OTONOMI DAERAH BANTEN (3) Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah

KAJIAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PROVINSI BANTEN

OTONOMI DAERAH BANTEN (3)

Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah

Oleh Anita Yossihara dan C Anto Saptowalyono

Kekhawatiran otonomi daerah akan melahirkan raja-raja kecil beralasan. Masyarakat terjebak dalam semangat primordialisme sehingga mengagungkan hubungan darah untuk melanggengkan kekuasaan, seperti yang dilakukan raja pada abad lalu.

Otonomi daerah, tidak bisa diingkari, melahirkan patron baru dalam perpolitikan lokal. Politik kekerabatan pun kian kental terlihat, tak terkecuali di Banten. Hampir semua akses politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan dikuasai kelompok tertentu yang terikat hubungan darah dan kedekatan personal.

Sudah menjadi rahasia umum jika keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menguasai sejumlah jabatan strategis dalam politik dan pemerintahan di Banten. Mereka juga terlibat dalam berbagai jabatan informal.

Ratu Atut mengawali karier politiknya setelah Provinsi Banten terbentuk, 4 Oktober 2000. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, Tubagus Chasan Sochib, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten pertama mendampingi Gubernur Djoko Munandar. Keduanya mendapat suara terbanyak dalam pemilihan oleh anggota DPRD Banten untuk menjadi kepala daerah periode 2002-2007.

Karier politik Atut mulai menanjak saat Djoko dinonaktifkan sebagai gubernur, Oktober 2005, setelah menjadi terdakwa penyalahgunaan dana tak tersangka APBD Banten tahun 2003. Dana Rp 14 miliar yang seharusnya dipakai untuk membiayai penanganan bencana malah dipakai membayar dana tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Banten periode 2001-2004 dan tunjangan kegiatan panitia anggaran DPRD.

Meski terbukti tak memperkaya diri sendiri, Desember 2005, Djoko divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Serang. Ia meninggal pada Desember 2008, beberapa bulan sebelum Mahkamah Agung memutuskan tak bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana tak tersangka APBD 2003.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (saat itu) M Ma’ruf menonaktifkan Djoko memuluskan jalan Atut untuk menempati jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten. Jabatan itu adalah pintu masuk pencalonan sebagai Gubernur Banten periode 2007- 2012. Ia, bersama M Masduki, dengan mudah memenangi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2006. Inilah awal praktik politik kekerabatan di Banten.

Pilkada Kabupaten Tangerang, Januari 2008, menjadi obyek menguji coba kekuatan keluarga Atut di daerah. Adik iparnya, Airin Rachmi Diany, mencalonkan diri menjadi wakil bupati Tangerang mendampingi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaeni. Namun, istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik kandung Atut) itu gagal memenangi pilkada. Suara yang mereka peroleh di bawah perolehan suara Ismet Iskandar-Rano Karno.

Adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Serang mendampingi Bunyamin yang menjabat sebagai Bupati Serang periode 2000-2005. Pasangan ini bersaing dengan tujuh pasang kandidat lain memperebutkan sekitar 300.000 suara pada pilkada, Agustus 2008. Pasangan ini ke putaran kedua bersama pasangan Jayengrana-Deden Apriandi. Bunyamin-Jaman memenangi putaran kedua pilkada, Oktober 2008.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Atut lainnya, mengikuti Pilkada Kabupaten Lebak. Tatu sempat melamar menjadi calon wakil bupati mendampingi Mulyadi Jayabaya, tetapi ditolak. Dia pun gagal mengikuti Pilkada Lebak yang digelar Oktober 2008.

Kegagalan Airin dan Tatu tak menyurutkan semangat mereka. Pemilu 2009 menjadi hajat besar bagi keluarga Hasan Sochib.

Suami Atut, Hikmat Tomet, mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Golkar. Andika Hazrumy, anak sulungnya, sebagai calon anggota DPD. Istri Andika, menantu Atut, Ade Rossi Chaerunnisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Serang.

Tatu maju menjadi calon anggota DPRD Banten dari daerah pemilihan Pandeglang. Adik ipar Atut, Aden Abdul Khaliq, juga melamar menjadi anggota DPRD Banten.

