Nasib Buruh Kembali Ditanyakan

Grafis : Kompas, Senin, 3 Mei 2010

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

Nasib Buruh Kembali Ditanyakan

Oleh ANUNG WENDYARTAKA

Sampai saat ini belum tampak suatu terobosan signifikan terhadap perbaikan nasib buruh di negeri ini. Di satu sisi, hak-hak dasar yang dimiliki kaum buruh masih dirasakan kurang memadai. Di sisi lain, para buruh sendiri pun tampak gamang dalam menilai eksistensi mereka.

Kesimpulan semacam ini terungkap dari hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 27-29 April 2010. Terungkap betapa minimnya apresiasi publik terhadap pemerintah dalam soal nasib jutaan pekerja di negeri ini. Tidak kurang dari dua pertiga (66,5 persen) responden menilai peran pemerintah dalam hal memberikan jaminan sosial, seperti yang dituntut buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, dianggap masih belum memadai.

Jika dielaborasi, semua ketidakpuasan tecermin dalam penilaian terkait dengan hak-hak dasar buruh. Dalam soal kebijakan penetapan upah minimum, yang selalu menjadi perdebatan antara pekerja dan pemberi kerja, misalnya, tak kurang dari dua pertiga (69,7 persen) responden menilai kiprah pemerintah dalam menentukan upah minimum bagi buruh dianggap masih belum memadai.

Penentuan upah minimum ini memang selalu menjadi persoalan tarik-menarik antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Pengusaha akan selalu berusaha menekan serendah mungkin nilai upah pekerja dengan berbagai alasan, seperti menekan komponen biaya agar produknya bisa lebih kompetitif di pasar atau agar pengusaha tetap bisa menjalankan usaha. Sementara pekerja akan selalu menuntut upah yang layak sesuai dengan ekspektasi mereka. Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, yang saat ini masih dinilai kurang memadai.

Reformasi tak berbuah

Tidak hanya dalam menentukan upah minimum dan memberikan jaminan sosial peran pemerintah dinilai belum memadai oleh publik, tetapi juga dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja. Tampak begitu tinggi proporsi responden (79,9 persen) yang menilai peran pemerintah kurang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran, seperti tenaga kerja Indonesia. Berbagai kasus penipuan, pemerasan, kekerasan, hingga kematian yang acap kali menimpa buruh migran selama ini menjadi bukti rendahnya perlindungan dari pemerintah terhadap mereka.

Penilaian semacam ini tampaknya tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya. Penilaian ketidakpuasan terhadap peran pemerintah dalam proporsi yang tidak berbeda jauh sudah terekam pada bulan Mei 2007. Saat itu hasil jajak pendapat yang dilakukan harian ini juga menampilkan pandangan sekitar dua pertiga bagian responden yang menganggap kurang memadainya upaya pemerintah dalam memperbaiki nasib buruh atau memberikan perlindungan kepada buruh. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan tidak ada perbaikan yang dipersepsikan publik terjadi pada kalangan buruh di negeri ini.

Menjadi lebih ironis jika memandang bahwa ketidakpuasan ini terjadi saat era reformasi tengah berlangsung. Sebagaimana diketahui, awal Mei ini adalah tahun ke-12 peringatan Hari Buruh Sedunia selepas penguasaan rezim Orde Baru yang dinilai tidak bersahabat terhadap gerakan buruh.

Selepas penguasaan rezim lama, terkukuhkan tonggak penting bagi perjalanan gerakan buruh di Indonesia. Bagaimana tidak, pada tahun 1998 pemerintahan Presiden BJ Habibie akhirnya meratifikasi beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tampak pro terhadap gerakan buruh. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi Nomor 87 lewat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi bagi Buruh atau Pekerja.

Kendati sudah 12 tahun buruh menikmati kebebasan dalam berserikat, berbagai kasus pemasungan terhadap serikat buruh dan pengurusnya oleh pengusaha maupun pemihakan pemerintah terhadap kepentingan pengusaha dalam kasus-kasus buruh masih sering terjadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila responden yang menilai pemerintah masih belum memadai dalam menjamin hak dan berorganisasi bagi buruh masih dominan (55,2 persen).

Di sisi lain, kungkungan permasalahan hubungan industrial yang umumnya dinilai merugikan buruh juga masih bermunculan. Pemberlakuan sistem kerja kontrak atau outsourcing, misalnya, yang dilegalkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kini semakin umum berlangsung. Sistem demikian di satu sisi menguntungkan pengusaha karena perusahaan menjadi lebih efisien, dapat mengurangi biaya produksi dengan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya karyawan.

Namun, di sisi lain, buruh dirugikan dengan tidak adanya jaminan status kerja. Hal ini seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa dalam kapitalisme segi pembagian hasil produksi industri, upah ada di satu pihak dan laba di lain pihak. Obyek-obyek materiil yang diproduksi disejajarkan dengan si buruh itu sendiri. Buruh teralienasi dari hasil kerjanya sendiri (Giddens, 1985).

Kegamangan identitas

Apabila di sisi eksternal buruh dinilai kurang mendapat dukungan, kecenderungan yang sama juga tampak di sisi internal buruh sendiri. Saat ini, salah satu persoalan yang menghambat perkembangan gerakan buruh di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran dan solidaritas dari para pekerja sendiri.

Kondisi semacam ini terungkap dari hasil jajak pendapat Kompas. Dari semua responden, yang bekerja hampir 70 persennya, menyatakan bahwa di tempatnya bekerja saat ini tidak terdapat serikat pekerja atau organisasi pekerja. Yang menyatakan telah menjadi anggota serikat pekerja atau organisasi pekerja lain sekitar 23 persen dari seluruh responden pekerja. Ironisnya, ketika ditanya perlu atau tidaknya ada organisasi pekerja di lingkungan kerja mereka, sebagian besar (56,9 persen) responden pekerja menjawab perlu. Alasannya, menurut mereka, organisasi pekerja itu bermanfaat bagi pekerja.

Kondisi ini memang paradoks, di satu sisi pekerja menganggap perlu adanya organisasi pekerja, tetapi di sisi lain justru sebagian besar dari mereka terlihat enggan terlibat menjadi anggota atau pengurus apalagi membentuk serikat pekerja di lingkungan kerjanya. Padahal, dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, pekerja bebas untuk membentuk serikat pekerja walau hanya dengan 10 pekerja.

Gugatan terhadap kesadaran pekerja ini bisa jadi terlihat pula dari masih gamangnya para responden yang bekerja dalam mendefinisikan status mereka. Hasil jajak pendapat ini mengungkapkan sebagian besar (45,2 persen) responden yang bekerja lebih suka mengidentikkan dirinya sebagai karyawan ketimbang sebagai buruh atau pekerja.

(Anung Wendyartaka/Litbang Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 3 Mei 2010 | 03:19 WIB

Tradisi Mretelung dan Bawon Petani Purbalingga

BUDAYA BERTANI

Tradisi Mretelung dan Bawon Petani Purbalingga

Bagi masyarakat pedesaan di Jawa, bertani tidak sekadar mata pencarian, tetapi juga media interaksi sosial. Maka, tak heran, tradisi budaya tertentu tercipta dari interaksi sosial dalam kegiatan bertani. Ini seperti terlihat dalam tradisi mretelung, bawon, dan ngasak saat panen pada masyarakat di Desa Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Dua hari ini, Mbah Wira (80) sibuk di ladang kacang milik Sakup (50), tetangganya. Mbah Wira tak sendiri, ada 10 orang yang membantu memanen kacang tanah di ladang Sakup. Mereka semuanya bertetangga. Mulai dari mencabut kacang dari tanah, mempreteli biji kacang dari akarnya, hingga mengumpulkan hasil panen, semuanya dilakukan tanpa dibayar.

”Ini namanya mretelung. Gotong royong. Dari dulu ya seperti ini. Nanti kalo giliran saya yang panen, yang lain juga membantu,” kata Mbah Wira yang sehari-hari juga bertani.

Mretelung dilakukan sehari, kadang sampai dua hari, tergantung dari luas lahan yang dipanen. Upah yang mereka dapatkan disebut bawon.

”Bawonnya tergantung dari panennya. Kalau panen padi, ya dapat gabah; kalau panen kacang seperti ini, dapatnya kacang. Tapi itu bukan upah, hanya bawon saja,” kata Lastri (55), yang siang itu ikut memanen kacang di ladang Sakup.

Untuk satu orang tenaga panen kacang, Sakup memberikan bawon sebanyak 1,5 kilogram. Kacang sebanyak itu umumnya tidak dijual, tetapi dimakan sendiri oleh para petani itu.

”Lumayan, bisa disimpan. Nanti bisa buat sambal atau untuk camilan,” kata Lastri.

Pada Senin siang itu ladang Sakup ramai. Selain orang yang lagi mretelung, juga ada anak-anak, remaja, orangtua, dan pencari rumput berada di ladang kacang yang barusan dipanen tersebut. Anak-anak, remaja, dan ibu-ibu umumnya mengasak. Ngasak artinya mencari sisa-sisa kacang di dalam tanah yang tak tercabut saat panen. Mereka membawa ranting kayu pendek atau lenthuk (sabit kecil) untuk mengungkit kacang dari dalam tanah.

”Rika nang kana bae sing akeh kacange. Aku nang kene bae, Rin (Kamu ke sana saja yang kacangnya masih banyak. Aku yang di sini Rin),” teriak Markamah (30), kepada anaknya, Rina (10). Ibu dan anak tersebut siang itu menjadi pengasak kacang.

Tiga jam sudah Markamah dan anaknya mengasak kacang di ladang panenan itu. Mereka mengumpulkan setengah tompo (satu tompo berkapasitas 2,5 kilogram) kacang tanah hasil ngasak. ”Enggak dijual kok. Paling nanti digodok, tapi anak saya pengen-nya digoreng. Ya, nanti tergantung dapatnya berapa,” tutur Markamah sambil tersenyum malu.

Menurut Sakup, pemilik lahan, mretelung sudah tradisi turun-temurun. Tujuannya adalah untuk gotong royong. Panenan satu petani seakan menjadi milik bersama, kebahagiaan bersama.

”Orang desa itu kalau satu senang, yang lain juga harus ikut senang. Misalnya, ini saya panen, tetangga-tetangga pun juga kecipratan dapat kacang. Yang punya ternak bisa mengambil rendengnya (daun kacang). Jadi adil,” kata Sakup.

Sakup tak merasa rugi walaupun hasil ngasak para tetangganya mencapai belasan atau bahkan puluhan kilogram. Bagi warga setempat, hal itu biasa.

”Nanti kalau tetangga saya yang panen, saya pun juga membantu juga. Bisa apek (dapat) kacang juga. Memang adatnya begitu,” tandas dia.(M Burhanudin)***

Source : Kompas, Sabtu, 9 Januari 2010 | 02:56 WIB

Problem Sosial Melatari Perusakan Pohon Kayu Putih di Kawasan Perum Perhutani KPH Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Produksi Daun Kayu Putih Perum Perhutani KPH Indramayu Mengalami Kenaikan Mencapai 52 Ton

Produksi Naik 20 Persen

Perbaikan Kualitas Daun Dongkrak Produksi Kayu Putih

INDRAMAYU - Volume produksi biang (sari) minyak kayu putih oleh Perum Perhutani Indramayu dipastikan meningkat hingga 20 persen tahun ini ketimbang 2008. Peningkatan itu berkat perbaikan kualitas dan kuantitas daun kayu putih.

Hingga pekan pertama November 2009, produksi biang minyak kayu putih di tiga pabrik yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu mencapai 52 ton. Padahal, pada periode Januari-Oktober 2008, produksi hanya berkisar 40 ton, dan hingga akhir 2008 hanya 48,2 ton.

Menurut kepala pabrik Iwan Kurma, sampai akhir tahun ini, dipastikan produksi biang minyak kayu putih bisa mencapai 60 ton. Optimisme itu sesuai volume rata-rata produksi yang berkisar 1,5 ton per hari, November ini. "Tahun ini kenaikan produksinya signifikan, sampai 20 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Iwan, Kamis (12/11).

Administratur Perum Perhutani KPH Indramayu Budi Shohibudin menambahkan, perbaikan kualitas dan kuantitas daun kayu putih berperan besar dalam peningkatan produksi. Menurut Budi, daun kayu putih tahun ini jauh lebih matang sehingga bisa menghasilkan biang minyak dengan kualitas optimal.

Selain faktor kualitas, jumlah pasokan daun kayu putih ke pabrik juga meningkat tahun ini. Hingga Oktober 2009, pasokan daun mencapai 6.907 ton, jauh lebih banyak daripada periode yang sama tahun lalu, yang hanya berkisar 5.500 ton.

Rendemen biang minyak kayu putih tahun ini pun lebih baik daripada 2008, yaitu dari 0,73 persen (2008) menjadi 0,78 persen (1 ton daun kayu putih menghasilkan 7,8 kilogram biang minyak). Makin tinggi rendemen, biang minyak kayu putih yang dihasilkan akan lebih banyak. "Rendemen itu dipengaruhi umur daun, kualitas pengolahan, dan efisiensi mesin penyulingannya," kata Budi.

Soal efisiensi mesin, diakui bahwa mesin di ketiga pabrik penyulingan daun kayu putih sudah tua dan perlu diremajakan. Sebab, peningkatan produksi per tahun yang di atas 60 ton mensyaratkan mesin penyulingan berusia muda agar mampu meningkatkan rendemen dan tidak boros. Terlebih, ketika pergantian musim, November-Desember, rendemen cenderung turun sampai 0,65 persen.

Masalah sosial

Luas lahan tanaman kayu putih di wilayah KPH Indramayu mencapai 10.200 hektar, yang ditanami dengan sistem tumpang sari. Di sela-sela tanaman itu, warga di sekitar hutan menanam padi. Rata-rata, jika tidak terjadi gangguan, 1 hektar lahan yang terdapat 1.600-an pohon kayu putih tua mampu menghasilkan 4,9 ton daun.

Namun, produktivitas masing-masing lahan tidak sama. Sebab, sering terjadi perusakan pohon, yang disengaja ataupun tidak, oleh petani yang pengolah lahan tumpang sari. Perebutan lahan garapan tumpang sari antar kelompok petani, hingga jual beli lahan tumpang sari oleh oknum petani, adalah problem sosial yang melatari perusakan pohon kayu putih.

Masyarakat belum paham, kayu putih bisa menjadi komoditas unggulan baru Indramayu. "Jika produktivitas lahan bagus, ada bagi hasil yang akan diberikan Perhutani kepada petani. Tapi, kebanyakan petani tak sabar dan suka cuek sehingga pohon kayu putih mati atau rusak terbakar," ujar Budi. (THT)***

Source : Kompas, Jumat, 13 November 2009 | 11:11 WIB

Kisah Rumah Adat Kampung Naga Yang Tahan Gempa

KEARIFAN LOKAL

Rumah Adat Kampung Naga

Tahan Gempa hingga 10,6 SR?

"Rumah ini saya bangun tahun 1993. Ketika itu, yang penting saya punya rumah yang bisa ditinggali keluarga. Masa mau terus tinggal dengan orangtua. Itulah sebabnya, saya tidak begitu memerhatikan konstruksi bangunan rumah saya," tutur Ahmad Sadili (42).

Bangunan rumah milik pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah di Desa Sindangasih, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, itu pun tidak memiliki kolom beton, slup, dan balok. Tidak mengherankan, akhirnya ketika gempa mengguncang Tasikmalaya dua bulan lalu, rumah tersebut rusak berat dan sebagian bangunannya tidak layak huni lagi.

Menurut Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat Pon S Purajatnika, mayoritas bangunan rumah yang roboh terkena gempa baik Tasikmalaya dan Sumatera Barat adalah bangunan yang didominasi material bata merah. Bangunan tersebut tidak memiliki struktur bangunan seperti slup fondasi, kolom, dan balok pengikat. Oleh karena itu, ketika diguncang gempa, bangunan seperti itu otomatis roboh.

Ada baiknya apabila kita belajar pada kearifan lokal masyarakat adat dalam membangun rumah, misalnya mengadaptasi rumah panggung di Kampung Naga, Tasikmalaya. Pon mengatakan, berdasarkan pendapat para ahli, rumah panggung di Kampung Naga bisa tahan gempa hingga 10,6 skala Richter (SR).

"Buktinya, ketika ada dua rumah di Kampung Naga yang digeser sepanjang 20 meter dan diputar posisinya 180 derajat, bentuk rumahnya tidak rusak. Itu menunjukkan bahwa kaitan balok dan kolom pada bangunan sangat rigid. Padahal, ketika didorong, digeser, dan diputar oleh puluhan orang, itu sama saja dengan getaran gempa yang mungkin sampai 10 skala Richter," tutur Pon.

Merespons getaran

Juru Kunci Kampung Naga Ade Suherlin mengatakan, bangunan rumah ibarat badan kita. Ada bagian kaki, badan, dan kepala. Pada rumah panggung di kampung adat selalu ada batu penyangga sebagai kaki, bangunan rumah dari kayu dan bambu yang ibarat badan, dan atap sebagai kepala. Sementara pada rumah modern, yang ada hanya badan dan kepala karena fondasi sebagai kaki justru tertanam di dalam tanah.

Bentuk tersebut, menurut Ade, tidak seimbang. Karena itulah, ketika digoyang gempa, bangunan yang tidak seimbang itu rentan ambruk. Pon menambahkan, dari sisi arsitektural, bangunan rumah adat Kampung Naga simetris. Hubungan antara kaki dan badan adalah hubungan sendi. Akibatnya, bangunan bisa merespons getaran dengan elastisitas yang tinggi. Belum lagi atapnya yang berupa ijuk atau sirap relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan atap genteng.

Arsitektur bangunan di kampung adat, misalnya Kampung Naga, sangat mungkin diadopsi pengembang dalam membangun kompleks perumahan modern di lingkungan tropis seperti Indonesia. Pola berpikir yang menyatakan bahwa rumah dari kayu dan bambu sudah ketinggalan zaman dan kampungan serta rumah tembok adalah modern harus mulai sedikit diubah. Kita bisa belajar banyak dari cara hidup warga adat yang arif. (Adhitya Ramadhan)***

Source : Kompas, Rabu, 11 November 2009 | 11:46 WIB

Illustasi : Rumah Adat Kampung Naga. (Foto : peetakon.wordpress.com & Jabarprov.go.id)

Cegah Pengangguran ! Semangat Kewirausahaan Sangat Penting

30 Persen Sarjana Menganggur

Tanamkan Niat Wirausaha sejak Usia Dini

BANDUNG - Setiap tahun Kota Bandung menghasilkan sekitar 25.000 sarjana, tetapi 7.500 orang atau 30 persennya tidak terserap dunia kerja. Mereka kemudian menjadi pekerja sektor informal, seperti tukang ojek, buruh bangunan, dan penjaga toko.

"Penyebab tingginya angka sarjana yang tak terserap dunia kerja karena semangat berwirausaha mereka masih rendah. Karena itu, kewirausahaan harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah, tak hanya pada perguruan tinggi, tetapi sejak taman kanak-kanak," kata anggota Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat Iwan Gunawan, Senin (9/11) di Bandung.

"Program itu perlu diaplikasikan pemerintah. Selain itu, pusat inkubasi bisnis juga harus lebih gencar dibangun," ujar Iwan. Sangat tinggi

President Universitas Ciputra Entrepreneurship Center Antonius Tanan mengatakan, angka sarjana dari Bandung yang tidak terserap dunia kerja itu sudah sangat tinggi. Dunia kerja tidak dapat menyerap semua sarjana baru.

Oleh karena itu, semangat kewirausahaan sangat penting ditanamkan kepada generasi muda. Antonius tidak dapat menyebutkan jumlah sarjana di Bandung yang bekerja di sektor informal. Meski demikian, satu dari tiga tukang ojek di Jakarta adalah sarjana dapat menjadi gambaran.

Menurut dia, penyediaan lapangan kerja yang tidak memadai juga menyebabkan tenaga ilegal di luar negeri membeludak. Di Washington DC, Amerika Serikat, terdapat sekitar 5.000 tenaga kerja Indonesia dan lebih dari 80 persen di antaranya ilegal.

"Saya pikir kurang dari 10 persen orangtua yang menginginkan anaknya jadi pengusaha. Malah sebagian besar mahasiswa mau jadi pegawai negeri," katanya.

TKI berkurang

Sementara itu, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jabar yang dikirim ke luar negeri cenderung menurun sejak pertengahan tahun 2009. Penurunan itu disebabkan pengiriman TKI yang semakin sulit akibat banyak masalah ketenagakerjaan di negara tujuan.

Pengelola PT Maju Mapan Sejahtera Group, Sudarmono, mengatakan, sebelum Juli 2009 ia mengirimkan lebih kurang 15 TKI per bulan. Mereka dipekerjakan, antara lain, di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Kuwait, dan Arab Saudi.

Kini perusahaan tersebut nyaris tidak mengirimkan TKI. Pengiriman TKI paling sulit adalah ke Malaysia dan Timur Tengah. Proses pengiriman pekerja kian ketat karena beragam kasus, terutama penganiayaan TKI oleh majikannya.

Menurut Sudarmono, sudah banyak perusahaan jasa TKI di Jabar yang tutup karena sulit menyalurkan tenaga kerja. "Balai latihan kerja yang dulu ramai, kini sepi. Pengajuan paspor pun sudah sulit. Kalau agen penyalur nekat, izin bisa dicabut," katanya.

Manajer Operasional PT Assana Cita Mitra Bangsa Dewa Sanjaya mengatakan, ia kini hanya mengirimkan maksimal 10 TKI per bulan. Padahal, dulu jumlahnya mencapai 100 orang bila sedang ramai. Beberapa negara tujuan mereka ialah Hongkong, Malaysia, dan Taiwan.

"Sekarang tuntutan negara-negara tujuan terhadap keahlian TKI semakin tinggi. Jadi, pengiriman pun lebih sulit," katanya. Dewa mengungkapkan, dulu di tempat pelatihannya terdapat sekitar 400 orang dalam satu waktu tertentu, tetapi kini hanya sekitar 70 orang. (bay)***

Source : Kompas, Selasa, 10 November 2009 | 14:06 WIB

Berbahaya ! Perdagangan Manusia Cenderung Marak

Perdagangan Manusia

Jabar Rangkul Empat Daerah

BANDUNG - Maraknya perdagangan manusia (human trafficking) yang dialami perempuan asal Jawa Barat mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia dengan empat daerah tujuan. Empat daerah itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

Wakil Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jabar Netty Heryawan, Senin (9/11) di Bandung, mengatakan, kesepakatan awal mengenai hal itu telah dibuat dengan Kepulauan Riau. Daerah itu menjadi perhatian utama karena mencakup wilayah Batam yang menjadi tujuan utama korban perdagangan manusia asal Jabar.

Ketiga daerah lain juga penting untuk mendukung pengurangan korban perdagangan manusia asal Jabar. Kota Tarakan di Kaltim menjadi salah satu daerah tujuan korban asal Jabar, sedangkan Pinang di Sumut serta Entikong di Kalbar merupakan daerah transit bagi pengiriman korban menuju Malaysia.

"Kerja sama itu meliputi banyak hal, termasuk pelaporan adanya korban, penanganan dengan penyediaan rumah singgah di kepolisian masing-masing, hingga proses pemulangan," kata Netty yang juga istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Kesepakatan yang dibuat dengan Kepulauan Riau telah membuahkan hasil, yakni pemulangan 10 korban pada Minggu lalu. Ke-10 korban kini menjalani pemeriksaan kesehatan fisik di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung.

Gunung es

Pery Soeparman, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Bidang Kesejahteraan Sosial, menambahkan, kerja sama dengan tiga daerah lain dilakukan paling lambat Desember 2009. Sejumlah kesepakatan dengan Kepulauan Riau juga akan terus diperbaiki. Pery mengakui, kasus perdagangan manusia di Jabar merupakan fenomena gunung es. Ia memperkirakan masih ada ratusan korban asal Jabar yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dalam 10 hari terakhir saja Pemerintah Provinsi Jabar telah memulangkan 22 korban, yakni 14 orang dari Kepulauan Riau dan Batam serta 8 dari Tarakan, Kaltim.

"Modus yang dialami korban serupa, yakni penipuan dengan iming-iming gaji besar. Mereka dijanjikan bekerja di tempat hiburan sebagai penyanyi atau bekerja di salon," katanya.

Kondisi ini, menurut Netty, selain dipicu kemiskinan, juga diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat Jabar atas hak-hak perempuan. Faktor kultural sebagian masyarakat yang ingin menikmati kekayaan material secara instan juga turut berperan meningkatkan jumlah korban.

"Kami mendorong upaya preventif dan promotif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja, untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang hal itu," ujarnya. (REK/GRE)***

Source : Kompas, Selasa, 10 November 2009 | 14:56 WIB

Warga Miskin Indramayu Berharap Keadilan Bantuan Kemiskinan

KESEJAHTERAAN

Mereka Berharap Keadilan Bantuan Kemiskinan

Perlahan, Sami'in (40) menuruni sebuah pohon di pinggir jalan Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Ranting dan dahan kering yang dia patahkan dari pohon itu dipunguti dan dikumpulkan untuk bahan bakar tungku di rumahnya.

"Istri saya jualan gorengan. Kalau pakai gas, tidak akan menutup modalnya. Soalnya, harga gorengan di kampung cuma Rp 250 per buah, tidak bisa Rp 500 per buah seperti di kota," ujar Sami'in, Minggu (1/11).

Meski tidak cukup menutupi kekurangan hidup sehari-hari, hasil dari berdagang gorengan merupakan penghasilan tambahan untuk uang jajan kedua anaknya. Maklum saja, sebagai tukang becak, penghasilan Sami'in hanya Rp 20.000-Rp 30.000 per hari. Itu belum dikurangi biaya sewa becak dan ongkos pergi-pulang Krangkeng-Kota Cirebon, Rp 8.000 per hari.

Saat musim hujan dia bekerja menjadi buruh tani. Dari lahan garapan 300-400 ton dengan sistem maro (bagi hasil), penghasilannya bisa mencapai Rp 3,5 juta. Namun, itu harus dikurangi biaya tanam per musim Rp 2 juta.

Profesi ganda menjadi buruh tani sekaligus kuli harian atau tukang becak digeluti hampir seluruh buruh tani di Indramayu, seperti Rasmidi dan Rakiman, warga Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Tak hanya itu, sejumlah buruh tani yang punya lahan menjual tanah-tanah di sawahnya Rp 20.000 per gerobak.

Penghasilan mereka sangat pas-pasan. Saban hari biaya hidup keluarga kecil di desa untuk membeli lauk-pauk, jajan, dan sekolah anak berkisar Rp 20.000. "Makanya, istri saya pergi jadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Uang yang dia kirim setiap 4-6 bulan sekali jadi modal tanam," ujar Rasmidi.

Tidak utuh

Pemerintah memang punya program bantuan untuk orang miskin desa, tetapi sering kali bantuan itu tidak sampai atau tidak utuh. Bantuan benih atau obat-obatan pembasmi hama, misalnya, sering kali yang menerima justru petani mampu. Rumus yang sama berlaku pada program bantuan langsung tunai. Jatah yang seharusnya diterima keluarga miskin Rp 100.000, tetapi kenyataannya hanya Rp 30.000-Rp 50.000 per bulan per keluarga.

Sudah ada program bantuan modal pertanian dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, ujar Rakiman, tetapi yang menerima juga bukan petani kecil atau buruh tani seperti dirinya. Bahkan, jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) yang menjadi hak mereka pun dikurangi. Setiap keluarga miskin seharusnya berhak memperoleh 15 kg raskin, tetapi mereka hanya menerima 4-5 kg per bulan.

"Kami menyebutnya bukan raskin, tetapi rasta, yaitu beras untuk dibagi rata. Orang yang jaya di desa juga menerima raskin. Lagi-lagi, orang miskin yang dirugikan. Jadi, kami hanya ingin bantuan untuk orang miskin sampai tepat sasaran," ujar Rakiman.

Keluhan Rakiman dan Sami'in sepertinya menjadi potret Kecamatan Krangkeng yang merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Indramayu, yaitu 7.227 keluarga. Selama ini upaya pemerintah memberantas kemiskinan di pedesaan belum mereka rasakan secara langsung. Adanya oknum yang punya kekuasaan dan kekuatan menjadi penghalang bagi mereka mendapatkan keadilan bantuan tersebut. (TIMBUKTU HARTHANA)***

Source : Kompas, Senin, 2 November 2009 | 13:26 WIB

Persoalan Kemiskinan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Akar Kemiskinan Sulit Dicabut

Dana "Remittance" Digunakan untuk Kebutuhan Konsumtif

INDRAMAYU - Upaya memberantas kemiskinan di Kabupaten Indramayu tidak mudah karena terbelenggu faktor budaya yang membentuk pola kemiskinan kultural. Akibatnya, jumlah keluarga miskin terus bertambah, bahkan mencapai sepertiga dari total keluarga di kabupaten ini.

Tahun 2006, jumlah keluarga miskin yang tercatat 158.646 keluarga, sedangkan pada tahun 2008 bertambah menjadi 169.720 keluarga dari 506.000 keluarga di Indramayu. Apabila dihitung dari jumlah penduduk, lebih dari 25 persen jumlah penduduk Indramayu saat ini, 1,73 juta jiwa, tergolong rakyat miskin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Apas Fahmi, Sabtu (31/10), mengakui, tidak mudah menghapus kemiskinan di Indramayu. Sebab, masyarakat menganggap kemiskinan adalah hal biasa dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, karakter masyarakatnya cenderung kurang kreatif bahkan malas.

"Budaya masyarakat agraris menjadikan angka kemiskinan di Indramayu tinggi. Kemungkinan sampai 40 persen keluarga di Indramayu tergolong kategori miskin. Oleh karena itu, yang harus diubah adalah pola pikir masyarakatnya," ujar Apas.

Kebiasaan menggelar hajatan besar-besaran dan budaya konsumtif masyarakat, ujar Apas, merupakan salah satu penyebab bertahannya angka keluarga miskin itu. Pola berpikir kreatif dan produktif belum banyak dimiliki warga Indramayu sehingga mereka cenderung bergantung pada alam, tanpa ada upaya lebih. Bagi mereka, tanpa modal, usaha produksi tidak bisa berjalan.

Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Indramayu Caswandi mengatakan, petani adalah masyarakat yang paling rentan mengalami kemiskinan. Berdasarkan data BPS, sekitar 37 persen penduduk miskin di Indramayu adalah petani. Ketidakpastian kondisi pertanian, seperti bergantung pada cuaca, pasokan pupuk, serangan hama, dan ketersediaan air, menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani.

Konsumtif

Melihat luas lahan pertanian Indramayu yang mencapai 120.000 hektar dan potensi hasil tangkap ikan di laut yang melimpah, seharusnya tidak ada rakyat miskin. Sayangnya, sempitnya rata-rata kepemilikan lahan, hanya 0,3 hektar, dan kebanyakan buruh tani, berakibat pada tingkat kesejahteraan yang mereka peroleh juga terbatas. Ironisnya, Indramayu merupakan lumbung padi nasional, tetapi hanya 30 persen produksi beras per tahun yang dikonsumsi masyarakat Indramayu. Sisanya dijual ke luar Indramayu.

Selain itu, meski aliran dana remittance dari warga Indramayu yang bekerja di luar negeri per tahun mencapai Rp 300 miliar, atau lima kali pendapatan asli daerah Indramayu, tetap saja angka kemiskinan masih tinggi. Sebab, besarnya dana yang masuk malah digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, seperti memperbaiki rumah dan membeli perabot rumah tangga, bukannya dipakai untuk kegiatan produktif.

Untuk pemberantasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan sejumlah program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Bantuan langsung yang berbentuk Program Keluarga Harapan bertujuan memberi bantuan pendidikan dan kesehatan kepada keluarga miskin bersyarat. Selain itu, ada juga Yayasan Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Keluarga Miskin yang kini memiliki dana berkisar Rp 14 miliar untuk membantu menyejahterakan keluarga miskin.

Bentuk pemberantasan kemiskinan secara tidak langsung adalah dengan penyediaan dana pendidikan dan pengobatan gratis, serta membangun infrastruktur jalan desa. Setidaknya, kata Apas, 40 persen APBD Indramayu, Rp 1,2 triliun, untuk memberantas kemiskinan. (THT)***

Source : Kompas, Senin, 2 November 2009 | 13:28 WIB

Kurma Tumbuh dan Berbuah Subur di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Kurma Tumbuh dan Menyatu Dengan Masjid

MASJID dan KURMA – Keberadaan pohon kurma saat ini banyak disandingkan dengan masjid. Ini banyak ditemui di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pohon kurma itu tumbuh dan sengaja di tanam warga di depan masjid maupun musholla. Seperti tampak dalam gambar, kurma tumbuh di depan Masjid Jami Al-Karomat Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Meskipun daerah Kota Mangga ini merupakan daerah pantai, namun termasuk daerah subur, karena pohon kurma bisa berbuah. (Satim)***

Akibat Paceklik, Banyak Warga Makan Nasi Aking

Makan Nasi Aking

Keluarga Turmudi, warga Blok Tonggo, Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyantap nasi aking di depan rumah mereka, Sabtu (3/10). Paceklik pada musim kemarau ini membuat mereka tak mampu mendapatkan beras. (Foto : Kompas/Siwi Yunita Cahyaningrum)***

Warga Kapetakan Makan Nasi Aking

Buruh Tani Butuh Pekerjaan agar Punya Uang

CIREBON - Sebagian warga di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masih mengonsumsi nasi aking atau nasi sisa yang dikeringkan. Sedikitnya 90 orang di Dusun Dukuh dan di Desa Pegagan Kidul mengaku tak mampu membeli beras selama musim paceklik ini.

Turmudi (55), pengangon bebek dari RT 1 RW 2 Blok Tonggo, Desa Pegagan Kidul, mengaku, harga beras yang saat ini mencapai Rp 5.000 per kilogram (kg) di tingkat eceran tak terbeli oleh dia dan sejumlah tetangganya yang umumnya berprofesi sebagai buruh tani. Pendapatan para buruh tani kurang dari Rp 10.000 per hari dan Turmudi harus menghidupi seorang istri, dua anak balita, dan ibunya.

Karena itu, ia hanya sanggup membeli nasi aking yang harganya Rp 2.000 per kg. Beras miskin jatah dari pemerintah hanya cukup untuk sehari atau dua hari makan karena hanya diterima 4,5 kg.

Adapun Hatitiah, warga Dusun Dukuh Kecamatan Kapetakan, sehari-hari tak jauh dari nasi aking. Beras hanya didapatkan ketika ia bekerja sebagai buruh pemanen padi saat pembagian zakat sebelum Idul Fitri atau saat pembagian raskin.

Hatitiah dan Turmudi saat ini menganggur karena persawahan yang mereka garap mengalami paceklik pada musim kemarau. Pembagian zakat hanya setahun sekali dan beras miskin jatah pemerintah sebanyak 7 kg hanya cukup untuk mengganjal perut selama 2-4 hari. ”Kadang diselang-seling dengan ubi atau ketela, tetapi lebih sering aking,” kata Hatitiah.

Menurut dia, mengonsumsi nasi aking bertahun-tahun tak membuatnya sakit perut. Kalau pun merasa sakit, biasanya diobati dengan mengonsumsi daun jambu biji.

Casila, Ketua RT 1 RW 2 Blok Tonggo, juga mengakui, setidaknya 100 kepala keluarga atau sekitar 40 orang di RT-nya masih banyak yang mengonsumsi nasi aking.

Menurut Hatitiah, jumlah tetangganya yang saat ini diperkirakan juga makan nasi aking berjumlah 10 kepala keluarga atau sekitar 40-50 jiwa. Mereka ini kebanyakan juga buruh tani.

Beras jatah pemerintah untuk warga miskin memang tidak utuh karena dibagi rata sehingga warga hanya memperoleh 4,5 kg per kepala keluarga. ”Saya tak bisa berbuat banyak karena tekanan warga. Warga yang hidupnya layak bahkan pegawai negeri sipil pun minta jatah,” katanya.

Munculnya nasi aking sebagai konsumsi warga, menurut Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Cirebon Ano Sutrino, tidak terlepas dari rendahnya daya beli warga. ”Salah satu cara meningkatkan perekonomian warga ya dengan menyediakan proyek perbaikan pengairan dan irigasi agar petani dan buruh tani bisa hidup lagi. Waduk Jati Gede menjadi harapan dalam hal ini,” kata Ano Sutrino. (NIT)***

Source : Kompas, Senin, 5 Oktober 2009 | 04:05 WIB

Dari Duka Gempa Hingga Persoalan Batik Dunia

TAJUK RENCANA

KOMPAS, Sabtu, 3 Oktober 2009 | 05:01 WIB

Satu Dunia dalam Suka Duka

Skalanya memang tidak sebesar yang terjadi di Banda Aceh tahun 2004, di mana Bandara Sultan Iskandar Muda penuh pesawat asing pengangkut bantuan.

Namun, dari segi semangatnya, apa yang kini diulurkan oleh negara-negara sahabat sehubungan dengan terjadinya gempa di Sumatera Barat, dan juga sebelumnya di Jawa, mengingatkan kita pada apa yang terjadi tahun 2004.

