Mukhamad Kurniawan : "TENGGELAMNYA PETANI GUREM"

TENGGELAMNYA PETANI GUREM

Kekalahan Entung, Ancaman Lumbung Padi

Amah, petani di Desa Kedawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengais padi dengan ani-ani di lahan garapannya yang terserang wereng. Banyak petani di Karawang yang terbentur kebutuhan untuk hidup menggadaikan sawah mereka. (KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN)***

Oleh Mukhamad Kurniawan

Tanah subur, jaringan irigasi teknis, dan subsidi pemerintah nyatanya tak cukup untuk mengangkat hidup Entung (65). Puluhan tahun membanting tulang di sawah, ia akhirnya takluk oleh tuntutan kebutuhan hidup. Senasib dengannya, para petani gurem lain di Karawang, Jawa Barat, pun kian gamang menghadapi perkembangan zaman.

Hingga tahun 2000-an, Entung adalah aktivis petani di wilayahnya. Ia menjabat Ketua Kelompok Tani Sri Rahayu di Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok; pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Rengasdengklok; juga aktif di organisasi petani lain.

Dengan beberapa ”kendaraan” itu, Entung aktif membela petani, seperti saat menentang kebijakan impor beras, kenaikan harga pupuk, atau soal harga gabah yang terpuruk.

Akan tetapi, kebutuhan keluarga mengubur aktivitas itu. Lahan seluas 2,5 hektar (ha) warisan orangtua, termasuk milik Tati (62), istrinya, dijual seharga Rp 65 juta-Rp 70 juta per ha. Tahun 2004, ia tak punya sawah lagi. Entung pun memilih mundur dari beberapa organisasi dan sejak itu mengandalkan hidup dari anak-anaknya.

Pasangan Iwir (60)-Endeng (50) memiliki kisah yang nyaris sama. Ketiadaan uang untuk membayar biaya sekolah anak, berobat, dan kebutuhan dapur memaksa Iwir menggadaikan 1 ha sawahnya di Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, seharga Rp 15 juta tahun 1995. Hingga lima tahun kemudian, Iwir belum juga mampu menebusnya. Dan, keduanya harus bekerja serabutan sebagai buruh tandur (tanam), tukang ngarambet (pembersih rumput liar), atau buruh panen, sekadar untuk bertahan hidup.

Petani gurem lain di Karawang kebanyakan memperoleh lahan dari warisan orangtua.

Karena itu, kepemilikannya pun mengecil. Seperti Cholil (47), petani di Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, yang mewarisi 0,2 ha sawah. Dengan 0,2 ha, Cholil biasa memanen 1 ton gabah kering panen (GKP) per musim. Jika harga gabah Rp 3.000 per kg GKP, pendapatan kotornya Rp 3 juta. Dipotong ongkos produksi sekitar Rp 800.000, Cholil tinggal mengantongi Rp 2,2 juta untuk hidup hingga empat bulan. Artinya, pendapatan Cholil Rp 550.000 per bulan. Ini jauh di bawah kebutuhan hidup layak tahun ini (berdasarkan survei Dewan Pengupahan Kabupaten tahun 2009) sebesar Rp 1,262 juta per bulan atau upah minimum Kabupaten Karawang 2010 sebesar Rp 1,11 juta.

Pewarisan tanah dari orangtua kepada anak memicu fragmentasi. Sawah akhirnya tak mampu menopang hidup pemiliknya. Kini rata-rata kepemilikan sawah petani Karawang bahkan hanya 0,33 ha. Lumrah kalau petani menempuh jurus terakhir: menjual sawah warisan!

Amil Oyib (60), warga Desa Parakanmulya, Kecamatan Tirtamulya, menikmati betul kondisi itu. Beberapa tahun terakhir dia beralih profesi menjadi makelar lantaran banyak tetangganya yang berniat menjual atau menggadaikan lahan.

Kamis (2/9) siang, lima lokasi sawah milik empat tetangganya dia tawarkan. Luas lahan bervariasi, dari satu bahu (0,7 ha) hingga 4 ha dengan harga jual Rp 22.000-Rp 25.000 per meter persegi. ”Ayo Mas beli, biasanya enggak lama (1-2 bulan), sawah laku,” ujarnya menawarkan.

Ketidakseimbangan pendapatan dan beban kebutuhan hidup mendorong petani gurem menjual lahan. Akibatnya, mereka tidak hanya kian terjebak dalam kemiskinan, tetapi juga pada kekalahan karena kehilangan tanah. Ironisnya, mereka tinggal di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi, Jabar!

Sejak pemerintah menetapkan 11.917 ha lahan di Karawang selatan sebagai daerah pengembangan kawasan, zona, dan kota industri tahun 1989, maraklah alih fungsi lahan pertanian. Selama 17 tahun, hingga tahun 2006, 2.502 ha sawah telah beralih fungsi untuk keperluan perumahan (1.213 ha), industri (947 ha), dan jasa (97,3 ha).

