Pendidik : Sertifikasi untuk Pemetaan

Sabtu,
19 Februari 2011

Ekspedisi Humaniora Online

Sertifikasi untuk Pemetaan

JAKARTA, Ekspedisi Humaniora Online - Sertifikasi seharusnya dimanfaatkan juga untuk memetakan kondisi guru. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan guru tidak pukul rata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional.

Demikian dikatakan Unifah Rosyidi, Ketua Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, di Jakarta, Jumat (18/2).

Menurut Unifah, setelah sertifikasi, penanganan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru tidak berhenti.

”Perlu kelanjutan untuk membuat penilaian kinerja guru dari waktu ke waktu oleh kepala sekolah dan pengawas,” kata Unifah.

Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan penelitian tentang dampak sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru. Hasil penelitian disampaikan Sulistiyo, Ketua Umum PGRI.

Penelitian dengan menggunakan metode survei ini dilaksanakan PGRI terhadap 840 guru TK-SMA di 21 provinsi yang tersebar di 84 kabupaten. Sebanyak 15 persen di antara responden adalah guru swasta.

Dari hasil penelitian itu terungkap, sertifikasi guru yang dilaksanakan pemerintah sejak 2006 mulai memberikan dampak pada peningkatan kinerja guru. Namun, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada guru-guru yang lolos sertifikasi lewat pendidikan dan latihan profesi guru.

Peningkatan kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi tersebut terlihat dari kegairahan mereka dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan, kemauan dan kemampuan membeli buku penunjang sertifikasi, berlangganan surat kabar atau jurnal, serta kebiasaan menggunakan komputer atau laptop. Selain itu, guru tetap aktif mengikuti berbagai pelatihan.

”Sertifikasi itu proses pengakuan kemampuan guru yang sudah ada. Tidak serta-merta guru yang lulus sertifikasi berubah seketika. Ketika mereka diperkuat lewat pendidikan dan latihan profesi guru, terlihat ada peningkatan,” kata Sulistiyo.

Dari hasil penelitian itu juga terungkap, sekitar 97 persen guru yang berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok menyatakan tidak pernah mendapat pembayaran tepat waktu. Selain itu, pembayaran pun tidak menentu, ada yang setiap tiga bulan, enam bulan, bahkan per tahun.

Keluhan lain soal tunjangan sertifikasi yakni adanya pemotongan oleh oknum dinas pendidikan daerah yang dialami sekitar 14 persen guru. (ELN)***

Source : Kompas, Sabtu, 19 Februari 2011

Pesan "Dokter" Wayang Potehi

Jumat,

18 Februari 2011

Ekspedisi Humaniora Online

Sukar Mudjiono

Pesan "Dokter" Wayang Potehi

SUKAR MUDJIONO. (KOMPAS/IDHA SARASWATI WAHYU SEJATI)***

Oleh Idha Saraswati

Tepat pada tanggal merah, perayaan Imlek 2562, Sukar Mudjiono duduk santai sambil memainkan lagu-lagu Mandarin di lantai dua Kelenteng Hong Tiek Hian di Jalan Dukuh, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lagu-lagu yang dia mainkan itu rupanya bisa menghibur para peziarah kelenteng sehingga tanpa diminta, lembaran uang yang ditaruh peziarah di atas meja di depannya terus bertambah.

”Kalau pas Imlek, saya malah libur. Ini sudah tradisi. Tetapi besok, saya ada tanggapan (bermain) di Jakarta,” ujar Sukar saat ditemui awal Februari ini.

Sukar adalah dalang wayang potehi. Hari-hari menjelang dan pasca-Imlek menjadi hari sibuk baginya, kecuali pada hari Imlek itu ketika penanggalan berwarna merah. Sukar mendapat tanggapan untuk mendalang dari kelenteng hingga pusat perbelanjaan. Pengundangnya berasal dari beberapa kota, seperti Surabaya, Bojonegoro (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), dan Jakarta.

Pada saat libur itulah, ia mengajak teman-temannya dari grup wayang potehi Lima Merpati berkumpul. Kelenteng Hong Tiek Hian yang berada di daerah pecinan menjadi semacam tempat berkumpul kelompok ini. Mereka memilih berkumpul di kelenteng sambil mencoba memainkan lagu-lagu Mandarin yang baru dipelajari.

Siang itu, misalnya, Sukar kebagian memainkan olhu, sejenis alat musik gesek tradisional dari China. Alat-alat musik tersebut biasa mereka mainkan untuk mengiringi penampilan wayang potehi.

Dalam grup Lima Merpati, Sukar yang sudah menggeluti wayang potehi selama lebih dari 30 tahun berperan sebagai dalang utama. Meski demikian, dia juga mahir memainkan beberapa alat musik pengiring wayang potehi. Hal ini karena sebelum menjadi dalang, ia mengawali ”karier” dari bawah.

”Sebelum menjadi dalang itu kan biasanya kita jadi pemain musik dulu. Lalu, kita menjadi cantriknya dalang, baru jadi dalang,” tuturnya.

Dengan keahlian itu, seorang dalang wayang potehi bisa tampil secara fleksibel. Ketika tidak sedang kebagian jatah mendalang, Sukar bisa menjadi pemain musik, mengiringi temannya yang bertugas menjadi dalang. Begitu pun sebaliknya.

Sejak kecil

Sejak masih kanak-kanak, Sukar tertarik pada wayang potehi yang menyuguhkan legenda Tiongkok klasik. Waktu itu belum banyak hiburan seperti sekarang. Ia setia mengikuti kelanjutan cerita wayang potehi yang biasanya dipentaskan setiap hari hingga sebulan penuh di Kelenteng Hong Tiek Hian. Letak kelenteng ini relatif tidak jauh dari rumahnya. Ayah dan ibunya tidak pernah melarang Sukar kecil menonton di kelenteng.

Salah satu cerita favorit Sukar adalah kisah dua sahabat Sun Pin dan Ban Koan. Mereka menuntut ilmu militer bersama hingga mendapat kedudukan tinggi di kerajaan. Namun, persahabatan itu menjadi retak karena sifat Ban Koan yang serakah. ”Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari cerita itu,” ujarnya.

Suatu hari seusai menonton, seorang dalang wayang potehi memanggilnya. Sukar kecil diajak mendekat ke kotak merah yang menjadi panggung wayang potehi. Sejak saat itu, Sukar mulai bersentuhan dengan dunia di balik tonil wayang potehi.

Guru pertamanya adalah Gan Cao Cao, dalang wayang potehi dari Hokkian, China. Ia memulai pelajarannya dari memainkan berbagai alat musik, membaca buku cerita legenda China, lalu menjadi pembantu dalang, hingga kemudian memulai debutnya sebagai dalang pada usia belasan tahun. Sukar mulai rutin memainkan wayang potehi untuk mengiringi ritual di kelenteng tua Hong Tiek Hian.

Beranjak remaja, Sukar semakin asyik menggeluti wayang potehi. Selain karena memang hobi, penghasilan dari wayang potehi membuatnya semakin rajin terlibat dalam pementasan.

Uang dari pentas wayang potehi dia kumpulkan sehingga bisa meringankan beban orangtua dalam membiayai sekolah. Sukar bahkan bisa melangkah hingga menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Namun, kesibukan sebagai dalang wayang potehi membuatnya meninggalkan bangku kuliah.

Sukar adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Melihat dia bisa mengumpulkan uang, empat adik lelakinya ikut tertarik mendalami wayang potehi juga. Dua di antaranya kini menjadi dalang, sedangkan dua lainnya menjadi pemain musik.

Semakin dewasa, Sukar menyadari bahwa menjadi dalang wayang potehi bisa dikatakan profesi yang menjanjikan. Setiap kelenteng punya jadwal rutin pementasan wayang potehi, terutama berkaitan dengan hari ulang tahun kelenteng. Belakangan, Imlek dan Cap Go Meh juga membuat dalang wayang potehi kebanjiran tanggapan.

Bersama teman-temannya, Sukar lantas mendirikan grup wayang potehi Lima Merpati tahun 2005. Grup ini punya sekitar 20 anggota, yang terdiri dari dalang dan pemusik. Untuk sekali tampil, mereka dibayar minimal sekitar Rp 4 juta.

Grup ini sudah menyambangi hampir semua kelenteng di Pulau Jawa. Mereka juga telah mengantongi piagam penghargaan dari beberapa perkumpulan warga Tionghoa atas upayanya melestarikan wayang potehi.

Menurut Sukar, penghargaan memang menjadi salah satu faktor yang membuat orang tertarik mendalami wayang potehi. Maka, setiap kali mendapati anak muda yang tertarik mempelajari wayang potehi, ia mengajaknya pentas dan memberi mereka penghargaan berupa uang.

”Asal mereka terlibat dalam pentas, pasti dikasih. Anak baru pun langsung dikasih (uang). Jadi, mereka tahu kalau ini (wayang potehi) menjanjikan,” katanya.

Lingkungan

Saat mendalang, Sukar membebaskan diri dalam membawakan cerita. Ia menggunakan bahasa Indonesia dengan logat China. Namun, kadang-kadang dia juga melontarkan lelucon dalam dialek suroboyoan.

Di sela-sela cerita yang ditampilkan, dia juga sering menyisipkan nasihat. Hal itu, misalnya, tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir. Pesan-pesan seperti itu juga yang dia bawa saat diundang tampil mendalang di sebuah stasiun televisi lokal di Surabaya.

Nasihat seperti itu dia sebut sebagai pesan-pesan ”dokter”. Inspirasinya diambil dari keadaan di sekitar lokasi pementasan wayang potehi. ”Apa yang saya lihat di lingkungan, ya itu yang muncul di panggung. Kalau sebagai dalang kita enggak sampai ke situ, ya enggak usah jadi dalang,” ucapnya.

Ketika sedang mendalang, Sukar juga membebaskan penonton yang masih kanak-kanak untuk maju, bahkan melongok ke belakang panggung. Mereka diizinkan memegang boneka ataupun alat musik sepanjang tak mengganggu jalannya pementasan.

Dengan cara itu, Sukar merasa telah memperkenalkan wayang potehi kepada anak-anak. Perkenalan itu dia harapkan bakal berkembang seiring bertambahnya usia mereka sehingga wayang potehi pun tetap bertahan.***

Source : Kompas, Jumat, 18 Februari 2011

Pemerintah Harus Lebih Tegas

Jumat,

18 Februari 2011

Pemerintah Harus Lebih Tegas

Eskpedisi Humaniora Online

Siswa SD Negeri IV Cidokom, Kampung Tutul, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belajar di kelas yang baru dibangun pada 2009, tetapi hanya berlantai tanah. Sementara itu, sebagian kelas yang dikeramik tidak memiliki bangku dan meja. Mereka terpaksa duduk di lantai selama proses belajar-mengajar. (KOMPAS/ANTONY LEE)***

JAKARTA, Ekspedisi Humaniora Online - Pemerintah diminta untuk bersikap lebih tegas dalam menerapkan hukum terkait terjadinya berbagai kekerasan akhir-akhir ini. Pelaku kekerasan itu harus ditindak sesuai aturan hukum yang ada dan keselamatan serta kebebasan masyarakat semestinya dilindungi.

