Wajah baru di DPRD Kabupaten Indramayu dianggap belum menjamin perbaikan kinerja DPRD. Komposisi anggota DPRD Indramayu periode 2009-2014 memang berbeda, tetapi dianggap tidak mengubah inti. Ibarat telepon seluler, casing boleh baru, tetapi mesin tetap sama.
Parpol-parpol baru, seperti PKS, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gerindra, turut mewarnai Gedung DPRD Indramayu dengan menyumbang total ll kursi.
Parpol lain, seperti PDI-P, PKB, dan PPP, justru kehilangan beberapa kursi mereka. Perolehan kursi PDI-P, misalnya, turun dari 11 kursi menjadi tujuh kursi. PAN justru kehilangan kursi sama sekali, padahal tahun lalu masih mendapatkan satu kursi.
Namun, Partai Golkar masih menjadi partai mayoritas dengan 24 kursi atau 48 persen. Jumlah ini lebih tinggi daripada periode lalu yang mencapai 20 kursi.
Dominasi Partai Golkar, menurut pengamat politik dari Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, Ousjh Dialambaqa, akan banyak berpengaruh pada sikap kritis DPRD terhadap eksekutif.
Eksekutif Indramayu dipimpin kader Partai Golkar. Beberapa nama calon anggota DPRD baru pun dikenal dekat dengan eksekutif. Anna Sophanah, istri Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin, mendapatkan satu kursi dari Partai Golkar. Dedi Rahmatullah, pengurus Partai Golkaryang dikenal masih mempunyai hubungan darah dengan Bupati, juga terpilih dari Partai Golkar. Beberapa nama istri pejabat daerah pun ada yang mewakili Partai Golkar.
"Tidak hanya para istri pejabat jadi anggota legislatif, tetapi juga kontraktor rekanan pemerintah daerah ikut pula jadi anggota baru. Bagaimana bisa mengontral fungsi APBD agar benar-benar untuk rakyat jika mereka masuk dalam pusaran kepentingan eksekutif ?," kata Ousjh.
Menjanjikan perubahan
Tudingan DPRD tidak akan bergigi itu ditanggapi tenang oleh Dedi Rahmatullah, salah satu anggota DPRD terpilih. Dedi yang juga pengurus Partai Golkar Indramayu itu menyatakan, tuduhan tersebut belum bisa dibuktikan. "Kalau perlu, kami kritisi eksekutif jika memang bertindak salah," katanya.
Dedi mengaku sudah menginventarisasi sejumlah persoalan warga yang harus diperbaiki segera. Salah satu di antaranya adalah biaya permohonan kartu tanda penduduk. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Indramayu harus bisa menyelesaikan persoalan kepengurusan KTP dengan cepat dan mudah.
Ketua DPC PKS Indramayu Ruswa pun menjanjikan perubahan di tubuh DPRD. Latar belakang beragam profesi, dari pengusaha, petani, hingga pendidik, diharapkan bisa mewakili kepentingan rakyat."Pengusaha yang kami usung bukan jenis pengusaha yang mengandalkan proyek Pemkab, lho," ujarnya.
Kuswanto, anggota legislatif terpilih dari PDI-P, justru merasa berat dengan komposisi baru ini. Dibutuhkan lebih dari satu orang untuk bisa menumbuhkan kembali gigi DPRD. Kini tinggal menunggu waktu, akankah parpol-parpol baru dan anggota baru membuat suara DPRD Indramayu nyaring ? (SIWI YUNITA CAHYANINGRUM) ***
Source : Kompas, Jumat, 22 Mei 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar