demikian, secara keseluruhan, jumlah siswa SMA/MA yang tidak lulus UN ulangan sebanyak 14.670 siswa.

”Yang agak mencengangkan, ya, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nanti kita tindak lanjuti, apa yang menjadi persoalannya? Apakah kualitas sekolahnya, kelengkapan sarana prasarana, atau faktor gurunya? Namun, sebagian besar siswa yang tidak lulus berasal dari sekolah swasta,” kata Mohammad Nuh.

Setelah diketahui akar persoalannya, lanjut Mendiknas, barulah ditetapkan kebijakan khusus untuk sekolah atau daerah yang masih saja memiliki siswa tidak lulus UN.

Selain DIY, Jawa Tengah, juga memiliki tingkat ketidaklulusan yang cukup tinggi, yakni 15,92 persen, kemudian Bengkulu 14,5 persen, DKI Jakarta 14,01 persen, dan dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 10,78 persen.

”Tidak ada satu provinsi pun yang siswanya 100 persen lulus UN ulangan. Meskipun demikian, ada daerah-daerah yang menunjukkan perbaikan setelah UN utama, seperti Gorontalo dan Maluku Utara,” kata Nuh.

Walaupun sudah dilakukan UN ulangan, masih ada tujuh sekolah yang siswanya tidak lulus 100 persen. Ketujuh sekolah itu berada di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Sebaliknya, terdapat 13.014 sekolah yang siswanya lulus 100 persen dengan 1.179.579 siswa.

Mendiknas mengatakan, jika digabung antara jumlah peserta yang mengikuti UN utama dan UN ulangan terdapat sebanyak 1.507.525 atau sekitar 99,04 persen siswa yang dinyatakan lulus UN. Adapun siswa yang tidak lulus UN sebanyak 14.670 siswa atau 0,96 persen.

Bagi siswa yang tidak lulus UN ulangan masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian Paket C. ”Atau daftar lagi sebagai siswa untuk tahun ajaran baru lagi. Bisa di sekolah yang sama atau pindah ke sekolah lain dan bisa ikut UN lagi tahun depan,” kata Nuh.

Sesuai janji pemerintah, sekolah dengan nilai rata-rata terbaik dan siswa dengan nilai UN terbaik akan diberikan piagam penghargaan khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (LUK/Kompas)***

Source : Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:52 WIB

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Fajar Santoadi @ Selasa, 1 Juni 2010 | 09:43 WIB
Mungkin pula karena mereka siswa-siswi bekerja dengan betul, tanpa mencontek, dan pengawas tidak melakukan manipulasi. Kalau benar, salut untuk Jogja.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengisyaratkan, program rintisan sekolah bertaraf internasional tak akan ditutup

RSBI Tak Akan Ditutup

Biaya Sekolah Mahal, Siswa Berprestasi Tak Berani Mendaftar

SURABAYA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengisyaratkan, program rintisan sekolah bertaraf internasional tak akan ditutup. Meskipun demikian, keberadaannya akan dievaluasi agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tidak bersifat eksklusif.

Menurut Nuh, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) merupakan amanat undang-undang dan harus ada di setiap provinsi.

”Filosofinya, kita mendorong dulu sekolah yang berpotensi untuk itu. Karena penduduk kita sangat banyak, kalau diangkat bersama sulit,” kata Nuh seusai meresmikan Taman Bacaan dan Balai Belajar Bersama di City of Tomorrow Surabaya, Minggu (30/5).

Kendatipun demikian, kataNuh, RSBI dan SBI tidak boleh menjadi eksklusif. Sekolah semestinya tidak memprioritaskan kemampuan finansial siswa sebagai pertimbangan masuk RSBI dan SBI. ”Justru kemampuan akademik yang semestinya menentukan,” kata Nuh. Karena itu, wajar saja bila ada tes untuk masuk RSBI dan SBI.

Tak berani mendaftar

Di Surabaya, tahun ini terdapat tiga SMA negeri yang menyediakan kelas RSBI. Tahun sebelumnya, kelas RSBI hanya terdapat di dua sekolah. Akibat penambahan kelas RSBI, sedangkan jumlah sekolah tetap, kuota siswa SMA reguler berkurang.

Selain itu, biaya sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) siswa RSBI di Surabaya juga berkisar Rp 350.000–Rp 500.000 per bulan. Di daerah lain, seperti Gresik, SPP siswa RSBI bahkan mencapai Rp 700.000 per bulan.

