21 Maret 2011
EKSPEDISI HUMANIORA ONLINE
KANTOR BKP INDRAMAYU – Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kantor ini terletak di Jalan Raya Terusan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu (dekat Terminal Sindang). (Satim)*** Foto-foto : Satim
Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS 
Syafiuddin (Yance) tengah berdialog dengan warga miskin dalam acara Rakyat Ketemu Bupati (RKB) di Pendopo Bupati, Jumat (15/1). (Foto : Dok. Humas)
Pecahkan Persoalan Warga Miskin
Bupati Kembali Bertemu Rakyat
INDRAMAYU - Agenda Bupati Indramayu bertemu dengan rakyat yang digelar setiap hari
Jum’at, tak terasa telah memasuki tahun ke-2. Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini telah berhasil membantu masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dengan berbagai macam 
bantuan.
Jum’at (15/1) siang, bertempat di ruang dalam Pendopo Indramayu, Bupati Dr. H. Irianto MS Syafiuddin menerima sembilan orang dari berbagai tempat dan profesi.
Kepala Bagian Agama dan Kesra Setda Indramayu Drs. H. A. Mujahid DN, SPd, M.Si mengatakan, pertemuan ini merupakan periode ke 14 dan pertama dilakukan pada tahun 2010.
“Seperti tahun sebelumnya, dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat miskin, maka berbagai lembaga ikut terlibat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinsosnaker, RSUD, Yayasan Gempur Gakin, hingga BAZ,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu, Ade Suhayati SH, MSi dalam siaran persnya, Jumat(15/1) siang.
Dalam pertemuan itu terungkap warga yang meminta bantuan kepada bupati diantaranya, Sukarlan, warga Desa Terusan, Kecamatan Sindang mengharapkan bantuan biaya pengobatan bagi anaknya yang tengah dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu akibat kecelakaan yang mencapai Rp 20 juta. Kemudian Warsim, warga Kelurahan Margadadi mengharapkan adanya bantuan modal untuk berjualan rokok dan lainnya.
Sementara warga yang mengharapkan bantuan untuk biaya pendidikan anak-anaknya, yakni Duta, warga Kelurahan Lemahmekar, Yeti, warga Desa Pabean Udik, Darno, Sri Sarinande, dan Sutadi yang kesemuanya warga Kelurahan Margadadi. Sedangkan Rudi Hartono, warga Kelurahan Kepandean mengharapkan bantuan mesin jahit untuk menjalankan usahanya sebab mesin jahit yang sudah ada saat ini sudah tidak layak untuk dipakai.
Pada kesempatan itu, Bupati Yance (begitu sapaan akrab Dr. H. Irianto MS Syafiuddin) langsung memerintahkan kepada OPD dan lembaga terkait untuk segera membantu, dan menyelesaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut.
“Meskipun nilainya sedikit, namun harap bupati, ini bisa jadi suatu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para keluarga miskin,” tutur Ade Suhayati, Kabag 
Humas Setda Indramayu yang mantan Camat Arahan itu. (Satim) ***
PRESS REALESE
Jum’at, 08 Januari 2009
BKD Kembali Lakukan Alih Tugas / Jabatan
INDRAMAYU - Sebagai bagian integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan
tata pemerintahan yang baik (Good Governance), Jum’at (8/1) BKD
Kabupaten Indramayu kembali melakukan alih tugas / jabatan bagi 166
orang pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indramayu.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Indramayu Ade Suhayati, SH.
Msi. Menjelaskan, alih tugas / jabatan ini terdiri dari Kepala SD
Negeri sebanyak 119 orang yang tersebar di lingkungan UPTD Pendidikan
Kecamatan Sindang, Haurgeulis, Sliyeg, Tukdana, Jatibarang, Losarang,
Kroya, Bangodua, Balongan, Anjatan, Kertasmaya, Sukra, Cikedung,
Kedokan Bunder, Terisi, Patrol, Lohbener, Cantigi, Indramayu, Lelea,
dan Gantar.
Pengawas TK/SD sebanyak 23 orang yang berasal dari UPTD Pendidikan
Karangampel, Kedokan Bunder, Lohbener, Kertasmaya, Gantar, Tukdana,
Indramayu, Anjatan, Haurgeulis, Cikedung, Kandanghaur, Balongan,
Patrol, Gabuswetan, dan Widasari. Selain itu dalam alih tugas /
jabatan ini terdapat pejabat struktural esselon III sebanyak 4 orang
dan pejabat esselon IV sebanyak 20 orang.
