Selasa, 20 Oktober 2009

Hari Ini Presiden dan Wakil Presiden Dilantik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono di Arena Pekan Raya Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2009. (Foto : Kompas/Alif Ichwan)***

Kepemimpinan Konservatif yang Menjanjikan Stabilitas

JAKARTA - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono saat ini memiliki kedudukan kuat karena didukung koalisi partai politik besar. Dengan demikian, ia tak perlu lagi memikirkan pencitraan dirinya dan bisa memfokuskan perhatiannya untuk melakukan perbaikan fundamental di semua bidang.

Ada tiga hal utama yang perlu diperkuat Yudhoyono dalam pemerintahan lima tahun mendatang, yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan, perbaikan di bidang demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Gaya kepemimpinan Yudhoyono dan wakilnya, Boediono, yang cenderung penuh kehati-hatian, diperkirakan akan memunculkan pemerintahan yang konservatif dengan tujuan moderat dan tidak terlalu berisiko. Duet ini pun dinilai bakal menjanjikan stabilitas, keteraturan, dan ketertiban, tetapi kecil kemungkinan akan muncul terobosan-terobosan yang visioner.

Demikian rangkuman wawancara Kompas dengan guru besar dan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno; dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Purwo Santoso; Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif; dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bagus Takwin, sepanjang 16, 17, dan 18 Oktober.

Yudhoyono dan Boediono hari Selasa (20/10) ini akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selama lima tahun kekuasaannya dulu, Yudhoyono dinilai mampu melaksanakan manajemen pemerintahan dengan baik di tengah banyaknya masalah politik, ekonomi, dan bencana.

Dengan slogan ”Bersama Kita Bisa” ia mampu menggalang dukungan publik. Bahkan, hampir semua partai politik di parlemen membentuk sebuah koalisi besar untuk mendukungnya. Mengingat Yudhoyono tak perlu lagi memikirkan pencalonannya pada pemilu mendatang, ia pun tak perlu disibukkan oleh masalah pencitraan diri.

Dengan kekuatan di belakang dirinya, Yudhoyono bisa memfokuskan diri untuk memperkuat tiga hal yang belum terlaksana secara baik selama lima tahun pertama kepemimpinannya.

Pertama, memperkuat ekonomi kerakyatan mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. ”Sekitar 40 persen rakyat di negara ini hidup pas-pasan. Yang diperlukan bukanlah slogan-slogan pembangunan,” kata Magnis.

Presiden terpilih harus lebih fokus membangun dan menggarap potensi pedesaan karena sejak Indonesia merdeka, fokus pembangunan perekonomian selalu di wilayah perkotaan.

Langkah lain adalah meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah karena pada masa pemerintahan sebelumnya terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Yudhoyono diharapkan mampu membagi peran antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai UUD 1945, seluruh kekayaan dan sumber daya yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan rakyat harus dikendalikan pemerintah pusat.

Namun, Yudhoyono harus mengatur bagaimana agar kekayaan daerah dibagikan secara merata ke semua daerah. ”Pusat hanya berperan sebagai pengatur lalu lintas kekayaan negara,” kata Yudi Latif.

Langkah lain yang diharapkan ke depan adalah penataan sistem subsidi untuk rakyat. Pemberian subsidi bahan bakar minyak merupakan tindakan kurang tepat. Seharusnya subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan untuk mobil angkutan penumpang umum. Sementara untuk masyarakat umum, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi. Dana subsidi itu lebih baik dikelola dan dialihkan untuk mendanai pendidikan sehingga diharapkan pendidikan dasar sembilan tahun benar-benar gratis, tanpa biaya. Dana subsidi juga bisa dialihkan untuk membiayai pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat.

Hargai perbedaan

Pekerjaan rumah kedua yang harus diselesaikan Yudhoyono adalah perbaikan di bidang demokrasi.

Tantangan utama adalah mendidik bangsa untuk bisa menghormati dan menghargai perbedaan, baik agama maupun kepercayaan. Negara tak boleh campur tangan soal agama dan kepercayaan. Negara cukup memberikan jaminan warga untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

”Yudhoyono harus mendidik bangsa agar menghormati perbedaan kepercayaan meski dalam satu agama,” kata Magnis.

Perubahan mendasar dalam demokrasi juga menuntut perbaikan sistem pemilu. Pemerintah harus belajar dari kisruhnya penyelenggaraan Pemilu 2009.