Desakan itu dikatakan mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dan KH Salahuddin Wahid dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (17/2). Mereka menilai, kasus kekerasan yang berlangsung akhir-akhir ini bermuara pada lemahnya pemerintah dan hukum yang tak jalan. Dalam situasi itu, masyarakat coba mengambil jalan keluar sendiri, termasuk lewat kekerasan.

Jimly menilai, tak hanya penegakan hukum yang lemah, tetapi seluruh sistem pemerintahan di negara ini juga tak berjalan maksimal. Itu terjadi karena faktor kepemimpinan yang tak berfungsi baik. Hal ini bisa berbahaya.

Setiap ada kasus kekerasan, menurut dia, pemerintah segera sibuk memperdebatkan bagaimana memperbaiki undang-undang (UU). Padahal, semestinya segera ambil tindakan, tangkap pelaku kekerasan, dan tegakkan hukum.

Pemerintah juga didesak bersikap tegas terhadap kelompok atau organisasi yang nyata-nyata berbuat kerusuhan. Itu dilakukan melalui pengadilan yang terbuka dan adil dengan memberikan hak kepada kelompok itu untuk membela diri. Langkah ini harus dipercayai sebagai proses yang paling fair. ”Pemerintah segeralah bertindak. Kurangi ngomong, banyak bekerja,” katanya.

Jusuf Kalla menegaskan, jika pemerintah sekarang dinilai lemah menghadapi berbagai kekerasan, jalan keluarnya adalah perlu memperkuat diri. Caranya dengan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. ”Ada aturan hukum soal penganiayaan atau pembunuhan. Laksanakan saja. Siapa yang melanggar, ambil tindakan hukum,” katanya.

Tak boleh menghukum

Sejumlah tokoh lintas agama, termasuk Jusuf Kalla, Kamis malam, juga berdialog dengan Komisi VIII DPR. Dalam dialog itu terungkap, negara tak bisa menghukum keyakinan atau ideologi seseorang. Negara juga tidak bisa menetapkan suatu aliran tertentu sebagai sesat atau tidak.

Dalam rapat dengar pendapat umum itu, tokoh lintas agama juga memunculkan kerukunan umat beragama di negeri ini yang rentan karena posisi negara kadang tak hadir ketika dibutuhkan untuk menegakkan hukum.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengakui, DPR sengaja meminta pendapat tokoh agama, salah satunya untuk merumuskan konstruksi kerukunan umat beragama. Terlebih ada niat DPR menyusun UU tentang kerukunan umat beragama.

Menurut Jusuf Kalla, kebinekaan seharusnya menjadi dasar rakyat Indonesia bernegara. ”Kalau bicara kerukunan, berarti bicara bagaimana melaksanakan dasar yang kita setujui dari awal. Perbedaan yang membuat bangsa ini besar. Jangan hukum orang karena pikiran atau ideologinya, tetapi hukum karena tindakannya,” katanya.

Jusuf Kalla mengingatkan, pemerintah harus tegas menghukum pelaku insiden terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. ”Kalau terjadi pembiaran, nanti ada anggapan, kalau kita hukum orang ramai-ramai, bisa bebas dari hukum. Ini yang berbahaya. Jika terjadi konflik antaragama, berhentinya sulit,” katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, Islam mengakui tasamuh (toleransi) terhadap perbedaan pendapat. Namun, MUI berpandangan, Ahmadiyah berada di luar wilayah perbedaan yang bisa ditoleransi sehingga dinilai sesat. Untuk menindaklanjuti kesesatan itu, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Ma’ruf menepis anggapan bahwa kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah terjadi karena fatwa MUI yang menyebutkan Ahmadiyah merupakan aliran sesat. MUI tidak menoleransi kekerasan oleh siapa pun.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F Mas’udi mengatakan, terkait Ahmadiyah, PBNU hanya menyatakan, aliran itu tidak sesuai dengan paham ahlus sunnah wal jamaah yang dianut warga NU. NU tak menggunakan kata sesat. ”Kami berpandangan, yang berhak menyatakan sesat atau tidak itu hanya Allah,” ujarnya.

Menurut mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, Indonesia tidak bisa menghukum orang karena keyakinan yang dianutnya. Indonesia bukan negara agama. ”Apabila Malaysia menetapkan aliran yang menyimpang, seperti Darul Arqam, Syiah, sampai Ahmadiyah, wajar karena negara yang berlandaskan agama. Islam menjadi agama resmi mereka. Namun, di Indonesia, tidak ada agama resmi negara,” katanya.

Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia menambahkan, selama ini pemerintah cenderung absen dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya. Tokoh agama yang sering harus menjadi ”pemadam kebakaran” ketika terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. ”Kami tidak ingin terus-menerus jadi pemadam kebakaran. Pemerintah jangan bermain api terus,” katanya.

