Thursday, October 29, 2009

Kerenina Sunny Halim Siap Maju ke Ajang Miss World 2009

Kerenina Sunny Halim. (Foto : Kompas/Amir Sodikin)

KERENINA SUNNY HALIM

Menuju Miss World

Pada Hari Sumpah Pemuda kemarin, Miss Indonesia 2009 Kerenina Sunny Halim (23) menyatakan tekadnya maju ke ajang Miss World 2009.

”Misi saya cuma satu: menang,” katanya mantap.

Miss World 2009 akan digelar 12 Desember nanti di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan jumlah peserta 120 orang. Acara itu akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Nina, panggilan Kerenina, akan masuk karantina tanggal 10 November. Pada 5 November dia akan bertolak ke Inggris untuk acara amal ”Miss World Charity Dinner”.

Keyakinan 100 persen menang ini sempat dipertanyakan para wartawan yang hadir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/10). Menurut dia, keyakinan itu ditunjang berbagai latihan yang telah disiapkan sejak awal, sekitar dua bulan lebih.

Selain persiapan fisik, mental, dan wawasan, dia juga berlatih tata rias karena ketika di Johannesburg semuanya harus dikerjakan sendiri.

”Saya juga mengikuti training, terutama inner beauty seperti pengembangan karakter, motivasi, kepribadian, etika, komunikasi, dan bahasa tubuh,” katanya.

Nina akan memperkenalkan budaya Indonesia, salah satunya pakaian adat Sumatera Barat yang akan digunakannya saat malam budaya. Batik, dompet tenun, dan pembatas buku wayang juga akan dia bawa sebagai suvenir. (AMR)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 04:42 WIB

Ramai-Ramai Gaji Pejabat Naik

APARAT NEGARA

Ramai-ramai Gaji Pejabat Naik

JAKARTA - Kenaikan penghasilan tidak hanya akan diberikan kepada menteri, tetapi juga kepada semua pejabat negara di legislatif, eksekutif, dan pimpinan badan-badan baru yang setingkat dengan menteri. Perubahan remunerasi itu berlaku pada 1 Januari 2010.

”Keputusan politiknya dan alokasi anggaran sebagai konsekuensi keputusan itu sudah masuk dalam APBN 2010. Namun, berapa besar persentase perubahannya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Saya tidak bisa menjelaskan satu per satu karena berlainan pada setiap jabatannya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (28/10), saat menyampaikan hasil kerja Tim Evaluasi Remunerasi Pejabat Negara. Tim dibentuk 30 Januari 2006.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan gaji pejabat negara tidak pernah dilakukan setidaknya dalam lima tahun terakhir ini. Pemerintah tidak mengubah besaran penghasilan pejabat negara karena mempertimbangkan kondisi masyarakat dan waktu yang tepat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengizinkan kenaikan penghasilan pejabat negara karena lebih mendahulukan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah.

Atas dasar itu, gaji pokok PNS pada golongan I-a naik dari Rp 674.050 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1,892 juta per bulan tahun 2010 atau naik tiga kali lipat. Adapun gaji pokok tamtama atau bintara TNI/ Polri naik dari Rp 1,271 juta per bulan pada 2004 menjadi Rp 2,505 juta pada tahun 2010 atau naik dua kali lipat. Juga tunjangan veteran dinaikkan dari Rp 526.000 menjadi Rp 1,26 juta per bulan.

”Gaji presiden dan menteri tidak dinaikkan dalam lima tahun terakhir ini,” ujar Sri Mulyani.

Dari hasil wawancara dan survei oleh tim kepada semua pimpinan lembaga negara pada Oktober 2006 hingga Januari 2007 disimpulkan bahwa pimpinan lembaga negara tersebut mendukung perbaikan sistem penetapan penghasilan pejabat negara.

”Atas dasar itu, pada saat peraturan pemerintah tentang sistem penggajian pejabat negara terbit nanti, ada 35 aturan terkait penghasilan pejabat negara yang langsung dicabut,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, saat ini gaji pokok ketua MPR ditetapkan Rp 63,4 juta per bulan. Lalu ketua DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rp 65,4 juta. Penghasilan anggota DPR dan DPD adalah Rp 51,9 juta.

Sementara gaji pokok bagi presiden Rp 67,1 juta. Adapun gaji pokok menteri diputuskan Rp 19,5 juta dan Panglima TNI Rp 19,3 juta per bulan.

Menurut Sri Mulyani, ada tiga komponen penghasilan yang diterima setiap pejabat negara. Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, uang sidang, hingga tunjangan komunikasi intensif, dan variasi lain tergantung dari setiap lembaga negara.

Ketiga, fasilitas (benefit), termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, kesehatan, listrik dan telepon, sopir, operasional harian, bantuan BBM, serta pengawalan dan pelayanan. (sut/OIN)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:23 WIB

Keragaman Bahasa Daerah Penting Untuk Tetap Dipertahankan

BAHASA DAERAH

Keragaman Jadi Modal Kebinekaan

PALEMBANG - Keragaman bahasa daerah di Nusantara seharusnya tidak menjadi sarana untuk membeda-bedakan. Sebaliknya, keragaman ini merupakan modal penting untuk memahami kebinekaan, merekonstruksi sejarah suatu suku, dan mengangkat budaya-kearifan lokal.

Demikian salah satu kesimpulan dari seminar dan lokakarya nasional ”Bahasa-bahasa Daerah di Sumatera Selatan”, Rabu (28/10) di Palembang. Kegiatan yang diprakarsai Balai Bahasa Sumsel itu menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Mahsun (pakar bahasa Universitas Mataram), Abdul Gaffar Ruskhan (Pusat Bahasa Depdiknas), dan Djohan Hanafiah (budayawan Sumatera Selatan). Ratusan peserta dari kalangan praktisi, pengamat, dan dosen-guru bahasa daerah hadir di acara ini.