Karena itu, siswa dari keluarga menengah ke bawah umumnya tidak berani mendaftar di RSBI kendati memiliki kemampuan akademis baik.

Mendiknas mengatakan, bila kenyataannya ditemukan semua siswa RSBI adalah kalangan berpunya, diperlukan kebijakan seperti penentuan kuota untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun, kebijakan ini baru bisa ditentukan untuk tahun ajaran 2011.

Tahun ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari aspek kualitas akademik siswa, aspek fasilitas, kualitas tenaga pengajar, serta kesetaraan akses.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi RSBI di Jawa Timur berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Dari RAPBS akan diketahui kebutuhan biaya sekolah tersebut.

Di Surabaya, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, RSBI dan SBI adalah kastanisasi pendidikan. Siswa dikotak-kotakkan dengan sistem pendidikan ”bertarif internasional”. Sistem ini semakin memarjinalkan siswa miskin, baik yang berkemampuan akademik bagus maupun tidak. Sementara itu, pengajar terkesan tidak siap dengan sistem yang mengutamakan kemampuan berbahasa Inggris ini. (INA/Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 31 Mei 2010 | 04:46 WIB

Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Widiadmaja Kebumen @ Senin, 31 Mei 2010 | 15:42 WIB
bagi anak-anak saya yang sekolah di SMP Terbuka.... RSBI adalah "benda asing" yang tidak pernah terlintas di benak pikirannya ... mimpi saja tidak....

arif @ Senin, 31 Mei 2010 | 14:45 WIB
..kuota untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah... mengandung makna bahwa masyarakat miskin hanya dapat kuota sisa. Duit msh terkesan berkuasa.

arif @ Senin, 31 Mei 2010 | 14:23 WIB
Tidak hanya siswa yg mengalami kastanisasi gurunya pun mengalaminya dan sdh jadi MARJAB/Markus Jabatan oleh DIKNAS...DIKNAS...DIKNAS PUSAT/KAB

Galih @ Senin, 31 Mei 2010 | 12:51 WIB
Semakain jelas terlihat kemana arah pendidikan nasional ini. Kualitas pendidikan hanya ditujukan bagi kaum berkantong dan tidak lagi hak anak bangsa.

khodafi @ Senin, 31 Mei 2010 | 11:58 WIB
Negara hebat Sekaolah SMA kok kalahkan biaya kuliah

12.142 Siswa Ikuti Olimpiade Sains Provinsi 2010

OLIMPIADE SAINS NASIONAL

12.142 Siswa Ikuti Olimpiade Sains Provinsi 2010

JAKARTA - Sebanyak 12.142 siswa sekolah menengah atas mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi yang meliputi delapan bidang studi, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Ekonomi, dan Kebumian pada 1-3 Juni 2010 serentak di 33 provinsi.

Koordinator OSN SMA Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suharlan, Rabu (2/6), mengemukakan, 12.142 siswa itu sebelumnya telah lolos seleksi di tingkat kabupaten/kota. Peserta yang lolos kompetisi di tingkat provinsi akan berlaga di tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, Agustus mendatang.

Sebanyak 30 peserta terbaik di tingkat nasional akan diseleksi menjadi 10-15 peserta yang akan mengikuti seleksi olimpiade sains internasional. Sebelum mengikuti olimpiade sains tingkat internasional, peserta terbaik akan diberi pembinaan khusus oleh dosen-dosen dari perguruan tinggi negeri. ”Materi pembinaan sesuai standar materi dalam olimpiade internasional,” kata Suharlan.

Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Nasional Sungkowo mengatakan, olimpiade ini bertujuan untuk mengembangkan sains di kalangan siswa, serta mencari siswa terbaik tingkat nasional untuk mengikuti olimpiade sains tingkat internasional pada 2011. OSN adalah ajang untuk mencari bibit baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

”Kami berharap bisa menemukan calon-calon yang mewakili Indonesia dalam berbagai bidang,” ujarnya.

OSN Internasional 2010 akan diselenggarakan di delapan negara, yaitu Kazakhstan (International Mathematics Olympiad), Kroasia (International Physics Olympiad), Jepang (International Chemistry Olympiad), Korea (International Biology Olympiad), Kanada (International Olympiad in Informatics), China (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics), dan Indonesia (International Earth Science Olympiad/IESO). Indonesia akan menjadi tuan rumah IESO 2010 yang akan diselenggarakan di Yogyakarta, 19-28 September mendatang. (LUK/Kompas) ***

Source : Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 02:45 WIB

Top of Form

Bottom of Form

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Yosef @ Kamis, 3 Juni 2010 | 09:44 WIB
Pemerintah daerah dan propinsi dapat memfasilitasi kelompok olympiade di sekolah-sekolah dengan membentuk kelompok olympiade, perlu bantuan dana.

