Alun-alun Kabupaten Indramayu

Pemandangan Sekitar Alun-Alun Indramayu

ALUN-ALUN INDRAMAYU SEDIKIT BERUBAH WAJAH

- Wajah sekitar Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sedikit berubah wajah sejak tahun 2008. Pagar Alun-Alun dilapis lagi dengan pintu masuk diwarnai dengan tugu perahu di setiap pintu masuk maupun pintu keluar dari Pendopo Pemkab Indramayu.

Perubahan lain, di dekat jembatan (dulu jembatan gantung) dibangun Pos Polisi meski belum rampung 100%. Pagar Mesjid Agung Indramayu pun dirombak, meski penambahan pagar Alun-Alun itu berdampak semakin menyempitnya halaman parkir Mesjid Agung Indramayu.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, Ir. H. Sofyan Effendi mengatakan, bahwa perubahan wajah pagar Alun-Alun itu merupakan keinginan Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin yang ingin memberikan pencitraan tersendiri bagi perwajahan seputar lingkungan Pemkab Indramayu menjelang berakhirnya masa jabatan Yance (begitu sapaan akrab H. Irianto MS Syafiuddin) pada tahun 2010 mendatang.

Meski tersiar rumor, bahwa dilapisnya pagar yang mengelilingi Alun-Alun Indramayu itu, konon, untuk lebih terjaganya keamanan seputar lingkungan Pemkab Indramayu. ( Satim ) ***

Target Golkar Indramayu

Target Kemenangan Partai Golkar Indramayu

Hadiah Golkar Bagi

Yang Bisa Kejar Target 70%

INDRAMAYU – Di depan pintu Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jumat (27/2), terpampang pengumuman tentang pengunduran jadual pengumuman pemenang undian berhadiah bagi masyarakat yang telah mengantongi kupon undian berhadiah dari Partai Golkar.

Dalam pengumuman itu tertulis, para pemenang undian rencananya akan diumumkan Februari 2009. Namun diduga karena sesuatu hal, sehingga waktu pengundian diundur sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hanya di kertas pengumuman itu tertulis, pemenang undian berhadiah dari Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang kuponnya bergambar Partai Golkar No. 23 dengan menampilkan sejumlah gambar para calon anggota legislatif “pohon beringin” sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing, konon, para pemenangnya akan diumumkan di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Jalan Olahraga Indramayu.

Hadiah yang dipajang setiap hari di depan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu berupa tiga buah sepeda motor berwarna kuning, dan sebuah becak bercat kuning serta bergambar Partai Golkar No. 23. “Aja klalen contreng No. 23 Partai Golkar”, begitu bunyi tulisan dalam spanduk yang tak jauh dari deretan hadiah Partai Golkar tersebut.

Nah, Wasnadi dan Asep, massa yang sengaja datang ke DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jumat (27/2) sore, mereka memperlihatkan target-target pencapaian kemenangan partai berlambang pohon beringin itu. Ada tulisan 50%, 60%, dan 70% di tiga buah sepeda motor yang dipajang di kantor bercat kuning itu. (Satim)***

Dana Stimulus Fiskal Infrastruktur

Tekan Pengangguran Dengan

Dana Stimulus Fiskal Infrastruktur

Ritual Adat Ngarot Desa Lelea Kab. Indramayu

INDRAMAYU – Para petani di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat hingga kini mengharapkan, agar pemerintah lebih serius untuk memerhatikan jaringan pangsa pasar terhadap produk-produk pertanian mereka. Selain itu, pemerintah juga harus selalu memerhatikan faktor-faktor yang menunjang produktivitas pertanian, seperti normalisasi saluran air, jalan pertanian, ketersediaan obat-obatan pertanian yang terjangkau, serta ketersediaan pupuk yang harga pembeliannya sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketetapan pemerintah.

“Harapan-harapan seperti itulah yang selalu didambakan para petani kita,” kata Masudin (59), pemerhati sektor pertanian di Indramayu, Kamis (26/2).

Menurutnya, keberadaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu berikut Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian harus menampilkan hasil-hasil programnya yang mampu membangkitkan sektor pertanian yang ada di Kota Mangga Indramayu. Sehingga para petani tidak ragu-ragu untuk mengembangkan sektor agribisnis selain menanam padi.

Masudin menyambut gembira ketika mendengar pemerintah pusat siap mengucurkan dana stimulus fiskal untuk sektor pertanian 2009 dalam rangka mengurangi ledakan pengangguran di pedesaan. Seperti diberitakan Kompas, Kamis (26/2), pemerintah DPR RI menyepakati kanaikan stimulus fiskal untuk mengantisipasi krisis perekonomian global dari Rp 71,3 triliun menjadi Rp 73,3 triliun. Stimulus ini diharapkan bisa menyerap 2,4 juta tenaga kerja.

Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (25/2), dari 2,4 juta tenaga kerja itu, sekitar 110.000 diantaranya merupakan penganggur yang akan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK).

Dana stimulus fiskal 2009 untuk Departemen Pertanian Rp 750 miliar (untuk jalan usaha tani). Namun demikian belum jelas, berapa besaran dana stimulus fiskal untuk membiayai sektor pertanian di Kabupaten Indramayu ? “Saya beluam tahu secara persis,” kata H. Agah, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu.

Data Panitia Anggaran DPR RI menunjukkan, bahwa dana stimulus fiskal tersebut dialokasikan ke sejumlah departemen. Jatah Departemen Pekerjaan Umum (PU) diperbanyak, semula Rp 3 triliun menjadi Rp 5,574 triliun. Departemen Perhubungan Rp 2,028 triliun, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,272 triliun, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp 400 miliar, Departemen Perdagangan serta Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp 590 miliar (untuk infrastruktur pasar, sedangkan Departemen Tenaga Kerja Rp 400 miliar (untuk BLK).

Dana stimulus fiskal juga dialokasikan untuk subsidi senilai Rp 485 miliar, obat generik Rp 350 miliar, serta penyertaan modal negara ke Askrindo Rp 500 miliar. “Dana stimulus fiskal itu dirancang untuk mengurangi ledakan pengangguran akibat krisis ekonomi global,” tandas Suharso. (OIN/ Kompas/ Satim ) ***

Bangunan Cagar Budaya Lumbung Padi

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Lumbung Padi Desa Singaraja

Nyaris Roboh

INDRAMAYU – Sudah hampir setengah abad bangunan “lumbung padi” di Desa Singaraja, Kecamatan, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat belum tersentuh rehablitasi/ perbaikan dari pemerintah. Keberadaan lumbung padi yang pernah menyimpan banyak sejarah sebagai tempat penyimpanan bahan pangan seperti padi untuk mengantisipasi kelaparan yang ada di Desa Singaraja itu, kini mengalami rusak parah. Sejumlah kayu penyangganya yang terbuat dari pohon jati, banyak yang keropos karena dihantam kebocoran kalau hujan deras.

Gentingnya pun sudah banyak yang pecah. Sedangkan pagarnya sudah pada lapuk, sehingga lebih mengesankan sebagai bangunan yang nyaris roboh. Padahal, lumbung padi itu merupakan salah satu peninggalan sejarah dan termasuk bangunan cagar budaya yang dimiliki warga Desa Singaraja, Indramayu. Namun pemerintah tampaknya belum berniat untuk memperbaiki, merawat dan melestarikan bangunan kuno yang mengandung nilai sejarah tersebut.

Bangunan Lumbung di Desa Singaraja Kec./Kab. Indramayu

Lumbung padi milik pemerintahan Desa Singaraja, Kabupaten Indramayu itu, konon, dibangun sekitar tahun 1921. Pada beberapa tahun kemudian memang ada beberapa kali perbaikan. Namun setelah itu, kini sudah hampir setengah abad belum pernah direhabilitasi.

Kuwu Singaraja, Saefudin mengatakan, pihaknya mengharapkan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat turun tangan mau memberikan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya yang dimiliki desanya itu. Ia sadar betul kalau bangunan cagar budaya itu patut dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

“Kalau tidak ada alokasi dana yang memadai untuk perbaikan lumbung padi desa kami ini, ada kemungkinan bangunan lumbung padi ini roboh dan rata dengan tanah. Mudah-mudahan, pemerintah mau mendengar harapan saya itu,” kata Saefudin di kantornya, Rabu (25/2).

Dari pemantauan Tim Ekspedisi Humaniora dan Gabungan Tim Ekspedisi Jejak Sejarah Tabloid Berita ToeNTAS News yang melakukan penelusuran jejak sejarah Indramayu sejak 2008 – 2009 menyebutkan, bahwa bangunan lumbung padi Desa Singaraja Indramayu lokasinya tak jauh dari rumah orangtua istri Bupati Indramayu, Ny. Hj. Anna Sophana Irianto MS Syafiuddin di sekitar Kantor Kuwu Singaraja, Kecamatan Indramayu. ( Satim ) ***

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Eks Gedung Karesidenan

Eks Gedung Pengadilan Negeri Indramayu dan Eks Patok Galangan Kapal Pelabuhan Indramayu

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Banyak Yang “Berantakan”

INDRAMAYU – Memperihatinkan. Begitulah kondisi sejumlah bangunan Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Meski negeri ini sudah memberlakukan adanya Otonomi Daerah, namun pada kenyataannya segala macam pembangunan belum semuanya menyentuh sejumlah Cagar Budaya yang ada daerah bersangkutan.

Tampaknya, pemerintah daerah belum berdaya untuk merehabilitasi sejumlah bangunan kuno yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Inilah sebuah kenyataan yang ada di Kabupaten Indramayu. Akibatnya, hanya sebagian kecil saja yang bangunan bersejarah yang dipelihara, selebihnya terkesan berantakan dan “dibiarkan” merana tanpa sentuhan pemeliharaan yang tetap memegang teguh nilai estetika, historis, serta mengacu pada kajian para ahli arkeolog di negeri ini.