Tak cepat tanggap

Sebaliknya, Salahuddin Wahid di Komnas HAM menyatakan prihatin dengan lemahnya sistem intelijen dan respons pemerintah dalam menindaklanjuti data dari intelijen itu. Sebab, mungkin intelijen sudah memberikan laporan gejala kerusuhan atau kekerasan, tetapi kepolisian tak cepat tanggap. ”Aparat keamanan, dalam hal ini Polri, mungkin tidak siap mengatasi keadaan atau menganggap enteng,” katanya.

Situasi itu terjadi akibat pengembangan sistem intelijensi masih lemah. Mungkin saja jumlah sumber daya manusianya terbatas, dana sedikit, atau kurang profesional kurang. Polri harus menginvestigasi kenapa kekerasan itu terjadi dan bagaimana memperbaiki sistem antisipasinya. Kemampuan deteksi dan intelijensi mesti diberdayakan agar bisa mencegah kasus kekerasan serupa.

”Perbaikan sistem intelijen ini penting. Rakyat kan sekarang sudah merasa tidak dilindungi oleh kepolisian. Jika dibiarkan begini terus, pemerintah akan semakin kehilangan wibawa,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengingatkan, TNI akan turun tangan menindak massa anarkis. ”Aksi kekerasan oleh massa menimbulkan keprihatinan TNI. Polisi berada di depan dan tentara memberikan dukungan. Namun, kalau keadaan tidak bisa diatasi, tentara akan masuk menindak massa anarkistis,” ujar Menhan di Jakarta, Kamis.

Purnomo mengajak seluruh komponen bangsa bersatu menolak dan meniadakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Aparat penegak hukum bersama tokoh masyarakat agar mencermati masalah yang mengganggu stabilitas.

Dari Pandeglang, Kamis, dilaporkan, tersangka kasus Cikeusik yang ditahan di Polda Banten menjadi tujuh orang. Tersangka baru, U, ditangkap di Bogor, Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Gunawan mengatakan, Polri masih mengejar sejumlah calon tersangka lain. Enam tersangka, selain U, yang kini ditahan, adalah Uj, YA, KE, KM, M, dan S.

Terkait penyerangan Pondok Pesantren Al Ma’hadul Islam Yayasan Pesantren Islam Pasuruan, Jawa Timur, jumlah tersangka menjadi enam orang, yaitu I, HS, S, AM, US, dan HA.

(iam/bil/uti/ong/why/har/ cas/eta/egi/nta)***

Source : Kompas, Jumat, 18 Februari 2011

KOMENTAR

Ada 7 Komentar Untuk Artikel Ini.

• widhi setiono

Jumat, 18 Februari 2011 | 14:55 WIB

saya setuju komentar yang ada ini.. mantap

Balas tanggapan

• simon ratulona

Jumat, 18 Februari 2011 | 12:35 WIB

Demokrasi itu bagus tapi bangsa Indonesia yang masih lapar ini belum siap menerima secara instant seperti yang di Amerika sana.Niat bagus belum tentu hasilnya bagus.Contohnya Saudara kita di Papua,niat bagus pemerintah memberikan pakaian yang layak seperti saudaranya yang di Jawa,hasilnya justru pada kegatelan /Penyakit kulit.Demokrasi yang masuk ini juga di artikan secara mentah Mayoritas lah yang berkuasa,akibatnya Minoritas tersingkirkan.

Balas tanggapan

• wali yahya

Jumat, 18 Februari 2011 | 08:22 WIB

sy setuju !,pelaku insiden cikeusik,temanggung dihukum seberat"nya ,polri pun hrs tegas,klu perlu intruksi tembak ditempat (pakai peluru karet),bg perusuh yg berbau sara goodlook.

Balas tanggapan

• Rocky Samuel Karinda

Jumat, 18 Februari 2011 | 08:21 WIB

Ketika bangsa ini di jajah bangsa lain itu perbuatan yang tidak manusiawi, ketika bangsa ini dikacaukan oleh beberapa penduduknya sendiri, ini tindakan yang luarbiasa tidak manusiawi!!! oleh sebab itu dibutuhkan pemerintah yang sangat luarbiasa untuk menghentikan perilaku yang luarbiasa ini!!!kalau caranya menjalankan pemerintahan seperti saat ini, saya pun bisa jadi presiden.... bahkan jauh lebih baik!!!!

Balas tanggapan

• marsel T

Jumat, 18 Februari 2011 | 08:10 WIB

KIta sependapat, yang melakukan tindakan anarkis, diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tindakan kolektif menghakimi orang lain atau kelompok lain oleh arogansi kelompok tertentu, dapat diperkecil ruangnya.

Balas tanggapan

Sekolah Akreditasi C Tetap Punya Peluang

Jumat,
18 Februari 2011

Ekspedsisi Humaniora Online

Sekolah Akreditasi C Tetap Punya Peluang

JAKARTA, Ekspedisi Humaniora Online - Meskipun perguruan tinggi negeri lebih melirik siswa dari sekolah berakreditasi A yang akan diterima melalui jalur undangan, siswa dari sekolah berakreditasi B dan C tetap mempunyai peluang yang cukup lebar.

”Perguruan tinggi negeri juga menerapkan aksesibilitas atau pemerataan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah, termasuk kawasan Indonesia timur,” kata Priyo Suprobo, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (17/2).

Menurut Priyo, ITS memiliki semua data dasar sekolah tingkat atas di seluruh Indonesia, termasuk jenis akreditasinya. Lalu, ITS membuat indeks nilai setiap sekolah yang dilihat dari nilai ujian nasional (UN) tahun lalu.