Bangsa-bangsa lain juga merasakan senasib sepenanggungan dengan kita. Melihat penduduk kota Padang dan Pariaman yang tertindih oleh bangunan yang runtuh karena gempa, juga yang lalu harus tinggal di tenda-tenda karena kehilangan tempat tinggal, masyarakat bangsa lain juga iba dan tergerak hatinya. Mereka ikut merasa, apa yang dialami warga Sumatera Barat adalah penderitaan yang berat dan sepantasnya ditanggung bersama.

Sungguh, kita tidak meragukan bahwa umat manusia dalam banyak hal berbagi rasa persaudaraan. Mereka peka terhadap penderitaan sesama sehingga manakala ada satu pihak menderita, pihak lain tanpa pikir panjang segera mengulurkan tangan, menawarkan bantuan.

Yang lebih menggugah, sering kali sikap tanggap menawarkan bantuan tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga pada organisasi-organisasi masyarakat, sampai siswa sekolah, dan bahkan pada tingkat perorangan.

Di luar gempa, dunia juga dihadapkan pada bentuk bencana lain, seperti bencana kelaparan. Ini pun, untuk Afrika, melahirkan solidaritas para seniman yang tergabung dalam USA (United Support of Artists) for Africa di tahun 1985 dengan program ”We Are the World”. Menyebut program itu kita hanya ingin memperlihatkan, tidak di benua sana, tidak di benua sini, manakala ada musibah dan ketidakberuntungan, secara naluriah, pada umumnya kita terpanggil untuk membantu, dan berbagi.

Liriknya memang mengajak kita untuk berbagi. ”We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let’s start giving.” Ya, kita inilah yang akan membuat dunia lebih cerah, jadi, mari mulai memberi.

Kini, di Bandara Minangkabau, Padang, berdatangan pesawat dari berbagai penjuru untuk menyalurkan bantuan, mulai dari bahan makanan hingga alat penggali ukuran besar. Bantuan tersebut datang dari Singapura, Australia, dan sebagainya. Jerman menyiapkan dana khusus yang dapat kita pergunakan manakala kita perlukan.

Kita berharap tradisi baik penuh semangat kemanusiaan ini bisa terus hidup, dan lebih baik lagi apabila hal itu dapat diperluas di luar saat terjadi bencana.

Dengan semangat itu, kita yakin akan tumbuh pula saling pengertian lebih besar, yang pada gilirannya bisa mengurangi potensi konflik.

Pada kenyataannya, seluruh umat manusia berbagi bumi yang satu. Sewajarnyalah berkembang komunitas yang satu, di luar perbedaan yang ada. Inilah kearifan yang kita perlukan ketika kita menghadapi fenomena pemanasan global, bencana alam, dan problem kemanusiaan lainnya. ***

***

Batik Milik Dunia

Kita sambut gembira masuknya batik Indonesia dalam 76 warisan budaya nonbenda dunia. Menggembirakan dan membawa tanggung jawab.

Dari 76 seni dan budaya warisan dunia yang diakui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Indonesia hanya menyumbangkan satu, sementara China 21 dan Jepang 13 warisan. Meski demikian, jumlah ini jangan menyurutkan rasa gembira dan rasa syukur.

Teringatlah kita kepada Malaysia. Demi memiliki identitas, negara itu gencar mengklaim batik, reog, tari pendet, beberapa judul lagu, dan angklung sebagai milik sendiri. Kita desak Malaysia meminta maaf. Dengan bermacam dalih, mereka meminta maaf walaupun pada saat bersamaan terus mencari celah kelalaian kita.

Jajak pendapat harian ini, dimuat Kompas (31/8/2009), menunjukkan reaksi keras atas dipakainya simbol-simbol kebudayaan lokal Indonesia dalam iklan pariwisata Malaysia. Kita bangga atas kekayaan budaya kita, sebaliknya kita tidak mengenali dan memanfaatkannya.

Kata kuncinya kelalaian. Kita lalai tidak mengenal budaya sendiri, alih-alih mengurus hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Sementara Malaysia, yang bangga atas kemajuan ekonomi, bermasalah ketika tidak memiliki identitas budaya. Padahal, sebuah bangsa menjadi besar jika memiliki identitas yang kuat.

Untuk menghindarkan klaim negara lain terhadap produk budaya nasional, Indonesia perlu segera mematenkannya di lembaga internasional. Kalau lalai, negara lain seperti Malaysia akan mengklaimnya sebagai produk budaya mereka.

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ataupun personal. Daerah diberi kebebasan mendaftarkan agar mendapat perlindungan sebagai kekayaan budaya bangsa.

Upaya itu sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemprov Bali. DI Yogyakarta menyangkut batik gaya Yogyakarta, Bali tarian dan tetabuhan musik. Sampai sekarang belum ada hasil. Termasuk pula musik angklung Jawa Barat yang sudah didaku Malaysia.

Contoh-contoh di atas menunjukkan urgensi dan perlu proaktifnya pendataan dan perlindungan hak cipta atas karya pribadi dan hak paten atas karya komunal. Kalau lalai, tidak saja kekayaan budaya hilang, bahkan berakibat buruk hilangnya identitas budaya kita.

Kekayaan budaya Indonesia, termasuk budaya nonbenda, berpotensi besar menumbuhkan industri kreatif yang memberikan kontribusi PDB Rp 104,6 triliun, yang didominasi fashion, kerajinan, periklanan, dan desain.

Pengakuan batik dari sisi desain bukan proses itu secara praktis kita lanjuti seperti Nelson Mandela yang sehari-hari menjadikan batik sebagai seragam formal. *** Illustrasi : foto batiksurya.com