Hasil pemantauan Tim Ekspedisi Jejak Sejarah Indramayu yang dipelopori Tabloid Berita “ToeNTAS” News menyimpulkan, sejumlah bangunan bersejarah terlantar dan berantakan. Pemerintah tampaknya belum peduli terhadap keberadaan “saksi-saksi bisu” sejarah dari perjalanan bangsa ini.

Bangunan Cagar Budaya yang terkesan “berantakan” di wilayah Kabupaten Indramayu hingga tahun 2009, diantaranya Eks Residen Cirebon dan eks Markas Tentara Belanda di Desa Penganjang, Kecamatan Sindang berikut sejumlah bangunan yang ada di sekitarnya.

Kemudian bangunan eks Kawedanan Jatibarang, eks Stasiun Kereta Api dan kawasan sekitarnya di Kelurahan Margadadi, Paoman, Desa Telukagung, dan Jatibarang, Indramayu, gedung eks Pengadilan Negeri Indramayu (samping Pendopo) dan kawasan sekitarnya, eks Kantor Penerangan Indramayu pada masa lalu, eks Markas Komando Militer (Kodim) 0616 Indramayu dan sejumlah bangunan sekitarnya di komplek Randu Gede (dekat rumah pribadi Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin), eks perlindungan Jepang di Desa Karangsong Indramayu, eks perlindungan para pejuang kemerdekaan di Blok Waledan Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Indramayu, serta masih ada sejumlah bangunan Cagar Budaya lainnya. ( Satim )***

Penyandang Cacat Silaturahmi dengan H. Uryanto Hadi

Ratusan Penyandang Cacat

Silaturahmi dengan Haji Uryanto

INDRAMAYU – Tidak aneh kalau kalangan para penyandang cacat fisik di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat begitu dekat dengan H. Uryanto Hadi. Konon, karena para kalangan yang cacat risik itu merasa selalu diperhatikan, bahkan selalu dibantu Haji Ur (begitu sapaan akrabnya) dalam beberapa hal ketika mereka tengah membutuhkan pertolongan kepadanya.

“Kami banyak dibantu oleh Pak Haji Uryanto. Wajar kalau kami lebih dekat dan lebih mengenalnya. Kaki palsu saya ini berkat langkah dan kebijakan Pak Haji Ur. Kalau kaki palsu saya ini harus beli sendiri, saya punya duit darimana. Solusinya ya melalui Pak Haji Uryanto Hadi,” kata Suparman (35), salah seorang penyandang cacat kaki kanan yang terpaksa diamputasi gara-gara kecelakaan lalu-lintas beberapa tahun lalu.

Pengakuan seperti suparman itu ternyata diamini oleh ratusan para penyandang cacat lainnya, Sabtu (21/2) di halaman Posko Pemenangan Partai Gokar H. Uryanto Hadi di Jalan Letnan Wargana-Sekober Indramayu. Menurut para penyandang cacat lainnya, Haji Ur layak untuk duduk kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

“Oleh karena itu, kami dengan sepenuh hati untuk mendukungnya di Pemilu Legislatif 2009 ini. Semoga Pak Haji Ur memperoleh suara terbanyak di Dapil I Indramayu demi kemenangan Partai Golkar pula,” ungkap Ny. Samini (65), warga Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Baik Suparman maupun Ny. Samini bersama ratusan warga penyandang cacat dan warga jompo dari wilayah Kecamatan Sindang, Lohbener, Cantigi, dan Arahan datang ke Posko Haji Uryanto Hadi, konon, hanya untuk bersilaturahmi dan menyampaikan berbagai program dan usulan demi kelangsungan hidupnya di masa-masa mendatang. Biarpun cacat, namun mereka berdalih sama-sama memiliki hak suara untuk Pemilu 2009 dan Pemilihan Presiden 2009.

Setelah berkomunikasi langsung dengan Haji Ur yang mengantongi Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) I Indramayu dari Parti Golkar untuk pencalonan kembali anggota DPRD Kabupaten Indramayu, ratusan para penyandang cacat dan warga jompo tadi pulang ke rumahnya masing-masing.

Namun sebelum itu, Haji Ur, seorang tokoh pengusaha dan juga Ketua Gapensi Indramayu ini memberikan bantuan langsung kepada Yitno, Ketua YPAC Indramayu disaksikan Dadang Hermawan, Dewan Penasehat YPAC dan ratusan anggotanya. “Semoga bantuan ini sangat bermanfaat bagi anggotanya. Saya titip, semoga amanah ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Swt,” pinta kader Partai Golkar militan yang banyak makan asam garam di dunia perpolitikan Kota Mangga itu. ( Satim )***

Ritual Tolak Bala Kue Cimplo

Tolak Bala Dengan Kue “Cimplo”

INDRAMAYU – Bagi penduduk asli Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, hingga kini masih patuh terhadap adat istiadat membuat kue “Cimplo” (sejenis serabi yang terbuat dari tepung beras dicampur dengan ragi) setiap bulan Bala (Jawa) atau bulan Sapar (Islam). Konon, keberadaan kue itu sebagai implementasi untuk tolak bala (mengusir sial/apes) bagi warganya. Benarkah ?

Allahu’alam. Namun yang pasti, kebiasaan membuat cimplo masih berlangsung hingga kini. Anda kurang yakin ? Datanglah setiap bulan Bala ke desa-desa atau perkampungan untuk menyaksikan langsung pembuatan kue cimplo dan sekaligus ikut mencicipinya. Gratis !

Bagi pembuatnya, kue cimplo itu sengaja dibuat dan untuk dibagi-bagikan kepada saudara, para tetangga, dan orang-orang yang dikenalnya. Dicoel dengan gula merah campur parutan kelapa yang digodok hingga matang, maka rasanya terasa nikmat. Kebiasaan seperti ini belaku pula dalam setiap bulan Sura, warga asli Indramayu ramai-ramai membuat bubur Sura. Konon, dalam rangka mengenang perjuangan Nabi Nuh dalam menyelamatkan umatnya dari kelaparan dan kematian. Sehingga dengan cara membuat bubur Sura yang dicampur dengan aneka makanan lainnya.

Ironisnya, hingga kini belum ada yang mengetahui secara persis, kapan adat membuat kue cimplo itu dimulai. Namun, konon, kebiasaan membuat cimplo dalam menolak bala bagi warga Indramayu sudah berlangsung berabad-abad silam.

“Saya juga kisah awal adat membuat cimplo itu tidak tahu persis. Namun katanya sebagai kebiasaan warga yang diyakini untuk tolak bala. Dengan syukuran semacam itu, masyarakat Indramayu semoga subur dan makmur atas ridho Allah Swt,” kata Ki Tarpi (72), seorang Nujum yang biasa dipanggil warga untuk memimpin acara-acara ritual di wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Belum terangnya kisah adat pembuatan kue cimplo itu, merupakan tantangan tersendiri bagi para pengamat budaya dan penggali nilai-nilai seni dan budaya Indramayu. Bagaimana korelasinya antara adat ritual membuat kue cimplo dengan tolak bala di bulan bala atau Sapar ? Wallahu’alam. ( Satim )***

Gedung Cagar Budaya Indramayu

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Tanggung Jawab Siapa Jika Hilang, Hancur,

dan Dikuasai Pihak Ketiga ?

INDRAMAYU – Nasib gedung-gedung tua bersejarah yang telah terdaftar sebagai Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kini banyak yang hilang, hancur, dan sebagian lagi tidak dipelihara dengan baik bahkan diterlantarkan.

Situasi dan kondisi demikian sama persis dengan nasib sejumlah gedung-gedung tua bersejarah yang ada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Bara sebagai daerah yang telah menyimpan banyak bangunan bersejarah, namun banyak yang tidak dipelihara, diterlantarkan, hancur, sirna karena perkembangan pembangunan yang diduga tidak mengindahkan lingkungan, arkeologi, serta Tata Ruang yang cenderung “tidak” mengacu pada tata nilai artistik nilai sejarah masa lalu.

Gugatan terhadap kelestarian dan pemeliharaan situs-situs bersejarah di Kota Mangga Indramayu itu, tampaknya belum terbangun. Entah sampai kapan benda-benda cagar budaya yang tersebar di wilayah Bumi Wiralodra tersebut tetap lestari sepanjang jaman dan tetap terpelihara dengan baik.

Tampaknya belum ada kesadaran pemerintah daerah dan semua pihak terhadap keberadaan bangunan cagar budaya yang ada di daerahnya. Bagi para pejuang kemerdekaan dan anak cucunya, kini mereka merasa prihatin melihat sejumlah bangunan cagar budaya pada hilang, hancur, dan sebagian lagi hanya menyisakan kenangan dan kepedihan yang teramat dalam.

Kalau saja pihak pemerintah daerah tidak segera bertindak untuk menyelamatkan bukti-bukti kuat dari sebuah perjalanan sejarah bangsanya itu, kelak anak cucu bangsa Indonesia ini hanya cuma mengenal sekilas dalam buku sejarah, namun fakta-fakta sejarah secara fisiknya tidak mengenal sama sekali. Ini berarti, sebuah kezaliman dan pengkhianatan terhadap jasa-jasa para pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi jangan sampai ada sindiran dalam lagu dangdut yang dinyanyikan Ratu Dangdut Elvi Sukaesih di tahun 1970-an. “Siapa...yang mau menguni gedung tua....siapa yang sudi... singgah di hati ini....”. Lalu siapa yang sudi terhadap kelestarian gedung-gedung tua bernilai sejarah ? ( Satim ) ***