”Untuk jalur undangan jatahnya 20 persen dari kapasitas yang ada,” kata Priyo.

Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), mengatakan,

penentuan siswa yang diterima lewat jalur undangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tidak semata-mata mempertimbangkan dari sekolah favorit. PTN pun memberikan pertimbangan pemerataan kesempatan.

”Kami mengutamakan siswa yang memilih di pilihan pertama dan melihat track record sekolah. Jika sekolah favorit yang diundang kurang merespons, jatahnya bisa dikurangi,” katanya.

Bibit lokal

Untuk jalur undangan SNMPTN 2011, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, akan menyasar lulusan-lulusan SMA yang kurang mampu secara ekonomi dari sekitar wilayah Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga.

”Unsoed menyiapkan 800 kursi dari seluruh fakultas bagi mahasiswa baru melalui jalur undangan,” kata Rektor Unsoed Prof Edy Yuwono.

Jika kuota tersebut tidak terpenuhi dari putra-putra daerah, Unsoed tetap membuka kesempatan bagi siswa-siswa dari daerah lain. ”Terutama daerah perbatasan dengan Jawa Barat seperti Banjar, Tasikmalaya, dan Garut,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Panitia Lokal SNMPTN Bandung Asep Gana Suganda mengatakan, perguruan tinggi akan bersikap adil dalam seleksi melalui jalur undangan, yakni bukan semata- mata melihat kualitas sekolah, tetapi juga kualitas siswa. (ELN/LUK/GRE/CHE)

Source : Kompas, Jumat, 18 Februari 2011

Kasepuhan dan Kanoman Sampaikan Pesan Damai

Kasepuhan dan Kanoman

Sampaikan Pesan Damai

Ekspedisi Humaniora Online

Jumat, 18 Februari 2011

KULTURAL DAN SYIAR AGAMA. Abdi dalem Keraton Kanoman membawa benda-benda yang memiliki simbol masing-masing dalam arak-arakan panjang

CIREBON, Ekspedisi Humaniora Online – Puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 142 H di Keraton Kasepuhan ditandai dengan dilaksanakan Panjang Jimat atau yang biasa disebut Pelal. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Panjang Jimat dihadiri oleh ribuan warga yang datang dari beberapa daerah di sekitar Cirebon.

Proses Panjang Jimat tahun ini merupakan yang pertama dipimpin oleh Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat SE sejak menggantikan almarhum Sultan Sepuh XIII Maulana.
Hadir Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat H Ahmad Mubarok, Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusuf, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan wilayah III Jawa Barat, Drs H Ano Sutrisno MM, serta tamu undangan.

Sebelum proses Panjang Jimat dimulai, Sultan Sepuh XIV, PRA Arief Natadiningrat SE mengatakan mengatakan prosesi Panjang Jimat merupakan refleksi dari proses kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merupakan puncak acara kegiatan peringatan maulid nabi.
“Panjang berarti pada masa yang lama dan Jimat berarti satu yang harus diruwat atau dihormati yakni syahadat. Sehingga arti dari Panjang Jimat adalah sederetan kegiatan pada masa yang lama dan terus menerus dilaksanakan yakni menyongsong kelahiran nabi dengan mengumandangkan syahadat,” jelas dia.

Sultan mengungkapkan melalui prosesi Panjang Jimat diharapkan masyarakat bisa berkontemplasi dan evaluasi atas perjalanan panjang yang telah dilalui apakah masih mengumandang teguh syahadat. Sehingga dalam akidah yang lurus, kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir tidak bisa diubah-ubah lagi dan akidah Islam tidak bisa dipermainkan. “Namun kita tidak mengendaki tindakan anarkisme yang mengatasnamakan agama,” ungkap dia.

Sultan yang juga mantan anggota DPD RI ini dalam sambutannya ingin mengimbau dan berpesan bahwa Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman akidah Islam yang lurus adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. “Dan bila ada yang mengakui adanya nabi setalah Muhammad, maka harus diluruskan,” tegas Arief.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat, H Dede Yusuf mengakui bahwa kegiatan Panjang Jimat yang diselenggaran oleh Keraton Kasepuhan bagus dan harus tetap dipelihara. “Proses Panjang Jimat merupakan sarana penyebaran agama Islam melalui pragmen dan tetap harus dilestarikan seperti sekarang ini,” tutur dia.

Saat ditanya tentang kepedulian Pemprov Jawa Barat terhadap keberadaan keraton di Cirebon, kader PAN ini mengaku selama ini pemprov selalu memperhatikan. Bahkan bantuan terus disalurkan setiap tahun. “Namun yang harus lebih memperhatikan dan melestarikan keberadaan keraton-keraton adalah pemerintah daerah setempat,” tandas Dede.

Kanoman

Panjang jimat yang merupakan prosesi iring-iringan benda-benda pusaka yang menjadi simbol perpaduan antara kultural dan syiar agama untuk memperingati kelahiran Nabi Muhamad SAW rupanya menyimpan pesan tentang perdamaian. Pesan inilah yang disampaikan melalui teladan Sinuhun Syekh Sunan Gunungjati dengan menggunakan metode persuasif untuk meminimalisir konflik dalam syiar agama.