Ade Suhayati menambahkan, alih tugas / jabatan ini sebagai upaya
penyegaran, peningkatan kinerja, dan pengembangan karier PNS
fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, juga
dilandasi oleh kebutuhan akan penempatan pejabat pada formasi jabatan
yang belum terisi. Kosongnya beberapa jabatan ini dikarenakan faktor
pensiun maupun berdasarkan pertimbangan aturan Perundang-undangan yang
berlaku seperti halnya Perda Kabupaten Indramayu No. 26 tahun 2002
tentang masa jabatan kepala sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Indramayu.
Selain mutasi atau alih tugas / jabatan yang didominasi oleh pejabat
fungsional dari lingkungan Dinas Pendidikan, pejabat esselon III dan
IV, juga terdapat pengukuhan pejabat structural pada RSUD Pantura MA.
Sentot Patrol dan pelantikan susulan alih tugas / jabatan pada tanggal
4 Desember 2009 yang lalu. (dens)
Kepala Bagian Humas dan Protokol
Setda Indramayu
ADE SUHAYATI, SH. MSi.
Penata Tingkat I
NIP. 196908291995032003
Kanto Hartono, SAP
PEJABAT ESELON II, III, dan IV DILANTIK – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat berlangsung Jumat (4/12) siang. Pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV itu dilakukan Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) di Pendopo Bupati Indramayu. Tampak dalam gambar, Camat Bongas, Kanto Hartono, SAP seusai dilantik. Sebelumnya, ia Kabid Pengawasan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, sedangkan gambar sebelahnya, suasana 
seusai acara pelantikan. (Satim)***
SPANDUK INDRAMAYU REMAJA – Spanduk Indramayu Remaja sebagai moto juang Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin terbentang di berbagai sudut Kota Mangga Indramayu. Seperti ditemui di perempatan Jembatan (Kreteg Sorog) Indramayu bagian kota, seratusan meter dari Pendopo Bupati Indramayu terbentang Spanduk
Indramayu Remaja yang bergambar Bupati Indramayu. (Satim)***
Rumah Tahan Gempa Syarat IMB
Memungkinkan Diterapkan pada Rumah Sederhana Sehat
TASIKMALAYA - Peristiwa gempa yang terjadi beberapa waktu lalu seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah saat ini untuk memperketat izin mendirikan bangunan (IMB). Dari sisi arsitektural, memperkokoh bangunan agar lebih tahan gempa sangat mungkin dilakukan pada rumah sederhana sehat sekalipun.
"Setelah gempa, terlihat bangunan di perkotaan relatif lebih tahan gempa dibandingkan dengan rumah-rumah penduduk di pelosok daerah. Rumah penduduk tersebut hanyalah bangunan yang didominasi bata merah, diplester, kemudian dicat tanpa memiliki struktur bangunan," ungkap Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat Pon S Purajatnika, Selasa (10/11) di Tasikmalaya.
Kebanyakan bangunan rumah yang roboh tidak direncanakan dengan baik pembuatannya. Di sisi lain pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengawasi semua izin pembangunan agar sesuai dengan kaidah arsitektur yang tahan gempa. Ketahanan bangunan menahan gempa seharusnya bisa ditambahkan menjadi syarat dalam penerbitan IMB sehingga mengurangi risiko bangunan roboh karena gempa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah ialah menggandeng kaum profesional untuk mengawasi penerbitan IMB.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Yusep Yustia Wandara mengutarakan, sosialisasi bangunan tahan gempa sudah dilakukan terhadap para pekerja bangunan di Tasikmalaya. Kegiatan yang dibiayai dengan APBD ini nanti juga diselenggarakan terhadap camat dan kepala desa.
Tujuan kegiatan tersebut adalah agar masyarakat memahami betul konsep bangunan tahan gempa. Dengan demikian, ketika membangun rumah, mereka bisa memperkokoh struktur bangunan rumah agar tidak mudah roboh bila terkena gempa.
Pon menambahkan, pengembang perumahan pada umumnya, bahkan rumah sederhana sehat (RSH) sekalipun, sudah paham bahwa bangunan yang dibangun harus tahan gempa minimal 8,6 skala Richter. "Tidak mahal sebenarnya bagi pengembang untuk menambah struktur tulangan ekstra agar bangunannya tahan gempa, sekalipun itu dilakukan pada RSH," ujarnya.
Memungkinkan
Ayat Syafaat, Direktur Utama PT Penta Pilar Kencana selaku salah satu pengembang RSH di Kota Tasikmalaya, mengatakan, dalam setiap pembangunan kompleks perumahan, keberadaan slup fondasi, kolom, 
dan balok pengikat merupakan hal standar. Hanya, kualitas struktur tulangan tersebut sangat bergantung pada mutu besi dan campuran beton yang dibuat.