Perumahan selalu mendominasi kebutuhan lahan. Proyeksi kebutuhan rumah yang belum terpenuhi tahun 2010, berdasarkan kajian Badan Perencana Daerah Karawang, mencapai 117.959 unit, meningkat 54 persen dibandingkan tahun 2006 sejumlah 76.478 unit. Dengan asumsi setiap unit memerlukan 60 meter persegi tanah, butuh 707,7 ha lahan untuk membangun 117.959 rumah. Dengan produktivitas 7,32 ton GKP per ha (berdasarkan realisasi produksi musim tanam 2009/2010) dan rata-rata dua kali tanam setahun, kehilangan 707 ha sawah berarti kehilangan potensi produksi 10.350 ton GKP per tahun.

Dengan produksi padi yang mencapai lebih dari 1 juta ton GKP per tahun, Karawang adalah penyumbang sekitar 10 persen produksi Jabar; dan Jabar adalah salah satu provinsi utama produsen padi nasional. Terus berkurangnya lahan pertanian di lumbung padi berarti ancaman bagi ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Koordinator Serikat Petani Karawang Deden Sofian berpendapat, dengan lahan rata-rata 0,33 ha, sulit bagi petani untuk bertahan hidup, bahkan jika pemerintah menyubsidi harga pupuk dan menyalurkan kredit usaha, sebab tanah merupakan faktor produksi kunci tak tergantikan.

Bupati Karawang Dadang S Muchtar beberapa kali sebenarnya sudah menegur soal rencana pengurukan dan alih fungsi sawah. Terhadap rencana pembangunan pelabuhan di pesisir utara Karawang pun, dia berharap tak ada sawah irigasi teknis yang dikorbankan.

Namun, mempertahankan sawah bukanlah perkara mudah....

Source : Kompas, Kamis, 16 September 2010 | 04:18 WIB

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

• Fitriifah Lat

Kamis, 16 September 2010 | 16:59 WIB

Kenapa ya berita seperti ini sering terjadi, pemerintah please beri perhatian lebih tdh masalh rakyat dong

Balas tanggapan

• wilarno setiawan

Kamis, 16 September 2010 | 10:17 WIB

Apakah UU No 41 tahun 2009 tentang "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" akan mampu mensiasati proses alih fungsi lahan pertanian pangan secara efektif? Das sollennya tentu bisa.

Balas tanggapan

Maria Hartiningsih : Sepotong Perjalanan Zahidul Huque

Sepotong Perjalanan Zahidul Huque

DOKUMENTASI UNFPA

Oleh Maria Hartiningsih

Dr Zahidul Huque duduk bersila di lantai lembab beralaskan plastik di ruang depan rumah kos di bilangan Harmoni, Jakarta. Ia mendengarkan keluhan Devi dan kawan-kawannya kelompok transjender, dikenal sebagai wanita-pria atau waria. Lulu (26) dari Srikandi Sejati, organisasi nonpemerintah dari, oleh, dan untuk waria, sebagai penerjemah.

Tak hanya sekali-dua, Kepala Perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) untuk Indonesia itu mengunjungi kelompok-kelompok berisiko tertular dan menularkan infeksi menular seksual, baik karena persoalan seksualitas dan orientasi seksualnya maupun sebab lain, termasuk kemiskinan dan ketidaktahuan.

Selama bertugas di Indonesia sejak empat tahun lalu, Zahidul secara berkala pergi ke lapangan, khususnya ke wilayah kumuh dan padat. Mengunjungi klinik kesehatan reproduksi di berbagai pelosok dan sekolah yang punya prakarsa cerdas mengembangkan pendidikan kesehatan reproduksi adalah agenda wajib.

Ia mengunjungi mereka yang berada pada stadium akhir penyakit-penyakit oportunistik akibat hilangnya kekebalan tubuh oleh virus HIV/AIDS. Ia mendengar langsung praktik diskriminasi, termasuk dalam pelayanan kesehatan terhadap mereka yang dianggap ”liyan”. Ia memahami relasi kuasa yang timpang yang membuat posisi perempuan dan kesehatan reproduksinya dipertaruhkan.

Mitra setara

”Kita tak bisa bekerja hanya dengan membaca laporan, menandatanganinya, atau berdialog dengan orang-orang penting,” ujar Zahidul yang ditemui pada hari terakhir di kantornya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

”Itu juga penting.” Ia melanjutkan, ”Tetapi yang lebih penting berbicara langsung, mendengarkan aspirasi, dan melihat kondisi sebenarnya mereka yang membutuhkan dukungan kita. Wilayah isu kita menyangkut keseharian hidup dan itu sangat emosional. Dengan demikian, kerja advokasi kita menjadi jauh lebih kuat.”

Zahidul meyakini, manusia, seberapa pun lemah posisinya dalam struktur sosial, senantiasa memiliki daya hidup. Berbagai program pemberdayaan membantu agar mereka mampu mengidentifikasi potensi, kekuatan, dan kelemahannya.

”Kemudian kita bekerja bersama membangun dan mengembangkan program atas dasar apa yang mereka temukan sebagai kebutuhan mereka. Yang memutuskan bukan kita di Jakarta. Jadi, ’sekadar tahu’ tak cukup.”

Informasi langsung dari bawah sangat dibutuhkan para pembuat kebijakan sebagai bagian dari mekanisme umpan balik. Suara mereka harus didengar dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan program.

”Kita harus mengubah pendekatan pada masa lalu dan memperlakukan penerima dukungan kami sebagai mitra setara.” Ia menyambung, ”Itu berarti kita harus mengembangkan strategi yang berbeda. Semua ini mengubah mindset kita, para kolega, dan pemerintah.”

Memulai karier sebagai dokter yang mengelola 10 klinik berbasis komunitas di pedesaan Banglades, ia paham benar, strategi itu tidak baru. Pada 1978, gerakan berbasis komunitas dalam program kesehatan dasar sudah dilakukan. Baru 30 tahun kemudian dihidupkan lagi karena diyakini hanya gerakan ini yang mampu membuat suatu program dukungan berkelanjutan.

Namun, ada hal yang lebih personal. ”Dengan menemui mereka, saya bisa merasakan perasaan mereka. Ini seperti perjalanan spiritual.”

Tragedi

Zahidul yang mempromosikan program kesehatan dan pengembangan masyarakat melalui pendekatan ”Desa Sehat” dan bergelut dengan isu kesehatan reproduksi di banyak negara menghadapi berbagai peristiwa menyentuh.

”Kelahiran anak seharusnya menjadi saat yang membahagiakan. Lalu, mengapa perempuan harus meninggal ketika melahirkan?”

Perempuan yang meninggal saat melahirkan itu kebanyakan miskin dan tak mendapat akses pelayanan kesehatan. Meski ada soal budaya dan alasan ideologis, ia juga melihat soal lain, seperti kurangnya tenaga kesehatan di pedesaan, pelayanan yang kurang ramah di rumah sakit, dan birokrasi yang berbelit.

Tragedi personal itu hampir tak pernah ditengarai sebagai persoalan sehingga kematian ibu sulit dibendung. ”Dengan komitmen dan kehendak politik yang kuat akan menjamin tak ada kehamilan tak dikehendaki, tak ada komplikasi yang terlambat dibawa ke rumah sakit, dan kematian ibu melahirkan menjadi nol.”

Ia punya banyak pengalaman terkait kematian ibu, di antaranya di Banglades, Mongolia, dan Sudan. ”Yang terburuk adalah ketika terjadi pendarahan hebat dan Anda tak punya mekanisme menghentikannya. Kalaupun diberi transfusi, semua sudah terlambat. Banyak kematian di rumah sakit disebabkan keterlambatan.”

Ia melanjutkan, ”Ketika tak bisa melakukan apa pun untuk membantu, ada perasaan pedih yang tak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Ini sekaligus seperti tidak berharga karena Anda ingin menyelamatkan seseorang, tetapi tak bisa melakukannya karena sudah terlambat dibawa ke rumah sakit. Meski banyak juga kejadian di mana saya bisa menyelamatkan mereka. Mereka bahagia, saya juga bahagia.”

Tantangan

Ayah satu anak itu memahami perjalanan bangsa ini di bidang pembangunan dan kependudukan, yang sempat menjadi contoh banyak negara, termasuk Banglades. Menurut dia, Presiden Soeharto memiliki komitmen kuat dalam program Keluarga Berencana meski sangat terpusat, koersif, dan mengundang banyak kritik.

”Tetapi, ia membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan negara yang secara geografis terdiri dari banyak pulau,” ujarnya.

Sayangnya, kondisi itu kini lemah. Setelah otonomi daerah, komitmen itu ada di tangan kepala daerah yang kepentingan politiknya berbeda-beda. Demokrasi belum dipahami secara substansial. Padahal, ada sekitar 17.000 pulau dengan kondisi sangat beragam dan kualitas pelayanan yang juga beragam.

”Kalau tantangan ini tidak dijawab, Indonesia akan sulit menurunkan angka kematian ibu,” ujarnya. ”Perhatian pada pendidikan dan kesehatan perempuan sangat penting untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik,” ucapnya.

Di luar isu yang menjadi bidang perhatiannya, Zahidul terkesan pada ketekunan dan kesabaran masyarakat Indonesia meski kehidupan sungguh tak mudah. ”Ada kekerasan, tetapi kondisinya sangat berbeda dengan kekerasan di wilayah Asia Selatan.”

Di Ankara, Turki, tempatnya bertugas untuk empat tahun ke depan, ia akan menghadapi gambaran kekerasan yang berbeda; bagian perjalanan yang akan memperkaya pengalaman batinnya....

***

Zahidul Huque, MD, PhD
• Lahir: Banglades, 1 Juli 1954
• Pendidikan:
- MBBS (setara dokter atau MD di AS) dari Rajshashi Medical College, Banglades
- Master dan PhD dalam kesehatan masyarakat dari John Hopkins University, Baltimore, AS
• Karier: 1992 bergabung dengan UNFPA, bertugas di Mongolia, Sudan, Filipina, dan Indonesia

Source : Kompas, Jumat, 17 September 2010 | 03:38 WIB