Juru Bicara Keraton Kanoman, Ratu Raja Arimbi Nurtina ST, mengatakan, agama Islam yang tersebar di tanah Jawa dan ke berbagai belahan nusantara tidak terlepas dari syiar damai para wali. Pendekatan persuasif melalui budaya, seni, dan tradisi mewarnai bentuk syiar yang dilakukan. Inilah yang kemudian melahirkan tradisi panjang jimat yang merupakan perpaduan budaya, adat, budaya keraton, dan unsur-unsur religiusitas Islam. ”Tradisi panjang jimat mengambil momentum maulid Nabi Muhamad SAW, di dalamnya ada unsur budaya, adat, dan religiusitas Islam,” tuturnya.

Kacirebonan

Kirab panjang jimat pada malam pelal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga dilaksanakan di Keraton Kacirebonan, yang dipimpin Sultan Abdul Gani Natadiningrat SE, kemarin (16/2). Kirab panjang jimat tersebut merupakan puncak rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi tradisi keraton-keraton di Cirebon.

Selain warga masyarakat dari sekitar keraton dan berbagai daerah, Walikota Subardi SPd bersama jajaran Muspida Kota Cirebon ikut menyaksikan kirab panjang jimat tersebut. Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf juga tampak datang, dan dijamu keluarga Keraton Kacirebonan dengan makan malam. Kedatangan mereka menyaksikan panjang jimat tersebut bermaksud mencari berkah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut.

Menurut Pangeran Roeslan Amiril Mukminin SH, tradisi tersebut sebagai bentuk simbolisiasi penghormatan kepada nilai keluhuran sang Nabi Muhammad SAW. ”Dengan harapan dapat syafaatnya kelak di akhir zaman,” katanya kepada Radar. Menurut Roeslan, setelah usai rangkaian kirab panjang jimat dan sakralan, paginya (hari ini), piring-piring pusaka tersebut dicuci d itempat khusus. Kemudian dimasukkan ke dalam gedung jimat. “Sebelumnya piring-piring pusaka tersebut dicuci. Namanya siram panjang,” ujarnya. (mam/yud/ hsn)***

Source : radarcirebon.com, Jumat, 18 Februari 2011

Jalur Undangan dan Rasa Ketidakadilan

SNMPTN 2011

Jalur Undangan dan Rasa Ketidakadilan

Senin, 14 Februari 2011 | 17:20 WIB

Ilustrasi: Untuk bisa ikut SNMPTN jalur undangan, siswa harus masuk dalam peringkat kelas yang dihitung sejak semester lima. (MURADI/HARIAN KONTAN)***

TERKAIT:

• Pemerhati: Jalur Undangan Cuma Taktik!
• Undangan Berdasarkan Akreditasi Sekolah
• SMA Akreditasi C Boleh Ikut Undangan
• 80 Persen Kursi di UI Lewat SNMPTN
• Siapa yang Berhak Pilih Siswa Terbaik?

JAKARTA, Ekspedisi Humaniora - Pengamat pendidikan di Education Forum, Elin Driana, menilai bahwa Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan masih terlalu diskriminatif. Besarnya porsi untuk jalur undangan hanya untuk sekolah-sekolah tertentu, terutama hanya sekolah terakreditasi A, B, dan C, telah memberikan rasa ketidakadilan.

"Kenapa sih tidak dibuka semuanya lewat SNMPTN? Kalau begini, yang saya khawatirkan adalah biaya kuliah tetap dibebankan ke mahasiswa. Kalau sudah begitu, ya, cuma golongan tertentu saja yang bisa bayar," ujar Elin kepada Kompas.com, Senin (14/2/2011).

"Kita lihat sendiri, profil siswa di sekolah-sekolah yang akreditasinya bagus seperti A dan B, atau sekolah favorit, itu kan sekolah-sekolah yang orangtuanya dari kalangan menengah atas secara ekonomi," tegas Elin.

Penuturan guru bimbingan konseling (BK) SMAN RSBI 12 Jakarta Utara, Dwi Daryani, setidaknya juga membuktikan hal tersebut. Ia mengatakan, untuk bisa ikut SNMPTN jalur undangan, siswa harus masuk dalam peringkat kelas yang dihitung sejak semester lima. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang melakukan tahap memasukkan data siswa.

"Nanti siswa dilacak prestasinya, bakan mulai dari semester satu. Hanya yang masuk sampai 30 besar di kelas yang boleh ikut jalur undangan," tambah Dwi.

Saat ini, selain ujian nasional (UN), sejumlah sekolah SMA memang tengah bersiap-siap menyambut SNMPTN. Di Kota Semarang misalnya, juga menyiapkan tim yang bertugas mengumpulkan data siswa yang akan diusulkan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur undangan.

"Kami sudah mengumpulkan data siswa yang akan didaftarkan, sejauh ini belum ada kendala dalam pendataan," kata Wakil Kepala SMA Negeri 7 Semarang, Neti Lestari, Jumat (4/2/2011) lalu.

Ia menuturkan, pihaknya tengah mendata siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik yang dilihat dari nilai rapor, sekaligus menawarkan SNMPTN jalur undangan kepada siswa bersangkutan.

Sementara itu, menurut pengamatan Retno Listyarti, guru SMAN RSBI 13 Jakarta Utara, saat ini telah terjadi perubahan signifikan pada sistem seleksi mahasiswa baru PTN. Kuota mahasiswa baru PTN yang diberikan secara nasional dirasakan semakin hari semakin sempit, bahkan sifat penyeleksiannya semakin eksklusif dan diskriminatif.