Dari sisi arsitektural, memperkokoh bangunan agar lebih tahan gempa sangat mungkin dilakukan pada berbagai rumah, termasuk RSH. Hanya, dari segi biaya, batasan harga RSH yang ditetapkan pemerintah Rp 55 juta tidak memungkinkan pengembang menambah struktur penguat pada bangunan lebih dari standar pada umumnya, berbeda dengan rumah non-RSH yang tidak disubsidi pemerintah.
"Yang jelas pada setiap rumah yang saya buat selalu ada slup fondasi, kolom, dan balok pengait. Itu sudah menjadi sebuah tuntutan dasar membangun rumah. Dengan hanya ada slup, kolom, dan balok pun, jika dibandingkan dengan bangunan yang tidak memiliki tiga hal itu, bangunan sudah relatif tahan gempa," kata Ayat. (adh)***
Source : Kompas, Rabu, 11 November 2009 | 11:47 WIB
Illustrasi : Rumah Adat Kampung Naga. (Foto : hancurmina.blogspot.com)
APARAT NEGARA
Ramai-ramai Gaji Pejabat Naik
JAKARTA - Kenaikan penghasilan tidak hanya akan diberikan kepada menteri, tetapi juga kepada semua pejabat negara di legislatif, eksekutif, dan pimpinan badan-badan baru yang setingkat dengan menteri. Perubahan remunerasi itu berlaku pada 1 Januari 2010.
”Keputusan politiknya dan alokasi anggaran sebagai konsekuensi keputusan itu sudah masuk dalam APBN 2010. Namun, berapa besar persentase perubahannya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Saya tidak bisa menjelaskan satu per satu karena berlainan pada setiap jabatannya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (28/10), saat menyampaikan hasil kerja Tim Evaluasi Remunerasi Pejabat Negara. Tim dibentuk 30 Januari 2006.
Menurut Sri Mulyani, kenaikan gaji pejabat negara tidak pernah dilakukan setidaknya dalam lima tahun terakhir ini. Pemerintah tidak mengubah besaran penghasilan pejabat negara karena mempertimbangkan kondisi masyarakat dan waktu yang tepat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengizinkan kenaikan penghasilan pejabat negara karena lebih mendahulukan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah.
Atas dasar itu, gaji pokok PNS pada golongan I-a naik dari Rp 674.050 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1,892 juta per bulan tahun 2010 atau naik tiga kali lipat. Adapun gaji pokok tamtama atau bintara TNI/ Polri naik dari Rp 1,271 juta per bulan pada 2004 menjadi Rp 2,505 juta pada tahun 2010 atau naik dua kali lipat. Juga tunjangan veteran dinaikkan dari Rp 526.000 menjadi Rp 1,26 juta per bulan.
”Gaji presiden dan menteri tidak dinaikkan dalam lima tahun terakhir ini,” ujar Sri Mulyani.
Dari hasil wawancara dan survei oleh tim kepada semua pimpinan lembaga negara pada Oktober 2006 hingga Januari 2007 disimpulkan bahwa pimpinan lembaga negara tersebut mendukung perbaikan sistem penetapan penghasilan pejabat negara.
”Atas dasar itu, pada saat peraturan pemerintah tentang sistem penggajian pejabat negara terbit nanti, ada 35 aturan terkait penghasilan pejabat negara yang langsung dicabut,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, saat ini gaji pokok ketua MPR ditetapkan Rp 63,4 juta per bulan. Lalu ketua DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rp 65,4 juta. Penghasilan anggota DPR dan DPD adalah Rp 51,9 juta.
Sementara gaji pokok bagi presiden Rp 67,1 juta. Adapun gaji pokok menteri diputuskan Rp 19,5 juta dan Panglima TNI Rp 19,3 juta per bulan.
Menurut Sri Mulyani, ada tiga komponen penghasilan yang diterima setiap pejabat negara. Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, uang sidang, hingga tunjangan komunikasi intensif, dan variasi lain tergantung dari setiap lembaga negara.
Ketiga, fasilitas (benefit), termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, kesehatan, listrik dan telepon, sopir, operasional harian, bantuan BBM, serta pengawalan dan pelayanan. (sut/OIN)***
Source : Kompas, Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:23 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono membacakan sumpah jabatan pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR yang dipimpin Taufik Kiemas di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). (Foto : Kompas/Alif Ichwan)***
Indonesia Melangkah Maju
Presiden Bertekad Kurangi Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu menghadapi tantangan pada masa mendatang. Bangsa Indonesia juga diminta tidak lemah, lalai, dan besar kepala menghadapi situasi dunia yang masih dilanda berbagai krisis.
”Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya setelah dilantik bersama Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Sidang Paripurna MPR dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas dan dihadiri 640 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Acara itu dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang saat itu mengakhiri masa jabatannya, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wapres Try Sutrisno, dan sejumlah tamu khusus, seperti Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, PM Timor Leste Jose Ramos Horta, PM Malaysia Tun Nadjib, dan utusan khusus negara sahabat lainnya.
Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono memuji mantan Wapres Kalla yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga namanya akan dicatat dan dikenang sepanjang masa.
”Pekerjaan yang masih menjadi tantangan pada masa mendatang di antaranya krisis ekonomi dunia yang masih belum selesai dengan ditandai volume perdagangan dan arus investasi dunia yang belum pulih, juga fluktuasi harga minyak dunia,” ujarnya.
Menurut Presiden, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di sejumlah wilayah dunia, Indonesia tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. ”Bahkan, di tengah badai finansial dunia yang terjadi, bangsa Indonesia masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di sejumlah wilayah dunia lain, bangsa Indonesia justru rukun dan bersatu,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini banyak liputan media internasional yang menjuluki Indonesia sebagai bangsa yang berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan berat selama 10 tahun terakhir.
Namun, semua itu jangan membuat bangsa Indonesia lemah, lalai, apalagi besar kepala. Kepala Negara mengingatkan, sendi-sendi perekonomian nasional harus diperkuat guna meminimalkan dampak krisis keuangan dunia. ”Dengan peningkatan ekonomi, kita akan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintahan yang baik, dan memberantas korupsi,” katanya.
Presiden juga mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya.
Kekompakan para pemimpin bangsa itu penting untuk menghadapi tantangan dunia yang kian berat.
Penegakan keadilan
Sejumlah pekerjaan rumah menunggu duet Yudhoyono-Boediono, di antaranya terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kepada Kompas, Selasa, berharap agenda Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009 dapat dilanjutkan dengan prioritas pada penegakan keadilan dan martabat manusia.
”Pemerintah masih diwajibkan menyelesaikan soal ketidakadilan masa lalu sebab itu adalah akar dari tidak terhormatinya hak dan kebebasan fundamental,” kata Usman.
Presiden diharapkan bisa membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc demi keadilan legal dan merumuskan kebijakan-kebijakan pemulihan martabat korban pelanggaran HAM ad hoc. Jika hal itu dilakukan, akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam dekade kedua reformasi.
Menurut Usman, Presiden juga masih perlu menyiapkan prioritas kebijakan-kebijakan terhadap masalah HAM yang besar, seperti rehabilitasi mantan tahanan politik, penyelesaian tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi, dan penculikan. Termasuk pembaruan reformasi agraria agar pelanggaran hak ekonomi sosial berkurang.
Febri Diansyah, peneliti Indonesian Corruption Watch, juga mendesak agar dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Yudhoyono membenahi institusi penegak hukum. Untuk program lima tahun mendatang, proses penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan harus didorong. ”Harus ada reformasi lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum,” katanya.
Untuk mereformasi birokrasi, Febri menyarankan agar RAN-Pemberantasan Korupsi (PK) 2004-2009 dievaluasi terlebih dahulu. Penyusunan RAN-PK 2009-2014 kemudian mengacu kepada langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga RAN-PK tidak sekadar agenda di atas kertas.
Timpang
Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menilai susunan kabinet yang disusun Yudhoyono, terutama terkait tim hukum dan perekonomian, masih mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan dan politik balas budi.
”Padahal, yang justru diperlukan saat ini adalah saling keterkaitan antara tim hukum dan ekonomi di dalam pemerintahan mendatang. Saya melihat kondisinya masih timpang. Di antara keduanya masih belum bisa saling menunjang,” katanya.
Todung mencontohkan, saat ini sudah muncul sejumlah kekhawatiran dan kebingungan dari banyak kalangan pengusaha asing, terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Menurut Todung, UU itu mewajibkan setiap kontrak kerja sama, bahkan dengan perusahaan asing, menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan ada yang salah dalam proses legislasi penyusunan aturan perundang- undangan selama ini.
Pluralisme
Menanggapi ajakan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya yang meminta masyarakat Indonesia tetap menjaga pluralisme sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa, peneliti The Wahid Institute, Rumadi, Selasa, minta pemerintah bersikap tegas.
