Deforestasi di Amazon adalah urusan orang Brasil

KONSERVASI

Brasil, Pelopor Pemantauan Deforestasi

”Deforestasi di Amazon adalah urusan orang Brasil. Rakyat tak boleh membiarkan pemerintah minta uang dari luar negeri, apalagi utang, untuk perlindungan dan konservasi hutan.”

Pernyataan keras itu datang dari Sérgio Leitão, Direktur Kebijakan Politik Greenpeace, di Sao Paulo, Selasa (3/11), tentang mekanisme pendanaan di dalam negeri, khususnya Amazon Fund, sebagai upaya mengurangi deforestasi.

Amazon Fund, prakarsa Pemerintah Brasil untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan, merupakan alternatif Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Begitu dinyatakan Sergio Wergellin, Kepala Divisi Lingkungan Bank Nasional untuk Ekonomi dan Pembangunan Sosial Brasil (BNDES), di Sao Paulo, Selasa (3/11) petang.

Sasaran utama Amazon Fund adalah penggalangan dana untuk proyek-proyek melawan deforestasi dan mendorong konservasi serta penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem Amazon. ”Sekitar 20 persen dari Amazon Fund digunakan untuk mendukung pengembangan dari pengawasan hutan dan sistem pemantauan di ekosistem Brasil lainnya serta di hutan-hutan tropis di negara lain,” ujar Sergio.

Diyakini, hutan tropis di dunia diperkirakan mampu menyerap sekitar 100 miliar ton karbon, setara dua kali jumlah karbon di atmosfer. Pengurangan deforestasi karena konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan diyakini membawa manfaat klimatik.

Namun, laju deforestasi tampaknya harus diimbangi dengan penurunan emisi di sektor lain. Inter Press Service (13/11) melaporkan, antara 1994 dan 2007, emisi karbon dioksida (CO) di Brasil meningkat 40 persen, berasal dari kenaikan emisi di sektor industri sebesar 56 persen dan energi 54 persen.

”Kita seharusnya punya target penurunan emisi, tetapi dasarnya harus konkret. Harus ada transformasi di sektor ekonomi, perubahan pola konsumsi dan produksi, serta riset mendalam untuk masalah lapangan kerja,” ujar Paulo Barreto dari Imazon, Belem.

Tak sepi kritik

Usulan Amazon Fund pertama kali dipaparkan dalam Konferensi Para Pihak Ke-12 (COP-12) Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim di Nairobi dan diumumkan dalam COP-13 di Bali.

Amazon Fund merupakan dana privat, dikelola BNDES yang memiliki divisi lingkungan dan menjadi anggota Prakarsa Finansial (FI)—Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

Pemerintah Norwegia telah memberikan dukungan dengan sumbangan satu miliar dollar AS dalam tujuh tahun (sampai tahun 2015). ”Bulan April sudah dicairkan 120 juta dollar,” ujar Sergio. Selain itu, Greenpeace, menurut Sérgio Leitão, juga menyumbang 500.000 dollar AS. Target sumbangan diharapkan mencapai 20 miliar dollar AS tahun 2020.

Namun, Amazon Fund tak sepi kritik. ”Amazon Fund tak mampu menyelesaikan semua masalah di Amazon,” ujar Sérgio Leitão. Deforestasi tak hanya menyangkut soal teknis konservasi, tetapi juga mencakup persoalan ekonomi, sosial, dan politik.

Penurunan laju deforestasi di Brasil terkait dengan tiga hal penting, antara lain, larangan menjual produk pertanian (dan peternakan) yang berasal dari kawasan deforestasi di Amazon.

Menurut Kiko Bruno, Greenpeace melakukan advokasi pada masyarakat, korporasi pengguna produk kedelai dan daging (juga produk susu dan kulit sapi), produsen, dan pemerintah sejak tahun 2002. Advokasi itu memberi tekanan pada pasar global untuk menolak produk-produk yang berasal dari deforestasi ilegal di hutan hujan.

Dua hal lain yang menyumbang pada penurunan deforestasi adalah larangan pemberian pinjaman bagi produsen yang melanggar hukum lingkungan dan tindakan keras pemerintah terhadap praktik-praktik deforestasi di 43 kotamadya.

Osvaldo Stella Martins dari Amazon Environmental Research Institute (IPAM) juga merasa kecewa. ”Kami mengajukan proposal, tetapi tampaknya para analisnya lebih tahu pasar modal dibandingkan soal lingkungan. Tak ada transparansi.”

Proposal itu menyangkut peningkatan produktivitas dari 270 lahan kecil (di bawah 200 hektar) yang melibatkan sekitar 300.000 orang. ”Menteri Lingkungan Carlos Minc mengumumkan, proposal IPAM disetujui, tetapi kami tidak diberi tahu. Kabarnya, ada dua proposal disetujui dan akan diumumkan dalam COP-15 Kopenhagen,” ujarnya.