Dua ibu tiri Atut, Ratna Komalasari dan Heryani, mengincar kursi legislatif. Ratna menjadi anggota DPRD Kota Serang dan Heryani menjadi anggota DPRD Pandeglang.

Mereka memiliki modal akses politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Keluarga besar Atut menguasai berbagai jabatan informal. Hikmat Tomet, misalnya, menjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Banten. Andika menjadi Koordinator Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Banten, Bendahara Karang Taruna Banten, dan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Banten. Ade Rossi adalah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang.

Tatu menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banten dan Airin adalah Ketua PMI Kota Tangerang Selatan. Tatu juga menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia Banten, Ketua Gerakan Nasional Kepedulian Sosial Banten, serta Ketua Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia Banten.

Keluarga ini menguasai jabatan dalam partai politik pula. Ratu Atut menjadi salah seorang ketua di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Hikmat Tomet adalah Ketua Partai Golkar Banten, Tatu Ketua Partai Golkar Pandeglang, dan Tubagus Chaeri Wardana adalah Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Banten. Adik tiri Atut, Ratu Lilis Karyawati (istri Aden Abdul Khaliq), adalah Ketua Partai Golkar Kota Serang.

Tahun 2010, Tatu mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Serang mendampingi Taufik Nuriman. Pasangan Taufik-Tatu telah mendeklarasikan pencalonannya, Minggu lalu. Airin juga disebut-sebut akan menjajal peruntungannya dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan.

Keluarga bupati

Budaya politik kekerabatan tak hanya diterapkan keluarga besar Atut. Bupati dan wali kota di provinsi muda itu pun berusaha melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan sejumlah kerabat dalam jabatan politik dan pemerintahan serta jabatan informal lainnya.

Dimyati Natakusumah dan istrinya, Irna Narulita, tahun lalu menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Dimyati sebelumnya adalah Bupati Pandeglang. Tahun ini, Irna dikabarkan mencalonkan diri sebagai Bupati Pandeglang.

Anak kandung Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, yakni Iti Oktavia, terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Adik Bupati Lebak, Mulyanah, terpilih menjadi anggota DPRD Lebak. Suaminya, Agus R Wisas, menjadi anggota DPRD Banten.

Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, anak kandung Bupati Tangerang Ismet Iskandar, pun lolos ke Senayan. Begitu pula Tubagus Iman Ariyadi, anak Wali Kota Cilegon Tubagus Aat Syafaat, terpilih menjadi anggota Fraksi Partai Golkar DPR.

Tahun ini, Iman akan terjun dalam bursa Pemilihan Wali Kota Cilegon didampingi Edi Ariadi, Sekretaris Kota Cilegon.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, berpendapat, politik kekerabatan bukan budaya khas Banten dan Indonesia. Politik kekerabatan juga dikenal di negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Budaya itu akan menjadi kemajuan bagi demokrasi apabila tak hanya menekankan hubungan darah, tetapi juga kompetensi dan kemampuan. Sebaliknya, jika hanya didasarkan pada hubungan darah, itu adalah kemunduran bagi demokrasi. ***

Source : Kompas, Kamis, 28 Januari 2010 | 03:18 WIB

Ada 4 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

jazuli @ Kamis, 28 Januari 2010 | 13:42 WIB
Teruskan tulisan ini pada publik di Tangerang Selatan dan Banten

wong banten @ Kamis, 28 Januari 2010 | 13:34 WIB
suram.. koq nama gw gak kecantum yah di silsilah keluarga

dimas @ Kamis, 28 Januari 2010 | 12:52 WIB
terimas kasih atas informasinya...tampa kita sadari bencana besar semakin mendekat kita...amanah kepimpinan hanya untuk mainmainan dan kepintingan pribadi.

yani @ Kamis, 28 Januari 2010 | 07:03 WIB
Apabila Airin ...yg merupakan bagian gurita keluarga Atut resmi menjadi walikota tangsel maka bersiaplah kita kembali ke peodalisme modern...relakah kita