Perbaikan terutama harus dilakukan dalam sistem pendataan kependudukan. Pemerintah diharapkan bisa memberlakukan satu nomor identitas agar kekisruhan daftar pemilih tidak terjadi lagi pada Pemilu 2014.

Purwo menilai tantangan terbesar bagi Yudhoyono di bidang ini adalah penataan kapasitas pemerintahan dengan melanjutkan agenda reformasi birokrasi.

Penataan itu penting agar pemerintah ke depan bisa memegang amanah sebagai pemerintah yang tidak korup. ”Kalau pemerintahan ingin berhasil, birokrasi harus dipercaya tidak korup,” kata Purwo.

Pekerjaan rumah ketiga adalah pemberantasan korupsi. Ketiga narasumber menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berlanjut, bahkan harus ditingkatkan. Presiden terpilih harus segera mengakhiri permasalahan yang menjerat Komisi Pemberantasan Korupsi dan anggota-anggotanya, dan bukan memperlemahnya.

”Kinerja ekonomi Yudhoyono itu sebenarnya kurang baik, tetapi tertolong dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi akan lebih baik jika ia tetap konsisten dalam memberantas korupsi,” ujar Yudi.

Stabil dan tertib

Untuk lima tahun ke depan, gaya kepemimpinan Yudhoyono menemukan kesamaan dengan sosok Boediono yang juga kalem. ”Untuk hal-hal yang mendesak dan butuh waktu cepat, gaya kepemimpinan Jusuf Kalla memang cocok. Namun, untuk membawa Indonesia jauh ke depan, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang kalem dan tidak emosional,” kata Purwo.

Namun, ketika gaya kepemimpinan yang tertib itu dipadukan dengan dukungan politik yang sangat kuat, Bagus Takwin meramalkan munculnya sebuah pemerintahan yang stabil, teratur, dan sangat terpusat.

”Ada beberapa gejala yang ditemukan belakangan ini yang mengarah pada kecenderungan otoriter meskipun caranya halus. Semua harus terpusat pada dirinya dan dia yang harus menjadi penentu kebijakan,” katanya.

Kata kunci bagi dinamika kehidupan politik mendatang adalah stabilitas. Secara keseluruhan pemerintahan mendatang dinilai akan menjadi lebih konservatif dan konvensional.

Segi positifnya, pemerintahan akan berlangsung efektif karena rantai komando bisa dilaksanakan dari atas sampai bawah. Yudhoyono juga dinilai bakal mampu mengintegrasikan dan menggerakkan wilayah yang menjadi kewenangannya.

Namun, sisi negatifnya, kepemimpinan seperti ini mungkin tidak memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak terkait untuk mengembangkan diri dan memberikan masukan yang signifikan bagi pemerintah.

”Yang ideal adalah pemimpin yang bisa membawa masyarakat untuk melakukan transformasi, tetapi ia sekaligus bisa mengelola interaksi antarpihak di dalam masyarakat dengan baik. Ia memiliki pengaruh dari atas sampai bawah, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk bisa kreatif dan mengembangkan diri dalam memberikan masukan bagi pemerintah,” ujar Bagus.

Moderat

Duet kepemimpinan ini diperkirakan sulit menghasilkan terobosan-terobosan baru yang spektakuler ataupun pencapaian-pencapaian baru yang mengejutkan. Tujuan-tujuan yang dicanangkan bersifat moderat, tidak terlalu berisiko, dan tidak terlalu sulit untuk dicapai.

”Jika secara ekstrem kecenderungan seseorang dipilah apakah lebih visioner atau konservatif, saya menilai baik SBY maupun Boediono kecenderungannya lebih konservatif,” kata Bagus.

Dengan demikian, keduanya diperkirakan akan bekerja dengan cara-cara konvensional. Orientasi keduanya pun cenderung lebih pada bagaimana menyelesaikan masalah yang ada saat ini, bukan pada pencapaian apa yang akan diraih yang secara signifikan berbeda dari apa yang ada sekarang.

Mengenai peran yang akan dijalankan Boediono, para narasumber berharap Boediono ditempatkan sebagai manajer dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Ia harus mampu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program di semua departemen.

”Yang pasti, keberhasilan kepemimpinan SBY-Boediono tergantung dari niat baik SBY sendiri karena kita sulit mengharapkan adanya pengawasan yang efektif dari pihak luar pemerintah,” kata Bagus. (NTA/BUR/MYR)***

Source : Kompas, Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:27 WIB

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar