Dipertanyakan : Kinerja Anggota Parlemen Kota Mangga Indramayu yang baru Periode 2009-2014

Copyright : Kompas

ANGGOTA DPRD INDRAMAYU

Senyaring Apa Suaramu...

Wajah baru di DPRD Ka­bupaten Indramayu di­anggap belum menja­min perbaikan kinerja DPRD. Komposisi anggota DPRD Indra­mayu periode 2009-2014 me­mang berbeda, tetapi dianggap ti­dak mengubah inti. Ibarat telepon seluler, casing boleh baru, tetapi mesin tetap sama.

Parpol-parpol baru, seperti PKS, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gerin­dra, turut mewarnai Gedung DPRD Indramayu dengan me­nyumbang total ll kursi.

Parpol lain, seperti PDI-P, PKB, dan PPP, justru kehilangan bebe­rapa kursi mereka. Perolehan kursi PDI-P, misalnya, turun dari 11 kursi menjadi tujuh kursi. PAN justru kehilangan kursi sama se­kali, padahal tahun lalu masih mendapatkan satu kursi.

Namun, Partai Golkar masih menjadi partai mayoritas dengan 24 kursi atau 48 persen. Jumlah ini lebih tinggi daripada periode lalu yang mencapai 20 kursi.

Dominasi Partai Golkar, menu­rut pengamat politik dari Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, Ousjh Dialambaqa, akan banyak berpengaruh pada sikap kritis DPRD terhadap eksekutif.

Eksekutif Indramayu dipimpin kader Partai Golkar. Beberapa na­ma calon anggota DPRD baru pun dikenal dekat dengan eksekutif. Anna Sophanah, istri Bupati In­dramayu Irianto MS Syafiuddin, mendapatkan satu kursi dari Par­tai Golkar. Dedi Rahmatullah, pengurus Partai Golkaryang dike­nal masih mempunyai hubungan darah dengan Bupati, juga terpilih dari Partai Golkar. Beberapa na­ma istri pejabat daerah pun ada yang mewakili Partai Golkar.

"Tidak hanya para istri pejabat jadi anggota legislatif, tetapi juga kontraktor rekanan pemerintah daerah ikut pula jadi anggota ba­ru. Bagaimana bisa mengontral fungsi APBD agar benar-benar untuk rakyat jika mereka masuk dalam pusaran kepentingan ekse­kutif ?," kata Ousjh.

Menjanjikan perubahan

Tudingan DPRD tidak akan bergigi itu ditanggapi tenang oleh Dedi Rahmatullah, salah satu ang­gota DPRD terpilih. Dedi yang ju­ga pengurus Partai Golkar Indra­mayu itu menyatakan, tuduhan tersebut belum bisa dibuktikan. "Kalau perlu, kami kritisi eksekutif jika memang bertindak salah," katanya.

Dedi mengaku sudah mengin­ventarisasi sejumlah persoalan warga yang harus diperbaiki sege­ra. Salah satu di antaranya adalah biaya permohonan kartu tanda penduduk. Menurut dia, Peme­rintah Kabupaten Indramayu ha­rus bisa menyelesaikan persoalan kepengurusan KTP dengan cepat dan mudah.

Ketua DPC PKS Indramayu Ruswa pun menjanjikan per­ubahan di tubuh DPRD. Latar belakang beragam profesi, dari pengusaha, petani, hingga pendi­dik, diharapkan bisa mewakili ke­pentingan rakyat."Pengusaha yang kami usung bukan jenis pengusaha yang mengandalkan proyek Pemkab, lho," ujarnya.

Kuswanto, anggota legislatif terpilih dari PDI-P, justru merasa berat dengan komposisi baru ini. Dibutuhkan lebih dari satu orang untuk bisa menumbuhkan kem­bali gigi DPRD. Kini tinggal menunggu waktu, akankah parpol-parpol baru dan anggota baru membuat suara DPRD Indramayu nyaring ? (SIWI YUNITA CAHYANINGRUM) ***

Source : Kompas, Jumat, 22 Mei 2009