Mahsun mengatakan, di balik keragaman bahasa daerah sebenarnya tersimpan sebuah persamaan. Dia mencontohkan kata ”loro”, ”duo”, ”dua”, ”due”, yang merupakan kata dalam bahasa Jawa, Sumatera Selatan, Melayu, dan Komering.

Menurutnya, kata-kata itu ternyata punya hubungan kekerabatan karena berasal dari bahasa Jawa atau Melayu purba, yakni ”roro”. Kemudian dalam perkembangannya terjadi peleburan huruf awal serta ada inovasi kata di tingkat lokal.

Abdul Gaffar menyoroti pengaruh keragaman bahasa daerah dalam sistem pendidikan. Menurut dia, mustahil jika semua bahasa atau dialek ini diajarkan dalam kurikulum bahasa di suatu daerah karena pasti akan muncul banyak kendala.

”Contohnya di Sumatera Selatan, terdapat ratusan dialek bahasa lokal. Makanya, akademisi dan pemerintah perlu menentukan satu bahasa daerah yang patut diajarkan,” ujarnya. (ONI)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:58 WIB

Harimau Terancam Punah

PERLINDUNGAN SATWA

Harimau Punah Dua Dekade Lagi

KATHMANDU - Tanpa konservasi terarah, populasi harimau di dunia akan punah dalam 20 tahun mendatang. Kerusakan dan penyempitan habitat, perburuan liar, dan mitos khasiat organ tubuh harimau menjadi ancaman utama.

Saat ini populasi harimau di 12 negara diperkirakan 3.500 ekor. Kondisi itu jauh dibandingkan dengan data 100 tahun lalu, yang mencapai 100.000 ekor.

”Harimau akan habis 15 hingga 20 tahun mendatang dengan pendekatan konservasi biasa,” kata Direktur Program Save the Tiger Fund, yang berbasis di Washington, AS, Mahendra Shrestha, seperti dikutip Reuters di sela konferensi konservasi harimau di Kathmandu, Nepal, Rabu (28/10).

Pada Maret 2009 Mahendra bersama tim konsultan Bank Dunia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Mereka bertemu Forum Harimau Kita, Departemen Kehutanan, dan pihak kepolisian mencari informasi seputar konservasi harimau sumatera dan mereka siap mendukung.

Menurut Mahendra, penegakan hukum, patroli perburuan liar, dan konservasi habitat tersisa akan memperbaiki situasi. ”Di sanalah harapan dan dapat dikerjakan. Tidak mensyaratkan banyak aktivitas baru.”

Yang dibutuhkan, kemauan politik kuat dan dukungan global bagi aktivitas konservasi di beberapa negara ”pemilik” harimau, di antaranya, adalah Indonesia, Banglades, Bhutan, Kamboja, China, Laos, India, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand, Vietnam, dan Rusia.

”Tantangannya adalah menyediakan lanskap untuk harimau tersisa seluas lanskap harimau yang sudah terbunuh,” kata Kepala Peneliti pada Smithsonian National Zoo’s Conservation Ecology Center John Seidensticker. Habitat harimau global diperkirakan menyusut 40 persen terkait kerusakan hutan.

Dihubungi Rabu malam, peneliti Universitas Andalas, Wilson Novarino, mengatakan, data resmi populasi harimau sumatera adalah data tahun 1992. ”Empat ratus ekor,” kata Wilson, juga anggota Forum Harimau Kita. Di Indonesia, harimau tersebar pada 9 dari 11 taman nasional dan di kawasan yang dilindungi.

Data Departemen Kehutanan dan Program Konservasi Harimau Sumatera menunjukkan, tahun 1996-2004 terjadi 152 lebih konflik harimau dengan manusia—sekitar 25 orang tewas. Konflik tak lepas dari penyempitan habitat dan berkurangnya mangsa alami. (Reuters/GSA)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:57 WIB

Otonomi Khusus di Papua Menuai Aksi Demonstrasi

Kedatangan 14 pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu) ke Universitas Sains dan Teknologi Jayapura di Papua, Rabu (28/10) sore, disambut demonstrasi oleh sekitar 50 mahasiswa. Pendemo mendesak Deplu mendorong penyelesaian masalah implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pelanggaran hak asasi manusia, dan rendahnya taraf kesehatan serta pendidikan masyarakat. (Foto : Kompas/Ichwan Susanto)***

UNJUK RASA

Otonomi di Papua

Dinilai Tak Bermanfaat

JAYAPURA - Pelaksanaan otonomi khusus di Papua selama delapan tahun terakhir ini dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Perlu dilakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua, yang dimediasi pihak ketiga.

Demikian tuntutan yang didengungkan pengunjuk rasa saat rombongan dari Departemen Luar Negeri (Deplu) datang ke Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Rabu (28/10). Unjuk rasa dilakukan oleh sekitar 50 mahasiswa.

Rombongan yang dipimpin Direktur Keamanan Diplomatik Deplu Sudjatmiko itu berjumlah 14 orang. Mereka, antara lain, diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris, Papua Niugini, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Rombongan datang ke Papua dalam rangkaian kunjungan kerja ke kampus-kampus dan instansi pemerintah di Jayapura.

Di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, rombongan mendengarkan paparan Pembantu Rektor I Maid Fabanyo mengenai potensi dan kondisi kampus. Selama paparan berlangsung, mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat menggelar unjuk rasa di luar ruang pertemuan.

Spanduk

Setelah mendengar paparan, rombongan yang keluar ruangan disambut pendemo dengan bentangan spanduk dan poster-poster. Selanjutnya, perwakilan pengunjuk rasa, Robby Edowai, membacakan surat pernyataan.

Disebutkan, kondisi Papua belum banyak berubah sejak otonomi khusus diberlakukan delapan tahun belakangan ini. Hal itu antara lain tecermin dari masih banyaknya kasus kesehatan, termasuk kematian ibu melahirkan.

”Di bidang pendidikan pun, warga Papua masih terpinggirkan. Hal ini terbukti dari biaya pendidikan yang masih tinggi. Dengan dana otonomi khusus yang besar itu seharusnya pendidikan menjadi prioritas untuk peningkatan sumber daya manusia Papua,” kata Elias Pekege, koordinator pengunjuk rasa, menambahkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Papua, jumlah penduduk miskin di Papua tahun 2001 sebanyak 41,8 persen. Enam tahun kemudian (2007), penurunan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 1 persen, yakni menjadi 40,78 persen. Ini menunjukkan bahwa otonomi khusus tak banyak bermanfaat bagi orang asli Papua.

Semua permasalahan itu harus diselesaikan melalui dialog skala internasional. ”Artinya, perlu keterlibatan negara asing sebagai mediator dan pengawas jalannya dialog antara Pemerintah RI dan masyarakat Papua,” demikian penekanan pengunjuk rasa.

Seusai membacakan surat pernyataannya, pengunjuk rasa selanjutnya menyerahkan surat tersebut kepada rombongan Deplu. Tanpa komentar, rombongan dari Deplu menerimanya, bergegas menuju mobil, dan melanjutkan perjalanan. Massa pun membubarkan diri.

Ditemui terpisah, Neles Tebay, penulis buku Dialog Jakarta-Papua, menuturkan, berbagai elemen dan faksi di Papua telah menyatakan setuju adanya dialog skala nasional (hanya Pemerintah RI dan masyarakat Papua) maupun internasional. Karena itu, ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mematangkan rencana dialog itu dalam agenda kerja 100 hari kepemimpinannya.

”Kami harap presiden dapat mengirimkan utusan khususnya yang diberi mandat penuh untuk berbicara dengan faksi-faksi dan tokoh di Papua,” ujarnya. (ich)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 04:24 WIB

Tarian Gelora Sumpah Pemuda 2009

Gelora Sumpah Pemuda 2009

Penari memeriahkan pawai Gelora Sumpah Pemuda 2009 di Alun-alun Utara Yogyakarta, Rabu (28/10). Pawai dengan sekitar 3.000 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan perwakilan berbagai elemen masyarakat itu mengajak kaum muda agar giat meningkatkan prestasi berlandaskan semangat Sumpah Pemuda. (Foto : Kompas/Ferganata Indra Riatmoko)***

Unjur Rasa di Hari Sumpah Pemuda Tahun 2009

Sejumlah orang memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (28/10). Mereka kecewa dengan pemerintah yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. (Foto : Kompas/Yuniadhi Agung)***

Pemuda Indonesia, Generasi Apolitis Yang Optimistis

Andi Mallarangeng. (Foto : AIC)***

KEPEMUDAAN

Mennegpora: Optimisme Pemuda Modal Penting

Menyambut Hari Sumpah Pemuda, harian Kompas memublikasikan hasil jajak pendapat ”Pemuda Indonesia, Generasi Apolitis yang Optimistis”, Senin lalu. Berkaitan dengan itu pula, Kompas mewawancarai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Selasa (27/10).

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora) yang baru dilantik pekan lalu itu adalah doktor ilmu politik sekaligus menjabat salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. Ia memandang optimisme kalangan muda sebagai modal penting bagi pertumbuhan bangsa. Sementara sikap apolitis pemuda menjadi tantangan yang akan dijawab partai politik dengan berbenah diri.

Hasil survei menunjukkan mayoritas responden optimistis dengan masa depan ekonomi, tetapi minat berpolitik lebih rendah dibandingkan generasi yang lebih tua. Bagaimana pendapat Anda?

Sangat bagus bahwa anak muda optimistis dengan hidupnya. Optimisme itu memberikan semangat dan energi untuk berkreasi dan berproduksi. Mereka yakin bahwa negara ini sedang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan dirinya. Negara akan berhasil kalau pemudanya punya mimpi besar dan keyakinan meraih mimpi itu dengan kerja keras.

Tentang sikap apolitis, politik hanyalah salah satu dimensi kehidupan masyarakat. Tidak semua orang harus jadi politisi, harus ada yang jadi pengusaha, ilmuwan, budayawan, dan lain-lain. Kesalahan kita justru ketika masa Orde Baru, politik harus jadi panglima.

Di sisi lain, situasi partai politik di Indonesia sekarang memang belum memuaskan walaupun sudah banyak kemajuan dalam demokratisasi dan konsolidasi sistem politik. Saya melihat itu sebagai orang yang menggeluti politik dalam praktik dan ilmu.

Memang masih butuh waktu untuk partai politik berbenah, termasuk dalam rekruitmen politik, menghasilkan orang-orang yang unggul yang bisa berpartisipasi dalam kepemimpinan.

Di Partai Demokrat, misalnya, banyak yang bagus, tetapi masih sangat muda, jam terbang kurang. Kira-kira lima tahun lagi mereka akan muncul sebagai politisi muda yang profesional, cerdas. Anak muda bisa mendapat inspirasi dari mereka dan akan tumbuh ketertarikan kalangan muda.

Akan dibawa ke mana pembinaan kepemudaan dengan UU Kepemudaan yang baru disahkan?

UU ini mendefinisikan kriteria pemuda berada pada rentang usia 16-30 tahun. Dengan begitu, sudah jelas nggak mungkin lagi ada pengurus organisasi kepemudaan (OKP) yang anaknya juga sudah jadi pengurus OKP. Digariskan pula bahwa pemberdayaan pemuda harus difasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada jaminan negara untuk memberi ruang bagi pemuda berkiprah. Negara memfasilitasi, tetapi subyeknya tetap pemuda, biarlah mereka sendiri yang mendefinisikan perannya.

Program 100 hari pemerintah dalam bidang kepemudaan?

Dalam 100 hari pertama akan saya mulai revitalisasi OKP, Pramuka, dan OSIS (organisasi siswa intra sekolah). Elite pengurus dari organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang terpecah belah kerap menjadi ganjalan dalam pembinaan kepemudaan, walaupun tidak semua pemuda tertarik masuk OKP dan banyak pula pemuda bisa berkiprah tanpa perlu masuk OKP.

Kepramukaan yang selama ini tak pernah disentuh oleh kementerian juga penting direvitalisasi, diolah jadi seksi bagi anak muda. Di Pramuka itulah karakter kemandirian, sportivitas, nasionalisme, kepekaan sosial dapat ditumbuhkan. Sekarang perusahaan dan kalangan profesional bikin outbound, itu semua esensinya ada di Pramuka.

Saya juga sudah bicara dengan Mendiknas bagaimana kegiatan OSIS bisa dikembangkan bersama. (NUR HIDAYATI)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:41 WIB

Indonesia Tak Jarang Hadapi Kepahitan Sejarah

Wartawan Kompas Sutta Dharmasaputra menerima Megawati Soekarnoputri Award yang diserahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung (dua dari kanan) di Jakarta, Rabu (28/10). Binaragawan Ade Ray (kiri) dan musisi Nugie (tiga dari kiri) juga menerima penghargaan dalam rangka Sumpah Pemuda itu. (Foto : Kompas/Alif Ichwan)***

SUMPAH PEMUDA

Wapres: Indonesia Tak Jarang

Hadapi Kepahitan Sejarah

SERANG - Hingga hari ini, bangsa Indonesia diakui masih tak jarang mengalami kepahitan dalam perjalanan sejarahnya. Bahkan, Indonesia pernah memasuki fase yang berbahaya, yaitu dengan retak-retaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat kekerasan antarsuku, agama, dan rasial.

”Kita masih hangat dan masih cemas dengan ketegangan yang timbul karena politik yang mementingkan identitas kelompok. Kita juga masih merasakan ancaman fanatisme yang masih menggunakan cara teror dan membunuh dengan tanpa pandang bulu,” kata Wakil Presiden Boediono saat berpidato dengan teks di acara peringatan ke-81 Sumpah Pemuda di Lapangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Serang, Banten, Rabu (28/10).

”Dengan pengalaman masa lalu, kita menempuh masa reformasi dengan penuh harapan dan hati-hati. Untunglah Tuhan memberikan kearifan yang disebut kearifan rakyat,” lanjut Boediono didampingi Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah.

Unjuk rasa

Bersamaan dengan kunjungan Boediono ke Serang, sekitar 100 mahasiswa dari Untirta Movement Community (UMC) berunjuk rasa di depan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Koordinator lapangan aksi tersebut, Dicky Hertanto, mengatakan, pada saat unjuk rasa itu sempat terjadi dorong-dorongan dan rebutan ban antara para mahasiswa dan polisi. ”Ada sembilan rekan kami yang terluka serius kena pukul dan tendang dan sekitar 12 orang mengalami luka ringan,” katanya.

Salah satu pendiri UMC, Rudi Hermawan, mengatakan, para mahasiswa hanya ingin menyampaikan orasi berisi tuntutan pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan.

Kepala Kepolisian Resor Serang Ajun Komisaris Besar Indra Gautama menuturkan, polisi hanya mencegah supaya mahasiswa itu tidak berunjuk rasa di jalan depan kampus yang merupakan jalur utama yang dilewati bus-bus besar.

Mengenai mahasiswa yang terluka, Indra menuturkan belum mendapat laporan lengkap.

Sementara itu, kemarin 10 tokoh muda berprestasi menerima Megawati Soekarnoputri Award yang diserahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Penerima Megawati Soekarnoputri Award tahun ini adalah Anies Baswedan (akademisi), Hendri Saparini (ekonom), Chalid Muhammad (aktivis lingkungan hidup), Mochtar Mohamad (kepala daerah/kader partai), Agustinus ”Nugie” Gusti Nugroho (musisi/aktivis lingkungan hidup), dan Tri Utami (musisi).

Penerima lainya adalah Angelique Widjaja (olahragawan), I Gusti Agung Kusuma Yudha ”Ade” Rai (olahragawan), Mira Lesmana (sineas), dan Sutta Dharmasaputra (wartawan).

(HAR/COK/CAS)***

Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:42 WIB


Monday, October 26, 2009

52 Tahun Perjalanan Ny. Hj. Anna Sophana Mendampingi Dr. H. Irianto MS Syafiuddin

Ny. Hj. Anna Sophana, istri Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) tengah memperoleh ucapan Selamat Ulang Tahun ke-52 dari anaknya, Dini yang disaksikan oleh jajaran pengurus PKK Kabupaten Indramayu, Jumat (23/10) siang, di Aula PKK setempat. (Satim)***

Perjalanan 52 Tahun

“Sri Kandi” Indramayu

Ulang Tahun di Dua Lokasi

INDRAMAYU – Perjalanan usia terus berjalan sejalan dengan perjalanan sang waktu. Setidaknya, begitulah yang dirasakan Ny. Hj. Anna Sophana, istri Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) seperti yang dituturkannya kepada ToeNTAS News, Jumat (23/10) siang, seusai dirinya berulang tahun ke-52 yang dirayakan oleh puluhan pengurus PKK Kabupaten Indramayu di Aula PKK setempat.

“Tidak terasa lagi, ternyata saya sudah berumur 52 tahun. Saya juga sempat tidak ingat lagi karena sebuah kesibukan, sehingga sempat kaget begitu tanggal 23 Oktober ini para ibu-ibu Pengurus PKK mengundang saya dan anak cucu di Aula PKK ini. Saya baru ingat, jika hari ini 23 Oktober 2009 merupakan perjalanan hidup saya yang ke-52 tahun. Sebuah kejutan bagi saya, sekaligus rasa terima kasih atas doa seluruh rakyat Indramayu, sehingga saya masih diberikan panjang umur dan kesehatan,” kata Anna Sophana.

Hari Jumat itu, Anna Sophana bagai “Sri Kandi Indramayu” yang tengah banyak dirayakan oleh para “loyalisnya” di dua acara yang berbeda. Jumat (23/10) sore, Hari Ulang Tahun Anna Sophana yang juga anggota DPRD Kabupaten Indramayu daro Fraksi Golkar tersebut dirayakan di arena obyek wisata Water Park Bojong Sari, Indramayu. Dalam kesempatan itu, sejumlah unsur Muspida dan para undangan ikut menyaksikan acara yang paling berbahagia bagi Anna Sophana sekeluarga.

Sebuah kue ulang tahun yang ada angka 52 dan lilinnya ditiup Anna Sophana. Acara itu, konon, sengaja digelar pihak Panitia Peresmian Water Park Bojong Sari dari jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-52 bagi perjalanan hidup Anna Sophana yang hingga kini masih menjadi ibu Kepala Daerah Kota Mangga.

Pihak panitia acara, lalu meminta kepada Anna Sophana agar menyuapi kue ulang tahun kepada suaminya, Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (atau yang akrab disapa Yance) sambil tertawa dan disambut dengan nyanyian “Happy Birthday to You” dan Selamat Panjang Umur yang dinyanyikan bersama-sama oleh hadirin yang hadir memadati tepi kolam renang anak Water Park Bojong Sari.

Acara Ulang Tahun ke-52 untuk Anna Sophana itu digelar seusai Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin meresmikan dibukanya obyek wisata Water Park Bojong Sari, Indramayu yang berada di sekitar Waduk Bojong Sari. Seluruh rangkaian acara dan para pengunjung obyek wisata baru berakhir menjelang Maghrib. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Ada-ada Saja ! Pintu Ruang Ganti Pakaian Jebol Pada Saat Peresmian Water Park Bojong Sari, Indramayu

“Water Park” Bojong Sari

Ketua KWRI Mengamati Jebolnya

Pintu Ruang Ganti Pakaian

INDRAMAYU – Pada saat peresmian, Jumat (23/10) sore sekitar pukul 16.31 WIB, Pintu Ruang Ganti Pakaian di lokasi Water Parka Bojong Sari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dalam kondisi jebol. Entah kelalaian pihak panitia atau bagaimana menjelang peresmian, sehingga belum sempat diberesi. Namun Kabag Pengendalian Program Setda Kabupaten Indramayu, Didi Kusmulyadi pada saat peresmian mengatakan, bahwa kondisi pintu ruang ganti pakaian yang jebol itu merupakan proyek yang dikerjakan pihak pemborong pada tahun 2007 silam. Namun, rusaknya pintu itu tampaknya menarik perhatian Ketua Komite Wartawan Reformasi Indramayu (KWRI) Cabang Kabupaten Indramayu, Duliman. Seperti tampak dalam gambar, Duliman tengah mengamati kerusakan pintu ruang ganti pakaian wisatawan “Water Park” Bojong Sari Indramayu itu. Selain jebolnya pintu ruang ganti pakaian itu, sempat terjadi gangguan aliran listrik , sehingga saat itu air pemandian tidak bisa terpompa oleh mesin pemompa air. Meski akhirnya ada stroom kembali, sehingga kepanikan pihak panitia terobati menjelang obyek wisata "Water Park" itu ditinjau Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin bersama istrinya, Hj. Anna Sophana yang juga anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Golkar. (Jana/Satim)*** Foto-Foto : Satim


Friday, October 23, 2009

Obyek Wisata Water Park Bojong Sari, Telah Resmi Di Buka Untuk Umum

OBYEK WISATA

Bupati Yance Disambut Tarian Kolosal

INDRAMAYU – Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin akhirnya meresmikan obyek wisata Water Park Bojong Sari yang berada di sekitar Waduk Bojong Sari, Jumat (23/10) sore sekitar pukul 15.48 WIB. Dalam peresmian itu, Bupati Irianto atau yang akrab disapa Yance ini, sore itu didampingi istrinya, Ny. Hj. Anna Sophana, anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar.

Kedatangan Bupati Yance bersama istrinya disambut dengan tarian penyambutan tamu agung yang dimainkan grup sendratari Dewan Kesenian Indramayu (DKI) di bawah koordinator tari Drs. Wergul W. Darkum, sambil diiringi dengan gamnelan laras slendro yang dimainkan para awak seni DKI.