IPAM banyak dikritik karena menerima uang untuk proyek-proyek deforestasi dari korporasi yang dikenal sebagai ”juara pencemar”. Misalnya kelompok Hotel Marriott untuk proyek di Surui dan Proyek Juma yang melibatkan Coca-Cola.

Pionir pemantauan

Brasil adalah satu-satunya negara yang melakukan pemantauan deforestasi secara mendetail berbasis bulanan. ”Brasil adalah pionir dalam pemantauan deforestasi. Datanya menjadi dasar bagi banyak organisasi untuk riset-riset lebih mendalam,” ujar Paulo.

Badan yang berperan penting dalam pemantauan (dan modelling) adalah Lembaga Nasional Penelitian Ruang (INPE), berdiri tahun 1971, di bawah koordinasi Kementerian Sains dan Teknologi.

”Kegiatan ini penting untuk mengetahui berapa banyak perubahan tata guna lahan yang sedang terjadi, di mana, penyebabnya, apa dampak kebijakan publik, dan perkiraan masa depan,” ujar Jean-Pierre bOmetto, peneliti di INPE.

INPE mengembangkan aplikasi pemantauan untuk mendeteksi deforestasi dengan tingkat ketepatan yang tinggi, real time deforestation monitoring system (DETER).Gambar dari satelit dengan resolusi tinggi sangat dibutuhkan untuk memperkirakan total area deforestasi dan mengidentifikasi pembabatan bersih di lahan-lahan kecil (di bawah 100 hektar).

”Kondisi iklim regional banyak bergantung pada apa yang terjadi di Amazon,” sambung Jean-Pierre. Ia menambahkan, INPE mulai mengembangkan program-program prioritas pada tahun 1980-an, khususnya China-Brazil Earth Resources Satellite Program (CBERS), Amazon Research Program (AMZ), dan Center for Weather Forecast and Climatic Studies (CPTEC).

”Lembaga ini mencoba menjadi jembatan antara sains dan pemerintah dalam pembuatan kebijakan,” ujar Carlos Nobre, Direktur CPTEC-INPE.

Ia mengatakan, mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) sangat membutuhkan data akurat, membutuhkan sistem seperti yang dikembangkan INPE. ”Identifikasi butuh sistem, supaya tahu persis, misalnya berapa kandungan karbon dalam lahan gambut,” sambung Carlos.

Data INPE sangat penting bagi IBAMA, Lembaga Pemerintah untuk Masalah Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan, yang tahun ini berusia 20 tahun. IBAMA mengurus semua hal terkait dengan hutan, termasuk menangkap para kriminal hutan dan lingkungan.

”Tidak ada pengampunan bagi mereka,” ujar Pedro Ferraz Cruz, analis lingkungan IBAMA.

Dengan dana lebih dari 20 juta reis atau sekitar 6,5 juta dollar AS dan anggaran 900 juta reis per tahun untuk semua kegiatannya, IBAMA cukup efektif.

Pada tahun 2007, IBAMA memenangi kasus pertama di pengadilan untuk menghentikan ekspor kayu mahoni. IBAMA berperan dalam menghentikan pabrik proses kedelai oleh Cargill, korporasi multinasional bidang benih asal Amerika Serikat.

IBAMA menangkap pembalak dan menghentikan rencana pembangunan pusat listrik tenaga air di kawasan sensitif. Karena itu, banyak upaya dilakukan untuk melemahkan IBAMA. ”Ancaman tak pernah berhenti,” kata Pedro.

Melengkapi semua kegiatan itu, dibentuk Forestry Service yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Registrasi Nasional Hutan Publik (CNFP) untuk kepentingan Konsesi Kehutanan.

”Sampai Juli 2009, sekitar 211 juta hektar hutan diregistrasi, 93 persennya di Amazon” ujar Marco Conde.

Hanya hutan publik yang diseleksi dalam Perencanaan Tahunan Konsesi Hutan, dapat ditawarkan dalam konsesi.

Persyaratan mendapatkan kontrak penggunaan selama lima sampai 40 tahun sangat ketat, khususnya tahu prosedur Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Konsesi ini tak memberikan hak kepemilikan, menambang, penggunaan sumber air, perdagangan ikan dan satwa liar, atau perdagangan karbon.

Undang-undang tahun 2006 menguatkan kompetensi Forest Service dalam menciptakan dan bertanggung jawab atas Sistem Informasi Hutan Nasional (SNIF) untuk mengumpulkan, menghasilkan, mengorganisasikan, menyimpan, memproses dan menyebarkan data, informasi, serta pengetahuan tentang hutan dan kehutanan.

Semua itu penting untuk ”mendamaikan” penggunaan hutan dan konservasi, begitu dinyatakan Johan C Zweede, Direktur Eksekutif Institut Hutan Tropis yang melatih prosedur Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. (MH)***

Source : Kompas, Jumat, 20 November 2009 | 04:51 WIB