Opini Kompas Tentang Pemilu 2009

Tak Apatis, Pilih dengan Kritis

Oleh : Sutta Dharmasaputra

Tahun 1995, Marsani mulai berjualan es dawet di Senayan, tempat wakil rakyat bekerja. Saat itu Gedung Nusantara I yang menjulang tinggi belum berdiri. Kini ia masih setia berjualan. Bedanya, jika DPR sudah merencanakan menambah lagi gedung bergaya Arc de Triomphe di Paris seluas 100.000 meter persegi, Marsani masih berjualan di gerobak dorong butut berukuran 1,25 x 0,5 meter.

Marsani, sekitar 50 tahun, biasanya meletakkan gerobaknya disamping kanan luar Kafetaria Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR. Ia tidak bisa menyewa gerai karena penghasilannya tidak mencukupi untuk itu. Guna melindungi dari sengatan panas dan terpaan hujan, ia cuma mengandalkan berteduh di rindangnya dedaunan pepohonan, payung warna-warni yang juga sudah bolong disana-sini, atau topi hitamnya yang sudah belel.

Ketika Jumat lalu ditemui dan ditanya soal Pemilu, tak heran Marsani hanya bisa tersenyum sinis. Baginya, ada atau tidak ada Pemilu sama saja. Setiap Pemilu, Marsani mengaku selalu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengambil surat suara, dan masuk ke bilik suara. Namun, kalau pemilih umumnya bisa berlama-lama di bilik suara, dia dalam hitungan detik sudah keluar. Surat suara sama sekali tidak dibuka, apalagi dicoblos, langsung dia masukan ke kotak suara.

“Ngapain puyeng-puyeng. Gak ada untungnya,” ucapnya kepada Kompas sambil menyerut es meladeni seorang pembeli.

Ade (25) yang bekerja sehari-hari memperbaiki mesin pendingin (AC) di Gedung Nusantara I DPR juga pesimis.

“Kalau lagi benerin AC di ruangan, anggota DPR itu ngomong-nya sombong-sombong semua. Kecuali Mbah Tarjo, meskipun ngomong sama orang kecil, ramah, sopan,” ucapnya.

Ade tidak tahu harus memilih siapa di Pemilu 2009. Anggota DPR yang dia kenal sombong-sombong, yang belum dikenal pun tak tahu seperti apa sepak terjangnya. Satu-satunya yang membuat dirinya sedikit terhibur, banyak pejabat, termasuk anggota DPR yang korup, yang sudah masuk bui. ”Saya limayan seneng juga banyak yang sudah nyangkut. Kalau gak, uang negara habis saja sama mereka,” ujarnya.

Apatisme

Dalam diskusi terbatas Kompas, apatisme pemilih menjadi salah satu sorotan. Sesungguhnya, dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu disadari adanya kondisi ketidaksukaan masyarakat yang sedemikian tinggi kepada partai politik atau politisi, karena sedemikian banyaknya citra negatif.

Secara sepintas, masyarakat sekarang umumnya masih dalam kondisi kebingungan. Pertama, kebingungan berkaitan dengan teknis Pemilu. Kedua, kebingungan untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam Pemilu.

Dalam simulasi di lapangan, banyak yang masih bertanya tentang cara pemberian suara yang benar, apakah mencoblos, mencontreng, atau melingkari. Penandaan yang benar juga apakah dilakukan satu kali atau dua kali.

Kerbingungan menentukan pilihan disebabkan dalam Pemilu 2009 kali ini sangat banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Dengan sendirinya, calon anggota legislatif (Caleg) pun menjadi sangat banyak.

Di pihak lain, sosialisasi Caleg kepada masyarakat sangat minim. Banyak Caleg memasang baliho atau iklan, tetapi mereka tidak cukup dikenal masyarakat di daerah pemilihannya, apalagi karyanya dalam memberdayakan masyarakat.

Belum lagi soal karut-marutnya pendaftaran pemilih. Di Jawa Timur ditemukan 230.000 pemilih yang tidak terdaftar. Di Yahukimo, Papua, ditemukan kelebihan 127.000 pemilih dengan alasan keliru memasukkan data.

Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap optimis, KPU berkeyakinan, pemilih dalam Pemilu 2009 akan lebih meningkat daripada Pemilu 2004. Hal itu diindikasikan dengan adanya peningkatan jumlah pemilih terdaftar.

Pada Pemilu 2004, dari 214 juta penduduk Indonesia, yang terdaftar hanya 148 juta. Berarti, ada 66 juta penduduk yang tak memilih. Pada Pemilu 2009, berdasarkan data Departemen Dalam Negeri kepada KPU, hingga Agustus 2008, dari 232 juta penduduk, yang terdata sebanyak 147 juta. Berarti, hanya 61 juta warga yang tak memilih pada 2009, atau berkurang lima juta dari Pemilu 2004.

Untuk meningkatkan animo pemilih, KPU juga terus berupaya melakukan sosialisasi. Dengan anggaran sosialisasi yang terbatas, Rp 23 miliar, KPU akan menitikberatkan sosialisasi pada Panitia Pemilihan. Anggaran itu tak cukup bila digunakan untuk sosialisasi di media massa, terlebih di televisi.

Departemen Komunikasi dan Informatika juga mengimbau pengusaha seluler rutin mengirimkan pesan Pemilu kepada semua pemilik telepon genggam, sesuai dengan operatornya masing-masing.

Momentum Perubahan

Di tengah apatisme, yang kini perlu dilakukan adalah membangun upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa politisi itu tak semuanya buruk. Pemilu 2009 justru merupakan momentum terbaik bagi bangsa untuk melakukan perubahan.

Pemilih terpelajar, pemilih di perkotaan, atau yang memiliki akses informasi lebih baik semestinya tak lagi mengambil sikap apatis, tetapi justru membantu mendidik masyarakat untuk memilih secara kritis partai politik atau Caleg yang paling baik diantara semua calon yang ada.

Terlebih lagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ruang besar kepada pemilih untuk memilih langsung nama Caleg dalam Pemilu, bukan lagi memilih lambang partai. Dengan bersikap kritis dan tidak apatis, akan kian banyak Caleg berkualitas yang terpilih untuk duduk di DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun DPRD.

Dengan begitu, kita membantu Pemilu menjadi lebih berarti. Pemilu tak sekadar menghambur-hamburkan uang, tetapi benar-benar membawa perubahan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. (Kompas, 10/3/2009). ***

Teknologi Informasi KPU

Pemilu 2009 Gunakan Sistem Lama

JAKARTA – Demi efisiensi anggaran, pada penyelenggaraan Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan pada Pemilu 2004. Sistem TIK juga hanya dipasang pada tingkat kabupaten, tidak sampai tingkat kecamatan seperti Pemilu lima tahun lalu.

Meski begitu, kata Husni Fahmi, Kepala Tim Teknis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk Pendampingan Teknis Teknologi Informasi Pemilu 2009, Minggu (15/3), peningkatan kapasitas dan sistem pengamanan dilakukan pada jaringan TIK Pemilu 2009.

Untuk keandalan dan keamanan sistem pengiriman data digunakan router berkapasitas 45 megabit per detik atau 9 kali lipat daripada TI Pemilu 2004. Selain itu, pada sitem pengaman Firrewall ditambahkan IDPS (instruction detection and prevention systems).

Akses internet untuk penyampaian hasil Pemilu 2009 kapasitasnya ditingkatkan dua kali lipat dibandingkan dengan sistem TI Pemilu 2004.

Husni mengatakan, pihaknya juga telah mempersiapkan rancangan contingency plan, menghadapi gangguan sistem TI.

Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar mengatakan, pihaknya menugaskan 25 pakar TI untuk membantu KPU mulai dari mengevaluasi pengadaan sistem TI, supervisi teknis, pengujian dan penjelasan kerangka kerja sistem TI. Pada Pemilu 2004 BPPT hanya menugaskan tiga peneliti dan perekayasa.

Dalam kaitan teknologi informasi, pihak Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu menerangkan, jaringan internet belum terpasang di semua lini. Sehingga, sampai dengan Senin(16/3), untuk sementara semua komputer yang ada di KPU Kabupaten Indramayu masih belum terpasang internet. Konon, akan diupayakan secepatnya sebelum ramainya kampanye terbuka partai politik peserta Pemilu 2009. (YUN/Kompas/Satim) ***

Jadwal Kampanye Parpol di Indramayu Tahun 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAMAYU

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009

Lowongan Kerja Pertamina

Demo Arad Mengusung Kafe Pendopo Indramayu

Aliansi Rakyat Anti Dibohongi (Arad)

Berdemo “Tutup Mulut” Dengan Uang

INDRAMAYU – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) calon anggota legisltaif 2009, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat “digoyang” aksi unjuk rasa dari beberapa aliansi. Setelah aliansi tujuh partai politik peserta Pemilu 2009 menggelar aksi demonstrasi, lalu muncul lagi aksi unjuk rasa rastusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Anti Dibohongi (Arad).

Yang memicu warga tertarik untuk menyaksikan aksi demonstrasi ratusan massa itu, konon, karena para pengunjuk rasa dari barisan Arad, Kamis (5/3), semuanya melakukan aksi tutup mulut dengan lembaran uang kertas. Mereka berbaris dan berorasi sambil membentangkan sejumlah sepanduk dan poster ramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Indramayu, Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Markas Polisi Resor Indramayu.

Kritikan “pedas” para pengunjuk rasa dari Arad itu dialamatkan kepada sejumlah lembaga yang ada di Kabupaten Indramayu. Tak hanya aparat penegak hukum yang dikritik pedas, namun kyai dan insan pers pun ikut terkena getahnya. Spanduk dan poster-poster yang dibentangkan para demonstran tampaknya berisi kalimat-kalimat “gugatan” terhadap sejumlah institusi agar menegakkan supremasi hukum di Bumi Wiralodra Indramayu.

Karena dinilai masih lemah dalam penegakkan supremasi hukum, akhirnya para demonstran melakukan aksi gerakan tutup mulut menggunakan uang kertas sebagai simbol, bahwa demokrasi dan hak azasi di Indramayu telah tiada akibat tertutup uang alias tidak bisa bicara atas banyaknya pelanggaran politik yang dilakukan oleh pihak terkait.

Semuanya dianggap para demonstran merupakan pelanggaran, dan jelas penguasa telah melakukan kontra demokrasi. Dari Sekian deretan kejadian pelanggaran yang ada di Kota Mangga, Arad meminta agar aparat kepolisian mengusut tuntas atas dugaan penistaan agama yang ditengarai dilakukan Bupati Indramayu dalam iklan yang diterbitkan di media massa beberapa waktu lalu. Meski berkaitan iklan itu, Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin telah meminta maaf kepada publik melalui sejumlah media massa.

Selain itu, pengunjuk rasa Arad meminta aparat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dan wewenang oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indramayu dalam mobilisasi massa untuk kepentingan partai politik. Mereka menuntut agar penegakkan supremasi hukum jangan pandang bulu demi tegaknya demokrasi di Indramayu, serta menolak superioritas rezim.

Namun ada yang sedikit “aneh” dalam aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Anti Dibohongi (Arad) itu, sehingga membuat massa yang menyaksikan para demonstran tadi pada mengamati tulisan-tulisan yang dibentangkan dalam poster maupun spanduk yang dibawa para pengunjuk rasa.

Salah satu poster yang dibentangkan pengunjuk rasa Arad bertuliskan “Kafe Pendopo Indramayu”. Mereka mencantumkan rincian daftar harga beberapa kalangan, yakni ulama Rp 500.000, Kyai Rp 500.000, Ormas Rp 500.000, penegak hukum Rp 500.000, dan wartawan Rp 250.000. Namun harga partai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan calon anggota legislatif (Caleg) masih dipertanyakan pengunjuk rasa dari Arad.

Namun ratusan massa pendemo yang mengatasnamakan diri Arad itu tidak mendatangi gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Padahal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Bambang Rasio Guno (Dudung) mengatakan, dirinya sudah siap untuk menyambut kedatangan massa pengunjuk rasa itu, dan ingin mengetahui aspirasinya seperti apa.

“Tapi rupanya, para pengunjuk rasa batal datang ke gedung DPRD ini. Padahal, saya atas nama unsur pimpinan wakil rakyat di DPRD Indramayu sudah siap untuk menampung aspirasi para pengunjuk rasa itu,” katanya. ( Satim)***

Pengumuman Lelang Pemerintah Kab. Indramayu

PENGUMUMAN LELANG
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2009

Demo AKSI Bela Yance

Demo Perlawanan Kuwu Seluruh Indramayu

AKSI Bela Yance

Demi Kondusifitas Indramayu

INDRAMAYU – Ekses dari reaksi lawan-lawan Partai Golkar yang dianggap menyerang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) tampaknya masih berlanjut. Belum ada tanda-tanda sampai kapan “memanasnya” suhu politik di Kota Mangga itu bakal “dingin” kembali. Muncul pula aksi unjuk rasa tujuh partai politik Peserta Pemilu 2009 kepada Panwaslu yang meminta agar mengusut tuntas dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Yance, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu.

Yang paling lantang menuding Yance telah melakukan kampanye terselubung adalah Ruswa SAg, Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu. Dalam pernyataan sikapnya kepada sejumlah media massa elektronik dan media cetak dan telah disiarkan beberapa kali oleh sejumlah televisi swasta, Ruswa mengatakan, bahwa Bupati Indramayu dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar ini dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu 2009.

Ruswa beranggapan, berdasarkan bukti rekaman video berdurasi sekitar 3 menit itu, Yance dinilai telah berkampanye untuk kepentingan partainya dihadapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dan wilayah Kecamatan Lohbener yang bertema silaturahmi dan pembinaan PNS pada Februari 2009 itu. Pernyataan Ruswa ini disiarkan beberapa televisi swasta, berbagai media massa cetak dan elektronik lainnya, seperti radio dan jaringan internet.

Namun sejumlah kader partai berlambang pohon beringin menolak keras tuduhan itu. Jumat (27/2) sejumlah wartawan dari berbagai media massa diundang untuk jumpa pers di “gedung kuning” DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu di Jalan Olahraga Indramayu. Rupanya, pihak DPD Partai Golkar Kota Mangga itu sudah menyiapkan tim pengacara yang siap melakukan “perlawanan” berupa gugatan balik terhadap lawan-lawan politik yang dianggap menyerang Yance.

“Kami akan melakukan gugatan balik terhadap para pemimpin partai politik yang menyerang pimpinan Partai Golkar Indramayu. Sejumlah meteri gugatan balik telah kami siapkan,” kata H. Mahfudin SH, pengacara DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu dan juga calon anggota legislatif Partai Golkar Daerah Pemilihan Indramayu I kepada pers.

Mahfudin juga menolak keras Partai Golkar Indramayu berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa partai lain yang dianggapnya telah “menyerang” kewibawaan Yance selaku pimpinan Partai Golkar Indramayu. “Meski di pusat seandainya mau berkoalisi dengan PKS, namun di Indramayu kami tetap menolaknya,” tandas Mahfudin.

Berikutnya, hanya rentang waktu dua hari, Senin (2/3), muncul kembali aksi unjuk rasa sekitar seribuan massa yang sempat memacetkan sejumlah ruas jalan di jantung kota Indramayu. Para demonstran itu itu mendatangi DPRD Indramayu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu dan Kantor Panwaslu Indramayu. Aksi kali ini, konon, dimotori Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI) yang kabarnya sengaja menggelar aksi tandingan untuk mendukung kepemimpinan Yance selama dua periode memimpin Kabupaten Indramayu (2000-2005 dan 2005-2010).

AKSI menilai, selama delapan tahun Yance memimpin Indramayu dianggap berhasil dalam membangun daerahnya. Dijelaskan dalam press release AKSI yang dibagi-bagikan kepada wartawan dan massa lainnya dijelaskan, Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) sendiri menolak keras bila kehadirannya di Kecamatan Pasekan seperti dalam kasus “video” sebagai ajang kampanye partainya.

AKSI berdalih, sebagai pemimpin daerah, Bupati Yance mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap PNS untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di wilayah kerjanya. “Tidak benar kalau Pak Yance dituduh kampanye negatif (black campanye),” ujar H. Sumadi, Ketua Umum AKSI seperti banyak diucapkan para pengunjuk rasa. ( Satim ) ***

PERNYATAAN SIKAP

ASOSIASI KUWU SELURUH INDRAMAYU

Kami, Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI), menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menolak anggapan bahwa Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) dalam rangka Kunjungan Kerja dan Pembinaan Pegawai di beberapa kecamatan sebagai ajang kampanye. Karena fakta di lapangan, langkah pemimpin kami (Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (Yance)) selama ini, termasuk menjelang Pemilu 2009, hanya berorientasi pada pembinaan dan motivasi masyarakat untuk menjaga kebersamaan dengan pemerintah dalam mewujudkan Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera (REMAJA). Sehingga tuduhan pelanggaran Pemilu kepada Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) itu kami anggap tendensius dan subyektif untuk menjatuhkan kredibilitas pemimpin daerah kami demi kepentingan politik pragmatis menghadapi Pemilu 2009.

2. Meminta kepada penyelenggara Pemilu 2009, baik itu KPU maupun Panwas di semua tingkatan untuk bersikap proporsional dan profresional dalam menjalankan tugasnya sesuai UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Sehingga intimidasi dan intervensi parpol-parpol untuk menyudutkan parpol tertentu demi kepentingan politik pragmatisnya, tidak terakomodir demi menjaga kondusifitas daerah dan kelangsungan pembangunan.

3. Semua pemimpin partai politik (Parpol) peserta Pemilu di Indramayu diserukan untuk memiliki komitmen bersama untuk memelihara perdamaian dan kondusifitas daerah melalui persaingan secara sehat menghadapi Pemilu 2009.

4. Mengajak semua lapisan masyarakat di Kabupaten Indramayu untuk bersama-sama melakukan “Perlawanan” terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, serta mengancam terjadinya gejolak sosial di tengah masyarakat. Warga masyarakat termasuk berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pemilu 2009, harus dapat mengedepankan terciptanya suasana damai agar jalannya Pemilu di Indramayu ini dapat berlangsung sukses tanpa ekses.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan semangat kebersamaan dalam rangka menjaga kondusifitas daerah dan kelangsungan pembangunan demi terwujudnya masyarakat Indramayu Remaja.

Indramayu, 02 Maret 2009

Ketua Umum

Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu/AKSI

H. S U M A D I

Harapan Daerah Pada KTT ASEAN Ke-14

KTT ASEAN Ke-14

Secercah Harapan

Untuk Pembangunan Daerah

INDRAMAYU – Sebagai masyarakat yang ada di daerah, semuanya mengharapkan agar program-program pembangunan dari pusat bisa dirasakan masyarakat secara merata di semua daerah. Jangan sampai ada daerah terisolir, sehingga butuh terobosan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena masyarakat sudah semakin cerdas, bahwa meski sudah otonomi daerah namun masih “payah” jika harus membangun dengan dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Aliran dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tampaknya masih menjadi tumpuan dan gantungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Meski tahun 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu sudah mencapai Rp 1 triliun lebih, namun pada kenyataannya PAD Kota Mangga Indramayu itu masih “memble”. Untuk belanja daerah saja tidak cukup.

Sehingga tetap membutuhkan terobosan baru untuk membangkitkan pendanaan Kabupaten Indramayu. Untuk langkah jauhnya, Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Sabtu (28/2) dan Minggu (1/3) banyak pihak berharap agar pertemuan para pemimpin ASEAN itu bisa mendorong kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah, termasuk masyarakat Kabupaten Indramayu.

Sejumlah harapan masyarakat yang mengharapkan kesejahteraan, rupanya telah menjadi impian warga di seluruh dunia. Masalahnya, tak sedikit pula potensi yang dimiliki daerah tidak mampu digali oleh pemerintah daerahnya. Pemerhati ekonomi dan keuangan, Rhinto FRB mengatakan, KTT ASEAN ke-14 semoga mampu menjadikan Indonesia sebagai daerah yang tangguh dalam perekonomiannya.

“Kalau perekonomian Indonesia tangguh, rakyat kita Insya Allah akan sejahtera. Dampaknya, kesejahteraan itu akan dinikmati pula oleh masyarakat di daerah. Namun daerah perlu dibangkitkan dengan masuknya sejumlah investor untuk membangkitkan perekonomian daerah. Ini butuh kesungguhan para pemimpin daerah dalam memimpin daerahnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan tingkat tinggi para pemimpin ASEAN ke-14, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono lebih fokus pada kerja sama ekonomi untuk mengatasi krisis. Indonesia akan mendorong apa yang bisa dilakukan ASEAN secara kolektif setelah menyusun kebijakan internal di setiap negara anggota.

Di akhir pertemuan, para pemimpin ASEAN akan menandatangani sejumlah dokumen sebagai pertemuan. Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peta Jalan bagi Komunitas ASEAN (2009 – 2015), cetak biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN, serta Deklarasi Bersama Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di ASEAN.

Para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-14 Tahun 2009 di Cha-am Hua Hin, Thailand, Sabtu (28/2) dihadiri Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri (PM) Laos Bouasone Bouphavanh, Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung, Perdana Menteri (PM) Myanmar Thein Sein, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan. (AP/REUTERS/Kompas/Satim) ***

Alun-alun Kabupaten Indramayu

Pemandangan Sekitar Alun-Alun Indramayu

ALUN-ALUN INDRAMAYU SEDIKIT BERUBAH WAJAH

- Wajah sekitar Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sedikit berubah wajah sejak tahun 2008. Pagar Alun-Alun dilapis lagi dengan pintu masuk diwarnai dengan tugu perahu di setiap pintu masuk maupun pintu keluar dari Pendopo Pemkab Indramayu.

Perubahan lain, di dekat jembatan (dulu jembatan gantung) dibangun Pos Polisi meski belum rampung 100%. Pagar Mesjid Agung Indramayu pun dirombak, meski penambahan pagar Alun-Alun itu berdampak semakin menyempitnya halaman parkir Mesjid Agung Indramayu.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, Ir. H. Sofyan Effendi mengatakan, bahwa perubahan wajah pagar Alun-Alun itu merupakan keinginan Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin yang ingin memberikan pencitraan tersendiri bagi perwajahan seputar lingkungan Pemkab Indramayu menjelang berakhirnya masa jabatan Yance (begitu sapaan akrab H. Irianto MS Syafiuddin) pada tahun 2010 mendatang.

Meski tersiar rumor, bahwa dilapisnya pagar yang mengelilingi Alun-Alun Indramayu itu, konon, untuk lebih terjaganya keamanan seputar lingkungan Pemkab Indramayu. ( Satim ) ***

Target Golkar Indramayu

Target Kemenangan Partai Golkar Indramayu

Hadiah Golkar Bagi

Yang Bisa Kejar Target 70%

INDRAMAYU – Di depan pintu Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jumat (27/2), terpampang pengumuman tentang pengunduran jadual pengumuman pemenang undian berhadiah bagi masyarakat yang telah mengantongi kupon undian berhadiah dari Partai Golkar.

Dalam pengumuman itu tertulis, para pemenang undian rencananya akan diumumkan Februari 2009. Namun diduga karena sesuatu hal, sehingga waktu pengundian diundur sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hanya di kertas pengumuman itu tertulis, pemenang undian berhadiah dari Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang kuponnya bergambar Partai Golkar No. 23 dengan menampilkan sejumlah gambar para calon anggota legislatif “pohon beringin” sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing, konon, para pemenangnya akan diumumkan di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Jalan Olahraga Indramayu.

Hadiah yang dipajang setiap hari di depan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu berupa tiga buah sepeda motor berwarna kuning, dan sebuah becak bercat kuning serta bergambar Partai Golkar No. 23. “Aja klalen contreng No. 23 Partai Golkar”, begitu bunyi tulisan dalam spanduk yang tak jauh dari deretan hadiah Partai Golkar tersebut.

Nah, Wasnadi dan Asep, massa yang sengaja datang ke DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jumat (27/2) sore, mereka memperlihatkan target-target pencapaian kemenangan partai berlambang pohon beringin itu. Ada tulisan 50%, 60%, dan 70% di tiga buah sepeda motor yang dipajang di kantor bercat kuning itu. (Satim)***

Dana Stimulus Fiskal Infrastruktur

Tekan Pengangguran Dengan

Dana Stimulus Fiskal Infrastruktur

Ritual Adat Ngarot Desa Lelea Kab. Indramayu

INDRAMAYU – Para petani di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat hingga kini mengharapkan, agar pemerintah lebih serius untuk memerhatikan jaringan pangsa pasar terhadap produk-produk pertanian mereka. Selain itu, pemerintah juga harus selalu memerhatikan faktor-faktor yang menunjang produktivitas pertanian, seperti normalisasi saluran air, jalan pertanian, ketersediaan obat-obatan pertanian yang terjangkau, serta ketersediaan pupuk yang harga pembeliannya sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketetapan pemerintah.

“Harapan-harapan seperti itulah yang selalu didambakan para petani kita,” kata Masudin (59), pemerhati sektor pertanian di Indramayu, Kamis (26/2).

Menurutnya, keberadaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu berikut Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian harus menampilkan hasil-hasil programnya yang mampu membangkitkan sektor pertanian yang ada di Kota Mangga Indramayu. Sehingga para petani tidak ragu-ragu untuk mengembangkan sektor agribisnis selain menanam padi.

Masudin menyambut gembira ketika mendengar pemerintah pusat siap mengucurkan dana stimulus fiskal untuk sektor pertanian 2009 dalam rangka mengurangi ledakan pengangguran di pedesaan. Seperti diberitakan Kompas, Kamis (26/2), pemerintah DPR RI menyepakati kanaikan stimulus fiskal untuk mengantisipasi krisis perekonomian global dari Rp 71,3 triliun menjadi Rp 73,3 triliun. Stimulus ini diharapkan bisa menyerap 2,4 juta tenaga kerja.

Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (25/2), dari 2,4 juta tenaga kerja itu, sekitar 110.000 diantaranya merupakan penganggur yang akan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK).

Dana stimulus fiskal 2009 untuk Departemen Pertanian Rp 750 miliar (untuk jalan usaha tani). Namun demikian belum jelas, berapa besaran dana stimulus fiskal untuk membiayai sektor pertanian di Kabupaten Indramayu ? “Saya beluam tahu secara persis,” kata H. Agah, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu.

Data Panitia Anggaran DPR RI menunjukkan, bahwa dana stimulus fiskal tersebut dialokasikan ke sejumlah departemen. Jatah Departemen Pekerjaan Umum (PU) diperbanyak, semula Rp 3 triliun menjadi Rp 5,574 triliun. Departemen Perhubungan Rp 2,028 triliun, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,272 triliun, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp 400 miliar, Departemen Perdagangan serta Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp 590 miliar (untuk infrastruktur pasar, sedangkan Departemen Tenaga Kerja Rp 400 miliar (untuk BLK).

Dana stimulus fiskal juga dialokasikan untuk subsidi senilai Rp 485 miliar, obat generik Rp 350 miliar, serta penyertaan modal negara ke Askrindo Rp 500 miliar. “Dana stimulus fiskal itu dirancang untuk mengurangi ledakan pengangguran akibat krisis ekonomi global,” tandas Suharso. (OIN/ Kompas/ Satim ) ***

Bangunan Cagar Budaya Lumbung Padi

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Lumbung Padi Desa Singaraja

Nyaris Roboh

INDRAMAYU – Sudah hampir setengah abad bangunan “lumbung padi” di Desa Singaraja, Kecamatan, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat belum tersentuh rehablitasi/ perbaikan dari pemerintah. Keberadaan lumbung padi yang pernah menyimpan banyak sejarah sebagai tempat penyimpanan bahan pangan seperti padi untuk mengantisipasi kelaparan yang ada di Desa Singaraja itu, kini mengalami rusak parah. Sejumlah kayu penyangganya yang terbuat dari pohon jati, banyak yang keropos karena dihantam kebocoran kalau hujan deras.

Gentingnya pun sudah banyak yang pecah. Sedangkan pagarnya sudah pada lapuk, sehingga lebih mengesankan sebagai bangunan yang nyaris roboh. Padahal, lumbung padi itu merupakan salah satu peninggalan sejarah dan termasuk bangunan cagar budaya yang dimiliki warga Desa Singaraja, Indramayu. Namun pemerintah tampaknya belum berniat untuk memperbaiki, merawat dan melestarikan bangunan kuno yang mengandung nilai sejarah tersebut.

Bangunan Lumbung di Desa Singaraja Kec./Kab. Indramayu

Lumbung padi milik pemerintahan Desa Singaraja, Kabupaten Indramayu itu, konon, dibangun sekitar tahun 1921. Pada beberapa tahun kemudian memang ada beberapa kali perbaikan. Namun setelah itu, kini sudah hampir setengah abad belum pernah direhabilitasi.

Kuwu Singaraja, Saefudin mengatakan, pihaknya mengharapkan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat turun tangan mau memberikan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya yang dimiliki desanya itu. Ia sadar betul kalau bangunan cagar budaya itu patut dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

“Kalau tidak ada alokasi dana yang memadai untuk perbaikan lumbung padi desa kami ini, ada kemungkinan bangunan lumbung padi ini roboh dan rata dengan tanah. Mudah-mudahan, pemerintah mau mendengar harapan saya itu,” kata Saefudin di kantornya, Rabu (25/2).

Dari pemantauan Tim Ekspedisi Humaniora dan Gabungan Tim Ekspedisi Jejak Sejarah Tabloid Berita ToeNTAS News yang melakukan penelusuran jejak sejarah Indramayu sejak 2008 – 2009 menyebutkan, bahwa bangunan lumbung padi Desa Singaraja Indramayu lokasinya tak jauh dari rumah orangtua istri Bupati Indramayu, Ny. Hj. Anna Sophana Irianto MS Syafiuddin di sekitar Kantor Kuwu Singaraja, Kecamatan Indramayu. ( Satim ) ***

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Eks Gedung Karesidenan

Eks Gedung Pengadilan Negeri Indramayu dan Eks Patok Galangan Kapal Pelabuhan Indramayu

Bangunan Cagar Budaya Indramayu

Banyak Yang “Berantakan”

INDRAMAYU – Memperihatinkan. Begitulah kondisi sejumlah bangunan Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Meski negeri ini sudah memberlakukan adanya Otonomi Daerah, namun pada kenyataannya segala macam pembangunan belum semuanya menyentuh sejumlah Cagar Budaya yang ada daerah bersangkutan.

Tampaknya, pemerintah daerah belum berdaya untuk merehabilitasi sejumlah bangunan kuno yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Inilah sebuah kenyataan yang ada di Kabupaten Indramayu. Akibatnya, hanya sebagian kecil saja yang bangunan bersejarah yang dipelihara, selebihnya terkesan berantakan dan “dibiarkan” merana tanpa sentuhan pemeliharaan yang tetap memegang teguh nilai estetika, historis, serta mengacu pada kajian para ahli arkeolog di negeri ini.

Hasil pemantauan Tim Ekspedisi Jejak Sejarah Indramayu yang dipelopori Tabloid Berita “ToeNTAS” News menyimpulkan, sejumlah bangunan bersejarah terlantar dan berantakan. Pemerintah tampaknya belum peduli terhadap keberadaan “saksi-saksi bisu” sejarah dari perjalanan bangsa ini.

Bangunan Cagar Budaya yang terkesan “berantakan” di wilayah Kabupaten Indramayu hingga tahun 2009, diantaranya Eks Residen Cirebon dan eks Markas Tentara Belanda di Desa Penganjang, Kecamatan Sindang berikut sejumlah bangunan yang ada di sekitarnya.

Kemudian bangunan eks Kawedanan Jatibarang, eks Stasiun Kereta Api dan kawasan sekitarnya di Kelurahan Margadadi, Paoman, Desa Telukagung, dan Jatibarang, Indramayu, gedung eks Pengadilan Negeri Indramayu (samping Pendopo) dan kawasan sekitarnya, eks Kantor Penerangan Indramayu pada masa lalu, eks Markas Komando Militer (Kodim) 0616 Indramayu dan sejumlah bangunan sekitarnya di komplek Randu Gede (dekat rumah pribadi Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin), eks perlindungan Jepang di Desa Karangsong Indramayu, eks perlindungan para pejuang kemerdekaan di Blok Waledan Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Indramayu, serta masih ada sejumlah bangunan Cagar Budaya lainnya. ( Satim )***

Penyandang Cacat Silaturahmi dengan H. Uryanto Hadi

Ratusan Penyandang Cacat

Silaturahmi dengan Haji Uryanto

INDRAMAYU – Tidak aneh kalau kalangan para penyandang cacat fisik di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat begitu dekat dengan H. Uryanto Hadi. Konon, karena para kalangan yang cacat risik itu merasa selalu diperhatikan, bahkan selalu dibantu Haji Ur (begitu sapaan akrabnya) dalam beberapa hal ketika mereka tengah membutuhkan pertolongan kepadanya.

“Kami banyak dibantu oleh Pak Haji Uryanto. Wajar kalau kami lebih dekat dan lebih mengenalnya. Kaki palsu saya ini berkat langkah dan kebijakan Pak Haji Ur. Kalau kaki palsu saya ini harus beli sendiri, saya punya duit darimana. Solusinya ya melalui Pak Haji Uryanto Hadi,” kata Suparman (35), salah seorang penyandang cacat kaki kanan yang terpaksa diamputasi gara-gara kecelakaan lalu-lintas beberapa tahun lalu.

Pengakuan seperti suparman itu ternyata diamini oleh ratusan para penyandang cacat lainnya, Sabtu (21/2) di halaman Posko Pemenangan Partai Gokar H. Uryanto Hadi di Jalan Letnan Wargana-Sekober Indramayu. Menurut para penyandang cacat lainnya, Haji Ur layak untuk duduk kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

“Oleh karena itu, kami dengan sepenuh hati untuk mendukungnya di Pemilu Legislatif 2009 ini. Semoga Pak Haji Ur memperoleh suara terbanyak di Dapil I Indramayu demi kemenangan Partai Golkar pula,” ungkap Ny. Samini (65), warga Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Baik Suparman maupun Ny. Samini bersama ratusan warga penyandang cacat dan warga jompo dari wilayah Kecamatan Sindang, Lohbener, Cantigi, dan Arahan datang ke Posko Haji Uryanto Hadi, konon, hanya untuk bersilaturahmi dan menyampaikan berbagai program dan usulan demi kelangsungan hidupnya di masa-masa mendatang. Biarpun cacat, namun mereka berdalih sama-sama memiliki hak suara untuk Pemilu 2009 dan Pemilihan Presiden 2009.

Setelah berkomunikasi langsung dengan Haji Ur yang mengantongi Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) I Indramayu dari Parti Golkar untuk pencalonan kembali anggota DPRD Kabupaten Indramayu, ratusan para penyandang cacat dan warga jompo tadi pulang ke rumahnya masing-masing.

Namun sebelum itu, Haji Ur, seorang tokoh pengusaha dan juga Ketua Gapensi Indramayu ini memberikan bantuan langsung kepada Yitno, Ketua YPAC Indramayu disaksikan Dadang Hermawan, Dewan Penasehat YPAC dan ratusan anggotanya. “Semoga bantuan ini sangat bermanfaat bagi anggotanya. Saya titip, semoga amanah ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Swt,” pinta kader Partai Golkar militan yang banyak makan asam garam di dunia perpolitikan Kota Mangga itu. ( Satim )***