Undangan dan para pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung prosesi peresmian obyek wisata yang berbiaya mahal itu memadati arena parkir Water Park Bojong Sari Indramayu. Sebagian warga berdesakan ingin bersalaman dengan Bupati Yance dan Anna Sophana, yang namanya banyak dibicarakan orang, karena masuk dalam wacana bakal calon Bupati Indramayu pada Pilkada 2010 mendatang yang diusung Partai Golkar.

Yance sore itu menandatangani prasasti peresmian obyek wisata Water Park Bojong Sari, sedangkan Anna Sophana mengguntingkan pita pintu masuk yang akan menuju ke arena wisata berbiaya puluhan miliar rupiah tersebut. Acara itu sebelumnya disambut dengan tarian kolosal yang mengusung replika gapura Obyek Wisata Bojong Sari, yang dibumbui dengan suguhan kreasi bakar kemenyan di atas dupa yang diperagakan seniman si “Kembar” Dermayon.

Bupati bersama rombongan Muspida, para anggota dewan dan undangan berkeliling meninjau langsung seputar sarana wisata yang telah siap dioperasikan, maupun yang sedang digarap pihak kontraktor.

Hari itu pun, pemandian anak-anak dan arena peluncuran air sudah digunakan warga yang berkunjung menghadiri acara peresmian. Puluhan, bahkan ratusan anak-anak terlihat ceria sambil berbasah ria bermain air di arena Water Park Bojong Sari.

Yance mengharapkan, agar masyarakat bisa memanfaatkan obyek wisata Bojong Sari itu. “Dan jangan lupa, mari kita bersama-sama untuk menjaganya, supaya keberadaan obyek wisata Bojong Sari benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu itu. (Satim)*** Foto-Foto : Satim

Site Plan Obyek Wisata Bojong Sari Indramayu

Site Plan Obyek Wisata Bojong Sari

Tersimpan di Budpar

INDRAMAYU – Site Plan (Gambar Perencanaan) Obyek Wisata Bojong Sari, Kabupaten Indramayu terpampang di ruangan tamu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Gambar diambil, Rabu (2/9) sore. Site Plan itu memperlihatkan betapa indahnya obyek wisata pertama yang sempat dijuluki mega proyek “mercuar” oleh sebagian kalangan, dan merupakan proyek Pemerintahan Kota Mangga yang terlama dan terbanyak menyerap dana rakyat, karena hingga 2009 telah menghabiskan dana APBD Kabupaten Indramayu puluhan miliar rupiah yang dikucurkan sejak 2006 silam.

Walaupun masih belum rampung 100 persen, Obyek Wisata Bojong Sari di Kabupaten Indramayu itu, Jumat (23/10) sore sekitar pukul 15.45 WIB, akhirnya diresmikan Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) didampingi istrinya, Ny. Hj. Anna Sophana yang tengah naik daun karena wacana kandidat Calon Bupati Indramayu pada 2010 mendatang, Jumat (23/10) sore, dengan suasana yang dipadati para tamu kehormatan dan ribuan pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung kondisi Obyek Wisata Water Park Bojong Sari tersebut. (Satim)*** Foto-Foto : Satim

Thursday, October 22, 2009

Besok, Jumat (23/10) Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin Akan Meresmikan Obyek Wisata Water Park Bojong Sari Indramayu

OBYEK WISATA BOJONG SARI

Sudah Beberapa Kali "Gagal" Diresmikan

INDRAMAYU – Besok, Jumat (23/10) sekitar pukul 15.00 WIB, Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin rencananya akan meresmikan Obyek Wisata Water Park Bojong Sari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kesiapan Bupati Yance (begitu sapaan akrab H. Irianto MS Syafiuddin) meresmikan obyek wisata yang diperkirakan telah menelan dana sekitar puluhan miliar rupiah itu, konon, atas permintaan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.

“Jumat, besok, Obyek Wisata Water Park siap untuk diresmikan Pak Bupati Yance,” kata Trisna Hendarin, Sekretaris Dinas Budpar, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu di Pendopo Bupati Indramayu, Kamis (22/10) siang.

Kejadian yang terbilang langka untuk peresmian sebuah proyek di Kabupaten Indramayu, salah satunya dialami obyek wisata Water Park Bojong Sari Indramayu. Dalam catatan ToeNTAS News, ada telah beberapa kali informasi pihak Budpar setempat yang memberitahukan peresmian “mega proyek” wisata di Kota Mangga itu, namun selama itu pula mengalami penundaan jadwal peresmian. Padahal, Bupati Yance kabarnya, menginginkan agar obyek wisata Water Park Bojong Sari diresmikan tepat di Hari Jadi Indramayu ke-482 pada 7 Oktober 2009 lalu. Namun akhirnya batal pula, dan beberapa media massa lokal jauh-jauh hari memberitakan, bahwa peresmian Water Park Bojong Sari Terancam Batal.

Trisna tak banyak komentar mengenai peresmian obyek wisata yang menjadi tanggung jawab instansinya itu. “Jumat (23/10), besok, wartawan dipersilahkan hadir untuk meliputnya,” ungkapnya sambil melenggang ke mobil dinasnya yang diparkir di halaman Pendopo Bupati Indramayu.

Trisna sejak tahun 2008 memang sudah banyak janji tentang agenda peresmian obyek wisata yang paling dibanggakannya itu. Bahkan telah beberapa kali pula berkomentar di koran, bahwa acara peresmian akan dilakukan Bupati Indramayu pada awal Januari 2009. Ironisnya, acara tersebut tak jelas juntrungnya. Belakangan diperoleh keterangan, pengunduran jadwal peresmian tersebut, karena pekerjaan proyek pembangunan Water Park Bojong Sari belum rampung.

Kemudian di pertengahan tahun 2009 muncul lagi wacana peresmian Water Park Bojong Sari yang akan dilakukan pada 7 Oktober 2009, atau bertepatan dengan Hari Jadi Indramayu ke-482. Namun, lagi-lagi, agenda launcing Water Park dan di buka untuk umum dibatalkan. Karena, lokasi peresmian terkesan masih amburadul mengingat proyek pekerjaan seputar arena wisata air itu masih belum rampung.

Meski banyak komentar beberapa kalangan yang menilai terkesan dipaksakan oleh pihak Budpar setempat, Jumat (23/10) besok sekitar pukul 15.00 WIB, Bupati Yance diminta oleh instansi tersebut untuk meresmikan dibukanya obyek wisata Water Park Bojong Sari.

Spanduk sponsor, eksbener yang menggambarkan keberadaan obyek wisata itu telah terpasang di sekitar lokasi peresmian. Sedangkan para pedagang yang akan menggelar dagangannya Jumat (23/10) besok, terlihat tengah memberesi tenda-tenda lapaknya yang disewa dari Pihak Budpar dengan tarif Rp 300 ribu per bulan, atau bayar Rp 10.000 per harinya itu.

Sementara kantin yang ada di dalam arena Water Park, konon, harga sewanya Rp sekitar 14 juta per tahun. “Sekarang, kantin di dalam sana sudah ada yang punya. Pedagang seperti saya ini, mana mungkin mampu bayar sewa semahal itu. Paling bisa sewa di lokasi parkir ini,” ujar beberapa pedagang yang ada di sana, Kamis (22/10) sore. (Satim/Jana/Joko K)*** Foto-Foto : Satim

Wednesday, October 21, 2009

Ingat Junghuhn, Ingat Pil Kina !


Histori

Junghuhn, Ahli Botani sekaligus Kartografi

Ingat Junghuhn, ingat pil kina! Ini bukan kalimat untuk jingle sebuah iklan, tetapi kenyataan bahwa pil kina yang kemudian menjadi obat penyakit malaria itu tak lepas dari peran lelaki keturunan Jerman itu. Pil kina "lahir" dari biji tanaman kina (Cinchona), varietas unggul asal Amerika Latin, yang lalu dibudidayakan di Lembang, Bandung.

Dengan dedikasi dan semangat tinggi, Junghuhn membikin sejarah baru bidang farmakologi lewat pengembangan budi daya tanaman kina. Bandung yang disebutnya "Parijs van Java" kian tersohor di mancanegara mengingat sebelum Perang Dunia II dikenal sebagai gudang bubuk kina. Sebab, sekitar 90 persen kebutuhan bubuk kina dunia dicukupi oleh perkebunan kina di wilayah sekitar Bandung.

Kekejaman Perang Dunia II berdampak pula pada terbengkalainya pengelolaan perkebunan kina di Indonesia. Tak heran, Indonesia harus mengimpor rata-rata 3.000-3.500 ton kulit kina kering per tahun. Namun, lantaran sudah menjadi trademark, budi daya tanaman kina terus dijalankan di Jabar, dengan lahan yang tersebar di Bandung, Cianjur, dan Garut.

Namun, masih ada kiprah Franz Wilhelm Junghuhn yang jarang diungkap. Itu tak lain jasanya di bidang kartografi. Dalam penjelajahannya di Indonesia, lelaki kelahiran Mansfeld, 26 Oktober 1809, itu memetakan secara lumayan detail hampir seluruh gunung, bentuk bentang kenampakan berikut vegetasi dan tanaman di sekitar gunung yang didakinya. Bahkan, peta yang dibuatnya pada 1855 hampir sama lengkapnya dengan peta hasil rekaman satelit NASA tahun 2007.

Peran Junghuhn itulah yang ingin diingatkan kembali lewat simposium yang digelar atas kerja sama Goethe Institut, Erasmus Huis, dan Institut Teknologi Bandung yang berlangsung selama dua hari dan berakhir Selasa (20/10). Simposium yang dirangkai dengan pameran di Campus Center ITB itu juga diadakan guna memperingati 200 tahun kelahirannya, dilanjutkan ziarah ke pemakamannya di Lembang.

Dalam simposium hadir pembicara Thilo Habel dari Humboldt Universitat Berlin, Johan Angerler dari Universitas Leiden, serta peminat dan pengamat kartografi Gerhadt Aust.

Memetakan gunung

Menurut Roman Roesener dari Goethe Institut Jakarta, setidaknya 46 gunung dari 56 gunung di Pulau Jawa, mulai Ujung Kulon hingga Banyuwangi, sudah didaki Junghuhn. Selain merekam perjalanan lewat foto, Junghuhn juga memetakan dan mengukur ketinggian gunung berikut lanskap. Upaya itu membuat masyarakat mengetahui karakter gunung dengan jelas. Maka, ketinggian Tanah Jawa yang terbentang sepanjang 1.000 kilometer jadi mudah dimengerti.

Hasil ekspedisi yang dibuatnya sendiri itu diabadikan lewat Kaart van Het Einland Java yang lebih lengkap daripada Map of Java yang muncul dalam karya Thomas Stamford Raffles, History of Java (1817). Sayang, beberapa gunung yang tertera dalam peta buatan Junghuhn, menurut pantauan Gerhadt Aust, kini tidak tampak di lapangan, seperti gunung kapur di selatan DI Yogyakarta yang "hilang" akibat penambangan. (KHAERUL ANWAR)***

Source : Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009 | 15:10 WIB Foto-Foto : geoblogi.wordpress.com & jakarta.diplo.de



Pesan SBY : Bersatu Menghadapi Tantangan Pada Masa Mendatang


Susilo Bambang Yudhoyono membacakan sumpah jabatan pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR yang dipimpin Taufik Kiemas di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). (Foto : Kompas/Alif Ichwan)***

Indonesia Melangkah Maju

Presiden Bertekad Kurangi Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu menghadapi tantangan pada masa mendatang. Bangsa Indonesia juga diminta tidak lemah, lalai, dan besar kepala menghadapi situasi dunia yang masih dilanda berbagai krisis.

”Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya setelah dilantik bersama Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).

Sidang Paripurna MPR dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas dan dihadiri 640 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Acara itu dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang saat itu mengakhiri masa jabatannya, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wapres Try Sutrisno, dan sejumlah tamu khusus, seperti Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, PM Timor Leste Jose Ramos Horta, PM Malaysia Tun Nadjib, dan utusan khusus negara sahabat lainnya.

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono memuji mantan Wapres Kalla yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga namanya akan dicatat dan dikenang sepanjang masa.

”Pekerjaan yang masih menjadi tantangan pada masa mendatang di antaranya krisis ekonomi dunia yang masih belum selesai dengan ditandai volume perdagangan dan arus investasi dunia yang belum pulih, juga fluktuasi harga minyak dunia,” ujarnya.

Menurut Presiden, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di sejumlah wilayah dunia, Indonesia tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. ”Bahkan, di tengah badai finansial dunia yang terjadi, bangsa Indonesia masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di sejumlah wilayah dunia lain, bangsa Indonesia justru rukun dan bersatu,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Presiden, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini banyak liputan media internasional yang menjuluki Indonesia sebagai bangsa yang berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan berat selama 10 tahun terakhir.

Namun, semua itu jangan membuat bangsa Indonesia lemah, lalai, apalagi besar kepala. Kepala Negara mengingatkan, sendi-sendi perekonomian nasional harus diperkuat guna meminimalkan dampak krisis keuangan dunia. ”Dengan peningkatan ekonomi, kita akan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintahan yang baik, dan memberantas korupsi,” katanya.

Presiden juga mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya.

Kekompakan para pemimpin bangsa itu penting untuk menghadapi tantangan dunia yang kian berat.

Penegakan keadilan

Sejumlah pekerjaan rumah menunggu duet Yudhoyono-Boediono, di antaranya terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kepada Kompas, Selasa, berharap agenda Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009 dapat dilanjutkan dengan prioritas pada penegakan keadilan dan martabat manusia.

”Pemerintah masih diwajibkan menyelesaikan soal ketidakadilan masa lalu sebab itu adalah akar dari tidak terhormatinya hak dan kebebasan fundamental,” kata Usman.

Presiden diharapkan bisa membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc demi keadilan legal dan merumuskan kebijakan-kebijakan pemulihan martabat korban pelanggaran HAM ad hoc. Jika hal itu dilakukan, akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam dekade kedua reformasi.

Menurut Usman, Presiden juga masih perlu menyiapkan prioritas kebijakan-kebijakan terhadap masalah HAM yang besar, seperti rehabilitasi mantan tahanan politik, penyelesaian tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi, dan penculikan. Termasuk pembaruan reformasi agraria agar pelanggaran hak ekonomi sosial berkurang.

Febri Diansyah, peneliti Indonesian Corruption Watch, juga mendesak agar dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Yudhoyono membenahi institusi penegak hukum. Untuk program lima tahun mendatang, proses penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan harus didorong. ”Harus ada reformasi lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum,” katanya.

Untuk mereformasi birokrasi, Febri menyarankan agar RAN-Pemberantasan Korupsi (PK) 2004-2009 dievaluasi terlebih dahulu. Penyusunan RAN-PK 2009-2014 kemudian mengacu kepada langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga RAN-PK tidak sekadar agenda di atas kertas.

Timpang

Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menilai susunan kabinet yang disusun Yudhoyono, terutama terkait tim hukum dan perekonomian, masih mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan dan politik balas budi.

”Padahal, yang justru diperlukan saat ini adalah saling keterkaitan antara tim hukum dan ekonomi di dalam pemerintahan mendatang. Saya melihat kondisinya masih timpang. Di antara keduanya masih belum bisa saling menunjang,” katanya.

Todung mencontohkan, saat ini sudah muncul sejumlah kekhawatiran dan kebingungan dari banyak kalangan pengusaha asing, terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Menurut Todung, UU itu mewajibkan setiap kontrak kerja sama, bahkan dengan perusahaan asing, menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan ada yang salah dalam proses legislasi penyusunan aturan perundang- undangan selama ini.

Pluralisme

Menanggapi ajakan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya yang meminta masyarakat Indonesia tetap menjaga pluralisme sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa, peneliti The Wahid Institute, Rumadi, Selasa, minta pemerintah bersikap tegas.

Pemerintah perlu bekerja serius mengawal pelaksanaan UUD 1945, khususnya terkait persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. DPR dan DPRD juga perlu lebih sensitif dengan persoalan pluralisme dalam membuat berbagai aturan.

”Butuh keseriusan pemerintah dan DPR/DPRD untuk mengawal konstitusi dengan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.

Isu-isu pluralitas masih akan berkutat dengan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, seperti keberadaan kelompok keagamaan yang dituding sesat, persoalan antarkelompok masyarakat, antaragama, serta persoalan pendirian tempat ibadah.

Rumadi berharap Yudhoyono dapat menepati janjinya selama kampanye untuk menertibkan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. (HAR/DWA/IDR/MZW)***

Source : Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:00 WIB