Pemerintah perlu bekerja serius mengawal pelaksanaan UUD 1945, khususnya terkait persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. DPR dan DPRD juga perlu lebih sensitif dengan persoalan pluralisme dalam membuat berbagai aturan.
”Butuh keseriusan pemerintah dan DPR/DPRD untuk mengawal konstitusi dengan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.
Isu-isu pluralitas masih akan berkutat dengan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, seperti keberadaan kelompok keagamaan yang dituding sesat, persoalan antarkelompok masyarakat, antaragama, serta persoalan pendirian tempat ibadah.
Rumadi berharap Yudhoyono dapat menepati janjinya selama kampanye untuk menertibkan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. (HAR/DWA/IDR/MZW)***
Source : Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:00 WIB
Rapat Di Bawah Air
Perbatasan dan Infrastruktur
Oleh Bambang Susantono
Kawasan perbatasan masih sering ”dianaktirikan” dan belum menjadi fokus utama pembangunan, seperti yang terlihat dalam serial laporan Kompas tentang nasionalisme di perbatasan pada Agustus lalu.
Padahal, kenyataannya, kawasan perbatasan justru merupakan pintu gerbang internasional dan beranda depan negara Indonesia. Kenyataan ini seharusnya segera disadari dan diimplementasikan melalui perubahan paradigma pengembangan kawasan perbatasan sehingga kesan ”daerah tertinggal” dapat dihilangkan, serta kesenjangan antara perbatasan dan kawasan bukan perbatasan dapat diminimalisasi.
Salah satu tantangan besar pengembangan kawasan perbatasan adalah bagaimana menyinergikan semua stakeholder terkait dalam pengembangan kawasan dengan segala permasalahannya yang multidimensi, seperti terkait dengan kepastian garis batas (delimitasi dan demarkasi), pertahanan dan keamanan, kedaulatan, ketersediaan infrastruktur, pergerakan lintas batas, dan kelembagaan, serta kesejahteraan penduduk.
Secara garis besar, karakteristik kawasan perbatasan meliputi, pertama, karakteristik fisik dan infrastruktur yang sangat terbatas (masalah garis batas, berada di pedalaman, sarana-prasarana terbatas, pos pengawas lintas batas dan custom, immigration, quarantine, security/CIQS belum lengkap). Kedua, karakteristik permukiman penduduk yang jarang dan tidak merata, kualitas relatif rendah, angka kematian tinggi, secara etnis memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara di negara tetangga. Ketiga, karakteristik ekonomi (ada kesenjangan sehingga memberi peluang arus barang dan jasa baik legal maupun ilegal). Keempat, karakteristik sumber daya alam (pengelolaan SDA kurang terkendali, terutama eksploitasi sumber daya laut secara legal/ilegal). Kelima, karakteristik pertahanan: penduduk mudah terprovokasi isu pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, rawan ancaman langsung dari luar, sistem informasi dan komunikasi lemah, serta lemahnya pengawasan karena pos-pos TNI dan pos lintas batas kurang memadai.
Konsep pengembangan
Pengembangan kawasan perbatasan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu kesejahteraan/prosperity (peningkatan kesejahteraan dan ketahanan), keamanan/security (menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI melalui pertahanan dan pengamanan teritorial wilayah perbatasan), serta environment (berwawasan lingkungan sekaligus berkelanjutan). Penanganan kawasan perbatasan tidak bisa mengandalkan pendekatan pertahanan teritorial semata. Pertahanan fungsional berupa pemberdayaan ekonomi dan pendekatan sosial budaya akan membuat ketahanan kawasan lebih efektif.
Infrastruktur yang dibangun mestinya mendukung semua aspek yang terkait dengan karakteristik ekonomi wilayah tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Sektor perikanan, perkebunan, industri, perdagangan, dan pari- wisata merupakan potensi penggerak utama pengembangan ekonomi perbatasan. Karena itu, dalam rencana tata ruang perlu dialokasikan zona-zona untuk mendukung aktivitas sektor itu. Di sini diperlukan peran pemerintah yang lebih dominan mengingat daerah perbatasan sering kali kurang diminati investor.
Percepatan pembangunan
Percepatan kemajuan pembangunan wilayah perbatasan bisa ditempuh melalui pengembangan kawasan produksi, dengan membuka akses dari kawasan perbatasan ke sumber bahan baku setempat, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui integrasi jaringan komunikasi dan transportasi sebagai penggerak ekonomi lokal, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah melalui kerja sama ekonomi dan pengembangan kawasan perbatasan, seperti dengan negara bagian Sabah dan Serawak di Kalimantan, serta dengan membentuk zona perdagangan internasional.