Daftar Bangunan Cagar Budaya di Indramayu

Hasil Penelusuran Lapangan Tim Ekspedisi ToeNTAS News

Tahun 2006 - 2008 :

1. Pendopo Bupati Indramayu.

2. Kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indramayu.

3. Seluruh bangunan eks Makodim 0616 Indramayu dan kawasan di sekitarnya.

4. Gedung eks Residen Cirebon di Penganjang dan kawasan di sekitarnya.

5. Perkantoran yang kini ditempati Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Indramayu.

6. Perkantoran yang kini ditempati Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Indramayu.

7. Perkantoran yang kini ditempati Subdin P3M Dinas Kesehatan Indramayu.

8. Perkantoran yang kini ditempati Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

9. Eks Kantor Penerangan yang kini dijadikan Gudang Urea di Jl. Veteran.

10. Eks Stasiun Kereta Api di Paoman dan seluruh kawasannya.

11. Eks Stasiun Kereta Api di Desa Telukagung Indramayu berikut kawasannya.

12. Eks Kantor Kawedanan Jatibarang di Jatibarang.

13. Kantor Camat Sindang.

14. Eks Pendaratan Kapal di tepi Sungai Cimanuk Indramayu (belakang Mesjid Agung Indramayu).

15. Kelenteng Indramayu.

16. Kelenteng Jatibarang.

17. Perkantoran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Ayu Indramayu berikut kawasannya.

18. Stasiun Kereta Api Jatibarang Indramayu.

19. Kantor Pegadaian Indramayu.

20. Kantor Pegadaian Karangampel.

21. Perkantoran Pengairan Jatibarang dan kawasannya.

22. Eks Gua Perlindungan Jepang di Desa Karangsong Indramayu.

23. Tugu Peringatan Pasukan Setan di Blok Kujang Desa Lamaran Tarung.

24. Benteng pertahanan para pejuang kemerdekaan di Blok Waledan.

25. Gedung eks Kawedanan Kandanghaur.

Catatan : Dalam penelusuran berikutnya, ada kemungkinan jumlahnya bertambah lagi.

Kini Tim Ekspedisi ToeNTAS News masih melakukan penelusuran.

Gara-gara iklan Poltik Indramayu

H. Irianto MS Syafiuddin (Bupati Indramayu)

Gara-Gara Iklan, Yance Meminta Maaf

INDRAMAYU – Seorang pemimpin dituntut harus bersikap arif dan bijaksana. Inilah yang banyak dituntut masyarakat di era reformasi ini. Mungkin sikap seperti itu yang ingin diperlihatkan Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin ketika muncul reaksi beberapa Ormas Islam berkaitan dengan sebuah iklan Partai Golkar di harian lokal pada 6 Januari 2009 lalu.

Bahasa yang ditulis di iklan tersebut dianggap melecehkan umat Islam dan memasung hak-hak berdemokrasi di negeri ini. Meski dalam iklan itu ditandatangani Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar yang memberikan ucapan selamat kepada Bupati Indramayu atas prestasinya yang berhasil meraih penghargaan “Peniti Emas” dari Departemen Agama RI, hanya yang dianggap meresahkan umat Islam karena ada kutipan dalil agama Islam yang dicampuradukan dalam kalimat ajakan memilih Partai Golkar dan mendukung kepemimpinan Yance (panggilan akrab H. Irianto MS Syafiuddin).

Meski Yance mengelak jika dirinya mengetahui dari awal atas materi iklan Partai Golkar yang akan dimuat di beberapa koran lokal. Namun Yance merasa harus bertanggung jawab, meski kesalahannya ada di pejabat bawahannya. Sikap inilah yang kemudian memicu Yance harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam atas pemuatan iklan dimaksud.

“Saya atas nama pribadi maupun keluarga meminta maaf atas pemuatan iklan Partai Golkar yang dianggap meresahkan umat Islam. Semoga saya tidak lagi mengulangi kesalahan serupa,” kata Yance dalam jumpa pers dengan puluhan wartawan dari berbagai media massa, akhir pekan lalu.

Setelah itu, beberapa kalangan Ormas Islam yang sebelumnya bereaksi keras agar iklan tadi dicabut dan Yance diminta meminta maaf, akhirnya mereka kini sudah merasa menerima dan merasa lega setelah Yance dengan tulus meminta maaf atas kekeliruan dalam kalimat iklan tadi. (Satim)

PERMOHONAN MAAF BUPATI INDRAMAYU

Saya selaku Bupati Indramayu, H.Irianto MS Syafiuddin meminta permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat Islam Indramayu khususnya, dan kepada masyarakat Islam Indonesia umumnya. Yang dalam hal ini telah menyinggung dan menyakiti hati masyarakat Muslim. Sebab dalam hal ini Pemuatan Iklan Golkar yang ada di sejumlah Media Cetak itu, tidak ada niatan saya untuk merendahkan apalagi melecehkan agama Islam. Namun sebagai manusia biasa yang lemah, alfa dan ceroboh saya mengaku khilaf. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.

Ttd

Bupati Indramayu

H. IRIANTO MS SYAFIUDDIN

“Gugatan” Pemerintah Daerah Indramayu

“Gugatan” Pemerintah Daerah Soal Pembagian Keuangan
Oleh : Satim

SEBUAH pemandangan yang selalu aneh pada setiap menjelang tutup tahun, adalah begitu padatnya orang-orang yang berkepentingan dengan bank. Baik bank milik pemerintah maupun bank-bank swasta komersial lainnya. Yang paling kentara, kepadatan warga nasabah yang berkepentingan di bank-bank milik pemerintah daerah, seperti Bank Jabar Cabang Indramayu. Hari-hari menjelang tutup tahun, ribuan orang memadati ruangan maupun halaman Bank Jabar Cabang Indramayu itu. Ada apa ? Dan mengapa hal demikian selalu terjadi setiap tahun ?
Selidik punya selidik, pemandangan kepadatan nasabah yang berurusan dengan Bank Jabar Cabang Indramayu itu, konon, karena semua dana-dana pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu justru dicairkan pada detik-detik menjelang tutup tahun dan menjelang tahun baru. Ini termasuk pembayaran semua proyek yang didanai pemerintah yang pencairannya dikeluarkan kas pemerintah daerah tersebut yang ditransfer ke rekening masing-masing melalui Bank Jabar Cabang Indramayu.
Namun yang belum terpecahkan solusinya, justru mengapa semua transaksi keuangan harus menumpuk di akhir tahun anggaran ? Bukankah ada baiknya segala macam tansaksi yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran pemerintah daerah diberesi jauh-jauh hari sebelum tutup tahun ? Inilah yang sebetulnya ingin penulis uraikan dari sudut pandang realisasi anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah Kabupaten Indramayu.
Sebenarnya ada tiga permasalahan yang ingin penulis uraikan dalam tulisan ini, pertama, mengapa pemerintah daerah dituding tidak mampu menyerap seluruh anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak sehingga ikut mengurangi pengangguran ?
Kedua, mengapa pembangian prosentase dana bagi hasil maupun perimbangan masih dianggap tidak adil bagi pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah agak lambat dalam meningkatkan pembangunan, dan terjadi pula kelambatan dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang ada di daerahnya ?
Ketiga, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah daerah sepanjang tahun 2007 – 2008 menyimpulkan, bahwa mayoritas pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun pusat belum akuntabel dan mengikuti aturan akuntansi akuntabel, profesional dan transparan. Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Meski menurut hemat penulis ada tiga permasalahan yang perlu diuraikan di sini. Namun mengingat keterbatasan halaman untuk sebuah artikel, sehingga penulis baru menyajikan satu pokok permasalahan seputar keterlambatan penyusunan anggaran pada pemerintah daerah dan realisasinya yang belum signifikan dalam mempercepat kemajuan pembangunan yang ada di daerah, seperti nasib yang dialami Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Alasan yang selalu mengemuka soal keterlambatan penyusunan anggaran dan penyerapannya bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah, karena faktor terlambatnya informasi alokasi anggaran dari pusat untuk daerah, serta belum mencapai angka maskimal dalam perolehan dana dari pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga berdampak pada kecenderungan mengambangnya pencantuman nilai nominal dari provinsi maupun pusat dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di awal tahun maupun pada tahun-tahun berjalan.
Mengamati perihal tersebut, penulis agak tertarik untuk mempelajari bagaimana yang terjadi dari keinginan pemerintah daerah soal dana bagi hasil pajak, retribusi maupun dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah daerah tentunya mengharapkan, agar dana yang mengalir ke daerahnya lebih cepat dan lebih besar, sehingga turut mempercepat laju pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.
Ketika muncul kritikan tentang keterlambatan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD dan mengganggap pemerintah daerah selalu terlambat, kini telah muncul sanggahan balik dari pemerintah daerah yang merasa tidak mau dipersalahkan begitu saja. Sikap pembelaan pemerintah daerah ada kalanya menyalahkan pemerintah pusat yang selalu terlambat memberikan informasi alokasi anggaran untuk daerahnya, apalagi kalau sudah menyangkut pencairan dana pusat ke daerah juga selalu terlambat, sehingga mengakibatkan tidak terserap maskimal. Alhasil, temuan BPK menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah pada umumnya cenderung masih “amburadul”, sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan.
Temuan BPK itu tampaknya merupakan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pro Kontra Pengaturan Keuangan
Soal pengaturan keuangan pemerintah, tampaknya perlu adanya rujukan lagi di tengah “konflik” wacana soal pembagian keuangan antara pemerintah provinsi, pusat, dan daerah. Meski selama ini memang sudah ada peraturan dan perundang-undangannya yang mengatur semua itu. Namun demikian bukan berarti tidak memicu pro dan kontra oleh pemerintah daerah.
Gugatan pemerintah daerah terutama menyangkut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dicantumkan pula, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 25% diserahkan kepada daerah. Dalam pelaksanaannya 26%, namun daerah meminta seharusnya lebih dari itu. Dengan alasan untuk lebih mempercepat laju pembangunan.
Hal-hal yang kerap dikritisi daerah juga menyangkut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, di dalamnya memuat Pajak Kendaraan Bermotor plus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bagi daerah domisili kendaraan bermotor, tentu saja meminta bagian yang lebih besar lagi.
Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatir minimal 30% diberikan untuk daerah kabupaten/ kota penghasil/ domisili kendaraan. Yang selalu digugat daerah domisili kendaraan bermotor, justru dalam prakteknya muncul pula Peraturan Daerah (Perda) seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yang mengesahkan, bahwa 30% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil atau domisili kendaraan.
Daerah penghasil meminta, agar pengaturan tersebut direvisi kembali dan seharusnya 70% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil atau domisili kendaraan bermotor. Seandainya belum ada perubahan-perubahan mekanisme itu, maka daerah penghasil beranggapan bahwa peraturan yang hanya mengesahkan 30% untuk daerah penghasil tersebut dianggap “tidak adil”.
Kesimpangsiuran tentang beragam pandangan soal pembangian keuangan tadi, mestinya dijadikan masukan bagi pemerintah pusat maupun provinsi untuk melakukan revisi-revisi sejumlah aturan yang dianggap menperlambat kemakmuran masyarakat di daerah. Jangan sampai menimbulkan kesan, bahwa selama ini tengah terjadi jurang pemisah yang amat berat menyangkut keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Selagi masih dalam koridor demi kemajuan pembangunan dan kemakmuran rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sikap arif dan bijaksana, tampaknya merupakan sesuatu yang amat berharga di jaman ini.***

