Tajuk Rencana KOMPAS : Sekolah Berlabel Internasional

TAJUK RENCANA

KOMPAS, Sabtu, 12 Juni 2010 | 04:29 WIB

Sekolah Berlabel Internasional

Sejenak mari kita belokkan perhatian. Alih-alih pelengkap keasyikan bergosip video porno, praksis pemerintahan yang berakhir tanda tanya, dan gegar Piala Dunia 2010.

Lima tahun sudah diselenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) jenjang dasar dan menengah, umum dan kejuruan. Sudah diperoleh sejumlah sekolah bertaraf internasional (SBI), sudah pula ada yang didrop dari status RSBI ke status sekolah reguler.

Benar kritik RSBI menciptakan kastanisasi sekolah. Benar harapan agar RSBI tidak dijadikan merek dagang menjual sekolah. Kritik dan harapan sebaiknya tidak dianggap sepi, tidak digolongkan ekses. Membiarkan berarti menaruh pupuk berkembangnya benih kecurigaan.

Rencana evaluasi RSBI hendaknya tidak selesai dengan membereskan ekses. Tidak hanya menyangkut penarikan dana dan kriteria penilaian, tetapi juga maksud dasar kebijakan RSBI. Setiap era selalu ada eksperimen, di antaranya yang serba unggul dengan beragam nama, seperti sekolah unggulan, pembangunan atau teladan, dan sekarang bertaraf internasional.

Era globalisasi menjadi batu sendi dan pemicu kebijakan RSBI. Salah satu cirinya bahasa pengantar Bahasa Inggris. Muaranya hasil lulusan dan praksis pendidikan setaraf internasional. Syarat terpenting perbaikan prasarana dan sarana belajar, termasuk faktor guru.

Ujung-ujungnya duit. Perlu droping dana khusus, seperti tahun 2008-2010 setiap SMP berstatus RSBI Rp 300 juta per tahun dan setiap SMA RSBI Rp 300 juta-Rp 600 juta. Begitu RSBI dinyatakan SBI, dana dihentikan. Sekolah dianggap sudah memenuhi empat kriteria: infrastruktur, guru, kurikulum, dan manajemen.

Sekolah ibarat barang dagangan seiring dengan pemberlakuan standar tunggal manajemen ISO. Dengan standar itu, tanpa disadari, bukan juga ekses, tercipta kastanisasi sekolah seperti yang dikritik kolumnis Darmaningtyas, mulai dari yang internasional hingga pinggiran—bersaing dengan swasta internasional yang makin bertebaran di kota besar atas nama usaha bisnis.

Kita tidak ingin terjebak dalam pola eksperimen masa lalu. Pembukaan UUD 45 mengamanatkan mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan untuk segelintir warga—yang berkemampuan finansial—melainkan untuk sebanyak mungkin warga bangsa. Kita dukung kebijakan mengatasi masalah distribusi guru. Sekadar contoh, meskipun tidak mudah, kemudahan mutasi guru antarprovinsi setidaknya merupakan terobosan, mengingat 68 persen sekolah di perkotaan kelebihan guru dan 66 persen sekolah di daerah terpencil kekurangan guru.

Kenyataan hampir 65 tahun merdeka, tetapi masih jutaan anak bersekolah di bawah cibiran ”kandang ayam”, tentu lebih perlu prioritas daripada membangun sekolah unggulan bertaraf internasional. Sekalian mencegah, jangan sampai ”bertaraf internasional” menjadi sekadar ”bertarif internasional”! ***