Pada tingkatan kota di kawasan perbatasan perlu dirumuskan beberapa hal. Pertama, alokasi ruang untuk pusat promosi, investasi, kawasan komersial, perkantoran, termasuk fasilitas untuk kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, dan pertahanan (CIQS), serta permukiman. Kedua, infrastruktur (detail kota). Ketiga, fasilitas perkotaan. Keempat, estetika kota perbatasan sebagai etalase negara. Kelima, tata bangunan dan lingkungan.
Pada tingkatan kawasan ekonomi perlu dirumuskan, pertama, penetapan komoditas atau produk unggulan ekspor ke negara tetangga, termasuk peluang investasi/pasar. Kedua, hubungan input-proses-output dari komoditas atau produk unggulan (kluster industri). Ketiga, alokasi ruang untuk kegiatan input-proses-output komoditas atau produk unggulan. Keempat, alokasi ruang permukiman dan perkotaan utama kawasan. Kelima, alokasi infrastruktur (detail kawasan). Keenam, tahapan pembangunan tahunan.
Reorientasi paradigma pembangunan untuk kawasan perbatasan dari semula hanya pada aspek keamanan memerlukan pengaturan tersendiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dalam struktur tata ruang kabupaten dan provinsi. Selanjutnya, langkah itu dapat diikuti dengan pembentukan badan pengelola sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dalam operasionalisasi pembangunan di kawasan perbatasan tersebut.
Melalui langkah koordinasi yang terarah, optimalisasi, dan mobilisasi berbagai sumber dana, dan yang lebih penting, skenario pembagian peran antar-stakeholder yang jelas, diharapkan masyarakat di kawasan perbatasan mempunyai kebanggaan sebagai warga negara Indonesia karena taraf hidup mereka sejajar dengan masyarakat negara tetangga.
Bambang Susantono,
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia
Source : Kompas, Kamis, 8 Oktober 2009 | 02:42 WIB
Jalan Mayjen Sutoyo Terancam Dihapus
Dari Kop Surat Pemkab Indramayu
INDRAMAYU - Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan Halaman Kantor Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat, kini menjadi perbincangan warga setempat. Karena adanya perbaikan halaman mengakibatkan adanya penutupan pintu pertama yang sejak lama sudah dikenal oleh masyarakat Jalan Mayjen Sutoyo sebagai Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Indramayu. Menjelang Hari Jadi Indramayu ke-482 pada 7 Oktober 2009 mendatang, nama dan alamat jalan tersebut ternacam ditutup, akibat adanya pembangunan pagar Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Indramayu yang menutup jalan tersebut. Kemudian, Gerbang Utama memasuki Kantor Bupati Indramayu akan dialihkan ke Jalan S. Parman (depan Gedung Juang Indramayu). Dampak pembangunan “benteng” Alun-Alun itu juga mengakibatkan nama Jalan Mayjen Sutoyo terancam dihapus dari kop surat Pemerintah Kabupaten Indramayu. (www.satimterus.blogspot.com ).***
Jalan Pahlawan Revolusi Lenyap Tanpa Jejak
INDRAMAYU - “Benteng” Megah Mega Proyek Alun-Alun mengakibatkan salah satu nama jalan Pahlawan Revolusi Kapten Piere Tendean “lenyap” tanpa jejak. Padahal, nama Jalan Kapten Piere Tendean tercatat pula dalam nama jalan bangunan cagar budaya eks Pengadilan Negeri Indramayu yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda sekitar tahun 1921 yang terletak di sebelah benteng megah itu. Tampak dalam gambar, Jalan Kapten Piere Tendean meski terhapus tanpa jejak, dalam sketsa mega proyek pengembangan halaman Kantor Bupati Indramayu nantinya jalan tersebut menjadi halaman utama. Namun sampai sekarang, pengganti Jalan Pahlawan Revolusi Kapten Piere Tendean belum ada penggantinya.(www. satimterus.blogspot.com)***
Betapa Megahnya Benteng Alun-Alun Indramayu
INDRAMAYU – Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) tengah membenahi lingkungan pusat pemerintahannya. Yang terlihat dalam kasat mata, masyarakat menyaksikan betapa megahnya “benteng” Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan pintu gerbang utama berornamen Gapura Perahu, meski Indramayu yang dikenal selama ini sebagai Kota Mangga. Entah inspirasi apa yang ada di benak pihak-pihak perancang kemegahan Alun-Alun pusat pemerintahan Kota Mangga itu, sehingga gapuranya melambangkan perahu. Dampak dari pembangunan itu, pintu utama dari Jalan Mayjen Sutoyo kini beralih dari Jalan S. Parman. (www.satimterus.blogspot.com) *** Foto-foto : Satim
Papan Nama Jalan Kapten Piere Tendean
Tidak terlihat Lagi