Ada Apa Dengan Valentine Day ?

Ada Apa Dengan Valentine Day ?

SETIAP bulan Februari, para remaja di hampir seluruh dunia ramai-ramai merayakan “Hari Kasih Sayang” atau yang lebih populer dengan sebutan “Valentine Day”. Perayaan bukan hanya diperingati para remaja di kota-kota, namun kini tampaknya telah digandrungi remaja di pedesaan. Mereka terlihat ceriah dan bersuka ria dalam merayakan hari yang paling dibangga-banggakannya itu.

Bahkan tak sedikit pula diantara para remaja yang sengaja menggelar pesta besar-besaran dengan mengundang rekan-rekannya, berpesta, hura-hura, bahkan diduga tak sedikit pula yang sampai rela bergaul bebas dengan lawan jenisnya, sehingga kadang harus berurusan dengan petugas, karena mereka tertangkap basah tengah melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hukum.

Valentine Day seperti yang dikisahkan Vanny, merupakan hari-hari yang paling istimewa. Remaja yang kini bermukim di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat itu, Vanny mengaku selalu merayakan “Hari Kasih Sayang” itu dengan menggelar pesta di sebuah tempat dengan mengundang teman-teman yang paling disayanginya. Bukan hanya cewek, namun teman pria pun sengaja diundangnya untuk berpesta di hari yang dianggapnya sakral tersebut.

Valentine Day yang biasa dirayakan setiap tanggal 14 Februari itu dimeriahkan oleh jutaan remaja di berbagai belahan dunia. Ini merupakan fenomena yang khas bagi media massa cetak maupun elektronik di seluruh dunia untuk memberitakannya. Apalagi, pesta “Hari Kasih Sayang” itu sudah banyak diselenggarakan kaum remaja di desa-desa. Namun persoalan yang krusial, kadang perayaan Hari Kasih Sayang tadi cenderung berdampak negatif . Ini apabila diperingati dengan pesta-pesta yang tak mengindahkan norma-norma hukum dan agama di negeri kita tercinta ini. Karena budaya itu merupakan budaya Barat, yang belum tentu sesuai dengan adat Ketimuran kita.

Hal yang menggelitik, tak sedikit pula diantara para remaja yang belum mengetahui secara jelas, mengapa Valentine Day selalu menjadi perayaan para kaum muda di dunia ? Artikel A. Sudiarja, Dekan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sempat memaparkannya di Harian Kompas, 14 Februari 2008.

Sudiarja menyebutkan, “Hari Kasih Sayang” itu awalnya dipicu aksi protes anak-anak muda Amerika terhadap perang Vietnam. Gelombang aksi para remaja Negeri Paman Sam itu meneriakan yel-yel “Make Love Not War”. Inilah semboyan yang bergema tahun 1960.

Karena perang Vietnam tersebut telah memicu keresahan kaum muda Amerika yang menginginkan adanya kebebasan bergaul, ketenangan, kesenangan yang lebih mengidolakan perjalanan hidupnya yang ceria. Gugatan kuam muda Amerika itu terus menggelora dimana-mana.