"Dulu, bahkan tahun lalu saja, yang mau daftar itu tinggal berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah dan langsung mendaftar. Kalau tahun ini diganti dengan surat undangan, rasanya tidak adil," ujar Retno.***

Penulis: M.Latief | Editor: Latief

Source : Kompas.com, Senin, 14 Februari 2011 | 17:20 WIB

Lulusan SMA Akan Hadapi Soal SNMPTN yang Sulit

Siswa Pintar Diseleksi Lewat Jalur Undangan

Lulusan SMA Akan Hadapi

Soal SNMPTN yang Sulit

Senin, 14/02/2011 - 12:44 WIB

BANDUNG, Ekpedisi Humaniora - Soal yang diujikan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 diprediksi mengalami peningkatan dalam hal tingkat kesulitan dibanding soal SNMPTN tahun lalu. Pasalnya, tahun ini sejumlah perguruan tinggi mulai menghapus jalur mandiri dan hanya mengandalkan jalur SNMPTN sebagai pintu masuk penerimaan mahasiswa baru.

"Selain itu juga, beberapa perguruan tinggi menggunakan jalur undangan yang porsinya lebih besar, sehingga siswa-siswa yang secara akademis pintar sudah terlebih dahulu disaring melalui jalur undangan. Artinya siswa peserta SNMPTN ujian tulis merupakan sisa jalur undangan," kata Konsultan Pendidikan Tridaya, Dwi Kusuma Wardani dalam acara Parenting Class di Aula Universitas Islam Bandung, Jln. Tamansari Bandung.

Menurut Dwi, di 2010 saja, tingkat kesulitan soal SNMPTN sudah meningkat jauh dibandingkan dengan di 2009. Oleh karena itu, pada SNMPTN 2011 ini dipastikan akan lebih terasa sulitnya, sebab PTN akan mencari calon mahasiswa terbaik dan tidak sembarangan agar bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. "Jika tahun lalu yang pintar bisa mengerjakan hingga 80 % soal, tahun ini pasti tidak akan mampu hingga 80 %," tuturnya. (A-157/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 13/02/2011 - 11:54

Siswa dari Sekolah yang Bagus Dikhawatirkan Kalah Bersaing

Siswa dari Sekolah yang Bagus

Dikhawatirkan Kalah Bersaing

Senin, 14/02/2011 - 13:50 WIB

BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Nilai rapor yang menjadi elemen penilaian kelulusan siswa dinilai harus menjadi perhatian khusus. Hal ini disebabkan setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda pada kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada tiap mata pelajaran.

"Saya khawatir siswa dari sekolah bagus kalah bersaing pada jalur undangan masuk perguruan tinggi, karena KKM-nya rendah," ujar Sekjen Dewan Pengurus Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, di Bandung, Minggu (13/2).

Berdasarkan kondisi di lapangan, lanjut dia, siswa yang berasal dari sekolah terbaik akan kalah bersaing pada jalur undangan masuk PT, karena biasanya kebijakan sekolah tersebut tidak mematok KKM tinggi. Sementara nilai rapor menjadi penilaian utama PT dalam menyeleksi siswa melalui jalur undangan. “Sekolah bagus tidak terlalu obral KKM. Sedangkan di sekolah lain masih ada pertimbangan KKM hanya untuk kepentingan sekolah, dengan tujuan hanya mark up nilainya saja,” tutur Iwan.

Padahal, kata dia, pertimbangan sekolah dalam menerapkan KKM seharusnya berdasarkan pada beberapa faktor seperti rata-rata nilai sebelumnya, nilai Ujian Nasional, serta fasilitas pendukung yang dimiliki sekolah.

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekolah yang ingin mengatrol akreditasi dengan cara menerapkan KKM tinggi. “Hal ini terkesan dipaksakan. Kebijakan penerapan KKM seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Ketua FGII Jawa Barat Ahmad Taufan, ia khawatir sekolah terbaik sekalipun tidak dapat meloloskan murid dengan nilai yang layak ke jalur undangan PT, karena penerapan KKM yang lebih rendah dari sekolah lain. Berbeda dengan kondisi di daerah, yang seringkali diuntungkan dengan KKM tinggi. “Hasilnya, persaingan akan dibebankan pada siswa. Siswa dari sekolah manapun akan sama-sama memiliki kemampuan akademik yang bagus, tetapi mereka akan bersaing dengan perolehan nilai rapor berdasarkan KKM itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa sekolah memang mendasarkan penerapan KKM dengan tujuan merangsang guru dan murid untuk memberikan kemampuan terbaik pada setiap mata pelajaran. Akan tetapi, masih ada kebijakan sekolah yang tidak berdasarkan ketentuan pemerintah “Ketidakadilan akan terlihat, karena kebijakan sekolah yang menerapkan KKM rendah bisa saja bobot pendidikannya lebih berat, dibandingkan sekolah yang dengan mudah menerapkan KKM tinggi,” tuturnya. (A-196/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 13/02/2011 - 15:59

Orang Tua Harus Cermati Potensi Anak

Orang Tua Harus Cermati Potensi Anak

Senin, 14/02/2011 - 10:25 WIB

BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Psikolog Universitas Islam Bandung, Endang Pudjiastuti menuturkan orang tua harus bijaksana dalam mencermati potensi anak. Sebab bukan rahasia lagi jika saat ini banyak yang tidak meneruskan kuliah akibat salah memilih program studi saat pertama mendaftar. "Lihat seberapa jauh potensi yang dimiliki anak. Misalnya saja melalui pemeriksaan psikologi atau psikotes," ucapnya.