INDRAMAYU - Pintu Masuk ke Kantor Bupati Indramayu. Tampak dalam gambar, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu berjaga-jaga demi keamanan lingkungan pusat Pemerintahan Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Di pintu gerbang Alun-Alun Kabupaten Indramayu itulah, sebelumnya berdiri nama jalan seorang Pahlawan Revolusi Kapten Piere Tendean. Kini, papan nama jalan itu tidak terlihat lagi. (Satim)*** Foto : Satim
Prasasti Bersejarah Bagi Desa DedanganINDRAMAYU – Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tampaknya telah mencatatkan diri sebagai lokasi bersejarah bagi penandatanganan prasasti peresmian Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Tampak dalam gambar, Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin atau yang akrab disapa Yance ini “meneken” prasasti peresmian Desa Gedangan dimaksud. Penandatangan prasasti disaksikan unsur Muspida itu digelar di Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Senin (17/8) siang, seusai upacara kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) Ke-64 yang dihadiri berbagai instansi pemerintah, baik sipil maupun militer, 50 anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang baru Periode 2009-2014, serta unsur organisasi kemasyarakatan. (Satim)*** Foto : Sati
m
Bupati Indramayu Meninggalkan Mimbar Upacara
INDRAMAYU – Seusai menandatangani prasasti Desa Gedangan, Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin(Yance) meninggalkan mimbar upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-64, Senin (17/8) yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Indramayu. (Satim)*** Foto : Satim
Anna Sophana Bersama Istri Muspida
INDRAMAYU – Istri Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophana Irianto (tengah) bersama para istri Muspida meninggalkan mimbar upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-65, Senin (17/8). Anna Sophana selain sebagai istri Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin(Yance), ia merupakan anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang baru Periode 2009-2014 hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada Kamis (9/4) lalu. (Satim)*** Foto : Satim
Source : Media Indonesia, Jumat 10 Juli 2009
Source : Media Indonesia, Jumat 10 Juli 2009
Source : Pikiran Rakyat, Kamis (Manis) 2 Juli 2009
Source : Pikiran Rakyat, Rabu (Pon) 24 Juni 2009
Source : Pikiran Rakyat, Rabu(Pon) 24 Juni 2009
Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin (kiri) menyerahkan mandat Plt. Sekda kepada H. Supendi,
Sabtu (6/6) malam di Pendopo Pemkab Indramayu. (Foto : Satim)
Tantangan Bagi Sekda Baru
Resman : “Jangan Tinggalkan Warisan Pertengkaran”
INDRAMAYU – Dengan masuknya H. Supendi menduduki jabatan tertinggi di kalangan birokrat Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) di Kota Mangga itu sejak Sabtu (6/6) malam, tampaknya merupakan tantangan baru baginya. Sebab, selama ini ia tergolong pejabat yang paling lama mengendalikan “anak buah” di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat. Kini Dispenda sudah dilikuidasi menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu.
Ia memang pernah menjabat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, serta pernah pula menjadi Camat Kroya, Kabupaten Indramayu. Namun menduduki jabatan tertinggi dalam kepegawaian Pemkab Indramayu itu, bagi Supendi merupakan wahana dan amanah yang harus dilakoninya, sebelum ia ditetapkan sebagai Sekda yang definitif.
Sabtu (6/6) malam itu, boleh jadi merupakan harapan-harapan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berbagai kalangan yang kerap berhubungan dengan Pemerintahan Kabupaten Indramayu kepada Supendi. Mengapa ? Contohnya, beberapa insan pers yang setiap hari meliput di lingkungan Pemkab Bumi Wiralodra itu umumnya mengeluh selama Hj. Sri Indrawati menjabat Sekda, kebetulan Sabtu (6/6) malam itu merupakan malam perpisahan karena Sri sudah waktunya purnabhakti (pensiun).
Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu, Duliman mengatakan, selama Sri menjabat Sekda, dirinya dan sejumlah wartawan lain menilai bahwa Sri kurang supel, dan terkesan tertutup kepada pers, bahkan tak sedikit pula yang menganggap ia agak sulit untuk ditemui. “Sehingga muncul kesan, Ibu Sri itu tertutup. Mudah-mudahan, Pak Supendi lebih terbuka, profesional, luwes dan tranparan. Jadi jangan sampai, urusan sepele saja harus ke bupati. Misalnya, ketika wartawan konfirmasi sesuatu hal, masa harus ke bupati saja,” katanya.