Sadari Perbedaan Bahasa Tutur dan Tulis

PENGHARGAAN

Sadari Perbedaan Bahasa Tutur dan Tulis

JAKARTA - Banyaknya siswa yang tidak lulus ujian nasional dan harus mengulang mata pelajaran Bahasa Indonesia membuktikan siswa kesulitan memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa tulisan. Meski bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu, penggunaannya masih sebatas bahasa tutur.

Ahli tipologi linguistik yang juga Direktur Departemen Linguistik dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Bernard Comrie, menekankan, bahasa baku jelas sangat berbeda dengan bahasa tutur. Kegagalan siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semata-mata karena siswa baru menerima pengajaran bahasa baku atau bahasa tulisan di sekolah.

”Di sekolah baru diajarkan bahasa baku yang bisa dimengerti oleh semua orang di berbagai daerah,” kata Comrie seusai memperoleh gelar doctor honoris causa (HC) dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya, Jakarta, Senin (31/5).

Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia yang juga promotor Comrie, Bambang Kaswanti Purwo, mengatakan, masyarakat tidak menyadari bahwa sebagian besar anak Indonesia tidak fasih berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan, hanya 12 persen anak Indonesia yang fasih menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. ”Ini masalah yang besar,” ujarnya.

Selain dari Unika Atmajaya, Comrie sebelumnya memperoleh gelar doktor HC dari La Trobe University, Australia (2004), dan Uppsala University, Swedia (2010). Karya terbaru Comrie, The World Atlas of Language Structures, disusun bersama M Hapelsmath, MS Dwyer, dan D Gill (2005). Karyanya tentang linguistik yang menguraikan ciri-ciri universal dan ciri-ciri khas dari sekitar 200-an bahasa di dunia, termasuk beberapa bahasa di Indonesia. (LUK/KOMPAS)***

Source : Kompas, Rabu, 2 Juni 2010 | 02:57 WIB

Kaji Ulang Kurikulum Bahasa Indonesia

Kaji Ulang Kurikulum Bahasa Indonesia

PALEMBANG - Kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia perlu ditinjau ulang menyusul banyaknya siswa gagal pada ujian nasional mata uji Bahasa Indonesia. Kurikulum Bahasa Indonesia selama ini dinilai memberatkan siswa.

”Kurikulum saat ini seolah- olah bertujuan membuat siswa menguasai semua mata pelajaran di sekolah,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Sugiyono di sela Seminar Internasional Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajaran Bahasa dan Sastra yang diadakan Balai Bahasa Provinsi Sumsel di Palembang, Selasa (1/6).

Menurut dia, perubahan kurikulum seharusnya sudah dilakukan sejak lama karena kasus siswa yang gagal di mata pelajaran Bahasa Indonesia bukan kali ini saja. Ke depan, siswa jangan lagi dituntut mencapai hasil maksimal.

Penyebab banyaknya kegagalan tersebut, lanjutnya, karena pola pikir siswa yang menganggap Bahasa Indonesia sulit. Padahal, Bahasa Inggris sama sulitnya, atau sama mudahnya.

”Ketika Bahasa Indonesia dijadikan standar kelulusan, siswa panik karena dalam benaknya ada pola pikir itu,” ujarnya.

Mestinya, siswa tak perlu memiliki pola pikir, Bahasa Indonesia itu sulit. Dengan begitu, siswa lebih santai, sama seperti saat menghadapi ujian mata pelajaran lain.

Sugiyono menuturkan, cara belajarnya pun perlu diubah. Cara belajar agar lulus UN berbeda dengan cara belajar agar siswa benar-benar memahami materi. Untuk lulus UN, siswa hanya diajari bagaimana menemukan jawaban yang benar.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Ade Karyana mengungkapkan, banyaknya siswa yang gagal di mata uji Bahasa Indonesia karena siswa tak menguasai sastra. ”Siswa seharusnya menguasai Bahasa Indonesia karena bahasa sehari-hari. Bahasa bukan hanya berbicara karena juga ada tulisan,” katanya. (WAD/KOMPAS) ***

Source : Kompas, Rabu, 2 Juni 2010 | 04:41 WIB