Dengan cara tersebut, kata Endang, bisa dilihat bagaimana nanti tingkat keberhasilan siswa saat menempuh studinya kelak. Sebab melalui prikotes akan terlihat bakat serta IQ anak yang datanya tidak dapat direkayasa.

"Saat anak kuliah, yang penting bukanlah perguruan tingginya, apa dan dimana? Yang jauh lebih penting adalah mana yang diinginkan oleh anak tentunya sesuai dengan bakat dan minatnya," katanya. (A-157/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Minggu, 13/02/2011 - 12:28

Masyarakat Kupang Sambut HPN Meriah

Hari Pers Nasional Ke-65

Masyarakat Kupang Sambut HPN Meriah

Selasa, 08/02/2011 - 19:13 WIB

Ekspedisis Humaniora

Ketua PWI Pusat Margiono dan Walikota Kupang memberikan cinderamata khas Kupang, Sasando kepada sejumlah tokoh pers dalam acara malam ramah tamah insan pers seluruh Indonesia, di Restauran Oriental, Kupang, Senin malam (7/2).*** (HUMINCA/"PRLM")***

KUPANG, Ekspedisi Humaniora - Terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-65, malam ini, Senin (7/2), Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menjamu para insan pers dari berbagai daerah di Indonesia. Sambutan warga dan pemerintah setempat sangat meriah. Hal ini terlihat dari poster dan spanduk peringatan HPN tersebar di berbagai sudut Kota Kupang. Selain itu, hangatnya sambutan juga dirasakan begitu memasuki Bandara El Tari, Kupang.

Sejumlah delegasi pers nasional menyatakan kagum dengan perkembangan Kupang yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Delegasi pers nasional sudah tiba di Kupang sejak tanggal 3 Februari lalu.

Menurut Ketua PWI Pusat, Margiono, sejauh ini sudah sekitar 85 persen delegasi pers nasional sudah tiba. Sejumlah tokoh pers, seperti Bagir Manan dan anggota jajaran dewan pers juga sudah tiba di Kupangn dan turut hadir dalam acara jamuan makan yang berlangsung malam ini di Restaurant Oriental, Jalan Timor Raya, Kupang.

Sementara itu, delegasi Jawa Barat termasuk Ketua PWI Jabar Yoyo S. Adisuredja juga sudah berada di Kupang sejak kemarin. (A-133/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Senin, 07/02/2011 - 19:13

Kadisparbud Jabar: Media Massa Kurang Peduli Terhadap Pembangunan Seni Budaya

Kadisparbud Jabar: Media Massa Kurang Peduli

Terhadap Pembangunan Seni Budaya

Selasa, 08 Februari 2011 - 09:39 WIB

Ekspedisi Humaniora

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebuayaan Jawa Barat, Ir. H. Herdiwan Iing Suranta.*** (RETNO HY/"PRLM")***

BANDUNG, Ekspedisi Humaniora - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebuayaan Jawa Barat, Ir. H. Herdiwan Iing Suranta, menuding media massa di Jawa Barat kurang peduli terhadap pembangunan seni budaya. Kurangnya kepedulian media di Jabar mengakibatkan sejumlah program kegiatan yang diselenggarakan Disparbud Jabar maupun seniman Jabar kurang terpublikasikan.

"Masyarakat menjadi tidak mengetahui informasi pembangunan seni budaya, terutama yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar. Masyarakat kurang merasa adanya pembangunan seni budaya di Jabar, termasuk mengapresiasi agenda seni budaya," kata Herdiwan, dalam sambutannya saat membuka Festival Drama Basa Sunda pelajar yang digelar Teater Sunda Kiwari dan HU. Pikiran Rakyat Bandung bertempat di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jln. Baranangsiang Bandung, Senin (7/2).

Dikatakan Herdiwan, pada tahun 2009 tidak kurang dari 40 pegelaran seni budaya diselenggarakan Disparbud Jabar, demikian pula halnya pada tahun 2010. Namun hanya sedikit pegelaran ataupun kegiatan yang terpublikasikan.

Karenanya, memasuki tahun 2011ini, untuk kepentingan publikasi program kegiatan Disparbud Jabar, pihaknya menganggarkan sebesar Rp 30 juta. "Saya berkeinginan setiap kegiatan di Disparbub bisa terekpose pada sebelum kegiatan, bahkan kalau bisa terekspose di halaman satu," ujarnya.

Terhadap pernyataan Kadisparbuda Jabar Herdiwan tersebut, wartawan senior HU. Pikiran Rakyat yang juga sastrawan, Soni Farid Maulana, mengatakan bahwa hal tersebut perlu dipertanyakan. "Apakah benar selama ini media tidak pernah memperhatikan seni budaya? Jika benar, berarti tidak pernah ada kritikan pada Disparbud Jabar," ujar Soni.

Dikatakan Soni, kegiatan Disparbud Jabar selama ini lebih banyak berorientasi pada proyek, karena itu jarang memaparkan kegiatan secara profesional termasuk dalam mengungkap berapa banyak dana yang sesungguhnya untuk pembangunan seni budaya Jabar. Apa yang dikatakan Herdiwan, tidak punya perhatian pada media massa yang selama ini justru banyak memberitakan seni budaya. (A-87/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Senin, 07/02/2011 - 18:39 WIB