Harapan agar Supendi lebih luwes kepada wartawan, juga dilontarkan Tomi dari Harian Seputar Indonesia (Sindo), Oetoyo dari Harian Radar Cirebon, dan sejumlah insan pers lainnya. “Kami berharap, agar Pak Supendi lebih luwes dan mampu mengendalikan beragam permasalahan yang berkaitan dengan urusan 
birokrasi, dan sejumlah pihak yang berhubungan Pemkab Indramayu. Kalau kebijakan yang lebih tinggi memang haknya bupati, namun hal-hal keruwetan ketatabirokrasian, Sekda pun harus mampu meringankan tugas-tugas bupati,” ujarnya.
Harapan lainnya muncul dari Resman, wartawan senior di Kota Mangga Indramayu. Ia mengatakan, dengan kehadiran Supendi sebagai Plt. Sekda yang baru, agar Supendi mampu menjembatani hubungan pemerintahan harmonis kedua petinggi Kota Mangga itu. Karena selama ini keduanya diduga telah terjadi miss komunikasi antara Bupati Yance dengan Wakilnya Herry Sudjati. Sehingga muncul kesan, kedua pejabat itu kurang harmonis dalam mengendalikan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.
Padahal, sejak kedua tokoh itu terpilih dan dilantik menjadi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Bumi Wiralodra pada 2005 lalu, kedua pejabat penting itu telah berhasil membangun Indramayu dengan visi dan missinya “Sapta Mulih Harja” dan “Indramayu Remaja”. Namun akhir-akhir ini, mengapa muncul ketidak- harmonisan diantara mereka.
“Mudah-mudahan, Pak Supendi selaku Plt. Sekda, bisa mengemban amanah untuk mencairkan hubungan kedua pemimpin daerah kita itu yang lebih harmonis. Jangan sampai masa jabatannya yang bakal berakhir pada Desember 2010 mendatang, meninggalkan warisan pertengkaran yang berkepanjangan,” ungkapnya. Sedangkan H. Supendi seusai dirinya diberi kepercayaan oleh Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) sebagai Plt. Sekda menggantikan Sri Indrawati kepada ToeNTAS News mengatakan,"Terima kasih atas ucapan selamat dari rekan-rekan wartawan," katanya sambil berjalan menuju mobil pribadinya, Sabtu (6/6) malam itu. (Satim)***
ANEKA ACARA MALAM PERPISAHAN SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) KABUPATEN INDRAMAYU, HJ. SRI INDRAWATI DI PENDOPO PEMKAB INDRAMAYU, SABTU (6 JUNI 2009) MALAM.
lingkungan Pemkab Indramayu maupun unsur Muspida yang hadir dalam acara perpisahannya, Sabtu (6/6) malam itu. Permohonan maaf Sri disampaikannya di depan podium.
Peresmian Jembatan Suramadu rencananya akan diresmikan tanggal 10 Juni mendatang. Akhir Mei semua proses pengaspalan dan penyambungan sudah selesai dilakukan. Tanggal peresmian ini maju dari jadwal yang ditentukan semula yakni 12 Juni. Presiden SBY akan hadir meresmikan jembatan sepanjang 5,4 km tersebut.
"Dari sisi Surabaya masih ada join yang masih belum menyambung, tapi itu pekerjaan yang sangat ringan. Semua sudah disiapkan dan pengecoran selesai tanggal 25 Mei," kata Menteri PU Joko Kirmanto kepada wartawan saat meninjau Jembatan Suramadu sisi Madura, Kamis (7/5/2009).
Suksesnya pelaksana proyek pembangunan jembatan terpanjang se- ASEAN itu, semoga memberi pelajaran berharga bagi sejumlah proyek pembangunan jembatan berskala besar di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Dari tahun 2006 hingga tahun 2009 ini, tahapan pelaksanaan pembangunan Jembatan Pecuk yang menghubungkan Kecamatan Arahan, Cantigi, dengan wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu diduga selalu bermasalah. Proyek yang dianggarkan lebih dari empat miliar rupiah melalui beberapa tahapan itu, terkesan selalu terkendala dalam pelaksanaannya. ***
Source : Politik2009.blogspot.com & majuterus.blogspot.com
.jpg){kind=small}
.jpg)
.jpg)
3.jpg)
