UNJUK RASA WARTAWAN : Kebebasan Pers Harus Dijamin

UNJUK RASA MASIH MARAKNYA KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik di Kota Medan, Sumatera Utara, meletakkan kartu tanda pengenal, kamera foto, dan kamera video sebagai bentuk protes terhadap masih maraknya kekerasan terhadap wartawan. Hal itu dilakukan dalam aksi memperingati Hari Pers Nasional di halaman kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/2). (Kompas/Khaerudin)***

UNJUK RASA WARTAWAN

Kebebasan Pers Harus Dijamin

MEDAN - Peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Selasa (9/2), diwarnai unjuk rasa wartawan berbagai media cetak dan elektronik yang tergabung dalam berbagai organisasi kewartawanan di Medan. Mereka memprotes kekerasan yang masih terus terjadi terhadap wartawan dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.

Unjuk rasa digelar sejak pukul 09.30 di Bundaran SIB, Jalan Gatot Subroto, Medan. Selain wartawan, unjuk rasa diikuti sejumlah organisasi masa kepemudaan yang mendukung terjaminnya kebebasan pers tanpa intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap wartawan.

Dari Bundaran SIB, wartawan bergerak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol.

Puluhan wartawan kemudian ditemui Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga. Kepada Chaidir, wartawan mengeluhkan masih ada intimidasi dan kekerasan terhadap aktivitas jurnalistik meski undang-undang menjamin pekerjaan mereka.

Bahkan, unjuk rasa memperingati Hari Pers Nasional ini sempat diwarnai keprihatinan atas penyekapan petugas Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik, Medan, terhadap lima wartawan saat hendak meliput dugaan malapraktik di rumah sakit tersebut.

Chaidir secara khusus juga mengungkapkan keprihatinan atas tindakan penyekapan yang dilakukan petugas RSUP Adam Malik terhadap lima wartawan.

Menurut Chaidir, DPRD Sumut akan segera memanggil manajemen RSUP Adam Malik terkait tindakan tersebut.

Organisasi kewartawanan yang ikut berunjuk rasa, antara lain, adalah Forum Jurnalis Medan (FJM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Forum Jurnalis Perempuan (FJP), dan Forum Wartawan Kesehatan Medan.

Setelah berunjuk rasa di DPRD, wartawan melanjutkan aksinya di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Namun, tidak satu aparat Pemerintah Provinsi Sumut pun yang datang menemui wartawan.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumut RE Nainggolan mengaku terlambat datang untuk menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang masih menimpa wartawan di Medan.

Kekerasan

Menurut Ketua IJTI Sumut Syaiful Anwar, meski pekerjaan wartawan dilindungi undang-undang, masih ada pihak yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.

Dia mencontohkan penyekapan petugas RSUP Adam Malik terhadap wartawan yang tengah meliput dugaan malapraktik di rumah sakit tersebut.

Dia mengatakan, kasus penyekapan terhadap wartawan ini tidak hanya melukai kebebasan pers, tetapi juga menunjukkan buruknya kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah, seperti petugas rumah sakit. ”Ini, kan, sudah menunjukkan buruknya pelayanan instansi pemerintah,” katanya.

Ketua FJM Arif Rifian juga mengecam tindakan kekerasan petugas instansi pemerintah terhadap wartawan. Menurut dia, seharusnya petugas di instansi pemerintah memahami betul Undang-Undang Pokok Pers.

Ketua AJI Medan Rika Yus menyebutkan, sepanjang tahun 2009 terjadi sedikitnya 11 kasus kekerasan terhadap wartawan di Sumut.

Dia mengatakan, unjuk rasa memperingati Hari Pers Nasional ini juga sekaligus bentuk keprihatinan terhadap masih terjadinya kekerasan terhadap wartawan. (BIL) ***

Source : Kompas, Rabu, 10 Februari 2010 | 03:08 WIB