Yang lebih tragis lagi, perang Vietnam yang berlangsung 1959 - 1975 ini mengguncangkan stabilitas politik dan pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada masa itu. Lantaran kemenangan diraih Vietnam Utara. Sedangkan Vietnam Selatan yang mendapat dukungan Amerika Serikat malah kalah.

Semboyan “Dambakan Cinta Bukan Perang”, tampaknya merupakan deklarasi yang mewarnai “Make Love Not War” yang semboyan sebagian besar anak muda AS kelahiran sesudah Perang Dunia II, yang disebut baby boomers, yang kemudian menggerakan budaya besar-besaran di sana.

Sesudah itu muncul John Lenon, kelompok Hippies dan revolusi seks. Lalu kapitalisme memanfaatkan peluang itu untuk meraup keuntungan dari eksploitasi seks dan pornografi hingga kini.

Legenda Valentine tampaknya mempunyai alur yang mirip semasa berkuasanya kaisar Claudius II yang beranggapan, bahwa lelaki muda yang belum menikah lebih perkasa sebagai tentara. Karena itu, ia melarang perkawinan pasangan muda demi kepentingan perang. Valentine yang melihat pelanggaran hak dan keadilan ini melawan dekret kaisar dan menikahkan pasangan-pasangan muda yang bercinta.

Mendengar itu, kaisar Claudius marah dan memerintahkan Valentine untuk dihukum mati. Jadi semboyan “Make Love Not War” rupanya berlaku juga bagi Valentine.

Namun fenomena yang kemudian mewabah saat ini, peringatan Valentine Day diduga telah banyak yang diselewengkan kaum kapitalis yang berujung pada pelanggaran hukum dan norma agama yang berlaku di negeri ini. Karena dalam prakteknya lebih rentan terhadap pergaulan bebas yang tengah melanda di sebagian remaja saat ini.

Eksploitasi seks yang telah menjadi industri kaum kapitalis, adalah peradaban yang seharusnya ditangkal oleh semua pihak, termasuk para orangtua sebelum anak-anaknya menjadi korban kebiadaban lembah pergaulan bebas dan “kebarat-baratan” yang membahayakan masa depannya.

Jika mau diimplementasikan dengan budaya bangsa kita, alangkah baiknya peringatan Valentine Day menjadi hari yang positif untuk mengasihani dan menyayangi sesama, belas kasihan kepada yang kaum fakir miskin yang membutuhkan tengah pertolongan, memperkokoh kasih sayang keluarga, membangun hubungan yang harmonis dan saling tolong menolong dengan saudara, tetangga, kerabat dan handai taulan. Lalu membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak dalam koridor Indonesia Bangkit, demi menggapai kemakmuran dan kesejahteraan. ( Satim ) ***

Shakira, Artis Pop Latin Berjiwa Sosial

SHAKIRA
Penyanyi pop Latin Berjiwa Sosial
*)Mengurusi Anak-anak Miskin
INDRAMAYU – Kepedulian terhadap sesama masih merupakan barang langka. Inilah yang kemudian banyak digugat rakyat miskin di seluruh dunia. Meski ajaran agama maupun perundang-undangan pemerintah telah mengamanatkan aksi kepedulian sosial, namun tak sedikit pula yang belum terbuka hatinya untuk beramal dan beribadah untuk warga yang membutuhkan. Mungkin rasa kepedulian itulah yang terbangun dalam jiwa Shakira, bintang pop Latin dari Amerika Serikat (AS). Begitu namanya tenar sebagai selebriti, Shakira terpanggil untuk mengamalkan sebagian hartanya demi mengurusi anak-anak miskin akibat konflik dengan gerilyawan, khususnya di negara bagian Kolombia (AS). “Saya prihatin menyaksikan nasib anak-anak di negara konflik. Mereka pada menderita dan dilanda kelaparan. Anak-anak itu perlu diselamatkan,” kata penyanyi kelahiran Barranquilla, Kolombia pada 2 Februari 1977 tersebut. Setelah ia tenar dan berhasil mengumpulkan uang banyak dari hasil melantunkan lagu-lagu berirama Latin yang banyak digemari di negerinya, Shakira “turun gunung” dan ingin berbuat sesuatu demi kesejahteraan anak-anak di daerah kelahirannya, Baranquilla. Shakira di daerahnya langsung mendirikan Yayasan Pies Descalzos yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Dalam yayasan itu, Shakira rela mengeluarkan duit senilai 6 juta dollar AS demi membantu pendirian sekolah di Barranquilla, kampung halamannya. Aksi sosial yang dilakukan Shakira ini membuat Presiden Kolombia, Alvaro Uribe merasa kagum dan memuji sikap kepedulian sosial artis pop Latin yang tengah naik daun tersebut. ( AP/Kompas/Satim )***